Dan saksi melaporkan tugas kepada atasan yakni KasubditPemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus;Bahwa Regulator Haji Khusus diselenggarakan berdasarkan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 61yang mana Penyelenggaraan Haji Khusus diselenggarakan oleh PIHK(Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus);Bahwa untuk menjadi PIHK (Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus) bisadari Travel atau Biro Khusus yang mempunyai izin dan pemegang PIHK(Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus) harus

ibadah haji knusus (PIHK),sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut para korban menjaditerlantar dan juga ada yang tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah hajikhusus sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa sepertimendapatkan fasilitas bintang 5 (lima);Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 121 jo.Pasal 114 UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2019 TentangPenyelenggaraan Haji dan Umroh jo.

Unsur Yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakberwenang atau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkanPenyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalahbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus;Menimbang, bahwa PIHK (Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus)adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraHalaman 70 dari 105

Unsur Mengumpulkan dan/ataumemberangkatkanJamaahhajiKhusus; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jemaah Haji Khusus adalahJemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan olehpenyelenggara Ibadah Haji khusus;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maksud dan tujuannya adalahapakah benar Para Terdakwa telah mengumpulkan dan/atau memberangkatkanJamaah Haji Khusus, dan apabila Majelis Hakim mempelajari pengertian dariJamaah Haji Khusus berdasarkan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umroh adalah Jamaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara lbadah HajiKhusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cecep Supriyanto(berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Cabang dari PT.

NOER ALYA FITRA pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telahmengatur tentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atasVisa Haji Kuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji KhususHalaman 11 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks(yang diberangkatkan dan dilayani olen Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)serta

Hal ini tertuang dalam pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji danUmrah. Pada pasal 18 UndangUndang tersebut menyebutkan, jemaahhaji dengan visa mujamalah tidak mendaftarkan diri di KementerianAgama pada aplikasi Siskohat, namun mendaftar, diberangkatkan, dandilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Keberangkatanjemaah visa haji mujamalah wajib dilaporkan kepada Menteri Agama.

uang yang sudahditransfernya dikembalikan, namun samapi dengan musim haji tahun 2016selesai, saksi korban dan kedua orangtuanya tidak diberangkatkan untukHal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 124/PID SUS/2019/PT.DKImelaksanakan ibadah haji, serta uang saksi korban yang sudah ditransfersaksi korban juga tidak dikembalikan, selanjutnya saksi korban melaporkanperbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kementrian AgamaDirektorat Jenderal Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umrah Nomor : B22345/Dt.1I.1.3/Kp.01.1/08/2017 tanggal 22 # Agustus 2017 yangditandatangani Plt.

korbanmembatalkan keberangkatannya dan meminta Ssupaya uang yang sudahditransfernya dikembalikan, namun samapi dengan musim haji tahun 2016selesai, saksi korban dan kedua orangtuanya tidak diberangkatkan untukmelaksanakan ibadah haji, serta uang saksi korban yang sudah ditransfersaksi korban juga tidak dikembalikan, selanjutnya saksi korban melaporkanperbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kementrian AgamaDirektorat Jenderal Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umrah Nomor : B22345/Dt.1.1.3/Kp.01.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yangditandatangani Plt.

Diak Sundus Karya Utama dalam hal menerima pembayaranbiaya penyelenggaraan ibadah Haji ataupun menyalurkan tenaga kerjakeluar negeri tidak mengikuti prosedur Menteri Agama dan tidak memilikiizin operasional sebagai penyelenggara perjalanan Umroh (PPIU) sesuaidengan website Kementerian Agama di Layanan Publik di portal Haji,Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (PIHK) Berizin Resmi dan tidak adapernah ada laporan kepada Kementerian Agama Kota Bogor;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.

IMRON DJAMIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

ibadah haji knusus (PIHK),sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut para korban menjaditerlantar dan juga ada yang tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah hajiHalaman 79 dari 121 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.B/2020/PN Idmkhusus sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa sepertimendapatkan fasilitas bintang 5 (lima);Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 121 jo.Pasal 114 UndangUndang RI Nomor 8 tahun

Unsur Yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakberwenang atau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkanPenyelenggara Ibadah Haji Knusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalahbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus;Menimbang, bahwa PIHK (Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus)adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraIbadah Haji khusus (

PIHK) dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayananyang bersifat khusus, sebagaimana dalam penjelasan UndangUndang RINomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur tersebut diatas, dinubungkandengan keterangan = saksisaksi, keterangan Para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwapada awal bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2019 Terdakwa yangHalaman 81 dari 121 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.B

Ibadah Haji dan Umroh adalah Jamaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara lbadah HajiKhusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yayah Pujiyanahyang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I, awalnya saksi sudahkenal dengan Terdakwa pada saat saksi Yayah Pujiyanah berangkat IbadahUmroh pada tahun 2018 dengan menggunakan Travel milik Terdakwa yakniPT.

Haji Khusus, dalam hal ini PT.

jamaahmembayar BPIU sesuai paket yang dipilih, Jamaah dan PPIUmenandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masingmasingpihak, BPIU yang telah dibayarkan Jemaah digunakan untukpenyelenggaraan ibadah Umroh;Bahwa jika ada travel Haji yang tidak memberangkatkan calon jamaahnyamelanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)dan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji, dan aturan terbaru yakniUndangUndang tentang Penyelenggaraan lbadah Haji Nomor 8 tahun2019 dan ada sanksi pidana di dalamnya;Bahwa setahu ahli data Travel haji yang ada di Bontang ada 11 (sebelas)baik yang sudah ada jjin maupun tidak ada jjin, diantaranya ada 3 travelyang belum memiliki ijin termasuk PT H20;Bahwa selama ini Kemenag melakukan sosialisasi melalui PK TV dan jugadi Bontang Pos terkait tata cara pendaftaran haji dan yang berkaitandengan penjelasan haji yang harus disampaikan

HIDAYAH HASYID OETAMA(H2O) Pusat maupun perwakilan sehingga tidak diperkenankan untuk menerimadan memberangkatkan ibadah haji ke Arab Saudi sesuai dengan Undangundang No. 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yakni Bab XVPasal 63 ayat (1) Undangundang No. 13 tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebuttelah terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehterdakwa sehingga dapat dianggap telah menguntungkan terdakwa sebesarRp1.123.000.000

NOER ALYA FITRA pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telahmengatur tentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atasVisa Haji Kuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji Khusus(yang diberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)serta Visa Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab

NOER ALYA FITRA pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengaturtentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atas Visa HajiKuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yang diberangkatkandan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji Khusus (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sertaHalaman 7 dari 29, Putusan Nomor 289/PID.SUS/2021/PT