Hasanoeddin Lubis danKeluarga yang pegawai PN (Perusahaan Negara) AsuransiJiwasraya (dahulu Perusahaan Negara Asuransi Eka Sejahtera)tingal di Jl. SUkabumi No : 25, Kel. Menteng, Kec. Menteng, JakartaPusat, Ayah Penggugat dan Keluarga (suamiIlsteri dengan 1/satuanak, Harsuyanti) sejak tahun 1958 menempati rumah Pegawai NV.Nillmij 1859 (Badan Hukum PN/Perusahaan Negara Asuransi EkaSejahtera sebelum dinasionalisasi) yang terletak di JI. Sumbawa No :16 A, Kel. Godangdia, Kec.

Hasil dariperundingan keluarga tersebut adalah Ayah Penggugat supayamengajukan permohonan ke Direksi PN/Perusahaan Negara EkaSejahtera untuk diberikan izin menempati salah satu tanah/rumahperusahaan dimana untuk biaya dan uang pesangon untuk parapenghuniu akan dibantu atau dicarikan pinjaman oleh Ayah mertuadari Ayah Penggugat disamping bantuan moril dari Paman loua= 1010101 =8.

No.458/PDT/2015/PT.DKI10.11.12.13.14.maksud pada butir ke 7 (tujuh) diatas dan mengurus segalasesuatunya serta kelengkapan Administrasinya, maka sesuai dengansurat surat yang dikeluarkan oleh PN (Perusahaan Negara)Asuransi Eka Sedjahtera No: ...., Desember 1963 diberi hak untukmenempati/memakai/menggunakan atas sebuah bangunan yangterletak dan dikenal sebagai Jl. SUkabumi No : 25, Kel. Menteng,Kec.

Hasanoeddin Lubisdiangkat sebagai anggota Direksi PN (Perusahaan Negara) AsuransiDjiwasraja oleh Presiden RI dan kemudian pada tahun 1972 diangkatkembali oleh Presiden Rl; Bahwa pada tahun 1973 tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanyaSK pemberhentian dari Presiden RI, nama Ayah Penggugat hilangsebagai anggota Direksi saat PN (Perusahaan Negara) AsuransiJiwasraya dilikuiditas (dibubarkan) dan dibentuknya Badan Hukumbaru yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

No.458/PDT/2015/PT.DKImemberikan keterangan seputar ketidak transparasi yang terjadi diPN (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasraya, yang dilansir olehbeberapa media cetak terutama secara terus menerus di HarianIndonesia Raya;Catatan : Ayah Penggugat (Pegavai Perusahaan Negara/PN.Asuransi Eka Sedjahtera) , dan keluarga menghuni rumahyang terletak di Jl.

MHasanoeddinLubis adalah pegawai PN (Perusahaan Negara) AsuransiJiwasraya (dahulu Perusahaan Negara Asuransi EkaSejahtera) ; 2. Bahwa sebelum Ayah Penggugat Bp. Hasanoeddin Lubisdan keluarga menempati tanah dan rumah yang terletakdan dikenal sebagai Jl. Sukabumi No : 25, Kel.Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat tersebut(Desember 1963) rumah dimaksud di tempati oleh 4(empat) pihak = yaitu Sdr. M Yunus dan keluara(menempati 4/empat ruangan bagian depan dan !

(Perusahaan Negara)Asuransi Jiwasraya (dahulu Perusahaan Negara AsuransiEka Sejahtera,) tinggal di Jl, Sukaburni No. 25dimaksud, ayah Penggugat dan keluarga (suami isteridengan 1/satu) anak Harsuyanti, ) sejak tahun 1958menempati rumah pegawai NV. Nillmij 1859 (Badan HukumPN/Perusahaan Negara Asuransi Eka Sejahtera sebelumdinasionalisasi) yang terletak dan dikenal sebagaiJl. Sumbawa No. 16 a, Kel. Gondangdia. Kec.

Hasil dari perundingan keluarga tersebutadalah Ayah Penggugat supaya mengajukan permohonanke Direksi PN/Perusahaan Negara Eka Sedjahtera untukdiberikan izin menempati salah satu tanah/rurnahperusahann dimana untuk biaya dan uang pesangon untukpara penghuninya akan dibantu atau dicarikan pinjamanoleh ayah mertua dan ayah Penggugat di sampingbantuan mori!

