PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;

Putusan Nomor 45 P/HUM/201611.12.beranggotakan pasangan perkawinan campuran (perkawinan antaraWarga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing(WNA)), dan orangorang selain pasangan perkawinan campuran yangmemiliki perhatian terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapioleh pasangan perkawinan campuran, terutama kesetaraan hakpasangan WNI perkawinan campuran dan anakanaknya;Bahwa Pemohon sebagai perkumpulan masyarakat yang didirikanberasaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945 denganberlandaskan

Meningkatkan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraankeluarga perkawinan campuran;Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemohon adalahkesetaraan hakhak WNI perkawinan campuran dan anak hasilperkawinan campuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagaimana diamanatkan dalamPasal 20 huruf d UndangUndang Ormas juncto Pasal 5 Anggaran Dasar,serta dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon untukmengupayakan kesetaraan hak WNI dalam perkawinan campuran, olehkarenanya Pemohon sangat berkepentingan, memiliki kedudukan hukum(legal standing) dan hubungan hukum (causal verband) untukmengajukan permohonan pengujian terhadap objek pengujian a quoberdasarkan Pasal 31 A ayat (1) dan (2) UndangUndang MA;Ill.

Dengan demikian terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidakmempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelumperkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yangberupa hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Tidakdiperkenankan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan WargaNegara Asing mempunyai hak milik, hak guna usaha, atau hak gunabangunan...6.

Putusan Nomor 45 P/HUM/201636.37.diskriminasi langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atasdasar status perkawinan campuran yang berakibat pada pengurangan,penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam aspek kehidupan WNI kawin campur;Bahwa objek pengujian telah pula melanggar atau bertentangan denganperlindungan hakhak asasi manusia karena telah menghalanghalangikesempatan WNI kawin campur untuk memiliki hak atas tanah dinegaranya sendiri yang seharusnya dapat

MENGADILI:

• Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
• Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
• Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara Tridharma Satya Kalama pada tertanggal 05 Juli 2018 / Perkawinan campuran yang sah berdasarkan Agama Budha yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dicatatkan pada Tanggal 19 Juli 2018 Di Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172/KW-19072018-0001 tertanggal 05 Juli 2018 / Perkawinan campuran, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Dalam hal imi telah memiliki soirang anak atas perkawinan sirih denganseorang lakilaki lain, sebelum perkawinan campuran pada tanggal 18 Februari 2011; Bahwa pada tanggal 17 Februaru 2011.

Ataspencatatan tersebut maka perkawinan campuran mengikat secara hukum dan berlakubagi kedua Negara tersebut; Bahwa Dokumen/Surat Pengantar/Persyaratan Praperkawinan campuran antaraPemohon/Penggugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat. Tidak memenuhi syaratkelengkapannya dan/atau tidak emmenuhi syarat keabsahannya. yaitu : a. Tidak ada surat pengantar perkawinan campuran dari Kantor Agama Islam NegaraIrlandia.

Tidak ada surat pengantar perkawinan campuran dari Kedutaan Negara Irlandia.Menerangkan status praperkawinan campuran atasnama Turut Termohon/TurutTergugat adalah agama Islam dan status praperkawinan campuran atasnama TurutTermohon/Turut Tergugat adalah jejaka; c. Meskipun tidak ada surat pengantar perkawinan campuran dari Kantor Agama IslamNegara Irlandia. Namun Termohon/Tergugat melakukan pencatatan pada formulirdaftar pemeriksaan nikah tahun 2011.

Tentang perkawinan campuran, Yangmanaobjek perkara adalah perkawinan campuran juncto Buku Nikah/Kutipan akta nikahNo:74/41/0/2011 tertanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang tidak tercatat diDepartemen Luar Negeri RI. Dan di Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI.Serta di Kedutaan Negara Irlandia juncto Kantor Agama Islam di Negara Irlandia.Atasnama Ian O Donnel. warganegara asing (Irlandia) dengan Riska Aryan bintiDuduh. Warganegara Indonesia.

Karena perkawinan campuran tersebut belum memiliki kekuatanhokum mengikat unuk diberlakukan di kedua Negara (Irlandia dan Indonesia).

campuran ;Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang. saksitersebut dalam perkara ini, saksi menghadiri acarapernikahan para Pemohon tersebut, saksi melihat sendiribahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telahlengkap memenuhi syarat rukunnya, yaitu adanya duamempelai, wali nikah ayah kandung Pemohon II, ijab qobul,2 orang saksi dan mahar; dan tidak ada larangan hukumsyara untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak adahubungan pertalian nasab, kerabat semenda, kerabatsesusuan dan

tidak terikat dengan pernikahan pria atauwanita lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 7ayat (3) huruf = (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahantersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itupermohonan para Pemohon mengenai sahnya pernikahan harusdikabulkan =;Menimbang, bahwa bagi perkawinan campuran, baiktata cara perkawinannya ataupun tatacara pencatatannyaharus tunduk kepada peraturan perkawinan di Indonesiasesuai dengan ketentuan

Pasal 59 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan campuran yangdilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang UndangPerkawinan di Indonesia =;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974yang menyatakan bahwa untuk membuktikan syarat syaratperkawinan campuran telah terpenuhi dan dapatdilangsungkan, pejabat yang berwenang mencatat perkawinandi negaranya memberikan Surat Keterangan bahwa perkawinancampuran telah terpenuhi

campuran dalam Pasal 60Undang Undang Nomor Tahun 1974 bersifat egaliter, tidakmengenal batas suku, ras dan kewarganegaraan, oleh karenaitu. perkawinan antar warga negara tidak bertentangandengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan campurantersebut harus disahkan =;Menimbang, bahwa perkawinan campuran paraPemohon telah terjadi dan pula telah melahirkan keturunanseorang laki laki nama YO, perkawinan campuran tersebutdilakukan menurut ketentuan

Dalam kasus inimajelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon II tersebutdan anaknya yang telah di nikahi oleh pria asing harusmendapat perlindungan hukum dan Negara berkewajibanmelindungi kehidupan warga negaranya, oleh karena ituwalaupun perkawinan campuran tersebut ada kekurangansyarat, permohonan para Pemohon harus di kabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belumdicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka paraPemohon harus

Rudy Dwi Atmaja dan Suwandi, adamaharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000, dan Para Pemohon tidak adapertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan.Menimbang, bahwa permohonan tersebut tidak dicatatkan pada PegawaiPencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatankarena Pemohon dan Pemohon II bekerja di Malayasia dan tidak Pemohon IIsebagai warga Negara Thailand pada saat itu tidak ada surat keterangan telahmemenuhi syarat untuk perkawinan campuran dari negaranya, sehinggadipandang

mahar serta tidak ada larangan hukum syarauntuk menikah, Pemohon dan Pemohon II tida ada hubungan pertalian nasab,kerabat semenda, kerabat sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan lakilaki atau wanita lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itupermohonan Para Pemohon mengenai sahnya pernikahan harus dikabulkan.Menimbang, bahwa bagi perkawinan

campuran batik tatacaraperkawinannya ataupun tatacara pencatatannya harus tunduk kepadaperaturan perkawinan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan campuran yangdilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UndangUndang PerkawinanIndonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2), (3) dan (4)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untukmembuktikan syaratsyarat perkawinan campuran telah terpenuhi dan dapatdilangsungkan

, pejabat yang berwenang mencatat perkawinan dinegaranyadan memberikan Surat Keterangan bahwa perkawinan campuran telahterpenuhi.

Hal 10 dari 13 halamantidak pernah mendaftarkan pernikahan dengan siapapun di Kantor Catatan SipilThailand.Menimbang, bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 60 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat egaliter, tidak mengenal batas suku, rasdan kewarganegaraan, oleh karena itu perkawinan antara negara tidakbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan campuran tersebut harusdisahkan.Menimbang, bahwa perkawinan campuran Para Pemohon

Adiwinata,S.H mempunyai arti nama lain, sehingga apabila ada pihak yang menyebutnama ayah Pemohon adalah Geo Carool Lijnis Huffenreuter maupun Ismailbin Abdoleoh tidak error in persona;Bahwa dengan demikian perkawinan antara orangtua Pemohon tersebutadalah merupakan perkawinan campuran antara lakilaki golongan Eropayang beragama Islam dengan seorang perempuan Indonesia asli yangberagama Islam;Bahwa menurut ketentuan dari Peraturan Perkawinan Campuran Regelingop de Gemengde Huwelijker Staatsblad 1898

