No.2781 K/Pdt/2010beralasan secara hukum Penggugat memohon supaya Turut Tergugat IV,V,VI dihukum untuk mematuhi Putusan Provisi dan atau dihukum untuktidak memproses/mengeluarkan Surat Rekomendasi dan atau SuratKeputusan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang MongondowPeriode 2009 2014 atas nama Tergugat IIl/BOBY MOKODOMPIT ;10.

67, Pasal 68, tentang12keanggotaan DPRD Kabupaten pemekaran dan Pasal 72,Pasal 73 dan Pasal 74, mengenai pembentukan daerahpemilihan kabupaten pemekaran dan mengenai pengajuancalon DPRD kabupaten pemekaran didasarkan pada Pasal75, Pasal 76, Pasal 77 dan khusus mengenai perhitungansuara dan panetapan kursi DPRD kabupaten pemekarandidasarkan pada Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,Pasal 89, Pasal 90 dan penetapan calon terpilih Pasal96 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakanbahwa penetapan

anggota DPRD kabupaten pemekarandidasarkan atas jumlah kursi' yang diperoleh setiappartai politik pada pemilu tahun 2009 dan nama calontarpilih sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkansuara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ;.

Kabupaten Deiyai), Penggugat baru merasakepentingannya dirugikan karena menurut dalil Penggugatseharusnya pengisiannya mengacu pada hasil pemilihan umum2009, tidak membuat' rekapitulasi baru. tahun 2010 yangperolehan suaranya berbeda dengan rekapitulasi tahun 2009 ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertentanganantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah diperolehhasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Paniai padatahun 2009, dan yang disengketakan adalah perolehan suaracalon sampai dengan Penetapan

anggota DPRD KabupatenPemekaran (Kabupaten Deiyai) yang menurut Penggugat tidakdidasarkan pada hasil pemilihan umumtahun 2009 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1)Undang Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum38Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Hasil Pemilu:Dan Dewan Perwakilan Rakyat GAasala menyatakan anggota DPR, DPD, DPRD provimst,cdanbPRB kabupaten/kotaterdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehansuara calon = anggota DPR, DPD

KepulauanYapen Periode 20142019, yaitu surat Nomor: 171/931/SET tanggal 19September 2014 dan Surat 171/975/SET tanggal 07 Oktober 2014, isikedua Sudat tersebut mengusulkan nama para penggugat sebagai CalonTerpilin Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun20142019 kepada Tergugat untuk selanjutnya ditindaklanjuti denganmembuat surat keputusan mengenai Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;17.Bahwa berdasarkan Surat Bupati Yapen Nomor 171/1029/SET tanggal 23Oktober 2014 tentang Usaha Penetapan

Anggota DPRD TerpilihKabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 20142019 maka Bupatimelaporkan kepada Tergugat bahwa dari 25 (Dua Puluh Lima) OrangAnggota Dewan Perwakilan Daerah Terpilin Kabupaten Kepulauan YapenPeriode Tahun 20142019 tersebut telah dilakukan verfikasi dan validitasiternyata hanya 19 (Sembilan Belas) orang anggota DPRD KabupatenKepulauan Yapen terpilinh yang dapat diusulkan/diajukan kepada Gubernuruntuk proses penetapan/Peresmian anggota DPRD Kabupaten KepulauanYapen akan diusulkan

Kepulauan Yapen periode 20142019, yaitu SuratNomor 171/931/SET tanggal 19 September 2014 dan Surat171/975/SET tanggal 7 Oktober 2014, isi kedua surat tersebutmengusulkan nama Para Penggugat sebagai calon terpilin anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 20142019 kepadaTergugat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat suratkeputusan mengenai Peresmian Keanggotaan Dewan PerwakilanRakyat Daerah;Bahwa berdasarkan Surat Bupati Yapen Nomor 171/1029/SET tanggal23 Oktober 2014 tentang Usulan Penetapan

Anggota DPRD TerpilihHalaman 11 dari 30 halaman.