(Perusahaan Negara) Asuransi Djiwasraya oleh PresidenRl dan kemudian pada tahun 1972 diangkat kembali olehPresiden Rl :Bahwa pada tahun 1973 tanpa alasan yang jelas dantanpa adanya SK pemberhentian dari Presiden RI, ayahPenggugat namanya hilang sebagai anggota Direksi saatPN, (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasrayadilikuidasi (dibubarkan ) dan dibentuknya BadanHukum baru yaitu) PT.

(PerusahaanNegara) Asuransi Jiwasraya, yang dilansir olehbeberapa media cetak terutama secara berserial diHarian Indonesia Raya; Catatan : Ayah Penggugat(pegawai Perusahaan Negara/PN. Asuransi EkaSedjahtera) dan keluarga menghuni rumah yang terletakdi Jl.

Tahun 1982 TentangPengalinan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI olehTURUT TERGUGAT yang pengelolaannya berada dibawahKementerian Perhubungan Republik Indonesia (TERGUGAT III);26.Bahwa dengan terjadinya peralinan status bentuk badan usaha dari yangsebelumnya sebagai Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum, makaberalin juga status hubungan kerja PARA PENGGUGAT dari yang semulasebagai Pegawai Perusahaan Negara kemudian beralih menjadiPegawai Perusahaan Umum;27.Bahwaperalihan status kepegawaian

Negara berdasarkan PeraturanKepegawaian yang telah disetujui oleh Menteri melalui Peraturan PokokKepegawaian Perusahaan Negara yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah(TERGUGAT VII) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (2)BAB XI tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara Jo.

Perusahaan Negara Kereta Api;b. Perusahaan Negara Pelabuhan;c. Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI;d. Perusahaan Negara Pegadaian;e.

memberikan hakhak kepada Para Pegawai tersebut;64.Bahwa PerusahaanPerusahaan Negara tersebut di atas, baik PerusahaanNegara Kereta Api, Perusahaan Negara Pelabuhan, Perusahaan NegaraPegadaian, Perusahaan Negara Garam dan Perusahaan Negara Sodaadalah merupakan Perusahaan Negara Tertentu sebagaimana disebutkandalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979Tentang Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok BagiPensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/Dudanya, begitupunpada

Perusahaan TERGUGAT DAN TERGUGAT II sebagaimana bunyinyaDalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara Tertentuadalah:7 Perusahaan Negara Kereta Api;7 Perusahaan Negara Pelabuhan;" Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI;7 Perusahaan Negara Pegadaian;" Perusahaan Negara Garam;" Perusahaan Negara Soda; (Vide Bukti P 176)Namun pada Perusahaan TERGUGAT DAN TERGUGAT Il, kepada ParaPegawainya yang telah memasuki usia Pensiun tidak diberikan uangpensiun sebagaimana halnya kepada PARA PENGGUGAT

Dalam dalildalil tersebut, Para Penggugat membuat suatukeadaan yang kabur mengenai dirinya sendiri dan gugatannya sendiri,yaitu:a. apakah statusnya sebagai pegawai Perusahaan PerumDAMRI, pegawai Perusahaan Negara (PN) DAMRI, atau sebagaiPegawai Negeri Sipil;b. apakah benar pegawai Perusahaan Negara (PN) DAMRIstatusnya disamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil;Hal 107 dari 103 hal. Puts. Perk.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang PengalihanBentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI MenjadiPerusahaan Umum (Perum):Hal 108 dari 103 hal. Puts. Perk.

Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961 tentang PendirianBadan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI:Hal 109 dari 103 hal. Puts. Perk.

Seandainya pun Para Penggugat pensiun/diberhentikan pada saatperusahaan masih berbentuk Perusahaan Negara (PN) AngkutanMotor DAMRI, maka terhadap pegawai Perusahaan Negara (PN)Angkutan Motor DAMRI berlaku ketentuan ketenagakerjaan yangditetapbkan perusahaan, termasuk mengenai pensiun.