No. 158 disebutkan apabilaterjadi perkawinan campuran antara lakilaki golongan Eropa yangberagama Islam dengan seorang perempuan Indonesia asli yang beragamaIslam yang berlaku adalah hukum suami, yaitu hukum perdata untukgolongan Eropa;Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalamPeraturan Perkawinan Campuran yaitu Regeling op de GemengdeHuwelijker Staatsblad 1898 No. 158, maka yang berlaku terhadapperkawinan campuran antara orangtua Pemohon tersebut adalah hukumperdata yang tercantum

Campuran;Menimbang, bahwa karena Perkawinan campuran aquo terjadi sebelumberlakunya Undangundang Nomor 1 tahun 1974, maka dalam perkawinanCampuran tersebut berlaku Regeling op de Gemengde huwelijken staatsblaad1898 No. 158 (Stb. 1898 No. 158);Hal. 7 dari 12 Hal.

Penetapan No. 525/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 stb. 1898 No. 158 menentukanbahwa Perkawinan campuran harus dilangsungkan menurut hukum pihak calonsuami (jadi, perkawinan antara seorang lakilaki yang tunduk pada hukumPerdata Eropa dengan seorang Perempuan Indonesia asli harus dilangsungkanmenurut cara yang ditentukan untuk hukum perkawinan Eropa dan dihadapanPegawai Catatan Sipil;Menimbang, bahwa dari Bukti P6 yang merupakan surat dari DinasKependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan No. 525/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.termasuk peraturan perkawinan campuran yang diatur dalam stb. 1898 No. 158(Regeling op de Gemende Huwelijken);Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Kitab Undangundang HukumPerdata mengatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 101 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan bahwa apabila registerregister perkawinan tidak pernah ada atauhilang, maka untuk

Menyatakan bahwa Perkawinan Campuran antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan Pandita. bertempat di Wiharasesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010 tanggal 20 Pebruari 2010, adalah sah;4.

Menyatakan bahwa perkawinan campuran antara Penggugat dengan Tergugat menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 yang dilangsung secara Agama Budha dihadapan Pandita. bertempat di Wiharasesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010 tanggal 20 Pebruari 2010, putus karena perceraian;5.

Setelah melihat suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawahRegister Nomor : 249/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 19 September 2014, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat adalahWarga Negara Asing (England) dimana pada tanggal 14 Pebruari 2010Penggugat telah melangsungkan perkawinan

campuran dengan Tergugatmenurut UndangUndang No.

Campuran antara Penggugat dengan Tergugatdilangsungkan secara Agama Budha dihadapan Pandita. bertempat di Wiharasesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010 tanggal 20Pebruari 2010, adalah sah;Menyatakan bahwa perkawinan campuran antara Penggugat dengan Tergugatmenurut UndangUndang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 yang dilangsungsecara Agama Budha dihadapan Pandita. bertempat di Wiharasesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010 tanggal 20 Pebruari 2010,putus karena

campuran dengan Tergugat secara Agama Budhadihadapan Pandita bertempat di Wiharadan perkawinan Penggugat dengan Tergugattersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesua denganKutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010 tanggal 20 Pebruari 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakimperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyasuatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 UndangUndang No.1Tahun

Campuran antara Penggugat dengan Tergugatdilangsungkan secara Agama Budha dihadapan Pandita. bertempat diWiharasesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010tanggal 20 Pebruari 2010, adalah sah;4 Menyatakan bahwa perkawinan campuran antara Penggugat dengan Tergugatmenurut UndangUndang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 yang dilangsungsecara Agama Budha dihadapan Pandita. bertempat di Wiharasesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 01/WNI/Camp.A/2010 tanggal 20 Pebruari 2010,putus karena

campuran dalam Undangundang ini ialah perkawinanantara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karenaperbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.Pasal 58Bagi orangorang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinancampuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pulakehilangan kewarganegaraannya, menurut caracara yang telah ditentukan dalam Undangundang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinanmenentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undangundang perkawinan ini.Pasal 60(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syaratsyaratperkawinan yang ditentukan oleh pihak masingmasing telah dipenuhi.(2) Untuk membuktikan bahwa syaratsyarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi

dankarena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka olehmereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masingmasing berwenangmencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syaratsyarat telah dipenuhi.(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengantidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakanpemberian surat

keterangan itu beralasan atau tidak.Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 13(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itumenjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagijika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keteranganitu diberikan.Pasal 61(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.(2) Barang siapa yang melangsungkan

perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebihdahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusanpengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undangundang ini dihukum denganhukuman kurungan selamalamanya 1(satu) bulan.(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetauibahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum denganhukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.Pasal 62Dalam perkawinan campuran

mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalamBerita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas, yakni intinya agar Pengadilan Negeri Pati dengansuatu Penetapan memberi ijin Perkawinan yang berbeda agama ;Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahketentuanketentuan dalam Peraturan Perkawinan

