Ditemukan 34 data
212 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 22
SIMONG Cq HUMAERAHyang telah ditarik tersebut diatas berasal dari nasabah an.CACING (nasabah BRI Malino)/pengambilan dana nasabah an.
CACING (nasabah BRIMalino);= Penarikan /pengambilan dana nasabah an.
CACING (nasabah BRIMalino);Penarikan /pengambilan dana nasabah an.
CACING (nasabah BRI Malino);Penarikan /pengambilan dana nasabah an.
dana nasabah an.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.JUNITA SAHETAPY
Terdakwa:
RESKY FADRIN Alias KIKI
61 — 53
Dari haltersebutlah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapanuang milik saksi.Bahwa terdakwa melakukan pengambilan dana nasabah dengan caraketika saksi MARNI datang ke BRI unit Batu Merah untuk menanyakan ATMnya,terdakwa mengatakan kepada nasabah saksi MARNI bahwa kartu ATM belumdapat di buat oleh Bank BRI karena gangguan jaringan, namun yangsebenarnya pihak Bank BRI unit Batu Merah telah membuat ATM milik nasabahsaksi MARNI dan di kuasai oleh terdakwa tanpa sepengetahun pihak nasabahmaupun
93 — 13
BPR MahkotaReksaguna Artha Genteng dan keempat berdasarkan surat keputusanDirektur Utama No. 011/MPA/Dir/2008 Tgl 5 Januari 2008 terdakwa dirolling/dimutasi di bagian administrasi dana tabungan, Deposito, dandikolektor dana/Kas Keliling.Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai kolektor dana dan administrasi danapada BPR Mahkota Reksaguna Genteng mempuyai tugas dan kewenanganmelakukan pengambilan dana Nasabah yang menyimpan dananya dalambentuk tabungan atau Deposito di kantor PT Bank BPR MahkotaReksaguna
BPR MahkotaReksaguna Artha Genteng dan keempat berdasarkan surat keputusanDirektur Utama No. 011/MPA/Dir/2008 Tgl 5 Januari 2008 terdakwa dirolling/dimutasi di bagian administrasi dana tabungan, Deposito, dandikolektor dana/ Kas Keliling.Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai kolektor dana dan administrasi danapada BPR Mahkota Reksaguna Genteng mempuyai tugas dan kewenanganmelakukan pengambilan dana Nasabah yang menyimpan dananya dalambentuk tabungan atau Deposito di kantor PIT Bank BPR MahkotaReksaguna
BPR MahkotaReksaguna Artha Genteng dan keempat berdasarkan surat keputusanDirektur Utama No. 011/MPA/Dir/2008 Tgl 5 Januari 2008 terdakwa dirolling/dimutasi di bagian administrasi dana tabungan, Deposito, dandikolektor dana/ Kas Keliling.Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai kolektor dana dan administrasi danapada BPR Mahkota Reksaguna Genteng mempuyai tugas dan kewenanganmelakukan pengambilan dana Nasabah yang menyimpan dananya dalambentuk tabungan atau Deposito di kantor PT Bank BPR MahkotaReksaguna
Terbanding/Tergugat I : PT. BPR GROGOL JOYO
Terbanding/Tergugat II : SARWININGSIH
132 — 89
Pengambilan Dana Nasabah tanpa jijin bisa di ketegorikankejahatan perbankan ,Romli Atmasasmita menyatakan Tindak PidanaPerbankan sering kali mengandung elemenelemen kecurangan (deceit),penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan(concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggarankepercayaan (breach of trust), akalakalan (Subterfuge), ataupenggelakan peraturan (ilegal circumvention) sehingga sangatmerugikan masyarakat secara luas. 14 Berdasarkan pernyataan initindakan fraud ini
54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1273 K/Pdt/201316itu, tindakan penagihan utang yang dilakukan Tergugat II dalam upayapengembalian dana milik Negara dan Pemerintahan RI yang telahdikucurkan dan digunakan untuk menyelamatkan PT Sejahtera BankUmum (DL) pada saat terjadi pengambilan dana nasabah secara besarbesaran (rush) tersebut merupakan hak pemerintah yang harusdiutamakan;13. Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq.