Ketentuan pensiun pegawai Perusahaan Negara dengan besaranmenyesuaikan pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 hanya berlakubagi pegawai Perusahaan Negara yang berasal dari PegawaiNegeri Sipil. Dengan demikian, pegawai Perusahaan Negara yangtidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya mendapatkan pensiunberdasarkan ketentuan perusahaan.

Kideco Jaya Agung atau "PKP2BKJA) dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Batubara)perusahaan Negara pemegang kuasa pertambangan (waktu itu), berkenandengan tambang batubara di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ;Bahwa PKP2B KJA dibuat berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 49Tahun 1981 tentang KetentuanKetentuan Pokok Perjanjian KerjasamaPengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara TambangBatubara dan Kontraktor Swasta (Keppres No. 49/1981) Vide Bukti P2 :Keppres No. 49/1981

Oleh karena itu, lahirlah generasi pertama dari perjanjianperjanjiian kerjasama pengusahaan tambang batubara antara PemerintahRepublik Indonesia yang direpresentasikan oleh Perusahaan Negara TambangBatubara dengan berbagai pihak seperti :a.

B65/Pres/8/1982 dari Presiden Republik Indonesia kepadaMenteri Pertambangan dan Energi tanggal 31 Agustus 1982 ("SuratPersetujuan Presiden") (Bukti T6 dalam Eksepsi) perihal Persetujuan atasNaskah Perjanjian Kerjasama Perusahaan Negara Tambang Batubaradengan para Kontraktor Asing, yang menyetujui perjanjian kerjasamadibidang pertambangan batubara antara Perusahaan Negara TambangBatubara dan konsorsium yang selanjutnya mendirikan PT. Kideco JayaAgung (Tergugat).

Pada tanggal 14 September 1982, Tergugat dan Perusahaan Negara (PN)Tambang Batubara telah menandatangani sebuah perjanjian yang dikenaldengan nama Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara("PKP2B") No. J2/Ji Du/40/82, atau secara singkat disebut PKP2B KJA ;b. Dalam Pasal 23.1.

Bahwa PKP2B KJA dengan sangat jelas dan tegas memuat perjanjianarbitrase antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Tergugatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 23.1. PKP2B KJA yangHal. 25 dari 52 hal. Put.

menurut hukum, untuk Pemohon telahdatang menghadap di persidangan kuasanya sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas,Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan, serta mempertahankan seluruhdalil permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :1 Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1968tentang Pendirian Perusahaan

Negara Aneka Tambang (diberi tanda P1);2 Fotocopy Akta Notaris Nomor 320 Tahun 1974 (diberi tanda P2);Hal. 3 dari 17 hal.

Antam (Persero) Tbk. adalah Perusahaan Negara yangdidirikan berdasarkan Peraturan Pemerintaah RI Nomor 22 Tahun 1968,tanggal 5 Juli 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang,dan terakhir berdasarkan Akta Nomor 66, tanggal 31 Maret 2015 tentangPernyataan Keputusan RUPS PT. Antam (Persero) Tbk., yang dibuat dihadapan : Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta;Bahwa benar PT.

Antam (Persero) Tbk. merupakan peleburan dari beberapaperusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf (a) sampaidengan (g) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1968, tanggal 5 Juli1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang, termasuk didalamnya Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia yang didirikanberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 89 Tahun 1961;Bahwa benar Kapal Sungai Djang I, dengan ukuran Panjang 32,10 meter,Lebar 7,70 meter, Dalam 2,46 meter, Isi Kotor 521,42

Teddy Mayandi, M.Si, Pembina (IV/a), NIP. 19680526 198803 1 001, Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang;Menimbang, bahwa oleh karena dari faktafakta hukum tersebut di atas telahternyata bahwa Kapal Sungai Djang I semula merupakan milik dari PerusahaanNegara Tambang Bauksit Indonesia, berkedudukan di Kijang Tanjungpinang, danberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1968, tanggal 5 Juli 1968tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang telah dilebur

Foto copy Surat Kuasa dari Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII MalukuUtara kepada Komandan Kodim 1501 Maluku Utara tanggal 5 Juni 1975,selanjutnya diberi tanda (P.2);3.