Campuran ( Regeling op degemengde Huwelyken ) khusus yang menyangkut perkawinan campuran antaragama sebagaimana masalah Para Pemohon masih berlaku atau tidak denganpertimbangan sebagai berikut :e Bahwa Pasal 66 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 menyatakanketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata ( Burgelyk Wetboek ), Ordonasi Perkawinan IndonesiaKristen ( Huwelyks Ordonantie Christen Indonesians Stbl 1933 No. 74 ),Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde HuwelykenStbl

. 1898 No. 158 ) dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentangperkawinan sejauh telah diatur dalam UndangUndang ini, dinyatakantidak berlaku ;e Bahwa materi ordonasi perkawinan campuran yang sudah memperolehpengaturan dalam UndangUndang No.1 tahun 1974 adalah perkawinancampuran antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing( Pasal 57 ) ;Hal. 9 dari 10 hal.Penetapan.No.85/Pdt.P/2014/PN Ptie Bahwa dengan demikian perkawinan campuran antar umat beragamaatau perkawinan beda agama belum mendapat

KBRI atauPerwakilan Indonesia diMalaysia yang menyatakan. telah dilakukan pencatatan oleh PPN atauPenghulu yang diangkat danditunjuk khusus untuk mencatat peristiwanikah;Bahwa oleh karenaPekawinan Campuran antara Penggugat denganTergugat belum dapat dicatatkandi Kantor Urusan Agama (KUA)(daerah hukum dimana.Penggugat~bertempat tinggal) menurutketentuan hukum Indonesia maka segala sesuatu yang berkenaandengan adanya perkawinan campuran tersebut belum dapat digunakansebagai bukti dan atau sebagai landasan

KdrMajelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan,menetapkan Perkawinan Campuran antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan pada tanggal 77 Julai (Juli) 2005 Mdihadapan Pejabat Jheains Matunggong, Negeri Sabah Malaysiasebagaimana sesuai dengan Surat Perakuan Nikah (sertifikat Nikah)Nomor : 39/2005 (MTG), dikeluarkan pada tanggal 70 Ogos (Agustus)2005 M sah menurut Hukum Indonesia;17.

Bahwa untuk selanjutnya dengan dasar/landasan hukum adanyapenetapan Isbat nikah (Pengukuhan Nikah)/Penetapan Perkawinanmaka Penggugat mohon agar dapatnya dikabulkan juga gugatan cereiPenggugat; Berdasarkan hujjah/dalildalil tersebutdiatas, jelaslah menuruthukumtelah terbukti terjadi Perkawinan Campuran aniara RPenggugat pada tanggal17.

Menyatakan, Menetapkan Perkawinan Campuran antara Penggugat danTergugat yang dilaksanakan di Negara Malaysia Pada tanggal 77 Julai(Juli) 2005 M sebagaimana dalam bukti Surat Perakuan Nikah (sertifikatNikah) Nomor : 39/2005 (MTG), dikeluarkan pada tanggal 70 Ogos(Agustus) 2005 M sah menurut Hukum Indonesia;3.

Memerintahkan kepada Kantor Urusa Agama (KUA) Kabupaten Kediriuntuk mencatat dan membukukan Perkawinan Campuran antaraPenggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Negara Malaysia Padatanggal 77 Julai (Juli) 2005 M sebagaimana dalam bukti Surat PerakuanNikah (sertifikat Nikah) Nomor : 39/2005 (MTG), dikeluarkan pada tanggal10 Ogos (Agustus) 2005 M tersebut pada register KUA Kab.Kediri;Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor : 00683/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kdr4.

Pada 1 September 2013 Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan Perkawinan, maka jika terjadi perkawinan antara keduanyadisebut perkawinan campuran;3.

