Menyatakan bahwa Terdakwa PATRIALIS AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa PATRIALIS AKBAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PATRIALIS AKBAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.043.195,- (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dan sejumlah US$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila Terdakwa PATRIALIS AKBAR tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa PATRIALIS AKBAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5. Memerintahkan agar Terdakwa PATRIALIS AKBAR tetap berada dalam tahanan;6. Menetapkan barang bukti: 1 sampai dengan 441Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Kamaludin).7.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa PATRIALIS AKBAR sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

PATRIALIS AKBAR

Patrialis Akbar,S.H.

Pada saat itu KAMALUDIN mengatakanbahwa uang sebesar USD10.000 tersebut akan digunakan untukKAMALUDIN dan PATRIALIS AKBAR yang akan akan golf.

PATRIALISAKBAR di Ruang Kerja PATRIALIS AKBAR It 12 gedung MK. Dan drafttersebutsaya serahkan kepada sdr.

PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H, Jabatan Hakim Konstitusi 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi9 Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H, Jabatan Hakim Konstitusi 243 1011 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.

AKBAR tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar minibarlist atas nama PATRIALIS AKBAR 3821 (satu) bundel prin out legalisir Historical Inhouse guest report atasnama Drs.

PATRIALIS AKBAR

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patrialis Akbar berupa pidanapenjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetapditahan dan ditambah dengan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.

Patrialis Akbar, S.H..M.H., tanggal 14 Agustus 2013; 2 (dua) lembar fotokopi legalisir lembar Salinan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yangditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh PresidenRepublik Indonesia Dr. H.

Patrialis Akbar; 3301 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama pemesan Dr. PaitrialisAkbar dengan NIK.3175033110580007, yang dibaliknyaterdapat tindisan tanda terima sementara nomor 05300 atasnama Dr. Patrialis Akbar sebesar Rp50.000.000,00 dan 2 (dua)lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi Bank atas namaDr.

Hal tersebut sudah dipertimbangkandengan benar oleh Judex Facti antara lain:1.11.21.3 Bahwa Saksi Kamaludin tidak memiliki hutang sebesarRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepadaPemohon Peninjauan Kembali Patrialis Akbar, sehingga uangsebesar US$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat)tidak berkaitan dengan uang yang ditransfer oleh PatrialisAkbar kepada Kamaludin; Bahwa Saksi Kamaludin tidak mempunyai hutang kepadaPemohon Peninjauan Kembali Patrialis Akbar karena padaTahun 2012

Menyatakan Terpidana PATRIALIS AKBAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH

Patrialis Akbar, S.H., M.H. ;If KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.1.

Patrialis Akbar,SH., MH.

Patrialis Akbar, SH., MH, telah didasarkan pada 3(tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan,prosedur, dan substansi.

Patrialis Akbar, SH., MH mengawali karier sebagai dosenpada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta padatahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Pada tahun yang samaDR. Patrialis Akbar, SH., MH., juga menjalani karir sebagaiAdvokat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999. Periodetahun 1999 sampai dengan tahun 2004 DR. Patrialis Akbar, SH.

Patrialis Akbar, SH., MH., sebagaihakim konstitusi untuk periode tahun 2013 s/d tahun 2018.

PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H.;2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.;1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI).;2. INDONESIA CORRUPTION WATCH.;

PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H., berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Hakim Konstitusi Mahkamah KonstitusiRepublik Indoensia, alamat Jalan Cakrawijaya V BlokP No.3, Komplek Diskum, Cipinang Muara, JakartaTimur, 13420, dalam perkara ini memberi kuasa kepada :1. Syaefullan Hamid, S.H. 2. Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.

Patrialis Akbar, S.H., M.H. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden RepublikIndonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yangmemutuskan : Menetapkan : Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakimkonstitusi, masingmasing atas nama : 1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.; 2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H. Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masingmasing atas nama : 1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ; 2. Dr.

Patrialis Akbar, S.H., M.H. 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugatdan Tergugat Il Intervensi untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara inisecara tanggung renteng sebesarHim.5 dari 25 him. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKTRp. 162.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).

Patrialis Akbar, S.H.

Patrialis Akbar, S.H.,M.H, tanggal 14 Agustus 2013

5

2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR. H.

Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi

9

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi

10

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama DR.

Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi

11

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2016 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi

12

1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2017 atas nama DR.

Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi

13

3 (tiga) lembar kertas asli berupa 1 (satu) lembar surat Disposisi Direktorat Jendral Peternakan tertanggal 5/10/2010 dan 2 (dua ) lembar Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit NO : / HK.340/F/11/2010, nama perusahan CV. Cisarua dengan pelabuhan pengeluaran Soekarno hatta.

Patrialis Akbar, tertanggal 19-01-2017;

57

1 (satu) bundel berkas perkara registrasi No 129/PUU-XIII/2015, Hari : Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015, Jam 11.30 WIB, terdapat tulisan tangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bawa ke pleno

58

1 (satu) lembar asli Formulir Isian Buku Tamu dengan nama ZAKY FAISAL, alamat Jl Mandala II/48 Jakarta

, terjadi pertemuan antara Basuki Hariman, Kuswandi, Kamaludin,Patrialis Akbar dan Ahmad Gozali.

dikenal oleh Patrialis Akbar) atau menggunakan jasaSurya (Saudara dari Patrialis Akbar), namun pada akhirnya Patrialis Akbarjuga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berkenan jika Basuki Harimanmenggunakan jasa Surya.

DKI.PUUXIII/ 2015 kepada Patrialis Akbar, lalu Patrialis Akbar menyampaikanbahwa draft putusannya sudah ada. Setelah itu, Patrialis Akbar menyerahkansatu bundel draft putusan Perkara Nomor 129/ PUUXIII/ 2015 kepadaKamaludin yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon uji materi,setelah itu Patrialis Akbar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Basuki Hariman tetap memohon kepada Patrialis Akbar agar bisamembantu. Setelah itu.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH;

PATRIALIS AKBAR, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,beralamat di Jalan Cakrawijaya V Blok P Nomor 3, Kompleks Diskum,Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420, dalam hal ini memberi kuasakepada:1. Jurizal Dwi, SH.,MH.;2. Syaefullah Hamid, SH.;3. Muhammad Ainul Syamsu, SH.,MH.

Patrialis Akbar, SH.,MH.;Il.

Patrialis Akbar, SH.,MH.;e. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Para Penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004;f.

Patrialis Akbar, SH.,MH., ParaPenggugat hanya menguraikan kerugian sebagaimana didalilkan ParaPenguggat pada hal. 9 yang secara objektif tidak dapat ditentukan, dengan katalain Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkanasumsi dan dalildalil yang dibuatbuat oleh Para Penggugat saja dan bukankerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat.

Patrialis Akbar, S.H.,M.H.;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 87/P.Tahun.2013tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan:Menetapkan:Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi,masingmasing atas nama:1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati,S.H.,M.H.;2 Prof. Dr. Achmad Sodiki,S.H.,M.H.;Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masingmasing atasnama:1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;2 Dr. Patrialis Akbar, S.H.

Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi9 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2014 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi10 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2015 atas nama DR.

Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi11 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2016 atas nama DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H, Jabatan Hakim Konstitusi12 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Penghasilan Gaji dan Di Luar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2017 atas nama DR.

Patrialis Akbar330 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama pemesan DR. Patrialis Akbar dengan NIK 3175033110580007, yang dibaliknya terdapat tindisan tanda terima sementara no 05300 atas nama DR. Patrialis Akbar sebesar Rp.50.000.000,-, dan 2 (dua) lembar asli struk kartu kredit Master Card Citi bank atas nama DR.

Cakra Manunggal Pratama bewarna kuning343 1 (satu) lembar print out Patrialis/Akbar Akbar MR 25DEC CGK MED berupa Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt dari Kanomas Travel tertanggal 17 Desember 2016344 1 (satu) lembar asli tindasan bukti Tanda Terima Uang dari Patrialis Akbar kepada PT.

Akbar dan Kamaludin tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 di Swiss-belhotel Batam381 1 (satu) lembar print out legalisir Guest Folio atas nama Patrialis Akbar tanggal kedatangan 15 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar minibar list atas nama Patrialis Akbar ;382 1 (satu) bundel prin out legalisir Historical Inhouse guest report atas nama Drs.

, terjadi pertemuan antara Basuki Hariman, Kuswandi, Kamaludin,Patrialis Akbar dan Ahmad Gozali.

dikenal oleh Patrialis Akbar) atau menggunakan jasaSurya (Saudara dari Patrialis Akbar), namun pada akhirnya Patrialis Akbarjuga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berkenan jika Basuki Harimanmenggunakan jasa Surya.

Sesampainya di rumah, Kamaludin menelepon PatrialisAkbar dan dalam komunikasi itu Patrialis Akbar meminta Kamaludin untukmenemui Patrialis Akbar di rumahnya.

PATRIALIS AKBAR HARAHAP untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yaitu bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual 3 (tiga) bidang tanah, yaitu: Sebidang tanah seluas + 1.964 M2, yang terletak di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei 2012, No. 272 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ; Sebidang tanah seluas + 16.876 M2, yang

PATRIALIS AKBAR HARAHAP, lahir di Aek Nabara, tanggal 09 Juni2010 ;e Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggalO01 Mei 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/175/DM/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MampanngKecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;e Bahwa suami Pemohon tersebut ada meninggalkan warisan 3 (tiga) bidangtanah, yaitu:e Sebidang tanah seluas + 1.964 M?

PATRIALIS AKBAR HARAHAP untuk mewakili kepentingan anakanaktersebut yaitu bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negaraatau Bank Swasta ataupun menjual 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:e Sebidang tanah seluas + 1.964 M?

PATRIALIS AKBAR HARAHAP, lahir di Aek Nabara, tanggal 09 Juni 2010 ;a Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia padatanggal 01 Mei 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/175/DM/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MampanngKecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut ada meninggalkan warisan 3(tiga) bidang tanah, yaitu:e Sebidang tanah seluas + 1.964 M, yang terletak di Desa Mampang KecamatanKota

AKBAR HARAHAP merupakan ahli warisyang sah dari Alm.

PATRIALIS AKBAR HARAHAP untuk mewakili kepentingan anakanaktersebut yaitu bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negaraatau Bank Swasta ataupun menjual 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:= Sebidang tanah seluas + 1.964 M, yang terletak di Desa MampangKecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan PropinsiSumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanggal 23 Mei2012, No. 272 atas nama Pemohon dan anakanak Pemohon ;= Sebidang tanah seluas + 16.876 M, yang terletak di Desa MampangKecamatan

PATRIALIS AKBAR HARAHAP untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yaitu untuk bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, yaitu: Sebidang tanah seluas + 13.900 M2, yang terletak di Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan sertifikat hak milik tanggal 09 Maret 1993, No. 47 atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;- Membebankan

PATRIALIS AKBAR HARAHAP, lahir di Aek Nabara, tanggal 09 Juni 2010;Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal01 Mei 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/DM/2013tanggal 09 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa MampangKecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Alm. BAHARUDDINHARAHAP ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah pertanian, yaitu :e Sebidang tanah seluas + 13.900 M?

PATRIALIS AKBAR HARAHAPuntuk mewakili kKepentingan anakanak tersebut yaitu untuk bertindakhukum untuk mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau BankSwasta ataupun menjual tanah tersebut atas nama Pemohon dan anakanak Pemohon, yaitu:= Sebidang tanah seluas + 13.900 M, yang terletak di DesaSosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten LabuhanBatu Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan sertifikathak milik tanggal 09 Maret 1993, No. 47 atas namaPemohon dan anakanak Pemohon;e Membebankan biaya Penetapan

AKBAR HARAHAP umur 3tahun; Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit padatanggal 01 Mei 2012; Bahwa setahu saksi, semasa perkawinan Pemohon dengan Alm.BAHARUDDIN HARAHAP ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah yaitue Sebidang tanah seluas + 13.900 M?

AKBAR HARAHAP umur 3 tahun (Bukti P4, P5,P6, P7, P8, P9, P11);Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei2012 (Bukti P12);Bahwa benar Pemohon serta anakanak Pemohon merupakan ahli warisyang sah dari Alm.

AKBAR RIZKY HUSEIN HARAHAP, dan 6.PATRIALIS AKBAR HARAHAP untuk mewakili kepentingan anakanaktersebut yaitu untuk bertindak hukum untuk mengagunkan kepada salah satuBank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut atas namaPemohon dan anakanak Pemohon, yaitu:= Sebidang tanah seluas + 13.900 IM, yang terletak di DesaSosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten LabuhanBatu Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan sertifikathak milik tanggal 09 Maret 1993, No. 47 atas namaPemohon dan anakanak Pemohon

Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Pemohon II telah memperoleh4 (empat ) orang anak yaitu :3.1 Intan Barizah ( Perempuan, 9 Agustus 2001 );3.2 Wahid Akbar ( laki laki, 10 April 2005 );3.3 Patrialis Akbar ( Laki laki, 23 Juni 2010 )3.4 Naila Muazara Ulfa ( Perempuan, 22 Maret 2014 )4. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hiduprukun sampai dengan sekarang;5.

Patrialis Akbar berusia 10 tahunb. Sakira Yunda Akila berusia 7 tahunc. Tristan Esa Mahendra berusia 9 BulanA. Bahwa sejak Januari 2012 ketentraman rumah tangga Pengguat dan Tergugatmulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekcokan antara Penggugatdan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkanantara lain:a. Tergugat danpenggugat sudahtidakadakecocokanlagib. Tergugat selalu cemburu buta tangpa adanya alasan yang jelasc.

Padahal jelas berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Mahkamah Konstitusi, dalam hal terjadi tangkap tanganmelakukan tindak pidana atau terdapat bukti permulaan yang cukupHakim Konstitusi yang disangka melalukan tindak pidana kejahatanyang diancam pidana tertentu dapat dikenai tindakan kepolisian atasperintah Jaksa Agung dengan persetujuan Presiden;Bahwa kasus OTT Patrialis Akbar oleh KPK membuktikan apabilaterdapat bukti kuat pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi(incasu tindak pidana korupsi

Dalam kasus tersebut, Majelis KehormatanMahkamah Konstitusi justru dibentuk setelah terjadi operasi tangkaptangan dan penahanan Patrialis Akbar oleh KPK.

Bahkan hal tersebutmenjadi bukti kKuat bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusibahwa telah terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh PatrialisAkbar saat melaksanakan tugas sebagai Hakim Konstitusi sehinggaMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatunkan hukumansanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Patrialis Akbar;Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 38.3.6 yangmenyatakan terjadi penurunan kualitas dalam pelaksanaan UndangHalaman 21 dari 35 halaman.

Dari apa yangterlihat diatas dapat disimpulkan, bahwa = SuratKeputusan Tergugat (tindakan TUN) tertulis yangdiumumkan melalui Media Cetak tertanggal 25 Juni 2011di Harian Koran Republika oleh Bapak Patrialis Akbar,SH., MH., selaku Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi harus bersumber atau berdasarpada suatu ketentuan peraturan perundang undangandisamping itu harus memperhatikan normanorma yangtidak tertulis, yang diantaranya adalah yang disebutasasasas umum pemerintahan yang

., jugaBapak Marvel Mangunsong sebagai staf ahli Bidang Ekonomidan Luar Negeri yang mewakili Bapak Patrialis Akbar,Menter i Hukum dan HAM R.I., tidak sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.09PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum danHak Asasi Manusia R.I., sebagaimana telah diubah denganMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

;Bahwa, pada tanggal 25 September 2010, menindak lanjutiHalaman 9 dari 33 halaman Putusan No.79/G/2011/PTUN JKTPAGEpesan Bapak Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM R.I.pada waktu Open House, Penggugat menemui beliau padaJumat tanggal 25 September 2010 di kantor beliau, dilantai tujuh gedung utama. Penggugat sengaja memilihhari Jumat karena menurut Penggugat hari itu menjadihari suci buat saudara saudara yang beragama Islam danPenggugat adalah tamu beliau yang terakhir.

Patrialis Akbar (L) umur 14 tahun;2. Faras Mubarak (L) umur 10 tahun;3. lbnu Hajmin (L) umur 6 tahun, sekarang anakanak tersebut dalamasuhan Penggugat dan Tergugat;. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalanrukun, namun sejak tahun 2015 ~ sering terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan karena:a.

MenurutBapak Patrialis Akbar saat itu Beliau menjabat Menteri Kemenkumham dalamsambutannya saat itu di BPPPT Tanggal 20 Oktober 2009, Dengan terpilihsebagai inovasi 101 sudah ada pengakuan untuk publikasi Hak Paten.Maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur,tidak jelas, karena tidak terdapat persamaan komposisi, hubungan formulatordan komposisiantara Tergugat dengan Penggugat di deskripsi Paten danKlaim jelas berbeda sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.Bahwa

2003 tanggal 15 April2004 :Mengadili:Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembaliTuan Rahmat Sadeli alias Lie Kwe Siang tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Amar Putusan Kasasi Nomor 1797 K/Pdt/1989 tanggal 15 Mei 1997;Mengadili :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Tuan Rachmat Sadeli aliasLie Kwe Siang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Patrialis

Akbar, S.H.

Patrialis Akbar berusia 10 tahun;b. Sakira Yunda Akila berusia 7 tahun;C. Tristan Esa Mahendra berusia 9 Bulan;4. Bahwa sejak Januari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon' danTermohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekcokanantara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang Sulit untuk dirukunkanlagi yang disebabkan antara lain :a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;b.

Putusan tersebut tidaksecara bulat diputuskan oleh 9 (Sembilan) Majelis Hakim MK, karenaHakim Konstitusi Patrialis Akbar memiliki alasan berbeda (concurringopinion), sedangkan 3 (tiga) Hakim Konstitusi memiliki pendapatyang berbeda (dissenting opinion), yaitu Dewa Gede Palguna,Muhammad Alim, dan Aswanto;Bahwa Putusan MK tersebut tidak memuat perintah kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah sebagaipembuat undangundang yang bersifat positivelegislator (membuatnorma) dan tidak

oleh Menkumham sendiri sedangkanJaksa Agung dan Kapolri diwakili;8) Bahwa perlu disampaikan pula, bahwa sebelum acara penandatanganan dimulai,Sdr Indra Sahnun Lubis, SH berusaha untuk mengingkari apa yang telah menjadikesepakatan di antara kedua belah pihak sebelumnya, namun demikian setelah melaluiupaya negosiasi yang a lot, Sdr Indra Sahnun Lubis, SH bersedia menandatanganikonsep nota kesepahaman, yang dilakukan di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung RIdengan disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis

Akbar, Sdr.