Karim Abdul Rahim;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat,namun tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;Bahwa saya dihadirkan sehubungan tanah Perusahaan Negara Perkebunan(PNP);Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN TteBahwa saksi tahu tentang Perusahaan Negara Perkebunan karena saksimulai bekerja sebagai staf dan pada tahun 1962 sampai tahun 1965menjabat sebagai Pimpinan Perusahaan Negara Perkebunan;Bahwa lokasi Perusahaan

Jasiah Bukasekitar 1 (Satu) hektar lebih ditanami tanaman bulanan, pala dan cengkeh;Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang disengketakan;Bahwa Perusahaan Negara Perkebunan memperoleh tanah dariNasionalisasi Perkebunan Belanda (ondernemen) setelah Belanda tidakberkuasa kemudian dialinkan ke Pemerintah Indonesia;Bahwa Perusahaan Negara tidak aktif tahun 1984 dan setelah itudiserahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon kemudian PemerintahProvinsi Maluku kuasakan kepada Kodim Ternate untuk pengamanan

assetPerkebunan Negara bukan untuk diberikan kepada anggota Kodim ataumantan Karyawannya;Bahwa tanah Perusahaan Negara tidak masuk tanah Kesultanan;Bahwa setelah Perusahaan Negara diserahkan ke Pemerintah ProvinsiMaluku di Ambon saksi sudah tidak tahu tentang perusahaan tersebut;Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan Tergugat Il sedangkan tanahsengketa saksi baru tahu 3 (tiga) hari lalu;Bahwa tanah Perusahaan Negara tidak boleh diberikan kepada siapapunjuga karena itu masuk asset Negara akan tetapi

Negara Perkebunan XXVIIIKebun Maluku Utara kepada Komandan Kodim 1501 Maluku Utara Nomor1/PNP.XXVIIV/IIV/S.K/1975 tanggal 5 Juni 1975, yang pada pokoknya suratkuasa tersebut berisikan mengenai penertiban, dan pengamanan kebun yangmerupakan asset dari perusahaan Negara Perkebunan XXVIII Kebun MalukuUtara kepada Komandan Kodim 1501 Maluku Utara sekaligus untuk mendatainventaris harta kekayaan perusahaan Negara Perkebunan XXVIII KebunMaluku Utara;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Surat

DASEP AHMADI PT Sarimas AhmadiPratama pada Bulan Pebruari 2013 membuat Rincian Biaya pembuatanmobil listrik berupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukankepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN).Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Sarimas Ahmadi Pratamakepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) adalahsebesar Rp.10.767.735.000, (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluhtujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) bislistrik dan 1 (satu

DASEPAHMADI yang masuk dalam lampiran surat dari Menteri BUMNsebagai produsen mobil listrik yang siap membantu programKementerian BUMN, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir.DASEP AHMADI menjelaskan bahwa ia mempunyai kemampuanuntuk membuat mobil listrik pada acara KTT APEC 2013 di Bali danpada tanggal 25 Mei Terdakwa membuat Penawaran harga ke PT.PRATAMA MITRA SEJATI.Bahwa PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) dan PTPertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013atas

SARIMAS AHMADI PRATAMA. tentangPekerjaan Pengadaan Mobil Listrik Type Executive Electre Car UntukMendukung Kegiatan Asia Pasific Economic Coorperation (APEC)XXI Tahun 2013.Bahwa Untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobileksekutif listrik bagi PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara(PGN) Persero, Tidak dilakukan pelelangan oleh PT BRI (Persero) Tbk,PT Perusahaan Negara (PGN) Persero dan PT.

DASEP AHMADI PT Sarimas AhmadiPratama pada Bulan Pebruari 2013 membuat Rincian Biaya pembuatanmobil listrik berupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukankepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN).e Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Sarimas Ahmadi Pratamakepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) adalahsebesar Rp.10.767.735.000, (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluhtujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) bislistrik dan 1 (satu

Negara (P.N.)Sinar Bhakti, PT.

Negara (P.N) Sinar Bhakti (Lembaran Negara No.92 Tahun 1961) ; === 22 nn n nnnnn nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnennnnnnn=b.

