Ditemukan 45322 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perpantangan pertembangan pertanbangan pertunangan perendangan
Penelusuran terkait : Korupsi (pertentangan) Pmh Pertentangan putusan Korupsi (novum Pertentangan dalam putusan Pertentangan dalam putusan) Pertentangan putusan antara putusan Terdapat pertentangan antara putusan dalam perkara Adanya pertentangan putusan yang satu dengan yang lainnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785 PK/Pdt/2023
Tanggal 22 Februari 2024 — ACHMAD YANI bin SJACHRANI DANSUL, S.H., dkk vs JARMAWATI, dk
95 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249 PK/Pdt/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — SUWANTARA GOTAMA,dk vs H. ABDUL RAHIM
388 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2023 — Upload : 15-08-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 PK/Pdt/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — Ir. Rd. H. APEP HIDAYAT vs PARA AHLI WARIS ALMARHUM NY. SURYATI, yaitu: 1. Ny. TJUTJU SUPRIATIN, dk
108 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2024 — Upload : 15-08-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 PK/Pdt/2023
Tanggal 22 Februari 2024 — PT DWIPA KONETRA vs PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI dahulu bernama PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII
79 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-07-2021 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/2021
Tanggal 21 Juli 2021 — RACHMAT SR SAMPETODING;
174 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-12-2021 — Upload : 01-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 PK/Pdt/2021
Tanggal 28 Desember 2021 — PT TIMOR PUTRA NASIONAL VS PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, DKK
230 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 15 Agustus 2022 — IDRUS MARHAM
249 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-12-2021 — Upload : 30-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 PK/Pdt/2021
Tanggal 15 Desember 2021 — JUMAATI ASIZ DKK VS MATIUS HOHAKA DKK
220 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-11-2022 — Upload : 27-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 PK/Pdt/2022
Tanggal 2 Nopember 2022 — 1. ROHANI MANURUNG, S.Pd, Dk Lawan 1. NATALIA WIDYA PASCA TARIGAN, Dk Dan 1. BELUH MABASA SEBAYANG, Dk
106 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-07-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 PK/Pdt/2021
Tanggal 28 Juli 2021 — BAMBANG WIJIANTORO Lawan AHMAD RAHMAD HIDAYAT, DKK Dan HERUDIN, S.H., DK
466 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — H. TAUFHAN ANSAR NUR DAN KAWAN
2659 — 1672 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. ... [Selengkapnya]
  • Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentanganterhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkarasebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam halmenentukan adanya kerugian keuangan negara, maka konsekuensinyaselain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, jugapertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidak adilan bagiPemohon Peninjauan Kembali ;5.
    Sunarto,S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali Para Pemohon PeninjauanKembali tentang adanya pertentangan putusan tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan danpengembangan sarana distribusi Pasar PabaengBaeng Kota MakassarTahun Anggaran 2009 pada Kantor Perindustrian Perdagangan danPenanaman Modal Kota Makassar berdasarkan hasil mutual checklapangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-09-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 1 September 2022 — IMAM NAHRAWI
308 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 1 April 2022 — JAMES FERNICUS PURBA alias JAMES
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-10-2021 — Upload : 28-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 PK/Pdt/2021
Tanggal 7 Oktober 2021 — HENDRIKO WIJAYA, Dk Lawan IDA FARIDA, Dkk Dan Ahi Waris dari Kurnia Hermawan yang diwakili oleh anaknya Rudi Kurnia, Dkk
282 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-12-2023 — Upload : 24-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 555 PK/Pdt/2023
Tanggal 29 Desember 2023 — PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum), yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu: 1. SITI SURIYATI, Dkk Lawan TN. HINDRO SOESANTIO Dan 1. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, Dkk
621 — 600 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MAGETAN Perdata
Register : 08-05-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN MAGETAN Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Mgt
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit MT Haryono Kantor Cabang Magetan
Tergugat:
1.Moch Sholeh Alias Ahmad Sholeh
2.Sumirah
147 — 0
  • maka terdapat perbedaan tanggal untuk dinyatakan batas waktu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.030.876,- (Lima puluh juta tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yaitu di dalam Posita poin 4 adalah tanggal 23 Desember 2016, sedangkan di dalam Petitum poin 3 adalah 4 Desember 2017, sehingga berdasarkan perbedaan tersebut maka terdapat perbedaan antara Posita Gugatan Sederhana dengan Petitum Gugatan Sederhana dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan
    tersebut;

    Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menentukan kaidah hukum Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

    Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan sederhana aquo dan Yurisprudensi sebagaimana yang telah diuraikan, Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana sebab terdapat pertentangan

Pengadilan PN MAGETAN Perdata
Register : 08-05-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN MAGETAN Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Mgt
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit MT Haryono Kantor Cabang Magetan
Tergugat:
1.Lukito
2.Sundarsi
119 — 0
  • poin 3 tersebut maka terdapat perbedaan tanggal untuk dinyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.72.733.900,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yaitu di dalam Posita poin 4 adalah tanggal 3 April 2018, sedangkan di dalam Petitum poin 3 adalah 3 Mei 2018, sehingga berdasarkan perbedaan tersebut maka terdapat perbedaan antara Posita Gugatan Sederhana dengan Petitum Gugatan Sederhana, atau dengan kata terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan
    Sederhana tersebut;

    Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menentukan kaidah hukum Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

    Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan Sederhana aquo dan Yurisprudensi sebagaimana yang telah diuraikan, Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana sebab terdapat pertentangan

Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 15-12-2022 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1350/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 17 Mei 2023 — Penggugat:
1.MISTIAH/ HJ. LATIFAH
2.IBRAHIM.,S.Ag
3.HOSAIMAH
Tergugat:
1.FATHURROHMAN
2.MUCHAMMAD ALFARISI
65 — 17

  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi :

    • Menolak eksepsi Para Tergugat ;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan pertentangan dan penolakan dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 407, yang terletak di Desa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-09-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 September 2016 — TAJOEH POERNOSAROSO VS PT BORWITA CITRA PRIMA
202 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamanasyarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh pengadilan atauMahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidakdapat diterima;Bahwa pertentangan atau kontradiksi yang diuraikan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan putusannya adalahsuatu kontradiksi atau pertentangan antara dalil yang satu dengan dalillainnya, antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, dimana halini tentu saja tidak relevan dengan penggunaan dasar hukum yurisprudensiyang
    telah kami paparkan di atas;Bahwa untuk memperkuat keberatan Pemohon Kasasi, perlu kami uraikan,di dalam berbagai literatur hukum yang ada, khususnya tentang hukumacara perdata, berkaitan dengan eksepsi dengan kekhususan mengenaiklasifikasi gugatan kabur (obscuur libel) karena adanya pertentangan ataukontradiksi antara posita dan petitum, tidak ada satupun teori ataupunpenjelasan dari para sarjana hukum yang memberikan pengecualiantentang ruang lingkup pertentangan atau kontradiksi, selain daripadapertentangan
    Akantetapi, kalau pertentangan antara posita dengan petitum, tidak berbedadengan maksud posita, tidak mengakibatkan gugatan obscuur libel (videPutusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/Sip/1973);9.
    Bahwa perlu kami tegaskan sekali lagi, sesuai dengan bantahan kamisebelumnya di dalam replik Pemohon Kasasi, pertentangan atau kontradiksiyang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalampertimbangannya, bukanlah merupakan suatu pertentangan atau kontradiksisama sekali, karena satu sama lainnya saling berhubungan bahkan salingmenguatkan sebagai suatu kronologis posita (fundamentum petendl) yangberkesinambungan, dan telah sesuai dengan pendapat M.
    atau kontradiksi antara posita dan petitum yangdimaksudkan, karena Posita Nomor 28 dan Petitum Nomor 3 dan 4(perbaikan replik Petitum 4 dan 5) saling berhubungan;Bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim pada PengadilanHubungan Industrial adalah pertentangan atau kontradiksi antara keduadalildalil di atas, bukan pertentangan atau kontradiksi antara posita danpetitum, maka kami berkeberatan dan berpendapat Majelis Hakim telahsalah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena pertentanganatau
Pengadilan PA KANGEAN
Register : 12-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA KANGEAN Nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Kgn
Tanggal 22 Desember 2014 —
22 — 2
  • Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnyarasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak adakesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan
    Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 336.000, (tiga ratustiga puluh enam ribu rupiah) ;Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnyarasa benci yang mendalam (antara
    leeSdc2ecc636b59bfc194a78678a084b3b573419 1 12cde8da737c068607a7a62fa222 18885a8153ea7a626264e4cb6445de05dSead 1452d579e5ca4698e3cbb6 f4 fde2bd3968d79ea8b3Icfff80072c10e9485 fb3e5504eae46c 1747309e3089618c374bd0d0797bc8a72d7 12a3358475436b9414154e7d79e27e4 9cach3f8dal352222cf9d3b27904432d7b2eebad 1 5d9d651a3233d761771343870ac7cfl ef7b ffe fd60e2d 1 bd7c5af8ea3a58846a23a577c7db0c7 5 Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan
    LEE EE EEE EEE EE EE EEE EE EEE EE PPA 6 35000000d6e7e7 FITFFFFFFFFf cd6e7 1084650008 10000000 ffffff4a737b0000000000004.a4.a4afftttfrffrttrtfft 424242080808 7 ffffftfrre ree tee fre ree ree cre TELE EEE EEE EET EFT fffic6c6c6 10101000D0D0D0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOODDDDDDDDDDDDDDDDDDD0000000000000000000000000000000000000000000 6b6b6bfArtinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan
    EEE PEE EE EEE EEE EEE EEE EEE Ff faS bd bdO0OO0000000001021 1 8dee fe7 ffftfftttPERRET EEE EEE EEE EEE EEE PEE CE EE EEE EE EEE EE EEEPEPER EEE E EEE EEE EEE EEE PEE BE EE EE EE EE EEE EE EEE EEPERE ET EET EE EEE EEE EEE LEE CEE EE EEE EEE EE EEE EE EEE EE EEE EEE EEE EEE fb S bd bd OOOOODDD0000000000000ODDDDDDDDDDDDDDD0000000000000000000000000000000000000000000000000000000Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan