,tanggal 24 Januari 2017, tanggal 9 November 2016 yang dimohonkanPeninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun

12 Oktober 1976:Jenis kelamin > Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Warga Binaan Lapas Klas II A Pontianak,Kalimantan Barat;Alamat KTP : Jalan Purnama KomplekPurnama Agung Ill Nomor 1Jalan Parit To Kaya, KecamatanPontianak Selatan, KalimantanBarat;Agama > Budha;Pekerjaan : Tidak Kerja (warga binaan Lapas Klas Il APontianak);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 1 dari 10 hal.

termasuk dalam salah satu alasanpeninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)huruf a, 6b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf aKUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkanputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaTerpidana;Mengingat Pasal

114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjuan kembali dari

Menyatakan Terdakwa YEH JEN CHIEH terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawanhukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 Ayat (2)Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;2.

kasasi dari Terdakwa dinyatakanditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiBanten Nomor 64/PID/2017/PT.BTN, tanggal 14 Agustus 2017 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor321/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017 tersebut perlu diperbaikimengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pemohon Kasasi

:Tempat lahir : Batu Gajah;Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Februari 1973;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Lapas Kelas Il A Pekanbaru Jalan KaplingPekanbaru;Agama : Islam;Pekerjaan : tidak ada;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriPekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah

Sus/2019beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam melanggar Pasal 114 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI MIRWANTO alias RONIbin PAIMAN dengan pidana penjara, selama 20 (dua puluh) tahun dandenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama1 (satu) tahun penjara;3.

peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat(2) huruf a KUHAP, karena permohonan peninjauan kembali dinyatakanditolak, maka permohonan peninjauan kembali Terpidana harusdinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaTerpidana;Mengingat Pasal

114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan peninjauan

Perbuatan materiil Terdakwa sedemikianrupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika pada dakwaan alternatif Kesatu;Bahwa demikian pula putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmengubah lamanya pidana yang dijatuhkan Judex Facti PengadilanNegeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama seumur hidup,tidak melampaui kKewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaanyang meringankan dan sifat perbuatan

ketentuan undangundang dan apakah pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PenuntutUmum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Palembang;: 39 Tahun / 1 Juli 1977;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Radila Blok 50 Lantai 2 Nomor 3,Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;: Islam;: Buruh;Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Februari 2017;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri MuaraEnim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuara Enim tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/20171.

Sidik (Alm.)bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Dengan PemufakatanJahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan BukanTanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Hal. 6 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017Mengingat Pasal

114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi

Oktober 1986;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Lintas Duri Dumai KM 16 Kulim DesaSebangkar, Kecamatan Bathin, Solapan,Kabupaten Bengkalis;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Advokat;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumaikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika; atauDakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)jJuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDumai tanggal 3 Juli 2019 sebagai berikut :Hal. 1 dari 8 hal.

KUHAP.Demikian pula Judex Facti telan mempertimbangkan aspek kepastianhukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan a quo;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi PemohonKasasi l/Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

No. 1249 K/Pid.Sus/2017Gram sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto.

114 ayat (2) juncto.

Pasal 132 ayat (1) UU R Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) juncto. Pasal 132 ayat (1) UU R Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Hal. 15 dari 28 hal. Put.

No. 1249 K/Pid.Sus/2017(vide dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto.

Pasal 132Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian putusanJudex Facti yang dalam amarnya menyatakan Terdakwaterbuktimelakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) juncto.