Oleh karena itu, tindakan penagihan utang yang dilakukanTergugat II dalam upaya pengembalian dana milik Negara dan Pemerintah RIyang telah dikucurkan dan digunakan untuk menyelamatkan PT Sejahtera BankUmum (DL) pada saat terjadi pengambilan dana nasabah secara besarbesaran(rush) tersebut merupakan hak pemerintah yang harus diutamakan;Bahwa surat adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
89 — 35
) merupakan salah satu Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI menjadi perusahaan Perseroan (Persero)dan UndangUndang Nomor 19 tahun 2003 Tantang BUMN, yang mana terdakwa padasaat itu ditugaskan sebagai karyawan/pegawai di Bank BRI (Persero) Unit CimangguBarat Cabang Majenang Kabupaten Cilacap, dimana dalam melaksanakan pekerjaannyaterdakwa melakukan perbuatan penarikan dan pengambilan
dana nasabah, dengan namanama nasabah serta caracara sebagai berikut : 1.
kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnyafasilitas, kemudahankemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapatpula berupa prioritas lain ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Ahi danketerangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, didapatkan faktafakta persidangan sebagai berikut : > Bahwa benar terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu perbuatan penarikan dan pengambilan
dana nasabah, dengannamanama nasabah serta caracara sebagai berikut : 1.
BRI (Ipertsero) Tbk tersebut diatas, dimanaterdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Teller BRI Unit CimangguBarat, Cilacap, yaitu melakukan penarikan dan pengambilan dana nasabah, dengan namanama nasabah serta caracara sebagai berikut : 1. Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek.
149 — 21
Bank Pinaesaan (DL) pada saatterjadi pengambilan dana nasabah secara besarbesaran tersebutmerupakan hak pemerintah yang harus diutamakan.Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq.KPKNL Malang dalam kaitannya sebagai kreditur yang diutamakanadalah ingin menggunakan dana yang masih tertahan dalam bentuktagihan PT.
Bank Pinaesaan (DL) pada saatterjadi pengambilan dana nasabah secara besarbesaran tersebutmerupakan hak pemerintah yang harus diutamakan.Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq.KPKNL Jember dalam kaitannya sebagai kreditur yang diutamakanadalah ingin menggunakan dana yang masih tertahan dalam bentuktagihan PT.
144 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang diajukan oleh Termohon Kasasi 1/Penggugat, yang menyatakan bahwa setiapbank ada SOP untuk mengatur pengambilan dana nasabah;Bahwa SOP merupakan aturan tentang prosedur standaroperasional, yang mengatur masalah prosedur pegawai bankdalam melakukan pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas padapekerjaan memproses pengambilan dana dan transfer/pemindahan dana;Hal. 23 dari 29 hal. Put.
70 — 33
kepada Penggugat;Menimbang, bahwa disamping itu, terhadap Penggugat telah berulangkali(Bukti T4) dilakukan Pembinaan atas Pelanggaran Disiplin yangdilakukannya;Menimbang, bahwa melalui Gugatannya Penggugat tidak mengakuiPerbuatan Fraud/Pelanggaran' Disiplin tersebut, dengan menuntut/mengedepankan agar Tuduhan tersebut dibuktikan secara Hukum Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian Pertimbangan diatas, Majelisberpendapat bahwa Penerimaan/Pemungutan Uang, PenggelembunganSaldo Kredit Nasabah dan Pengambilan
Dana Nasabah yang tidakdisetorkan, yang dilakukan oleh Penggugat, Bertentangan denganKetentuan Internal yang berlaku di Perusahaan,Merusak Kepercayaandan Kejujuran yang merupakan PrinsipPrinsip Usaha Perbankan,sedangkan Pembinaan telah cukup pula dilakukan terhadapPenggugat,dengan demikian Pelanggaran Disiplin/Fraud yang dilakukanPenggugat tersebut harus Dikategorikan sebagai Kesalahan Fatal, untukmana Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhitungtanggal 31 Oktober 2015 melalui Surat
275 — 41
teller, terdakwa memberikan32password kaunit untuk menyelesaikan validasi tundaselalu diperlukan karena pembukuan harus ditutup hariitu juga;e Bahwa dalam keadaan normal nasabah datangkemudian teller mencocokan dan meneliti kebenaranangka angka, nama tanda tangan, setelah itu tellermenghadapkan slip dan kartu contoh tanda tangankepada ka unit setelah itu baru kemudian Ka unitmembukakan akses dalam computer yang beradadidepan teller untuk melakukan validasi;Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pengambilan
dana nasabah yangdilakukan Bakwan Bin Jidi selaku Teller ;Bahwa benar sesuai aturan yang berlaku di BRI password kaunit tidak bolehdiberikan pada teller ;Bahwa benar apabila Kaunit tidak berada ditempat password dapat diserahkankepada deskman atau mantra dengan membuat Berita Acara penyerahanpassword, dan setelah ka unit berada di tempat, password ka unit tersebut harusdiserahkan kembali kepada Ka unit ;:Bahwa benar password Ka Unit BRI dapat dipergunakan untuk :e Open System (membuka sistem komputer
