Pemohon yakni XXXX telah meninggal dunia pada 16Januari 2015 karena sakit; Bahwa dari pernikahan XXXX dengan Pemohon telah dikaruniai 4 oranganak yang masingmasing bernama: XXXX namun telah meninggal tahun2016 XXXxX, lahir 1996, XXXX, lahir 2001 dan XXXxX, lahir 2012; Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXX,( umur 16 tahun) danXXXX, baru berumur 14 tahun 3 bulan; Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalianatas anak Pemohon yang bernama atas kedua anak tersebut, gunamengurus Penetapan

Ahli Waris dan harta peninggalan almarhum XXXX;HIm.3 dari 8 hlm.

suami Pemohon yakni XXXX telah meninggal dunia pada 16Januari 2015 karena sakit;Bahwa dari pernikahan XXXX dengan Pemohon telah dikaruniai 4 oranganak yang masingmasing bernama: XXXX namun telah meninggal tahun2016, XXXX, lahir 1996, XXXX, lahir 2001 dan XXXX, lahir 2012;Bahwa anak Pemohon yang bernama: XXXX, (umur 16 tahun) danXXXX, baru berumur 14 tahun 3 bulan;Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalianatas anak Pemohon yang bernama atas kedua anak tersebut, gunamengurus Penetapan

Ahli Waris dan harta peninggalan almarhum XXXX;Bahwa selama anak dalam pemeliharaan Pemohon tidak ada yangkeberatan baik dari pihak suami Pemohon maupun dari pihak Pemohon;Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dantidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam berita acara di persidangan dianggapmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;PERTIMBANGAN

Bahwa dalam mengurus dan mengajukan permohonan penerbitansertifikat Tergugat melalui kuasanya Haji Abdul Rachim Mustafamelampirkan beberapa dokumen sesuai dengan Tanda Terima BerkasPermohonan HM/HGB/HP/HGU Nomor : 07/24.13/2007 tanggal 15Januari 2007, berupa: Foto copy KTP Pemohon No.24.5001.070736.0001 tanggal 15 Mei1997; Foto copy Surat Kuasa No 01 Tanggal 1 November 2004; Foto copy Berita Acara No. 05/PPHP/2006/PA.KP tanggal 11 April2006; Foto copy Akta Penetapan Ahli Waris dan Harta Peninggalan

Carolus Zina.Bahwa selanjutnya bukti T.1.10 dan T.1.15 berupa Penetapan Ahli Waris dariHarta Peninggalan dari Pengadilan Agama Kupang Nomor18/PPHP/2004/PA.KP tanggal 27 Nopember 2004 yang dirubah sertadiperbaiki dalam Penetapan Ahli Waris dan Harta Peninggalan Nomor :05/PPHP/2006/PA.KP tanggal 11 April 2006 hanya menetapkan bahwaPembanding I/Tergugat merupakan anak dari Hj. Samina Kiah/cucu dariAlfiana Zina, di mana Alfiana Zina merupakan anak dari alm.

Ahli Waris dan Harta Peninggalan Nomor18/PPHP/2004/PA.KP tanggal 27 November 2004 Pengadilan AgamaKupang.

Bahwa Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II sangat dirugikan olehpertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena Para Terbanding/ParaTergugat telah mengajukan Bantahan serta Bukti berupa PutusanPengadilan Negeri Kupang No. 63/1956, tanggal 29 Juni 1956 jo PutusanPengadilan Tinggi Makasar No. 173/1956/P.T/Pdt, tanggal 05 Nopemberserta Penetapan Ahli Waris dan Harta Peninggalan Nomor05/PPHP/2006/PA.KP tanggal 11 April 2006 Pengadilan Agama Kupangdan Penetapan Ahli Waris dan Harta Peninggalan Nomor18

Agama Kupangdan Penetapan Ahli Waris dan Harta Peninggalan Nomor18/PPHP/2004/PA.KP tanggal 27 November 2004 Pengadilan AgamaKupang;8.

Muhammad.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwapada pokoknya gugatan yang diajukan Para Penggugat adalahberhubungan dengan penetapan ahli waris dan harta peninggalan darialm. Muhammad;.

hartapeninggalan Muhammad yang belum pernah dibagi waris;Pihak ketiga/ pembeli objek sengketa dihukum untuk menyerahkan objeksengketa tersebut kepada semua Ahli Waris Muhammad;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II antara lain padapokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksadan memutus perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan:Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalahberhubungan dengan penetapan

ahli waris dan harta peninggalan dariMuhammad;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2006 (Undang UndangPeradilan Agama), dimana salah satu tugas dan kewenangan PeradilanHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 29/Pat.G/2014/PN Sda2Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antaraorangorang yang beragama Islam di bidang waris;Bahwa Muhammad, Para Penggugat dan Tergugat

; Bahwa yang mengurus pemakaman Tirayan Lumbantoruan adalah ParaPemohon;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggaptermuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidakmengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah Penetapan

Ahli Waris dan harta peninggalan Pewaris berupatabungan dan depisto untuk keperluan pengurusan pengambilan, mencairkan,memindah bukukan dan melakukan pengurusan terhadap kegiatan perbankkanlainnya;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telahmengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P17 dan 2 (dua) orang Saksi,yaitu: Saksi Roiman Sihombing dan Saksi Normala BR Siregar yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat

Penetapan ahli waris dan harta peninggalan ibu kandung(almarhumah ibu Nurrahmah) yang meninggal pada tahun 2017 yangbelum pernah ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah;Halaman 26 dari 48 HalamanPutusan Nomor 0132/Pdt.G/2018/MSSTR2.

Penetapan ahli waris dan harta peninggalan yang belum pernahditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah;4. Pembagian harta peninggalan dari pewaris yang belum pernahdibagikan kepada ahli warisnya;Halaman 29 dari 73 HalamanPutusan Nomor 0198/Pdt.G/2015/MSSTRMenimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, makasesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49huruf 6 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

danmempermasalahkan tentang waris dan harta peninggalan, makaterdapat kerancuan dalam isi gugatan Penggugat yang mana antaraposita dengan petitum yang satu saling bertentangan dengan yang lainterkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili danmemutus perkara aquo ;Pertentangan itu terlinat dari dalil dan petitum gugatan Penggugatsebagaimana Tergugat XX terangkan dibawah ini : Penggugat mengajukan gugatan tentang PerbuatanMelawan Hukum dengan dalil posita salah satunya adalahmasalanh penetapan

ahli waris dan harta peninggalan/hartawarisan dari Alm BODIN dan SAMI menurut Hukum Islam, yangmana dalil ini sejalan dengan kewenangan Peradilan Agamadalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yangsalah satunya adalah di bidang waris bagi orangorang yangberagama Islam (vide Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama) sebagaimana Tergugat XX kutipsebagai berikut :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus

Penetapan ahli waris dan harta peninggalan yang belum pernahditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah;4.

Penetapan ahli waris dan harta peninggalan yang belum pernahditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah;4.