1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H., atau dalam hal ini disebut sebagai Tergugat dianggap cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H.

Sinar Agape Press i.c Termohon;

Menetapkan para Pemohon secara bersama sama sebagai ketua Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) PT Sinar Agape Press;

perseroan Terbatas (PT) Sinar Agape Press dan meminta pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press;

Menetapkan mata acara utama Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) PTSinar Agape Press i. c Termohon adalah pembubaran perseroan Terbatas PTSinar Agape Press dan pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press I.cTermohon.4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan para pemegang saham untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( Luar Biasa ) PT Sinar AgapePress selambat lambatnya 15 hari kerja sejak putusan/penetapan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap.5.

Menetapkan Quorum sebanyak %2 + 1 pemegang saham yang hadir di RapatUmum Pemegang Saham ( Luar Biasa) PT Sinar Agape Press untuk mengambilputusan yang sah terhadap pembubaran perseroan Terbatas (PT) Sinar AgapePress dan meminta pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press.8. Menetapkan pemanggilan kepada Para Pemegang saham PT.

perseroan Terbatas PT Sinar AgapePress dan pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press i.c Termohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut ParaPemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P 1 sampai dengan P10 dan 2(dua) orang saksi yaitu DRS.

Menetapkan mata acara utama Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) PTSinar Agape Press i. c Termohon adalah pembubaran perseroan Terbatas PTSinar Agape Press dan pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press I.cTermohon.5. Menetapkan jangka waktu) pemanggilan para pemegang saham untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( Luar Biasa ) PT Sinar AgapePress selambat lambatnya 15 hari kerja sejak putusan/penetapan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap;6.

perseroan Terbatas (PT) Sinar AgapePress dan meminta pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press;Menetapkan pemanggilan kepada Para Pemegang saham PT.

Sinar Agape Press untuk mengambil putusan yang sah terhadap pembubaran perseroan Terbatas (PT) Sinar Agape Press dan meminta pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press serta penjualan/pengalihan saham PT Sinar Agape Press.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT.

Sinar Agape Press untuk mengambil putusan yang sah terhadap pembubaran perseroan Terbatas (PT) Sinar Agape Press dan meminta pertanggung jawaban Pengurus PT Sinar Agape Press serta penjualan/pengalihan saham PT Sinar Agape Press.

Soebarijono, Sp.Og olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTPelayaran Makmur Bersama tanggal 15 April 2010 Nomor 05 yangsudah dilegalisir oleh Pejabat Notaris;1 (satu) bendel copy Akta Pernyataan Pemegang SahamMayoritas Perseroan Terbatas PT Pelayaran Makmur Bersamamengenai pembubaran Perseroan Terbatas tanggal 27 Desember2010 Nomor 17 yang

No. 449 K/Pid/2018Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar barang bukti berupa:1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTPelayaran Makmur Bersama tanggal 15 April 2010 Nomor 05 yangsudah dilegalisir oleh Pejabat Notaris;1 (satu) bendel copy Akta Pernyataan Pemegang SahamMayoritas Perseroan Terbatas PT Pelayaran Makmur Bersamamengenai Pembubaran Perseroan Terbatas tanggal 27 Desember2010

No. 449 K/Pid/2018Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;Memulihkan hak Terdakwa dalam kKemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel copy Akta Pernyataan Pemegang SahamMayoritas Perseroan Terbatas PT Pelayaran Makmur Bersamamengenai Pembubaran Perseroan Terbatas tanggal 27 Desember2010 Nomor 17 yang sudah dilegalisir oleh Pejabat Notaris; 1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTPelayaran Makmur Bersama tanggal

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 146 UU PT yang menyatakan bahwaPengadi/an Negeri dapat membubarkan suatu perseroan atas Gugatan pihak yangberkepentingan dengan alasan hukum bahwa kekayaan perseroan telah berkurangHalaman 3 darihal 18 Putusan No.61 7/Pdt.G/2014.PN.Jkt.Sel.8.10.11.12.13.demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagimelaniutkan usahanya.Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huru a UU PI, yang pada pokoknyamenyatakan pembubaran Perseroan Terbatas

Sedangkan Pasal 146Halaman 12 dari hal 18 Putusan No.61 7/Pdt.G/2014.PN.Jkt.Sel.ayat (1) UUPT tersebut maka pihak yang dapat bertindak sebagai subyekhukum untuk mengajukan pembubaran perseroan terbatas adalah terbataspada : (i) Kejaksaan, (ii) pihak yang berkepentingan sehubungan adanyacacat dalam pendirian perseroan, dan (iii) pemegang saham olehkarenanya Para Penggugat bukan termasuk salah satu subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) diatas, makaPara Penggugat tidak

berkepentingan dengan permohonan yang diajukanoleh pemegang saham, Direksi dan komisaris ;Menimbang, bahwa jika Para Penggugat mendasarkan pembubaranPerseroan Terbatas pada pasal 146 ayat 1 b No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentinganhukum karena alasan hukum Para Penggugat untuk membubarkan PerseroanTerbatas yang diajukan Para Penggugat adalah adanya hutang Tergugatkepada Para Penggugat yang belum atau tidak dibayar tetapi jika ParaPenggugat mendasarkan pembubaran

Perseroan Terbatas pada pasal 146ayat 1c UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkanalasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan maka menurut MajelisPenggugat tidak mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatanpembubaran PT berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untukdilanjutkan karena Para Penggugat bukanlah pemegang saham, Direksi atauDewan Komisaris dari Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 146 ayat 1 c UUNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TerbatasMenimbang,bahwa berdasarkan

UtrSaham Luar Biasa Nomor 23 tertanggal 11 Mei 2001, yang dibuat oleh dandihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta ;Adapun yang menjadi dasar serta alasanalasan PEMOHON dalam mengajukanPERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS/PT. CAPITOLGRAVURE INDUSTRIES (TERMOHON 1), sebagai berikut :1.

HANDAYA MANDIRI DINAMIKA (dahulu bernama PT.ADIPERKASA EKABAKTI untuk Pembubaran Perseroan Terbatas atasnama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;e Bahwa dalil hokum permohonan pembubaran perseroan terbataske Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diajukan oleh PEMOHONdilandasi oleh aturan hokum pasal 142 dan pasal 146 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;e Bahwa sebagaimana diketahui PEMOHON ataupun perseroanterbatas PEMOHON/PT.

Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON II, DIREKTORANJENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA untuk segeramencatatkan pembubaran Perseroan Terbatas/PT. CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES (TERMOHON 1!) pada sistem Administrasi Badan Hukum(SISMINBAKUM) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;3.

lelang yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi atas tanah danbangunan pabrik berikut segala mesinmesin dan peralatan produksi bekas asetTERMOHON I, yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 36, KawasanIndustri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pihak yang berkepentingandalam mengajukan Pembubaran

Perseroan Terbatas atas nama PT.

., Pemohon mengajukanPermohonan Pembubaran Perseroan Terbatas terhadap Termohon karenatelah melakukan perbuatan melanggar peraturan perundangundangan,dengan alasanalasan sebagai berikut :1. LEGAL STANDING1. Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan :Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakankekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainberdasarkan undangundang2.

Bahwa dalam Bab II Huruf A Ketentuan Umum Angka 1Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per025 /A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negaradinyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan PenegakanHukum terhadap permasalahan hukum yang salah satunya adalahPermohonan Pembubaran Perseroan Terbatas ;7.

AgungRepublik Indonesia Nomor : Per025 /A/JA/11/2015 dan PeraturanJaksa Agung Nomor : PerO06/A/JA/07/2017 tersebut diatas makaJaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yangbertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri JakartaBarat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kejaksaan NegeriJakarta Barat Nomor : SK03/M.1.12/Gp.4./08/2020 tanggal 04Agustus 2020 yang memiliki kewenangan yang diberikan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasuntuk mengajukan Permohonan Pembubaran

Perseroan Terbatas;9.

Bhakti Wira Satria Perkasa;PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS;13. Bahwa karena ketidakpastian terhadap pembahasankeberlangsungan usaha dari PT.

Bahwa dengan dasar faktafakta di atas, maka Pemohonbermaksud untuk mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas BhaktiWira Satria Perkasa oleh karena alasan yang disebutkan di bawah ini,Halaman 6 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmhalmana didasarkan pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c dan Pasal157 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 40 Tahun 2007;15.

Bhakti Wira SatriaPerkasa sejak didirikan tanggal 8 Agustus 1989 sampai dengan sekarang tidakpernah melakukan penyesuaian anggaran dasarnya berdasar ketentuantersebut, maka alasan ketiga pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas,yaitu PT.

dan kontra memori kasasi tanggal 29Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar (Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum) karena Judex Facti telah melaksanakan hukumacara dengan benar dalam memutus perkara ini serta penetapan JudexFacti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon tidak memiliki /ega/ standing sebagai pihak yangberkepentingan dalam mengajukan pembubaran

perseroan terbatas atasnama PT Capitol Gravure /ndustries, karena Pemohon bukanlah sebagaisalah satu pemegang saham dalam Perseroan Terbatas PT CapitolHalaman 5 dari 8 hal.

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perkawinan, permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atauHal 3 dari 6 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN Mkdpermohonan perubahan nama berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006jo.

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perkawinan, permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atauHal 3 dari 6 halaman Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN Mkdpermohonan perubahan nama berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006jo.

Tindakan Hukum;Penegakan Hukum adalah tugas JPN untuk mengajukan gugatan ataupermohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkanoleh peraturan perundangundangan dalam rangka memelihara ketertibanhukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara danpemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalanperkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan paillit.Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73bahwa yang dapat mengajukan

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

Permohonan tentang Perseroan Terbatas (UU RI No. 1 Tahun 1995) :a.b.Permohonan tentang pembubaran perseroan terbatas;Permohonan izin) melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Permohonan untuk menetapkan kuorum RUPS;.

Juni 2007 pada Pasal 1 ayat (1) ditegaskan berkaitan dengankedudukan Perseroan Terbatas PT Abdi Makbul ini dikatakanPerseroan Terbatas ini bernama perseroan terbatas "PT Abdi Makbul"(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan"Perseroan") berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;Bahwa oleh karena perseroan terbatas PT Abdi Makbul (Termohon)berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, maka menurutUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,permohonan Pembubaran

perseroan terbatas PT Abdi Makbul(Termohon) menjadi Yurisdiksi/Kewenangan (baik secara absolutmaupun relatif) dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksaHalaman. 3 dari 17 hal.

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, hal.44. sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Judex Factipada halaman 11 sama sekali tidak menyebutkan Pasal 142 ayat (1) hurufc atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT sebagai yang diperlakukan sepertiitu, pun dalam redaksi/bunyi Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat(1) huruf c UUPT tidak ada menentukan/mengatur bahwa untukpermohonan pembubaran perseroan terbatas harus melibatkan pemegangsaham yang lain, sehingga