kepada teller, terdakwa memberikanpassword kaunit untuk menyelesaikan validasi tundaselalu diperlukan karena pembukuan harus ditutup hariitu juga;Bahwa dalam keadaan normal nasabah datangkemudian teller mencocokan dan meneliti kebenaranangka angka, nama tanda tangan, setelah itu tellermenghadapkan slip dan kartu contoh tanda tangankepada ka unit setelah itu baru kemudian Ka unitmembukakan akses dalam computer yang beradadidepan teller untuk melakukan validasi;Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pengambilan
dana nasabah yangdilakukan Bakwan Bin Jidi selaku Teller ;Bahwa benar sesuai aturan yang berlaku di BRI password kaunit tidak bolehdiberikan pada teller ;Bahwa benar apabila Kaunit tidak berada ditempat password dapat diserahkankepada deskman atau mantra dengan membuat Berita Acara penyerahanpassword, dan setelah ka unit berada di tempat, password ka unit tersebut harusdiserahkan kembali kepada Ka unit ;:Bahwa benar password Ka Unit BRI dapat dipergunakan untuk :Open System (membuka sistem komputer
62 — 13
) merupakan salah satu Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangdiatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1992tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI menjadi perusahaan Perseroan (Persero) danUndangUndang Nomor 19 tahun 2003 Tantang BUMN, yang mana terdakwa pada saatitu ditugaskan sebagai karyawan/pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu BaratCabang Majenang Kabupaten Cilacap, dimana dalam melaksanakan pekerjaannyaterdakwa melakukan perbuatan penarikan dan pengambilan
dana nasabah, dengan namanama nasabah serta caracara sebagai berikut : 1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek.
dana nasabah, dengannamanama nasabah serta caracara sebagai berikut1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek.
BRI (Ipertsero) Tbk tersebut diatas, dimanaterdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Teller BRI Unit CimangguBarat, Cilacap, yaitu melakukan penarikan dan pengambilan dana nasabah, dengan namanama nasabah serta caracara sebagai berikut : 1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek.
115 — 46
kendala biaya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimudin,SE bahwasekarang Bank BPR Keraton telah berganti nama dan berganti Manajemendimana sekarang bernama Bank BPR Pundi Sejahtera dan Alimuddin, SEadalah Direkturnya dan menurut saksi Alimuddin, SE, dan saksi Musyawir,gedung yang dibangun oleh Ruddy Simon menjadi tidak jelas kepemilikannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti Rahma dan saksiWa Tanti Hadjirah menerangkan bahwa di BPR Keraton tidak ada mengalamiRush (pengambilan
dana nasabah) dan di BPR Keraton ada fasilitas untuknasabah tertentu diberi kemudahan dalam penarikan dan penyetoran tabungandan dibuktikan dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2009 dan 2010tidak ditemukan adanya selisin kas dengan nilai riil dan dipersidangan JaksaPenuntut Umum tidak dapat menunjukkan neraca keuangan BPR Keraton padatahun 2009 dan 2010 ;Menimbang, bahwa mendasarkan faktafakta hukum dimana terdapatkekurangan sempurnaan prosedur dalam perjanjian kerjasama antara BankBPR Keraton
610 — 379
kendala biaya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimudin,SE bahwasekarang Bank BPR Keraton telah berganti nama dan berganti Manajemendimana sekarang bernama Bank BPR Pundi Sejahtera dan Alimuddin, SEadalah Direkturnya dan menurut saksi Alimuddin, SE, dan saksi Musyawir,gedung yang dibangun oleh Ruddy Simon menjadi tidak jelas kepemilikannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti Rahma dan saksiWa Tanti Hadjirah menerangkan bahwa di BPR Keraton tidak ada mengalamiRush (pengambilan
dana nasabah) dan di BPR Keraton ada fasilitas untuknasabah tertentu diberi kemudahan dalam penarikan dan penyetoran tabungandan dibuktikan dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2009 dan 2010tidak ditemukan adanya selisin kas dengan nilai riil dan dipersidangan JaksaPenuntut Umum tidak dapat menunjukkan neraca keuangan BPR Keraton padatahun 2009 dan 2010 ;Menimbang, bahwa mendasarkan faktafakta hukum dimana terdapatkekurangan sempurnaan prosedur dalam perjanjian kerjasama antara BankBPR Keraton
112 — 36
keahliannya, yang pada pokoknyasebagai berikut :e Bahwa ahli mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini,dikarenakan pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah,menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalampembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan ataupenyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (GeneralLedger/Gl) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;e Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapundengan Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan
dana nasabah,dana pembiayaan haji serta dana bank syariah mandiri cabang Liwa;e Bahwa yang dimaksud dengan:a.
