Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.7 ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dan membuktikangugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkanformalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk mengajukan gugatan Sederhanaterdiri atas syarat formal yang terdiri dari nilai gugatan materiil paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diajukan terhadap perkara cidera janji danatau perbuatan

lawan hukum, Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dariPenggugat dan Tergugat yang masingmasing tidak lebih dari satu kecuali memilikikepentingan hukum yang sama (vide Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan MahkamahHalaman 9 dari 10 Putusan Nomor 20/Pat.G.S/2020/PN MtpAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana);Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila gugatan Penggugatdicermati maka

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan LAWAN hukum dalammenguasai dan mensertifikatkan harta warisan tersebut;7. Menghukum Tergugat menyerahkan harta warisan yang menjadi hak/bagianPenggugat secara baik dan dalam keadaan kosong atau nilai harganya;8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulumeskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;9.

Bahwa Judex Facti PN Purwokerto telah keliru dalam penerapan hukumnyadalam perkara a quo, karena gugatan Para Pemohon Kasasi adalahmengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan lawan hukum Termohon Kasasisedangkan pertimbangan hukum Judex Facti mengenai sengketakepemilikan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti tanahperkara adalah hak milik sah dari Tergugat Rekonvensi sekarang TermohonKasasi berdasarkan

Makassar tersebut adalah IDENTIK denganbukti pembanding yang diajukan oleh pelapor atas nama HELMY EFENDI.KEBERATAN KE SEMBILANTentang pertimbangan hukum mengenai penafsiran perouatan lawan hukumdalam Pasal 1365 KUHPerdata yang disalah tafsirkan oleh Majelis Hakim.Bahwa teoriteori hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam putusanhalaman 48 s/d 52 adalah merupakan teori yang sudah benar sesuai ilmuhukum tetapi oleh Majelis Hakim tersebut telah keliru dan salah fatal dalammenafsirkan arti dan makna perbuatan

lawan hukum dalam Pasal 1365KUHPerdata tersebut.Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut antara lain :Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT.MKS.1.

Padasaat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II tidak mampu menunjukkan izindari pihak atau pejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Terdakwa Il telahmelakukan perbuatan lawan hukum karena pada saat menggunakan narkotikajenis tanaman ganja yang terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 lampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatidak ada izin dan atau persetujuan dari

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusanperkara ini;10.Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VII yangmembangun bangunan pabrik dan bangunan lainnya di atas tanah sengketayang telah disertifikat atas nama Virandra Nur Fadila Lahay/Tergugat VIadalah perbuatan lawan hukum;11.Menghukum Tergugat VII untuk membongkar, mengeluarkan danmengosongkan bangunan pabrik dan bangunan lainnya dari atas tanahsengketa tanpa syarat apapun;12.Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat

Persoalannya kemudian apakah perbuatanperbuatan hukum di dalam kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam UU No.18 Tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur Pasal 2 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Padapenjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "secaramelawan hukum" mencakup perbuatan lawan hukum dalam arti formil maupundalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalamperaturan perundangundangan, namun apabila

No. 477 K/Pdt/2012tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan serta martabat dankehormatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dankarenanya/melakukan telah perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. 1872 KUH Perdata;Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata jo. 1872 KUHrelate maka sepatut dan sepantasnya para penggugat konvensi/para gugatrekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan lawan hukum karenapencemaran nama baik kepada Tergugat Konvensi