Ketika akan melangsungkan perkawinan Pemohon Il tidak membawa suratketerangan dari negaranya yang menerangkan bahwa yang bersangkutantidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran yangdikeluarkan oleh Negara asal atau Kedutaan Negara asal di Indonesia,sekaligus dengan terjemahan kedalam Bahasa Indonesia;Menimbang, bahwa dari fakta pertama sesuai dengan bukti P.1 dan P.2,harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesiasedangkan Pemohon adalah Il adalah Warga

campuran, halini sesuai dengan Ketentuan Pasal 57 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang11berbunyi: yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antaradua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karenaperbedaan kewarga negaraannya dan salah satu pihak berkewarganegaraanIndonesiaMenimbang, bahwa bagi seorang Warga Negara Asing yang akanmelakukan perkawinan di Indonesia, harus memenuhi syarat tertentusebagaimana ditetapbkan Pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974yang

berbunyi: Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelumterbukti bahwa syaratsyarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yangberlaku bagi pihak masingmasing telah dipenuhiMenimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Negara asingyang akan melakukan perkawinan dengan warga Negara Indonesia sebagaimnaketentuan Pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas,adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa tidak adarintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran

yang dikeluarkanoleh Negara asal atau Kedutaan Negara asal di Indonesia, sekaligus denganterjemahan kedalam Bahasa Indonesia;Menimbang, bahwa lebih lanjut Undangundang Nmor 1 tahun 1974memberikan ancaman kepada pelaku dan petugas pencatat perkawinan, jikaperkawinan dilangsungkan tanpa Surat Keterangan dimaksud, diancam denganhukuman penjara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuia Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indoinesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo, putus karena perceraian dengan

dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukumdalam mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini,Penggugat sebagai Kepala KUA Kecamatan Warungkondang KabupatenCianjur telah melakukan pencatatan pernikah antara Tergugat denganTergugat Il serta telah mengeluarkan Akta Nikah Nomor 16/16//2014 tanggal08 Januari 2014, namun ternyata Tergugat telah memalsukan identitasnya,dimana sebenarnya Tergugat sebagai WNA, tidak menempuh prosedurpersyarat perkawinan

campuran, berdasarkan hal tersebut Penggugatmengajukan pembatalan nikah terhadap Pernikahan Tergugat dan Tergugat Il,dengan alasan bahwa Pernikahan Tergugat dan Tergugat Il telah melanggarperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Il adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat Il telahmengakui dan membenarkan dalil Penggugat serta tidak keberatanperkawinannya untuk dibatalkan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

serta keterangan dua orang saksi ditemukan faktatelah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Tergugat Il pada tanggal08 Januari 20146 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor 16/16//2014tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA KecamatanWarungkondang, Kabupaten Cianjur; Bahwa dari bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan dua orang saksiditemukan fakta bahwa Tergugat Il adalah warga Negara asing yang telahmemalsukan identitasnya sehingga perkawinannya tidak memenuhipersyaratan perkawinan

campuran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidanganwalaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya majelis hakimmenilai Tergugat telah mengakui dalildalil Penggugat, terlebin ternyataTergugat Il telah mengakui dan membenarkannya, yang mana berdasarkanPasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikatbagi yang mengakui tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatPenggugat telah berhasil membuktikan dalildalilnya;Menimbang, Majelis hakim perlu

menyampaikan ketentuan Pasal 59 ayat(2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, dimana perkawinan campuran yangdilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undangundang perkawinan ini,serta ketentuan Pasal 60 ayat (1) nya menyatakan perkawinan campuran tidakdapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syaratsyarat perkawinan yangditentukan oleh pihak masingmasing telah terpenuhi;Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.CjrMenimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut diatas MajelisHakim

No. 1345 K/Pid/2013(warga Negara Jerman) pada tanggal 16 November 2006 sesuai denganketentuan Agama Islam di Pondok Pesantren Tegal;Bahwa atas pertimbangan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidaksependapat dan memberikan tanggapan bahwa Satriawati mengajukan isbatnikah ke Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan PenetapanPengadilan Agama Giri Menang membatalkan putusan verstekNo.092/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 28 Mei 2012, dimana dalam pertimbanganpenetapan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan

campuran ialah perkawinanantara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karenaperbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraanIndonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974tentang UU Perkawinan;Bahwa perkawinan campuran yang dilakukan alm.

secara Islam sedangkan Ulrich warga NegaraJerman sehingga terjadi perkawinan antara dua orang yang berlainankewarganegaraan disebut sebagai perkawinan campuran, selain itu perkawinanantara Satriwati dengan Ulrich Peter Neu tidak tercatat baik di KUA di wilayahIndonesia, tidak terdaftar pada Kantor Perwakilan Negara dari Ulrich Peter Neu(Jerman) yang berkewarganegaraan asing, maupun ijin pernikahan dariKedutaan Jerman, selain itu berdasarkan keterangan saksi Haji MUJTAHIDIN,Lc menerangkan bahwa seseorang