melakukan transaksi semua prosedur dalam SOP bankharus dijalani kecuali terdapat direksi atau pengecualian dari pegawaiyang berwenang, jika ada tahapan yang tidak dilalui secara proseduraltanpa adanya direksi atau pengecualian dari pegawai yang berwenangmaka hal tersebut adalah bentuk pelanggaran;Bahwa menggunakan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabahyang bersangkutan dan menggunakan dana bank yang tercatat dalamGL tanpa persetujuan dari pegawai yang berwenang adalah bentukpelanggaran;Bahwa pengambilan
dana nasabah oleh oknum bank untukkepentingan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan nasabah yangbersangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi bank adalahmerupakan tanggung jawab oknum bank tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan Otorisasi dan Back Office adalahsebagai berikut:a.
62 — 25
Persero) merupakan salah satu Perbankan Badan UsahaMilik Negara (BUMN) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRImenjadi perusahaan Perseroan (Persero) dan UndangUndang Nomor 19 tahun2003 Tantang BUMN, yang mana terdakwa pada saat itu ditugaskan sebagaikaryawan/pegawai di Bank BRI (Persero) Unit Cimanggu Barat CabangMajenang Kabupaten Cilacap, dimana dalam melaksanakan pekerjaannyaterdakwa melakukan perbuatan penarikan dan pengambilan
dana nasabah,dengan namanama nasabah sertacaracara sebagai berikut1 Nasabah atas nama Duriyah (pemegang Rek.
260 — 36
Oleh karena itu, tindakanpenagihan hutang yang dilakukan Tergugat dalam upaya pengembaliandana milik Negara dan Pemerintah RI yang telah dikucurkan dandigunakan untuk menyelamatkan PT Sejahtera Bank Umum (DL) padasaat terjadi pengambilan dana nasabah secara besarbesaran (rush)tersebut merupakan hak Pemerintah yang harus diutamakan.. Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesiacq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.
168 — 56
Oleh karena itu, tindakan penagihan hutang yangdilakukan Tergugat dan Tergugat Il dalam upayapengembalian dana milik Negara dan Pemerintah Rl yang telahdikucurkan dan digunakan untuk menyelamatkan Bank SBU(DL) pada saat terjadi pengambilan dana nasabah secarabesarbesaran (rush) tersebut merupakan hak pemerintah yangharus diutamakan.Bahwa pengembalian dana talangan yang akan diterimaPemerintah dari Bank SBU (DL) tersebut akan dimasukkan keKas Negara sebagai penerimaan negara dalam APBN gunamembiayai
1.ROSMALINA SINAGA, SH
2.IBNU SUUD. SH
3.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
4.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELDI WAHYU PRATAMA
392 — 255
Niaga Tbk, saksi kemudian menindaklanjutilaporan pengaduan/ komplain dari nasabah atas nama saudara Kamdanitersebut dengan melakukan investigasi; Bahwa lokasi mesin ATM tempat terjadinya penarikan dana nasabahatas nama Kamdani yang dilakukan oleh orang yang tidak berhaktersebut dilakukan di mesin ATM Bank CIMB Niaga yang berlokasi didalam Indomaret Jalan raya Panjang Jakarta Barat dan di 2 (dua) mesinATM Bank Mandiri yang berlokasi di ITC Permata Hijau Jakarta Selatan; Bahwa bukti adanya kejadian pengambilan
dana nasabah oleh pihakyang tidak berhak tersebut didukung dengan bukti berupa rekamanCCTV yang sudah di Capture menjadi Foto dari kedua lokasi mesin ATMdan Screen Capture System Bank CIMB Niaga atas rician sanggahantransaksi nasabah Kamdani yang sudah diserahkan kepada penyidik.
198 — 106
Sejahtera Bank Umum (DL) pada saatterjadi pengambilan dana nasabah secara besarbesaran (rush) tersebutmerupakan hak Pemerintah yang harus diutamakan ; . Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesiacq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara dalam kaitannya sebagai Kreditur yang diutamakanadalah ingin menggunakan dana yang masih tertahan dalam bentuktagihan PT.