Sinar Bhakti telah secara tegas mengatakan bahwa Perusahaan Hindia Belandayang bernama Lettergieteril Amsterdam dilebur ke dalam Perusahaan Negara (P.N)Sinar Bhakti sehingga secara hukum segala aspek hukum yang berkaitan dengan N.V.Lettergieteril Amsterdam baik hak dan kewaiiban.perlengkapan dan Kekayaanserta usahanya telah beralih kepada Perusahaan Negara (P.N) Sinar Bhakti; Sehingga,Berdasarkan Peraturan tersebut secara hukum N. V.

SinarBhakti telah secara tegas mengatakan bahwa Perusahaan Hindia Belanda yang bernamaLettergieteril Amsterdam dilebur ke dalam Perusahaan Negara (P.N) Sinar Bhakti(Tergugat) sehingga secara hukum segala aspek hukum yang berkaitan dengan N.V.Lettergieteril Amsterdam baik hak dan kewajiban, perlengkapan dan Kekayaan sertausahanya telah beralih kepada Perusahaan Negara (P.N) Sinar Bhakti; 7.

SINAR BHAKTI,berkedudukan di Djakarta; melebur menjadi Perusahaan Negara "Dharma Niaga",berkedudukan di Djakarta. Inbreng tercatat tanggal5121969. Bahwa kemudian pada tanggal 2251973, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22Tahun 1970, Akta Notaris S Ardjasismito tanggal 28121970 No. 20, Izin Gubernur KDKIJakarta Kepala Dit. Agraria tanggal 981972 No. 4/PH/DP/IV/GB/73, melebur menjadiHal 23 dari 35 hal. Put.No.504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.24Perseroan Terbatas P.T.

telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005, tentangTata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;14.Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 14 Tahun 2005 disebutkan"penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak ataspiutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, serta Pasal 20 PP No. 14Tahun 2005 berbunyi "tata cara penghapusan secara bersyarat danpenghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan

Negara/Daerah yangpengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri Keuangan;Hal. 3 dari 20 hal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005,menyebutkan:(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf a, ayat (2) huruf a, Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukanterhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi diProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten NiasProvinsiSumatera Utara, dengan ketentuan:a.

Piutang telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau padatanggal 31 Desember 2005.(2) Dalam hal dari hasil analisis Perusahaan Negara/Daerah menunjukkanbahwa tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkatpengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),maka Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang PerusahaanNegara/Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan/atau Kabupaten NiasProvinsi Sumatera Utara dilakukandengan ketentuan:a.

Surat pernyataan dari Perusahaan Negara/Daerah;(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlakubaik untuk:a. Kredit produktif/piutang dengan lokasi proyek/usaha atau salah satulokasi proyek/usaha berada di wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan/atau Kabupaten NiasProvinsi Sumatera Utara;dan/ataub.

;

Negara Asuransi Djiwasraja, yang lokasinya terletak di Jalan Otista 70/III A RW.006 RT.05 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan batas-batas :

Pertamina(Persero) Cq Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas BumiNegara; Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Pengganti atas SHGBNo.1500/Kemanggisan atas dasar adanya Laporan Kehilangan Terdakwa kePolres Jakarta Barat yang isinya tidak benar atau palsu tersebut, sehinggaSHGB No.1500/Kemanggisan yang lama yang sebenarnya ada disimpan diKantor PT. Pertamina (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi, dengandemikian pihak PT.

Pada sekitar tahun 2004 Terdakwa selakuSekjen eSPeKaPe telah mendapat peluang menjadi mediator untuk menjualtanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1500/Kemanggisan atasnama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi NegaraCq. PT. Pertamina (Persero) seluas 8.775 M2? tersebut. Setelahmendapatkan calon pembelinya, kemudian Terdakwa menanyakan kepadapengurus eSPeKaPe yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwaperihal SHGB No.1500/Kemanggisan milik PT.

Pada sekitar tahun 2004 Terdakwaselaku Sekjen eSPeKaPe telah mendapat peluang menjadi mediator untukmenjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No.1500/Kemanggisan atas nama Perusahaan Negara PertambanganMinyak Dan Gas Bumi Negara Cq PT. Pertamina (Persero) seluas 8.775 M2tersebut. Setelah mendapatkan calon pembelinya, kemudian Terdakwamenanyakan kepada pengurus eSPeKaPe yang namanya sudah tidakdiingat lagi oleh Terdakwa perihal SHGB No.1500/Kemanggisan milikPT.

Negara PertambanganHal. 18 dari 27 hal.

Sama sekalitidak ada kalimat "Hak milik Perusahaan Negara Pertambangan Minyakdan Gas Bumi Negara cq. Pertamina (Persero) di dalam Sertifikattersebut jelas sekali di kolom Hak milik Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara dan ditegaskan lagi Tanah Negara.Sedangkan PT. Pertamina (Persero) adalah Perusahaan Publik bukaninstitusi Kenegaraan seperti Pertamina. Suratsurat dimaksud solusidengan arsip yang ada di BPN Jakarta Barat adalah :1.

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PIKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api/ PJKA) adalah merupakan perusahannegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan, karenanya PJKA adalah merupakan suatu instansi pemerintah, yang lekat denganhukum publik dalam kegiatan operasional dan tehnisnya; 10.

negara in casu PJKA adalah berasaldari kekayaan negara yang tidak dipisahkan, maka dengan demikian hartakekayaan PJKA merupakan harta kekayaan negara, asset dan atau aktivatetap serta aktiva lancar dari PJKA adalah merupakan milik Negara; Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDG12.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaaan Umum (PERUM) Kereta Api, maka instansi PJKAmenjadi

negara danjuga UU nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, sungguhpunketiganya in casu Perusahaan Jawatan Kereta Api, Perusahaan UmumKereta Api dan PT Kereta Api Indonesia Persero, ketiganya adalahmerupakan perusahaan milik negara, akan tetapi diantara ketigaperusahaan negara tersebut, masingmasing berbeda dalam bentuk badanusahanya, yang berarti berbeda pula sumber permodalannya, yang jugaberimplikasi pada perbedaan tata kelola atas kekayaan negara; (UU nomor1 tahun 1969 mulai berlaku sejak

tahun 1969 dan dinyatakan tidak berlakulagi sejak tahun 2003 ketika UU tentang BUMN, UU nomor 19 tahun 2003diadakan, akan tetapi ketika terjadi perubahan bentuk badan usahan PJKAmenjadi PERUMKA dan selanjutnya berubah lagi menjadi PT KAI Persero, UU nomor 9 tahun 1969 ini masih berlaku);Bahwa perubahan/pengalihnan bentuk perusahaan negara dari PJKAmenjadi PERUMKA dan selanjutnya diubah lagi menjadi PT KAI Persero,sama sekali bukan sekedar perubahan nama saja, akan tetapisesungguhnya mempunyai dampak

atau akibat yang berbeda pula padastatus kekayaan atau aset yang dimiliki olen perusahaan negara tersebut; Bahwa dengan demikian bunyi pertimbangan judex facti Pengadilan NegeriBandung, berkenaan permasalahan pokok sebagaimana tercantum padalembar putusan halaman 24 huruf (2) dan bunyi pertimbangan padaHalaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDGhalaman 28 alinea pertama, adalah pertimbangan yang keliru, karenapertimbanganpertimbangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa PJKAadalah

Perusahaan Negara Kereta Api;b. Perusahaan Negara Pelabuhan;c. Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI;d. Perusahaan Negara Pegadaian;e.

Api, Perusahaan Negara Pelabuhan, Perusahaan NegaraPegadaian, Perusahaan Negara Garam dan Perusahaan Negara Soda adalahmerupakan Perusahaan Negara Tertentu sebagaimana disebutkan dalamketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 TentangPenetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi PensiunanPerusahaan Negara Tertentu.

Serta Janda/Dudanya, begitupun padaPerusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana bunyinya :Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara Tertentuadalah:e Perusahaan Negara Kereta Api;e Perusahaan Negara Pelabuhan;e Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI;e Perusahaan Negara Pegadaian;e Perusahaan Negara Garam;e Perusahaan Negara Soda; (Vide Bukti P 176)Namun pada Perusahaan TERGUGAT dan TERGUGAT Il, kepada ParaPegawainya yang telah memasuki usia Pensiun tidak diberikan uang pensiunsebagaimana

Pasal11 ayat (2) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan MotorDAMRI Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jo.

PP Nomor 233 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan PimpinanUmum Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI Jo. PP Nomor 30 Tahun1982 tentang Pengalinan bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRImenjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jo.

Negara Kereta Api(PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun 1971,Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN Halaman 11tanggal 15 September 1971 dan bentuk Tergugat sebagai PerusahaanNegera Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan Peraturan PemerintahNomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963.Bahwa Tergugat dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA)sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963 tanggal 25Mei 1963 diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan Kereta Api yangdengan Ordonansi tanggal

15 September 1939 (Staatsblad 1939Nomor:556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerjadan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan KeretaApi Republik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satujawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA).Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Apipada masa Belanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spooren Tramweg Maatschappij adalah wadah perusahaan kereta

Negara KeretaApi (PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun1971, tanggal 15 September 1971 dan bentuk Penggugat dr sebagaiPerusahaan Negera Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963.Bahwa Penggugat dr dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api(PNKA) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963tanggal 25 Mei 1963 diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan KeretaApi yang dengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad1939

Nomor:556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerjadan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan KeretaApi Republik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satujawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA).Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Apipada masa Belanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spooren Tramweg Maatschappij adalah wadah perusahaan kereta api swastapada waktu itu termasuk

Negara Kereta Api.3.

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factiepada halaman 68 dan 69, yang terkesan amat sumir; karena terbuktibahwa perussahaan perkeretaapian tersebut telah mengalamibeberapa kali perubahan bentuk badan hukumnya, mulai dari DKARI,Halaman 7 dari 18 halaman, Pts.No.391/PDT/2015/PT.BDG.berubah menjadi DKA, lalu) menjadi PanjaKA/PJKA, seterusnyaberubah Perumka, dan terakhir menjadi perusahaan negara berbentukperseroan yang dikenal sebagai PT.

>Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1963 dibentuk/didirikan Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor61 tahun 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)berubah bentuk menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA).

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 1971 menyebutkan bahwa semua usaha dan kegiatan,segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva danPasiva Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) beralin kepadaPerusahan Jawatan Kreta Api (PJKA), selanjutnyaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990,Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) beralin bentukmenjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA)., danberdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19tahun 1998 dengan dialihnkannya bentuk

Negara PT.

Dok Dan Perkapalan Surabaya(Persero), sebagaimana terbukti dalam Surat GugatanPenggugat, sebagai berikutDalam posita gugatan pada butir ke1 yang antaralain didalilkan, Bahwa kedudukan hukumTergugat adalah Pejabat Tata Usahanegara...........Negara selaku penyelenggara Administrasi Negaradalam Perusahaan Negara PT.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1972 ;Maka, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tersebut,yang antara lain berbunyi, Dengan dialihkannyabentuk .., Perusahaan Negara PT. Dok danPerkapalan Surabaya dinyatakan bubar pada saatpendirian Perseroan (Persero) tersebut, ... danAkta Nomor 6, tanggal 8 Januari 1976,Hal : Perseroan Terbatas PT. Dok dan PerkapalanSurabaya...........Surabaya, berkedudukan di Surabaya, yang dibuatdihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH.

Y.A.5/286/14., terhitung sejak tanggal8 Januari 1976 Perusahaan Negara Dok DanPerkapalan Surabaya telah bubar dan beralihbentuk menjadi perseroan terbatas PT.

Subyek.........Subyek Tergugat bukan pejabat tata usaha Negara ; Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat TataUsaha Negara selaku penyelenggara AdministrasiNegara dalam Perusahaan Negara PT. Dok dan46Perkapalan Surabaya (Persero) ; Bahwa PT.

Hasanoeddin Lubis adalahPegawai PN (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasraya (dahulu PerusahaanNegara Asuransi Eka Sejahtera);Bahwa sebelum Ayah Penggugat Bp. Hasanoeddin Lubis dan Keluargamenempati tanah dan rumah yang terletak dan dikenal di Jl. Sukabumi No : 25,Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat (Desember 1963), rumah dimaksudditempati oleh 4 (empat) pihak yaitu Sdr. Yunus dan keluarga (menempati 4/empat ruangan bagian depan dan I/satu kamar mandi dan dapur darurat),Sdr. Mr.

Hasanoeddin Lubis dan Keluarga yangpegawai PN (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasraya (dahulu PerusahaanNegara Asuransi Eka Sejahtera) tingal di Jl. SUkabumi No : 25, Kel. Menteng,Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Ayah Penggugat dan Keluarga (suamiIsteridengan I/satu anak, Harsuyanti) sejak tahun 1958 menempati rumah PegawaiNV. Nillmij 1859 (Badan Hukum PN/Perusahaan Negara Asuransi EkaSejahtera sebelum dinasionalisasi) yang terletak di Jl. Sumbawa No : 16 A, Kel.Godangdia, Kec.

Hasanoeddin Lubis menyampaikanhasil pencarian dan kesepakatan sebagaimana maksud pada butir ke 7 (tujuh)diatas dan mengurus segala sesuatunya serta kelengkapan Administrasinya, makasesuai dengan surat surat yang dikeluarkan oleh PN (Perusahaan Negara)Asuransi Eka Sedjahtera No : ...., Desember 1963 diberi hak untuk menempati/memakai/menggunakan atas sebuah bangunan yang terletak dan dikenal sebagaiJI. SUkabumi No : 25, Kel. Menteng, Kec.

Hasanoeddin Lubis diangkatsebagai anggota Direksi PN (Perusahaan Negara) Asuransi Djiwasraja olehPresiden RI dan kemudian pada tahun 1972 diangkat kembali oleh Presiden RI;Bahwa pada tahun 1973 tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya SKpemberhentian dari Presiden RI, nama Ayah Penggugat hilang sebagai anggotaDireksi saat PN (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasraya dilikuiditas(dibubarkan) dan dibentuknya Badan Hukum baru yaitu PT. Asuransi Jiwasraya1415(Persero).

Namun dari informasi yang diperoleh hilangnya nama yah Penggugattersebut dikarenakan Ayah Penggugat dianggap terlalu terbuka kepada Persdalam memberikan keterangan seputar ketidak transparasi yang terjadi di PN(Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasraya, yang dilansir oleh beberapa mediacetak terutama secara terus menerus di Harian Indonesia Raya;Catatan: Ayah Penggugat (Pegawai Perusahaan Negara/PN.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor. 23Tahun 1967 Tentang KetentuanketentuanPokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negaradalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi :Perusahaan adalah Perusahaan Negara yang dibentuk atas dasar Undangundang Nomor. 19 Prp. 1960 tentang Perusahaan Negara atau undangundang yang menggantikannya telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2)menyebutkan Pegawai Perusahaan ialah Pegawai yang bekerja tetap padaPerusahaan dan dibayar pula kesejahteraannya pada setiap bulannya,dalam Pasal 7 ayat (1

Bahwa Undangundang Nomor. 9 Tahun 1969tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor. 1 Tahun1969 tentang bentukbentuk Usaha Negarapada Pasal 2 ayat (1) berbunyi : PerusahaanJawatan dan Perusahaan Negara yang didirikandan diatur menurut ketentuanketentuantermasuk dalam Indonesische bedrijvenwet(Stbl 1927 : 419 sebagaimana telah dirubahbeberapa kali dan ditambah) selanjutnya Pasal2 ayat (2) menyebutkan Perum adalahPerusahaan Negara yang didirikan diaturUndangundang Nomor. 19 Prp

Waktubekerja sebagai Anggota ABRI; dan huruf (c).Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/hariandengan menerima penghasilan dari AnggaranNegara atau Anggaran Perusahaan Negara,Bank Negara.6.

Bahwa PeraturanPemerintah Nomor. 23Tahun 1967 tentangketentuanketentuanpokok penggajianPerusahaan Negaradinyatakan :Pasal 1 ayat (1) dan (2):Ayat(1) Perusahaan adalah Perusahaan Negara yang dibentuk atas dasarUndangundang Nomor. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negaraatau undangundang yang menggantikannya.Ayat (2) Pegawai Perusahaan ialah pegawai yang bekerja tetap pada perusahaandan dibayar sejahtera bulanan.Pasal 7 ayat (1):Hal. 71 dari 38 hal. Put.

No. 273 K/TUN/2009.Kasasi sebagai Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta(PN PPD) sekarang Perum PPD.4.