No. 1345 K/Pid/2013tidaklah tepat Majelis Hakim mempertimbangkan halhal sebagaimanapertimbangannya pada halaman 43 paragraf 2 tersebut selain itu kenyataannyaPerkawinan campuran dapat menimbulkan dampak hukum perdataInternasional 9HATAH) sehingga keabsahan secara formal harus benarbenardidasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya sekedar ketentuanpada hukum agama masingmasing yang dapat menimbulkan diskriminatifhukum, jika semua perkawinan campuran telah sah hanya berdasarkan syariatIslam

campuran antaraSatriawati dengan Ulrich Peter Neu tidak memenuhi ketentuan sebagaimanaketentuan yang berlaku dalam UndangUndang Perkawinan, dengan demikiansahnya suatu perkawinan campuran apabila melangsungkan perkawinan secarasah menurut hukum Indonesia bukan syariat Islam semata, sehingga terhadapperkawinan campuran yang tidak sah dianggap sebagai perkawinan campuranyang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, sehingga baik satriawati maupunTerdakwa tidak berhak untuk mengambil mobilmobil tersebut

Bahwa calon suami pemohon telah memperoleh surat pengantaruntuk melakukan perkawinan dari negara yang bersangkutan, bukti P.9.Dan telah berusaha untuk meminta rekomendasi dari kedutaan besarNegara yang bersangkutan di Jakarta, akan tetapi tidak diberinyadengan alasan bahwa surat pengantar dari negara asal dipandangsudah cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pada angka 1(satu) terbukti bahwa kehendak perkawinan antara pemohon dengan calonSuaminya adalah bentuk perkawinan campuran

Tahun 1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa dalam pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor:Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan campuran yang dilangsungkan diIndonesia dilakukan menurut undang undang perkawinan ini (Undang UndangNomor: Tahun 1974);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 60 Undang Undang Nomor:Tahun 1974 disebutkan bahwa: (1) Perkawinan campuran tidak dapatdilangsungkan sebelum terbukti bahnwa syarat syarat perkawinan yangditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing

Penetapan No.0227 Pdt.P/2017 /PA.Gsitu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka olehmereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing masingberwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syaratsyarat telah dipenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 1 (satu) dan 2 (dua)telah terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya telah telah memenuhisyarat perkawinan sebagimana diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, danpasal 11 UU Nomor Tahun 1974;Menimbang

Choiril Iman dan qabul oleh Pemohon sendiri (HenningSoren Perdesen);Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohinkan oleh para Pemohonadalah :menetapkan sah perkwinan antara Pemoho (Henning SorenPerdesen) dan Pemohon Il (Deasi Srihandi binti H.Prayitno) yang dilaksanakanpada sekitar tahun 2000 dengan maskawin berupa 3 buku Islam dan 300 ringgitdibayar tunai;Menimbang, bahwa Pemohon berkewargaan Denmark, sedangkanPemohon Il berkewaan Indonesia, dengan demikian terdapat unsur asing, dankarenanya termasuk perkawinan

campuran;Menimbang, bahwa perkawinan campuran regulasinya telah diaturberdasarkan Pasal 60 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, pasal manamempersyaratkan :e bahwa harus terbukti syaratsyarat yang ditentukan oleh hukumyang berlaku bagi pihak masingmasing telah terpenuhi;e bahwa terpenuhi syarat perkawinan campuran dimaksuddibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh yangberwenang mencatat perkawinan dari masingmasing negaranya;Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan menurut hukum Islamharuslah

dikaitkan denganketerangan Saksisaksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalahperkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara dua orang yang tundukpada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan di manaPenggugat berkebangsaan Indonesia, sedangkan Tergugat berkebangsaanJerman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pasal Pasal 60 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ayat 1 dan 2 menentukan sebagai berikut: (1).Perkawinan

campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbuktibahwa syaratsyarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlakubagi pihak masingmasing telah dipenuhi. (2).