merasa dirugikan kepentingannya,namun pada saat pengisian keanggotaan DPRD kabupatenpemekaran ( Kabupaten Deiyai), Penggugat baru merasakepentingannya dirugikan karena menurut dalil Penggugatseharusnya pengisiannya mengacu pada hasil pemilihan umum2009 ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim per masalahanantara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi setelahdiperoleh hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Paniaipada tahun 2009, dan yang disengketakan adalah perolehanSuara calon sampai dengan Penetapan

anggota DPRD KabupatenPemekaran (Kabupaten Deiyai) yang menurut Penggugat' tidakdidasarkan pada hasil pemilihan umumtahun 2009 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1)Undang Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Hasil Pemiluanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotaterdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehansuara calon = anggota DPR, DPD,

Putusan No. 50/G/2010/PTUN.JPR2009 ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permasalahanantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah diperolehhasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Paniai padatahun 2009, dan yang disengketakan adalah perolehan suaracalon sampai dengan Penetapan anggota DPRD KabupatenPemekaran (Kabupaten Deiyai) yang menurut Penggugat tidakdidasarkan pada hasil pemilihan umumtahun 2009 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1)Undang Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang

peraturan tersebut bahwapenerbitan objek sengketa disyaratkan harus berdasarkan usulan KPUKabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota;Menimbang, bahwa selain itu dalam pembuatan KeputusanGubernur juga harus dilakukan melalui proses perancangan yangkemudian diajukan oleh Sekretaris daeran setelan mendapat parafkoordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objeksengketa, didapati fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa setelah proses Penetapan

Anggota DPRD KabupatenWaropen terpilin, Ketua KPU Kabupaten Waropen menerbitkan SuratNo. 84/PL.01.8SD/9114/KPUKab/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019Halaman 46 dari 60 Hal.

Negara,maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolakseluruh dalildalil gugatan Penggugat ;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraiangugatan pada angka Romawi V yaitu terkait dengan Dasar dan AlasanGugatan pada angka 17 dan angka 18, maka perlu Tergugat sampaikanbahwa bukan pada tempatnya Para Penggugat mempermasalahkantentang penerbitan obyek sengketa tanpa disertai dengan peresmiandan/atau penetapan

anggota DPRD Kabupaten Sarolangun penggantiPara Penggugat tersebut, karena sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku tidak ada keharusan bahwa untukdapat menerbitkan keputusan tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka harus disebutkannamanama pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangmengundurkan diri.

Bahwa dari rangkaian administratif penetapan anggota DPRD Kab. Madiun yang dilakukan olehTergugat tersebut diatas, para penggugat merasa sangat dirugikan. Para Penggugat merasapenetapan anggota DPRD Kabupaten Madiun telah keliru atau tidak sepenuhnya benar. Karenapenetapan anggota DPRD yang mendasarkan Peraturan KPU No 15 telah dinyatakan batal/ tidakmempunyai kekuatan hukum ; 8. Bahwa terhadap Peraturan KPU nomor 15, oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum.

DPRDSKPD NC. 13 Tahun 2003 KetuaDPRD Rp. 12.000.000,00/orangtentang Pengaturan Wakil Ketua Rp. 9.000.000,00/orangPenggunaan Dan Penunjang Ketua Fraksi Rp. 7.200.000,00/orangKegiatan DPRD Anggota Fraksi (Rp. 1 .200.000,00/orangAnggotaDPRD Rp. 4.800.000,00/orangSKPD No. 13 A Tahun 2003 Ketua DPRD Rp. 3.000.000,00/orangtentang Pemberian Observasi Wakil Ketua Rp. 2.700.000,00/orangDPRDSKPD No. 14 A Tahun 2003 Ketua DPRD Rp.11.766.000,00/pembatentang Pemberian Biaya setiap Wakil Ketua hasanPembahasan dan Penetapan

Anggota DPRD Rp. 11.766.000,00/pembaPerda Propinsi Jawa Tengah hasanPenetapan Perubahan dan hasanPenghitungan APBD kepadaKetua, Wakil Ketua dan AnggotaDPRD 6. 44 (empat puluh empat) perjalanan dinas fiktif/tidak benarBerdasarkan buktibukti terdapat kunjungan kerja atas beban danakemasyarakatan/sarana khusus pimpinan DPRD rekening 2.1.0400.1.09.07.2 dan perjalanan dinas atas beban biaya perjalanan rekening2.01.0400.1.3.01.01.1 dan beban biaya perjalanan dinas luar daerahrekening 2.01.0400.1.3.01.02.1