Ditemukan 9658 data
218 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAI XING 2Nama : YU JIANSHETempat lahir : Zhejiang ChinaUmur / tanggal lahir : 12 Maret 1955Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : China;Tempat tinggal : Zhejiang ChinaAgama : BudhaPekerjaan : Nahkoda MV HAI XING 2Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Timika karena didakwa :bahwa ia terdakwa Yu Yuenjun dan terdakwa II Yu Jianshe pada hariSabtu tanggal Pebruari 2006 sekitar pukul 01.10 Wit atau pada suatu waktu lainpada bulan Pebruari 2006 bertempat di perairan
AMALUDIN Bin SAHRUL
MISNADI Bin SAFRAWI
MOH. JA'I HARIYANTO Bin AMSAH
117 — 29
I HARIYANTO BIN AMSAH pada hari Senin tanggal 24 Juni2013 sekira jam 18.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juni 2013, bertempat di bertempat di di serangkaian pulau GiliPandan perairan Giliraja, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yang dengansengaja melakukan penambangan pasir se bagaimana
JAIHARIYANTO BIN AMSAH sepakat untuk mengambil pasir di serangkaianpulau Gili Pandan perairan Giliraja, Kecamatan Kalianget, KabupatenSumenep, selanjutnya menuju tempat diatas, kemudian sesampainya ditempat diatas terdakwa I,terdakwa Il, terdakwa IIdan terdakwalIV secarabergantian menyiapkan dan mengoperasikan mesin penyedot pasir yangsudah disiapkan dan hasil pasir yang disedot tersebut di simpan diatasperahu PLM SINAR BARU;Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 18.30WIB saksi
Agus Zaini sebagai Komandan Kapal Polisi X1014 bersama saksiAgus Wijaya dan Nicko Dwi A melakukan patroli dan sesampainya diserangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja, Kecamatan Kalianget,Kabupaten Sumenep dengan kordinat 07 14?
dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat danlaut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat;Bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratdan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darah dan laut;Bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau samadengan 2.000 KM2 beserta kesatuan ekosistemnya;Bahwa daratan adalah bagian permukaan bumi yang padat, tanah yangtidak digenangi air dan takat (karang) termasuk daratan;Bahwa perairan
pesisir adalah laut yang berbatasan dengan dengandaratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai,perairan yang menghubungkan pantai dan pulaupulau, esturi, teluk,perairan dangkal, rawa payau dan laguna;Bahwa sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil adalah sumber dayahayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasajasalingkungan.
MIISNAJIB Bin RAHWI
ZAINOLLAH Bin MOSLEH
MUHYIDIN Bin SALEH
SUKARDI Bin MOKSAR
106 — 28
penuntut umum menyatakan tetap padatuntutannya tersebut;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melakukan tindakpidana yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa mereka terdakwa I SAHEPNI BIN MISTURI, terdakwa IIMISNAJIB BIN RAHWI, terdakwa III ZAINOLLAH BIN MOSLEH, terdakwaIV MUHYIDDIN BIN SALEH, terdakwa V SUKARDI BIN MOKSAR pada hariSenin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 18.30 WIB atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di bertempat di diserangkaian pulau Gili Pandan perairan
Bintang Rahma bersama 4 (empat) orang ABK yaitu terdakwa IIMISNAJIB BIN RAHWI, terdakwa III ZAINOLLAH BIN MOSLEH, terdakwaIV MUHYIDDIN BIN SALEH, terdakwa V SUKARDI BIN MOKSAR sepakatuntuk menambang pasir di serangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja,Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya menuju tempatdiatas, kemudian sesampainya di tempat diatas terdakwa I,terdakwa II,terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V secara bergantian menyiapkandan mengoperasikan me sin penyedot pasir yang
sudah disiapkan dan hasilpasir yang disedot tersebut di simpan diatas perahu PLM Bintang Rahma;Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 18.30WIB saksi Agus Zaini sebagai Komandan Kapal Polisi X1014 bersama saksiAgus Wijaya dan Nicko Dwi A melakukan patroli dan sesampai di diserangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja, Kecamatan Kalianget,Kabupaten Sumenep dengan kordinat 07 14?
dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat danlaut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat;Bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratdan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darah dan laut;Bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau samadengan 2.000 KM2 besertakesatuan ekosistemnya;Bahwa daratan adalah bagian permukaan bumi yang padat, tanah yangtidak digenangi air dan takat (karang) termasuk daratan;Bahwa perairan
pesisir adalah laut yang berbatasan dengan dengandaratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai,perairan yang menghubungkan pantai dan pulaupulau, esturi, teluk,perairan dangkal, rawa payau dan laguna;Bahwa sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil adalah sumber dayahayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasajasalingkungan.
96 — 7
MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa ERWIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaima dalam dakwaan Tunggal;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
GT.4 (kapal tidak ada nama) bersamaSaksi Kamaluddin selaku ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari tangkahanSei MerbauTeluk Nibung Tanjungbalai dengan tujuan perairan line 3perbatasan Indonesia Malaysia untuk menjemput sewa TKI (Tenaga KerjaIndonesia) ilegal dan imigran gelap tanpa memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) maupun suratsurat izin/dokumen lainnya.
Unsur Mengoperasikan kapal pada angkutan perairan tanpa izinusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Unsur Mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izinusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015sekira pukul 11.40 WIB bertempat di perairan Tanjung Jampul Asahanpada posisi 03 02 55 U009 53 38 T, Terdakwa Erwin telahditangkap oleh Saksi Suprojo dan Saksi Muhammad Azrai yangmerupakan Petugas Keamanan Laut SSG II147, karena Terdakwa telahmembawa warga Negara asing
tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsurMengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha telahdapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 287 UU.RINo. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN telah terbukti dan terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana *Mengoperasikan kapal padaangkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana didakwakandalam
Menyatakan Terdakwa ERWIN tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapalpada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaima dalamdakwaan Tunggal;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
57 — 7
PANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IJIN DARI PEJABAT ATAU INSTANSI YANG BERWENANG ; -------------------------------------------------2.
PANES pada hari Kamis tanggal 27September 2012 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Perairan LautSulawesi pada posisi 02 53.00 LU / 120 43.00 BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang merupakan PengadilanNegeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, tempatkediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat padaPengadilan
yangberkapasitas sekira 300 kg (tiga ratus kilo gram), kemudianTerdakwa selaku nahkoda Big Brother 02 memerintahkan anak buahkapal memasukkan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam palkasetelah kurang lebih mengangkut 15 (lima belas) ton ikanberbagai jenis kemudian kKapal Big Brother 02 yang dinahkodaiTerdakwa pergi dengan mengangkut ikan berbagai jenis tersebutmenuju ke Pelabuhan Calumpang General Santos City Philipina,namun ketika kapal Big Brother 02 yang dinahkodai Terdakwatersebut berada di Perairan
Ahli HUSNA ERSANT DIRGANTARA, APi, ~~~~~~~~~~~~~yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27September 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Perairan LautSulawesi pada posisi 02 53.00 LU / 120 43.00 BT, Terdakwatelah dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin UsahaPerikanan) dan mengoperasikan kapal pengangkut
ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memilikiSIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan), yang bermula pada hariSelasa tanggal 25 September 2012 Terdakwa selaku nahkoda kapal FBBig Brother 02 dengan GT. 148 milik perusahaan Divine TrinityFishing Industry yang beralamat di Prk Sta Cruz Brgy CalumpangGensan City Philipina yang dinahkodai Terdakwa memasuki wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Perairan
LautSulawesi pada posisi 02 53.00 LU / 120 43.00 BT j;Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hariSelasa tanggal 25 September 2012 Terdakwa selaku nahkoda kapal FBBig Brother 02 dengan GT. 148 milik perusahaan Divine TrinityFishing Industry yang beralamat di Prk Sta Cruz Brgy CalumpangGensan City Philipina yang dinahkodai Terdakwa memasuki wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Perairan LautSulawesi selanjutnya kapal FB Big Brother 02 yang Terdakwanahkodai mendekat ke kapal
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Termohon:
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI
27 — 0
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI Cq.
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak sah dan tidak memiliki hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya
Pemohon:
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Termohon:
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI
Agus Susanto bin Anwar hadi Sucipto alm
Termohon:
Korps Kepolisian Perairan Dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan, Baharkam POLRI
55 — 0
Pemohon:
Agus Susanto bin Anwar hadi Sucipto alm
Termohon:
Korps Kepolisian Perairan Dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan, Baharkam POLRI
172 — 59
Pemohon:ASURA MAULANA , DKKTermohon:Direktur Kepolisian Perairan Daerah Maluku Utara
180 — 174
Pemohon:1.LUKMAN DJAFAR2.RISKY MARDIANTO WANTANIATermohon:Direktur Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara
Direktur Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara, beralamat diKompleks Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate.
sesuai dengan prosedurhukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentangKUHAP Pasal 16 ayat (1),(2) tentang penangkapan dan berkaitan denganpenangkapan sebagaimana penjelasan pakar hukum M.YAHYA HARAHAP,SHdalam bukunya edisi ke 2 tentang Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP berkaitan dengan Penyidikan dan Penuntutan hal.159 yang mengaturtentang pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dan hal inidiperkuat dengan surat perintah Penangkapan Direktur Kepolisian Perairan
melakukan penahanan terhadap pemohon sertaberdasarkan kepada landasan unsur yuridis dan landasan unsur keadaankekhawatiran dimana termohon khawatir akan pemohon melarikan diri,merusak ataumenghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana sertaterpenuhinya Pasal 21 ayat (1) dimana pemohon diduga keras sebagai pelakutindak pidana,dugaan yang keras berdasarkan bukti yang cukup serta hal inidiperkuat dengan bukti surat perintah penahanan yang ditanda tangani oleh DirekturKepolisian Perairan
MELISA NUR
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
63 — 43
Pemohon:
MELISA NUR
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRANKUDA LAUT01 digunakan olehPemohon untuk menangkap ikan pada perairan Laut Indonesia.Bahwa pada saat hendak menuju pada area penangkapan ikan KapalKM. KUDA LAUT01 mengalami kerusakan mesin Induk pada tanggal 15Oktober 2017 di Perairan Laut Halmahera sehingga Kapal KM. KUDALAUT01 ditarik Kembali menuju ke Bitung.Bahwa pada saat berada di perairan Bitung sekitar pukul 08.30 witadokumen Kapal KM. KUDA LAUT01 diperiksa oleh pihak KPLP Bitungsehingga seluruh dokumen Kapal KM.
KUDA LAUT01yang ditemukan di perairan Selat Lembeh Bitung pada hari Selasa 24Oktober 2017 sekitar pkul 09.00 wita sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 ayat (2) KUHP.14.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUUXIII/2015antara lain menyatakan bahwa Penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadapenuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.15.Bahwa berdasarkan
KUDA LAUT 01 diperoleh PEMOHON dari hasil Lelangberdasarkan Risalah Lelang Nomor : 764/2014 dan Nomor : 765/2014 adalah tidak benar dan TERMOHON tolak dengan tegaskarena Kapal tersebut dibeli oleh PEMOHON dari JEFAN SOMBAdari hasil Lelang danawalnya Kapal tersebut bukan bernama KM.KUDA LAUT 01 akan tetapi adalah kapal asing milik / berbendera(Ex) Vietnam yang melanggar illegal fishing / menangkap ikantanpa izin di Wilayah Perairan Indonesia kemudian ditangkap,diadili dan telah putus oleh Pengadilan
15 — 7
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku
34 — 4
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
19 — 6
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR
45 — 19
Pemohon:
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR
ANDI HAMID
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Direktur Kepolisian Perairan dan Udara
24 — 147
Pemohon:
ANDI HAMID
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Direktur Kepolisian Perairan dan Udara
Fitra Fahrizal Bin Rohadi
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
51 — 13
Pemohon:
Fitra Fahrizal Bin Rohadi
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
82 — 0
Tergugat:Kepala Subdirektorat Penegakkan Hukum Kepolisian Perairan (Kasubditgakkum Ditpolair) Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
1.ISMAIL SUHUR ALIAS ISMAIL
2.MELKI SUHUR ALIAS MELKI
Termohon:
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA MALUKU UTARA
38 — 12
Pemohon:
1.ISMAIL SUHUR ALIAS ISMAIL
2.MELKI SUHUR ALIAS MELKI
Termohon:
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA MALUKU UTARAsesualdengan tugas pokok Polisi Perairan yaitu. membina danmenyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani,melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
sesuai dengantugas pokok Polisi Perairan yaitu membina dan menyelenggarakan fungsiKepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, sertamemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia.
maupun syarat materiil yangditetapbkan dalam KUHAP, sehingga tindakan penahanan yang dilakukan olehTermohon trsebut adalah sah menurut hukum ;Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakahkewenangan Penegakan hukum oleh polisi perairan sesuai dengan tugas pokokHalaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN TtePolisi Perairan yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi KepolisianPerairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memeliharakeamanan dan ketertiban
Polda Maluku Utaramemiliki Kewenangan dalam penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesiaberada pada wilayah laut teritorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 millaut dari titik terluar ;Menimbang, bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utaramendapat laporan informasi dari Masyarakat (bukti vide T1) dimana terjaditindak pidana pangan berupa benih Jagung subsidi pemerintah bahwa dari hasilpenyidikan tersebut ditemukan tersangka atas nama Gonales Lambertus diHalaman 23 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN TtePelabuhan Bastiong Ternate dimana disana adalah wilayah hukum dariDirektorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara dimana kemudian dari hasilpengembangan penyidik ditemukan tersangka baru yaitu Kepala Desa Oba,Ketua Badan Usaha, Ismail Suhur dan Melky Suhur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalahdimana Para Pemohon Pra Peradilan adalah tersangka hasil daripengembangan penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utaramaka
64 — 46
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PERAIRAN (KASUBDITGAKKUM DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH melawan FANNY YUNARA
perairan perlu mengoptimalkan pembinaandan penggunaan kekuatannya.
Kedudukan.Unsur operasional Kepollsian Perairan tingkat Poldadi bawah Dit Polair Polda.b. Tugas.Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Poldabertugas menyelenggarakan fungsi KepolisianPerairan yang mencakup patroli termasukpenanganan pertama terhadap Tindak Pidana danpencarian/penyelamatan kecelakaan di wilayahperairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairanserta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalamlingkungan Polda.c.
Definisi berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU No. 6 Tahun1996 tentang Perairan :Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia besertaperairan kepulauan dan perairan pedalamannya;28.2.
Wilayah Perairan Indonesia berdasarkan Pasal 3 UU No. 6Tahun 1996 tentang Perairan :(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorialIndonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.(2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (duabelas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauanIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.(3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairanyang terletak pada sisi dalam garis pangkal luruskepulauan tanpa memperhatikan kedalaman ataujaraknya
Pol. : Skep/534/VIIV2006 tanggal30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penggunaan UnsurOperasional Perairan (vide Posita Angka 24.2.);30.6.