Untuk membuktikan bahwasyaratsyarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak adarintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh merekayang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masingmasing berwenangmencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syaratsyarat telahdipenuhi.Menimbang, bahwa permohonan a quo berkaitan dengan pencatatanperkawinan Penggugat dan Tergugat yang terkategori perkawinan campuranmaka syaratsyarat sebagimana ditentukan dalam pasal tersebut

harusdipenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang tidak dapat memenuhisyarat dimaksud, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenaiketerpenuhan rukun dan syarat nikah pada perkawinan Penggugat danTergugat, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat danTergugat tidak memenuhi syarat administratif perkawinan campuran, dankarenanya permohonan Penggugat agar perkawinannya disahkan, tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agara perkawinannnyatidak dapat diterima, dengan

Tahun 1974, tentang perkawinan);Menimbang, bahwa perkawinan campuran incasu di langsungkan di KotaGalveston Texas dan Pengadilan menilal tatacara dan prosedur atas waktupendaftaran perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan Indonesia, belum sampai1 (satu) tahun, sebelumnya akta perkawinan, juga telah didaftarkan di KantorKedutaan Besar /Konsulat Jendral Negara Asal Pemohon, maka perkawinan tersebutsecara hukum patut dinyatakan sah dan dapat diterima secara internasional, baikbagi hukum dinegara asal

;Menimbang, bahwa persoalan hukum yang timbul adalah bagainaanakahkedudukan dan status anak luar nikali dari ibu W.N.I. dan ayahnya W.N.A. yang diikuti dengan perkawinan campuran orang tuanya , selanjutnya mengikuti anaktersebut, dan secana Yuridis bag2im2n2k2h sistim hukum Indonesia mengaturpengakuan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pula terhadapproblem kewarganegaraan anak;Menimbang, bahwa mencermati posita permohonan, dinyat2kan bahwaSHAWN PUTRA POPLAWSKI adalah anak dari buah

suatu pengecualian, yang diharapkan selainuntuk menjamin masa depan dan kesejahteraannya, juga memberikan perlindunganhukum terhadapanak;Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, dapatdisimpulkan;a) Bahwa SHAWN PUTRA POPLAWSKI adalah anak yang lahir diluarperkawman yang sah dan ibunya PURWIYAN'II HERLINA, pada tanggal 01Januari 2009 di Sidoarjo;b) Bahwa Pemohon adalah ayah biologis dan anak SHAWN PUTRAPOPLAWSKI;c) Bahwa antara Pemohon dengan PURWIYANTI HERLINA telahmelangsungkan perkawinan

(campuran) secara sah di kota Galveston Texaspada tanggal 20022009;d) Bahwa Pemohon mengakui SHAWN PUTRA POPLAWSKI adalah anaknyayang sah;e) Bahwa pengakuan anak aquo oleh Pemohon yang W.N.A. tersebut secarahukum tidak melanggar IJU No. 12/ 2006;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa permohonanPemohon dianggap cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makadiperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

II ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 03 September2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April2013 dengan Nomor Register : 680/Pdt.P/2013/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut : e Bahwa Pemohon I adalah Warganegara Australia dan Pemohon II adalah warganegaraIndonesia ; e Bahwa Para Pemohon telah menundukkan diri dengan hukum dilndonesia dan Parapemohon telah kawin di Balikpapan (Perkawinan

Campuran) pada tanggal 02 Mei2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6471KW020520130001 .......020520130001 tangal 02 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan Perkawinan Campuran tersebut, ParaPemohon telah mempunyai seorang anak jenis kelamin perempuan, diberi namaEMILY MARIANNE GATT, lahir di Balikpapan pada tanggal 01 Maret 2011 ;Bahwa kelahiran anak Para pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta

Balikpapan ;Bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelum Para Pemohonmelangsungkan Perkawinan, sehingga pada Kutipan Akta kelahiran anak ParaPemohon tersebut ditulis : EMILY MARIANNE GATT, jenis kelamin Perempuan,anak ke Satu dari Ibu : ELDY HARAFINA FELDERICA FRETSIATAMPUBOLON 22 22 no nnn nnn ncn ncn nnn cnn cnn necesBahwa saat ini Paar Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah (PerkawinanCampuran) sebagaimana tersebut di atas ; Bahwa dengan telah dilakukannya perkawinan sah (Perkawinan

Campuran) ParaPemohon tersebut, Para Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dancatatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk melaporkan PencatatanPengesahan Anak para Pemohon yang bernama EMILY MARIANNE GATT tersebutdalam perkawinan Para Pemohon, akan tetapi dijelaskan oleh petugas Kantor tersebutbahwa mengenai pelaporan Pencatatan Pengesahan Anak dalam perkawinan Parapemohon tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tetapi harus ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan