Ditemukan 55 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4047 B/PK/PJK/2023
Tanggal 24 Oktober 2023 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
460 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3348 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
17159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100868.15/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2245/WPJ.19/2015 tanggal26 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal29 September 2014 Tahun Pajak 2009 atas nama PT
    Jembayan Muarabara,NPWP: 01.774.814.6091.000, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok BNomor 1719 Jalan Untung Suropati Sungai Keledan, Samarinda,Kalimantan Timur 75126, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3368 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Satrio Kav.E IV, Nomor 6, MegaKuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MuhammadSyah Iran, jabatan Direktur PT Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3011/PJ/2018, tanggal 3 Juli 2018:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi
    Putusan Nomor 3368/B/PK/Pjk/2018Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP335/WPJ.19/2015 tanggal 26 Februari2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00024/206/08/091/13 tanggal 30 Desember 2013, atas nama PT Jembayan Muarabara,NPWP 01.774.814.6091.000, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B,Nomor 1719, Jalan Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang,Samarinda
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.092899. 15/2008/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTJEMBAYAN MUARABARA:2.
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3347 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JEMBAYAN MUARABARA;
25140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JEMBAYAN MUARABARA;
    2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT100868.15/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2245/WPJ.19/2015 tanggal26 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal29 September 2014 Tahun Pajak 2009 atas nama PT
    Jembayan Muarabara,NPWP: 01.774.814.6091.000, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok BNomor1719 Jalan Untung Suropati SungaiKeledan,Samarinda,Kalimantan Timur 75126, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2245/WPJ.19/2015 tanggal 26 November 2015 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September2014 Tahun Pajak 2009, atas nama: PT Jembayan Muarabara,NPWP 01.774.814.6091.000, beralamat Ruko Mahakam SquareBlok B No. 1719, Jalan Untung Suropati Sungai Keledan,Samarinda, Kalimantan Timur 75126, atas sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegarajabatan Direktur Utama PT Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2244/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65479/PP/M.XVIIB/12/2015 tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTJEMBAYAN MUARABARA;2.
Register : 06-07-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Trg
Tanggal 14 Desember 2020 — SABARUDDIN X PT. JEMBAYAN MUARABARA
10918
  • ., Advokat yang berkantor di Jalan Unilarta Dusun Putuk Rejo Rt.31 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarog Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor register W18-U4/256/HK.02.3/7/2020 tanggal 23 Juli 2020 , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN :PT.
    JEMBAYAN MUARABARA, tempat kedudukan Komplek Mahakam Square Blok B No.17-19 Jalan Untung Surapati Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLIKIN,S.H., HERMAN GOZALY,S.H., SITI WULANDARI,S.H., dan SABRIANTO,S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad ALTARA SAMUDERA & REKAN yang beralamat di jalan Patin Kuning 1 No: 156 RT 6 Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan
    Foto copy surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Jembayan Muarabara U.p. Bapak Hendrik komplek Mahakam Square Blok B No. 17-19 Jl. Untung Surapati Samarinda, perihal permohonan pembayaran sisa lanah, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P- 56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Somasi dan Kliem Tanggal 11 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.7.
    SABARUDDIN XPT. JEMBAYAN MUARABARA
    ., Advokat yang berkantor di Jalan Unilarta Dusun PutukRejo Rt.31 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarog Seberang Kabupaten KutaiKartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang telahdidaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor register W18U4/256/HK.02.3/7/2020 tanggal 23 Juli 2020 , selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;MELAWAN :PT.
    JEMBAYAN MUARABARA, tempat kedudukan Komplek Mahakam SquareBlok B No.1719 Jalan Untung Surapati Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasakepada SOLIKIN,S.H., HERMAN GOZALY,S.H., SITI WULANDARI,S.H., danSABRIANTO,S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor AdvokadALTARA SAMUDERA & REKAN yang beralamat di jalan Patin Kuning 1 No: 156RT 6 Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan PengadilanNegeri
    Foto copy surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Jembayan Muarabara U.p.Bapak Hendrik komplek Mahakam Square Blok B No. 1719 Jl. Untung SurapatiSamarinda, perihal permohonan pembayaran sisa lanah, tanggal 25 Juli 2019,diberi tanda P 56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Somasi dan Kliem Tanggal 11 Juli 2020,selanjutnya diberi tanda bukti P6.7.
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan 65497 yang menyebutkan: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1122/WPuJ.19/2013tanggal 5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15Final MasaPajak Juli 2010 Nomor 00020/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atasnama: PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6091.000, alamat
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    GinarsaTandinegara, kewarganegaraan Indonesia, selaku DirekturUtama PT Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.
    2015, tanggal 5 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1000/WPJ.19/2013 tanggal 01Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Maret 2010Nomor 00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00193/WPuJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013, atasnama: PT
    Jembayan Muarabara, NPWP : 01.774.814.6091.000, alamat : RukoMahakam Square Blok B No. 1719, Jl.
    Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan 65510 yang menyebutkan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1000/WPJ. 19/2013 tanggal 1 Agustus2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2010Nomor: 00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00193/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013,atas nama: PT
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000,alamat: Ruko Mahakam Square Blok B No. 1719, Jl.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    KESIMPULANBahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan 65500 yang menyebutkan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1151/WPJ.19/2013 tanggal 5September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa PajakNopember 2010 Nomor: 00024/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atasnama: PT Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65500/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1146/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN
    MUARABARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65500/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr.
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat Putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65487/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 November2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danHalaman 45 dari 47 Halaman.
    biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65487/PP/M.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1242/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 1242/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT JEMBAYAN MUARABARA, beralamat di Ruko MahakamSquare Blok B Nomor 1719, Jalan Untung Soropati, KarangAsem Ulu, Sungai Kujang, Samarinda Kalimantan Timur75126, yang diwakili oleh Ir Ginarsa Tandinegara, jabatanDirektur Utama PT Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal
    2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65501/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1152/WPJ.19/2013 tanggal5 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa PajakDesember 2010 Nomor 00025/241/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012, atasnama PT
    Jembayan Muarabara, NPWP01.774.814.6091.000, alamat Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 1719,Jalan Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda75126, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.
    Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65501/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT JEMBAYAN MUARABARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegara, jabatanPresiden Direktur PT.
    Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subrota Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Farchan llyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, SubDirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi DirektoratKeberatan
    Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : PT.
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put65486/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 November2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65486/PP/M.XVIIIB/12/2015 tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegara, jabatanPresiden Direktur PT.
    Jembayan Muarabara;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subrota Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Farchan llyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, SubDirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi DirektoratKeberatan
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Jakarta Nomor: PUT.65488/PP/M.XVIIIB/12/2015 tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan
    Putusan Nomor 1137/B/PK/Pjk/2017Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT.
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65488/PP/M.XVIIIB/12/2015 tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65495/PP/M.XVIIIB/27/2015, tanggal 5 November 2015 sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Halaman 33 dari 34 halaman.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1141052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65482/PP/M.XVIIIB/12/2015, Tanggal 5 November2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65482/PP/M.XVIIIB/12/2015, Tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangHalaman 25 dari 26 halaman.Putusan Nomor 1435/B/PK/PJK/201 7Pemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1140 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
9652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;
    PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.65478/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT
    JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65478/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 5 Nopember 2015;Halaman 37 dari 38 halaman.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3456/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
288133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Putusan Nomor 3456/B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1806/WPJ.19/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/091/13, tanggal 27 Juni2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00292/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 24 Oktober 2013, atasnama PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6091.000
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT JEMBAYAN MUARABARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085996.15/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTJEMBAYAN MUARABARA;2.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Ginarsa Tandinegara,Direktur Utama PT JEMBAYAN MUARABARA;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.
    Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan 65509 yang menyebutkan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP999/WPJ.19/2013 tanggal 1 Agustus2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Februari 2010Nomor 00038/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00195/WPUJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013,atas nama: PT
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000,alamat: Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 1719, Jalan UntungHalaman 28 dari 33 halaman.
    JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.65509/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1323/B/PK/PJK/2017MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN MUARABARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 65509/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    tanggal 5 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP998/WPJ.19/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari2010 Nomor: 00037/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00194/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013, atasnama: PT
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000, alamat: RukoMahakam Square Blok B No. 1719, Jl.
    Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6091.000,alamat: Ruko Mahakam Square Blok B No. 1719, Jl.
    JEMBAYAN MUARABARA, dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65508/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara inidengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Putusan Nomor 1147/B/PK/PJK/2017tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT JEMBAYAN MUARABARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.65508/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5 November 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan