RETJO PENTUNG tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.17/PDT.G/2009/PN.TA tanggal 19 Agustus 2009 sekedar mengenai mulai berlakunya waktu pembayaran bunga a quo, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

RETJO PENTUNG tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.17/PDT.G/2009/PN.TA tanggal 19 Agustus 2009 sekedar mengenai mulaiberlakunya waktu pembayaran bunga a quo, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Sby.262/7282930313233343536373839Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan April2015 sebesar sebesar Rp. 11.163.953, diberi tanda bukti P26;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Mei2015 sebesar Rp. 10.333.084, diberi tanda bukti P27;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Juni2015 sebesar Rp. 10.686.016, diberi tanda bukti P28;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Juli2015 sebesar Rp. 12.066.995, diberi

tanda bukti P29;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanAgustus 2015 sebear Rp. 13.427.069, diberi tanda bukti P30;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanSeptember 2015 sebesar Rp. 15.516.916, diberi tanda bukti P31;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanOktober 2015 sebesar Rp. 15.375.101, diberi tanda bukti P32;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanNovember 2015 sebesar Rp. 16.426.285, diberi tanda bukti

Sby.4041424344454647484950515253Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan April2016 sebesar Rp. 11.146.154, diberi tanda bukti P40;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Mei2016 sebesar Rp. 12.968.706, diberi tanda bukti P41;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Juni2016 sebesar Rp. 16.294.464., ; diberi tanda bukti P42;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Juli2016 sebesar Rp. 16.010.749, diberi tanda

pendebetan atau pembayaran bunga bulanPebruari 2017 sebesar Rp. 13.028.448, diberi tanda bukti P62;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Maret2017 sebesar Rp. 11.969.414, diberi tanda bukti P63;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan April2017 sebesar Rp. 13.964.183, diberi tanda bukti P64;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Mei2017 sebesar Rp. 13.913.341, diberi tanda bukti P65;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran

Sby.141516171819202122232425262/7Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanAgustus 2017 sebesar Rp. 15.010.143, diberi tanda bukti P68;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanSeptember 2017 sebesar Rp. 15.378.119, , diberi tanda bukti P69;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulan Januari2017 sebesar Rp. 4.968.493, , diberi tanda bukti P70;Fotokopi rekening koran pendebetan atau pembayaran bunga bulanPebruari 2017 sebesar Rp. 5.121.369

Bunga Obligasi Subordinansi 11.615.016.228,002. 968.793.545,00Master Card dan Visa CardNilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding 12.583.809.773,001 Koreksi Bunga Subordinasi sebesar Rp11.615.016.228,00Menurut : bahwa menurut Pemeriksa atas pembayaran bunga ke Lippo Bank Cabang Cayman IslandsTerbanding sebesar Rp11.615.016.228,00 terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%Menurut : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26Pemohon

atas bunga obligasi Subordinasi sebesar Rp11.615.016.228,00BandingMenurut : bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi objek Pajak PajakMajelis Penghasilan Pasal 26 atas bunga obligasi Subordinasi sebesar Rp11.615.016.228,00 yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan berkas sengketa dan selama persidangan, diperoleh keterangansebagai berikut:bahwa Terbanding mengemukakan biaya bunga obligasi subordinasi sebesarRp11.615.016.228,00 merupakan pembayaran bunga obligasi

Subordinasi oleh PemohonBanding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga kepada pemegangobligasi Subordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaranbunga oleh Subyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding danAnak Perusahaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut: Sejak bulan Nopember 2006, Pemohon Banding telah membuka cabang di luar negeriyang berdomisili di Cayman Islands (cabang

bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadaCabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh Cabang CaymanIsland kepada pemegang obligasi;bahwa Pemohon Banding mengungkapkan, dalam hal koreksi Terbanding berkenaandengan pembayaran bunga obligasi oleh Pemohon Banding kepada cabang Cayman Island,Pemohon Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum pihak Terbanding yangmenyebutkan bahwa pembayaran bunga obligasi subordinasi dari Pemohon Bandingkepada Cabang di Cayman Islands sebagai

kepada pemegangobligasi adalah Cabang Cayman Island, dan Pemohon Banding tidak dapat memberikandaftar pemegang obligasi tersebut karena Pemohon Banding terikat kerahasiaan perbankan;bahwa Terbanding mengemukakan, biaya bunga obligasi subordinasi merupakanpembayaran bunga obligasi Subordinasi oleh Pemohon Banding kepada cabang CaymanIslands atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasi Subordinasi melalui cabangCayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga oleh Subyek Pajak dalam negerikepada

Untuk bukti P5, P6, P7, P8, P10, P12, P15, P18, P21, P24, P27, P 30, dan P33, berupa kwitansi tanda terima uang masingmasing sebesar US $ 825 untuk pembayaran bunga ternyata dalamdaftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar US $ 275 danuntuk pengembalian pokok sebesar US $ 550 ;2.

Untuk bukti P9, berupa kwitansi tanda terima uang sebesar US $1.700 untuk pembayaran bunga pinjaman US $ 55.000 danRp.12.500.000, untuk pembayaran bunga pinjamanRp.500.000.000, ternyata dalam daftar bukti tertulis untukpembayaran bunga sebesar US $ 275 untuk pengembalian pokoksebesar US $ 550 ;3.

Untuk bukti P8, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 14 Maret2000 sebesar Rp.18.543.125, untuk pembayaran bunga pinjamanRp.500.000.000, sebesar Rp.12.500.000, dan bunga pinjaman US $55.000 sebesar Rp.6.043.125 (US $ 825) ternyata dalam daftar buktitertulis untuk pembayaran bunga sebesar US $ 275 untukpengembalian pokok sebesar US $ 550 ;.

sebesar Rp.10.000.000. ;11.Untuk bukti P15, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 12 Juni2000 sebesar Rp.12.500.000, untuk pembayaran bunga pinjamanHal. 13 dari 30 hal.

2000) sebesarRp.10.000.000, untuk pembayaran bunga pinjaman ternyata dalamdaftar bukti tertulis untuk pembayaran bunga sebesar Rp.2.500.000,untuk pengembalian pokok sebesar US $ 1.700 (bukti yang diajukantidak sesuai dengan daftar bukti) ;34.Untuk bukti P39, berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 24Oktober 2000 sebesar US $ 2.550 untuk pembayaran bungapinjaman bulan Oktober 2000 ternyata dalam daftar bukti tertulisuntuk pembayaran bunga sebesar US $ 850 untuk pengembalianpokok sebesar US $ 1.700

Bunga Obligasi Subordinansi 10.763.658.587,002. 831.864.555,003. 3.116.170.471,00Master Card dan Visa CardSoftware Ati Capex Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding 14.711.693.613,00 I Koreksi Bunga Subordinasi Rp.10.763.658.587,00bahwa menurut Pemeriksa atas pembayaran bunga ke Lippo Bank Cabang Cayman Islandssebesar Rp10.763.658.587,00 terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar20% dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi

objek Pajak Penghasilan Pasal 26atas bunga obligasi Subordinasi sebesar Rp10.763.658.587,00 dengan penjelasan sebagaiberikut:bahwa berdasarkan alasan koreksi Terbanding, terdapat ketidakjelasan apakah Terbandingmelakukan koreksi atas pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadacabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh cabang CaymanIsland kepada pemegang obligasi, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,Terbanding dalam menolak atau menerima permohonan keberatan

bunga obligasi Subordinasi oleh PemohonBanding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga kepada pemegangobligasi Subordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaranbunga oleh Subyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding danAnak Perusahaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut:Sejak bulan Nopember 2006, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Banktelah membuka cabang di luar

bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadaCabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh Cabang CaymanIsland kepada pemegang obligasi;bahwa Pemohon Banding mengungkapkan, dalam hal koreksi Terbanding berkenaandengan pembayaran bunga obligasi oleh Pemohon Banding kepada cabang CaymanIsland, Pemohon Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum pihak Terbandingyang menyebutkan bahwa pembayaran bunga obligasi subordinasi dari Pemohon Bandingkepada Cabang di Cayman Islands sebagai

kepada pemegangobligasi adalah Cabang Cayman Island, dan Pemohon Banding tidak dapat memberikandaftar pemegang obligasi tersebut karena Pemohon Banding terikat kerahasiaanperbankan;bahwa Terbanding mengemukakan, biaya bunga obligasi subordinasi merupakanpembayaran bunga obligasi Subordinasi oleh Pemohon Banding kepada cabang CaymanIslands atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasi Subordinasi melalui cabangCayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga oleh Subyek Pajak dalam negerikepada

Banding telah melaporkan pada SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) pembayaranbunga tabungan dan deposito, serta jasa giro, sebesar Rp690.807.295.955,00;b. biaya bunga yang dibebankan sesuai dengan laporan keuangan adalah sebesarRp733.444.389.800,00 dan hendaknya memperhitungkan saldo awal hutang bunga berdasarkanlaporan keuangan tahun 2009 adalah sebesar Rp44.581.740.390,00 dan saldo akhir utang bungaadalah sebesar Rp65.554.310.813,00c. selanjutnya pada tahun 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran

bunga ke danapensiun yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas bunga deposito, tabungan dan rekening koran sebesar Rp26.183.854.768,00 sehingga ataspendapatan bunga yang diterima oleh dana pensiun tersebut tidak terutang PPh Final Pasal 4 ayat(2);bahwa pada tahun 2009, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran bunga yang bukanmerupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan peraturan pajak yang berlaku sebesarRp42.758.053.738,00 yaitu pembayaran bunga

Pembayaran bunga kepada bank di dalam negeri2.

Selisih objek PPh Pasal 4 ayat (2) selisih kurs sebesarJumlahRp13.317.484.357,00Rp 3.256.789.937,00Rp16.574.274.294,00bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Bandinghanya atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp13.317.484.357,00 dan berdasarkandokumendokumen yang ada diketahui jumlah tersebut adalah pembayaran bunga yang dilakukanPemohon Banding kepada bank di dalam negeri;bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a UndangUndang PPh mengatur: Penghasilan berupa bunga

depositodan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yangdibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dapat dikenakan pajak bersifatfinal;bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat pembayaran bungakepada bank di dalam negeri sebesar Rp13.317.484.357,00 tidak termasuk dalam pembayaransebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a UndangUndang PPh, dengandemikian atas pembayaran bunga sebesar Rp13.317.484.357,00

Para Tergugat yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No.PK1802Y7ZE/6073/03/2018, tertanggal 2 Maret 2018 adalah sah menurut hukum ;

bunga sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

BDI cabang Cayman Islandmentransfer dana pembayaran bunga tersebut kepada paying agentyang akan meneruskan pembayaran tersebut kepada investor di luarnegeri;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembayaran bunga pinjaman subordinasi dilakukan oleh BDI CabangCayman Island kepada investor luar negeri dan bukan dilakukan oleh olehBDI Pusat sehingga pemotongan pajak atas pembayaran bunga tersebutseharusnya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di CaymanIsland;Bahwa lebih

Sesuai dengan asas sumber penghasilan, ketentuan pajakyang berlaku atas pembayaran bunga pinjaman subordinasi adalahketentuan pajak di Cayman Island, bukan ketentuan pajak di Indonesia;Halaman 7 dari 27 halaman.

bunga obligasi adalahWajib Pajak Dalam Negeri sehingga Majelis berpendapat penerimapembayaran bunga obligasi adalah Wajib Pajak Luar Negeri;Halaman 35 paragraf 9: Bahwa Majelis tidak dapat menentukan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda yang akan digunakan karena tidak ada bukti/data pemilik obligasiyang menerima pembayaran bunga obligasi sehingga Majelis berpendapat tarifpemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga obligasi mengikutitarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang

Dalam kasusa quo penerima hasil di luar negeri, dan menurut pendapatPemohon Peninjauan Kembali atas pembayaran bunga tersebuttidak dapat dipotong PPh nya di Indonesia.

Ketiga, bahwa diperolehpetunjuk atas pembayaran bunga subordinasi yang dicatat dalam Buku Besar dandidukung dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank.

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp13.165.315.887,00, yang terdiri dari :Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding: No Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan Nilai Sengketa (Rp) REBunga Obligasi Subordinansi 11.473.759.801,002 1.691.556.086,00Master Card dan Visa Card Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding 13.165.315.887,00 1 Koreksi Bunga Subordinasi sebesar Rp11.473.759.801,00;bahwa menurut Pemeriksa atas pembayaran

Bunga ke Lippo Bank Cabang Cayman Islandssebesar Rp11.473.759.801,00 terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atasbunga obligasi Subordinasi sebesar Rp11.473.759.801,00 ;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi objek Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 atas bunga obligasi Subordinasi sebesar Rp11.473.759.801,00 yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan berkas sengketa

dan selama persidangan, diperoleh keterangan sebagaiberikut:bahwa Terbanding mengemukakan Biaya Bunga Obligasi Subordinasi sebesarRp11.473.759.801,00 merupakan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi oleh PemohonBanding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasiSubordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga olehSubyek Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding

bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadaCabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh Cabang Cayman Islandkepada pemegang obligasi;bahwa Pemohon Banding mengungkapkan, dalam hal koreksi Terbanding berkenaan denganpembayaran bunga obligasi oleh Pemohon Banding kepada cabang Cayman Island, PemohonBanding berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum pihak Terbanding yang menyebutkanbahwa pembayaran bunga obligasi subordinasi dari Pemohon Banding kepada Cabang diCayman Islands sebagai

Pasal 26 Undangundang PajakPenghasilan maka atas pembayaran bunga obligasi Subordinasi tersebut terutang PajakPenghasilan Pasal 26 dengan tarif 20%;bahwa berdasarkan keterangan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa Pasal 26 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 tahun2000, menyatakan: :Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalambentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang

Sengketa yang diajukanoleh Pemohon Banding adalah terkait pembayaran bunga pinjamanbukan terkait dengan penghasilan yang diterima oleh PemohonBanding sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan di luarnegeri;bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia tidak mempunyaiPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan pemerintahnegara Cayman Island sehingga tidak terdapat ketentuan yangmengatur mengenai asas resiprokal di antara kedua negara.Dengan demikian, atas transaksi pembayaran bunga pinjamansubordinasi

Majelis berpendapatpenerima pembayaran bunga obligasi adalah Wajib Pajak Luar Neger?

;Halaman 35 paragraf 9:Bahwa Majelis tidak dapat menentukan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda yang akan digunakan karena tidak ada bukti/datapemilik obligasi yang menerima pembayaran bunga obligasi sehinggaHalaman 10 dari 28 halaman.

Dalam kasus a quo penerima hasil di luarnegeri, dan menurut pendapat Pemohon PeninjauanKembali atas pembayaran bunga tersebut tidak dapatdipotong PPh nya di Indonesia.

Ketiga, bahwa diperoleh petunjukatas pembayaran bunga subordinasi yang dicatat dalam Buku Besar dandidukung dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank.

bunga (kas keluar) yang dilakukan olehPemohon Banding yang tercermin dari pembebasan pembayaran bunga daripemegang surat utang dan obligasi sesuai dengan Perjanjian Perubahan(Amendement Agreement) Nomor 5 sehingga tidak seharusnya kewajiban PajakPenghasilan Pasal 23 ini dibebankan kepada Pemohon Banding ;"Halaman 18 Alinea ke2 dan ke3"Bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbanding melakukan koreksi fiskalpositif (positive fiscal correction) terhadap biaya bunga Surat Utang dan biayabunga obligasi

a quo pada saat pemeriksaan karena pada kenyataannya dalampemeriksaan terbukti tidak ada pembayaran bunga Surat Utang dan bunga obligasidi mana hal ini juga diakui Terbanding dalam persidangan;""Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, dasar koreksi Terbanding yaituPasa/23 ayat (1) huruf a angka 2.

bunga namun senyatanya tidakada pembayaran bunga (kas keluar) yang dilakukan olehPemohon Banding yang tercermin dari pembebasanpembayaran bunga dari pemegang surat utang dan obligasisesuai dengan Perjanjian Perubahan (AmendementAgreement) Nomor 5 sehingga tidak seharusnya kewajibanPPh Pasal 23 ini dibebankan kepada Pemohon Banding;e Bahwa Majelis berpendapat biaya bunga Surat Utang danbiaya bunga Obligasi yang telah dibebankan baik secarafiskal maupun secara komersial oleh Pemohon Bandingdiakibatkan

bunga namunsenyatanya tidak ada pembayaran bunga (kas keluar) yang dilakukan olehPemohon Banding yang tercermin dari pembebasan pembayaran bunga daripemegang surat utang dan obligasi sesuai dengan Perjanjian Perubahan(Amendement Agreement) Nomor 5 sehingga tidak seharusnya kewajiban PPhPasal 23 ini dibebankan kepada Pemohon Banding;", maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menanggapinya sebagai berikut:a Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah tidak benarkarena

bunga adalah 31 Desember2005;e Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) baik secara komersial maupun secara fiskal telahmembebankan biaya bunga Surat utang dan biaya bungaObligasi dalam tahun 2005;Halaman 11 dari 15 halaman.

Bunga kepada Capital Indonesia Power I.CV (interestexpense on Loan CIPI) sebesar Rp 3.551.365.847,00 bukan objek pemotonganPPh Pasal 26 menurut Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty Indonesia dan Belanda;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yangberpendapat bahwa pembayaran Bunga kepada Capital Indonesia Power .CV("CIPI") sebesar Rp 3.551.365.847,00 adalah merupakan objek PPh Pasal 26.Berikut ini adalah Rincian Objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding sebagaiberikut:bahwa rincian Objek

bunga kepada Capital Indonesia Power I.CV ("CIPI")sebesar Rp.3.551.365.847,00 bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal26, mengenai pembayaran bunga kepada CIPI, dapat kiranya kami beritahukanbahwa CIPI adalah merupakan tax resident (penduduk) dari negara Belandayang ditunjukkan dengan Certificate of Domicile yang diterbitkan olehPemerintah Negera Belanda Pat lampiran6);bahwa Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty antara Indonesia dan Belandamenyebutkan: "Menyimpang dari ketentuanketentuan dalam ayat 2,

bunga kepada CIP!

bunga yang dibayarkan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding).

;Bahwa dengan demikian maka atas pembayaran bunga kepada CIPIterutang PPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh, yaitu terutang PPh Pasal 26sebesar 20% dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;Bahwa jika pun seandainya Majelis menganggap bahwa Capital IndonesiaPower C.V.

Puri Rt 001 Rw 007 Pati denganNominal simpanan sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) Bunga 1,5% jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpananberjangka dengan nomor rekening 223.4638.01, atas namaDARMAYANA, alamat Ds. Puri Rt 001 Rw 007 Pati denganNominal simpanan sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) Bunga 1,5% jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpananberjangka dengan nomor rekening 223.4672.01, atas namaDARMAYANA, alamat Ds.

Sarirejo Rt 009 Rw 001 Patidengan Nominal simpanan sebesar Rp 40.000.000, (Empatpuluh Juta Rupiah) Bunga 1,5% jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpananberjangka dengan nomor rekening 223.3850.01, atas namaJASMI, alamat Ds. Sarirejo dengan Nominal simpanan sebesarRp 20.000.000, (Dua puluh Juta Rupiah) Bunga 1,5% jangkawaktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpananberjangka dengan nomor rekening 223.4449.01, atas namaRUSHANDAYANI, alamat Ds.

Puri Rt 001 Rw 007 Pati dengan Nominal simpanansebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Bunga 1,5%jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpanan berjangkadengan nomor rekening 223.4579.01, atas nama DARMAYANA,alamat Ds. Puri Rt 001 Rw 007 Pati dengan Nominal simpanansebesar Rp 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) Bunga 1,5%jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpanan berjangkadengan nomor rekening 223.4673.01, atas nama DARMAYANA,alamat Ds.

, alamat Ds.Kajar Rt 06 Rw O03 Trangkil denganNominal simpanan sebesar Rp 25.000.000, (Dua puluh lima jutaRupiah) Bunga 1,5% jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpanan berjangkadengan nomor rekening 223.4282.01, atas nama MOH BADRI,S.Pd, alamat Ds.Guyangan Rt 04 Rw 02 Trangkil dengan Nominalsimpanan sebesar Rp 25.000.000, (Dua puluh lima juta Rupiah)Bunga 1,5% jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpanan berjangkadengan nomor rekening 223.4535.01,

Sarirejo dengan Nominal simpanan sebesar Rp 20.000.000,(Dua puluh Juta Rupiah) Bunga 1,5% jangka waktu 3 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpanan berjangkadengan nomor rekening 223.4449.01, atas namaRUSHANDAYANI, alamat Ds. Sarirejo Rt 009 Rw 001 Pati denganNominal simpanan sebesar Rp 110.000.000, (Seratus sepuluhJuta Rupiah) Bunga 1,5% jangka waktu 6 Bulan; 1(satu) lembar kartu pembayaran bunga simpanan berjangkadengan nomor rekening 223.3764.01, atas namaRUSHANDAYANI, alamat Ds.

Pinjaman subordinasi tersebut diperdagangkan diSingapore Exchange atas nama BDI cabang Cayman Island;iii) bahwa pembayaran bunga pinjaman subordinasi dilakukan oleh BDI cabangCayman Island dari akun BDI cabang Cayman Island melalui Deutsche Bank AGLondon Branch dan Deutsche Bank AGHong Kong Branch selaku payingagent.

bunga obligasi subordinasi tersebut diminta untukditransfer kepada Deutche Bank Trust Company Americas, ABA 021001033,Deutche Bank AG, London.

Rp16.861.285.205,00merupakan biaya bunga obligasi subordinasi untuk Masa Pajak April 2008yang belum dipotong pajaknya oleh Pemohon Banding sebagai pihak yangmempunyai kewajiban atas pembayaran bunga tersebut.

Berdasarkan keduadokumen tersebut, pihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasikepada investor adalah BDI cabang Cayman Islands;Alat bukti:bahwa penggunaan BDI Kantor Pusat dalam surat dari Deutsche Bank mengenaipemberitahuan untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasi hanyamerupakan korespondensi.

Korespondensi tidak dapat dianggap sebagai bukti atastindakan hukum atau bukti bahwa pihak tersebut adalah pihak yang melakukanperbuatan hukum (dalam hal ini sebagai bukti pihak yang sesungguhnya membayarkanbunga pinjaman subordinasi);bahwa penentuan pihak yang melakukan pembayaran bunga pinjaman subordinasiseharusnya berdasarkan pencatatatan akuntansi dalam buku besar dan bukti transferyang dikeluarkan oleh bank, dimana berdasarkan kedua dokumen tersebut pihak yangmelakukan pembayaran bunga pinjaman

dengan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atasbunga obligasi Subordinasi sebesar Rp11.251.600.603,00 dengan penjelasan sebagaiberikut:bahwa berdasarkan alasan koreksi Terbanding, terdapat ketidakjelasan apakah Terbandingmelakukan koreksi atas pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadacabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh cabang Cayman Islandkepada pemegang obligasi, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Terbandingdalam menolak atau menerima

bunga obligasi Subordinasi oleh PemohonBanding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasiSubordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga olehSubyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding dan AnakPerusahaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut:Sejak bulan Nopember 2006, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Banktelah membuka cabang di luar

bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadaCabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh Cabang CaymanIsland kepada pemegang obligasi;bahwa Pemohon Banding mengungkapkan, dalam hal koreksi Terbanding berkenaandengan pembayaran bunga obligasi oleh Pemohon Banding kepada cabang CaymanIsland, Pemohon Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum pihak Terbandingyang menyebutkan bahwa pembayaran bunga obligasi subordinasi dari Pemohon Bandingkepada Cabang di Cayman Islands sebagai

kepada pemegangobligasi adalah Cabang Cayman Island, dan Pemohon Banding tidak dapat memberikandaftar pemegang obligasi tersebut karena Pemohon Banding terikat kerahasiaanperbankan;bahwa Terbanding mengemukakan, biaya bunga obligasi subordinasi merupakanpembayaran bunga obligasi Subordinasi oleh Pemohon Banding kepada cabang CaymanIslands atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasi Subordinasi melalui cabangCayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga oleh Subyek Pajak dalam negerikepada

bunga obligasi tersebut,adalah Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000;bahwa pembayaran bunga sesuai Pasal 26 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17tahun 2000, merupakan penghasilan yang dipotong pajak sebesar 20%(dua puluh persen) darijumlah bruto oleh pihak yang membayarkan;bahwaberdasarkan pertimbangan di atas

Tetapi Termohon PK menetapkan bahwa MFBV bukan merupakanBO dari pembayaran bunga tersebut melainkan MHBV sebagaimanadinyatakan oleh Termohon PK di dalam Surat Uraian Banding Nomor S4126/WPJ.19/2012 tanggal 22 November 2012.

Mengingat bungayang dibayar oleh Pemohon Banding secara substansi sesungguhnyaadalah Pembayaran Bunga Obligasi International, maka pihak yangsesunguhnya menikmati pembayaran bunga tersebut sesungguhnyaadalah pemegang Obligasi International.

bunga kepadaMFBV tersebut.

Jadi apabila prinsip substance over the formditerapkan dalam sengketa ini, maka yang perlu dianalisa, baik secarahukum/form maupun secara substance/substansinya, adalah atastransaksi pembayaran bunga oleh Pemohon PK kepada MFBV;Apabila contoh di atas diterapbkan dalam sengketa ini maka atastransaksi pembayaran bunga oleh Pemohon PK kepada MFBV(legal/formnya) memang benar transaksi pembayaran bunga atauHalaman 45 dari 61 halaman.

Putusan Nomor 135/B/PK/PJK/2017kepada Majapahit Holding, B.V. dan ada dokumen yangdikonfirmasi dari bank kepada Majapahit Holding, BV;bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Independen sama sekalitidak ada penyebutan pembayaran bunga atas pinjaman dariMajapahit Holding BV maupun Majapahit Finance BV, melainkankeseluruhannya dengan judul pembayaran bunga obligasiinternational.

bunga namun kenyataannyatidak ada pembayaran bunga (kas keluar) yang dilakukan olehPemohon Banding karena tidak mampu (mengalami kerugian) di manatercermin dari pembebasan pembayaran bunga dari pemegang suratutang dan obligasi sesuai dengan Perjanjian Perubahan (AmendementAgreement) Nomor 5 sehingga seyogyanya tidak ada kewajiban PajakPenghasilan Pasal 26 bagi Pemohon Banding".Bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbanding melakukankoreksi fiskal positif (positive fiscal correction) terhadap biaya

Bahwa berdasarkan hasil uji bukti dalam persidangan diketahuibahwa:220/B/PK/PJK/2013Metode pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Akrual Basis;Jatuh tempo pembayaran bunga adalah 31 Desember 2005;Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)baik secara komersial maupun secara fiskal telahHalaman 10 dari 16 halaman.

ada pembayaran bunga (kas keluar) yangdilakukan oleh Pemohon Banding karena tidak mampu (mengalamikerugian) di mana tercermin dari pembebasan pembayaran bunga daripemegang surat utang dan obligasi sesuai dengan PerjanjianPerubahan (Amendement Agreement) Nomor 5 sehingga seyogyanyatidak ada kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 bagi PemohonBanding, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menanggapinya sebagai berikut:a.

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dimuatpada halaman 18 alinea ke5 Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25733/PP/M.IV/13/2010 tanggal 1 September 2010 yangmenyatakan "bahwa Majelis berpendapat seharusnya Terbandingmelakukan koreksi fiskal positif (positive fiscal correction) terhadapbiaya bunga Surat Utang dan biaya bunga obligasi a quo pada saatpemeriksaan karena pada kenyataannya dalam pemeriksaan terbuktitidak ada pembayaran bunga Surat Utang dan bunga obligasi di manahal ini

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) mengakui eksistensi biaya/beban Bunga Surat Utangdan Obligasi sebesar Rp34.588.379.043,00, namun seluruhnyadikoreksi positif sebagaimana pendapat Majelis Hakim PengadilanPajak namun dengan alasan yang berbeda, bukan karena tidakada pembayaran bunga sebagaimana pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak.13.

bunga pinjaman subordinasi ditujukankepada BDI Pusat sebagai pihak yang mempunyai kewajibanuntuk membayar bunga pinjaman subordinasi, bukan ditujukan keBDI cabang Cayman Island;b) bahwa pembayaran bunga pinjaman subordinasi tersebut merupakanobjek PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh BDI Pusat, denganpenjelasan sebagai berikut:i)ii)bahwa penghasilan yang terkait dengan transaksi pinjamansubordinasi tersebut adalah penghasilan bunga, sehinggamerupakan objek PPh Pasal 26;bahwa bunga pinjaman subordinasi

Sesuai dengan asas sumber penghasilan,ketentuan pajak yang berlaku atas pembayaran bunga pinjamansubordinasi adalah ketentuan pajak di Cayman Island, bukanketentuan pajak di Indonesia;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat PemohonBanding koreksi Terbanding atas beban bunga pinjaman subordinasiHalaman 7 dari 29 halaman.

Majelis berpendapatpenerima pembayaran bunga obligasi adalah Wajib Pajak Luar Negeri,Halaman 35 paragraf 9 :Bahwa Maelis tidak dapat menentukan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda yang akan digunakan karena tidak ada bukti/data pemilikobligasi yang menerima pembayaran bunga obligasi sehingga Majelisberpendapat tarif pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaranbunga obligasi mengikuti tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana

(incasu = PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

bunga subordinasiyang dicatat dalam Buku Besar dan didukung dengan bukti transfer yangdikeluarkan oleh Bank.

BerkahUtama Enginering, akta jual beli tanah dan bangunan, surat setoran BeaHal 9 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akta jual beli mesin, aktapernyataan, tiga surat pernyataan, SHGB No. 1164, 21 lembar buktisetoran BCA, satu bukti transfer ATM BCA. 16 lembar SPK/PO, empatbuku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, satu tanda terima cek BankEkonomi ; Fotocopy surat berupa : Perhitungan pembayaran bunga ke Soliemin, Perincian PenggunaanDroping Soliemin dan bunga Soliemin

Bukti Setoran Bank Ekonomi, Bukti Setoran BankEkonomi, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank Ekonomi,Perincian Penggunaan Dropping Soliemin dan bunga Soliemin,Pembayaran bunga P Soliemin.

Pembayaran bunga P Soliemin,Pembayaran bunga P Soliemin, Pembayaran bunga P Soliemin,Pembayaran bunga P Soliemin, Pembayaran bunga P Soliemin,Perhitungan pembayaran bunga ke Soliemin, Bukti Setoran Bank BCA,Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran BankBCA, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti SetoranBank BCA, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank BCA, BuktiSetoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank BCA,Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran

BerkahUtama Enginering, akta jual beli tanah dan bangunan, surat setoran BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akta jual beli mesin, aktapernyataan, tiga surat pernyataan, SHGB No. 1164, 21 lembar buktisetoran BCA, satu bukti transfer ATM BCA. 16 lembar SPK/PO, empatbuku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, satu tanda terima cek BankEkonomi ;Dikembalikan kepada yang berhak ;Sedangkan foto copy suratsurat yaitu berupa :2 lembar Perhitungan pembayaran bunga ke Soliemin, 2 lembar PerincianPenggunaan

bunga P Soliemin ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.