Ditemukan 19 data
179 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. PARNA RAYA VS I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK., III. HUSKY - CNOOC MADURA LIMITED;
PT. Parna Raya Tidak Memiliki Legal Standing Untuk MengajukanGugatan a quo;5.
259 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. PARNA RAYA VS PT. SARINAH (PERSERO) DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL, danPemohon Peninjauan Kembali II: PT PARNA RAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Il membayar biayaperkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Dr. H.
399 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARINAH (Persero) vs PT. PARNA RAYA
PARNA RAYA, dalam hal ini diwakili oleh Artha MerisSimbolon, selaku Direktur Utama PT. Parna Raya, berdomisili diJakarta, berkedudukan di Menara Imperium Lt. 26, MetropolitanKuningan Superblok, Jalan H.R.
562 — 542 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARINAH (Persero), vs PT. PARNA RAYA
Sarinah (Persero) dengan PT. Parna Raya, NomorPT. Sarinah (Persero), Nomor 142/DIREKSI/PerjA/II/2007., dan NomorPT. Parna Raya Nomor 138/Ist2007., tertanggal 25 Juli 2007,(selanjutnya disebut "Perjanjian 2007");2.
Sarinah (Persero) dan PT ParnaRaya dengan nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/DIREKSI/PERJ/VII/2007,PT Parna Raya Nomor 138/157 2007 tanggal 25 Juli 2007, maka Tergugattelah cidera janji (wanprestasi)";Hal. 30 dari 46 Hal.
Perjanjianantara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah(Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/1572007 tanggal 25 Juli 2007;Bahwa di satu pihak pertimbangan hukum menyatakan PemohonPeninjauan Kembali (Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum, namundi lain pihak dihukum pula karena wanprestas/ atau ingkar janji terhadapPerjanjian Kerjasama Joint Venture yang kemudian dituangkan BasicAgreement Nomor WN/1317/1970 tertanggal 30 September 1970 jo.
Perjanjianantara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah(Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/20152007 tanggal 25 Juli 2007. Bahwa adalah fakta hukum dimana Putusan JudexFacti dalam perkara a quo yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agungberbunyi:"(5.
Perjanjian antara PTSarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah(Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor138/157 2007 tanggal 25 Juli 2007 adalah putusan yang mengandungkekeliruan yang nyata.PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENASALAH MENERAPKAN HUKUM UNSUR KESALAHAN DARI PERBUATANMELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA PEMOHON PENINJAUANKEMBALIi.
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNAN DRAJAT <> PT. PARNA RAYA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.1.Bahwa para pihak dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini adalahantara PT. PARNA RAYA selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi, melawan GUDFAN ARIF selaku Tergugat VPembanding/TurutTermohon Kasasi dan PT. SUNAN DRAJAT selaku Tergugat Il/TurutTerbanding/Pemohon Kasasi ;Sedangkan para pihak dalam perkara No. 212/Pdt.G/2004/PN.DPSadalah antara PT. PARNA RAYA selaku Penggugat, melawan GUSTINGURAH EKA SUSILA selaku Tergugat dan PT.
., Subyek Penggugatnyaadalah sama, yaitu PT. PARNA RAYA ;Bahwa dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini, Tergugat Il/TurutTerbanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat VPembanding/TurutHal. 9 dari15 hal. Put. No. 152 K/Pdt/2011Termohon Kasasi digugat oleh Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi karena kedudukannya selaku Penjamin Hutang dengan pokokpermasalahan "hutang piutang yang timbul karena adanya hubungandagang antara PT.
ARTA PERTMI " ;Dengan demikian, dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dandalam perkara No. 212/Pdt.G/2004/PN.DPS, meskipun kedudukanhukum yang digugat berbeda (Penjamin Hutang dan Yang Berhutang),tetapi pokok permasalahannya adalah sama, yaitu "hutang piutang yangtimbul karena adanya hubungan dagang antara PT. PARNA RAYA(Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan GUST N@GURAH EKASUSILA alias AGUNG dengan menggunakan nama PT.
ARTAPERTMWI " ;Bahwa Pokok Permasalahan berupa hutang piutang yang timbul karenaadanya hubungan dagang antara PT. PARNA RAYA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan GUSTI NGURAH EKA SUSILAalias AGUNG dengan menggunakan nama PT. ARTA PERTIMItersebut adalah sebagai berikut :a. GUSTI NGURAH EKA SUSILA alias AGUNG denganmenggunakan nama PT. ARTA PERTIWI melakukan 3 (tiga) kalipemesanan pembelian beras dan pupuk kepada PT.
Barang yang sudah dikirimkan oleh PT. PARNA RAYA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan telah diterima oleh GUSTINGURAH EKA SUSILA adalah sebesar Rp. 696.750.000, ;c. Yang telah dibayar GUSTI NGURAH EKA SUSILA sebagian sajayaitu sebesar Rp. 106.750.000, melalui transfer ke rekening BankPT. PARNA RAYA (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) padatanggal23 dan 24 Desember 2003 ;d.
238 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima permohonan dari Pemohon PT PARNA RAYA tersebut;
PT PARNA RAYA VS PT CHEIL JEDANG INDONESIA
Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohonkarena diajukan bukan atas nama direksi yang mewakili Pemohonsebagai badan hukum untuk mengajukan Permohonan aquo.Dalam Permohonan Pemohon halaman 1 alinea ke2 disebutkanbahwa:PT Parna Raya, dalam hal ini diwakili oleh; Marinad Simbolon, yangbertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2014,karenanya sah mewakili PT Parna Raya dan seterusnya;2. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon tersebut, Sdr.
Kaligis, S.H., M.H., Advokatadvokat dan KonsultanHukum, berkantor pada Otto Cornelis Kaligis, beralamat di KompleksMajapahit Permai Blok B 122123, Jalan Majapahit 1820, Jakarta 10160,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama;PT PARNA RAYA, ... dan seterusnya;3.
membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:e Menerima permohonan dari Pemohon PT
PARNA RAYA tersebut;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 411/Pdt.G.ARB/2014/PN Jkt.
112 — 0
PT. PARNA RAYAMELAWANPT. CHEIL JEDANG INDONESIA
91 — 12
PT SARINAH JAYA (Persero) >< PT. PARNA RAYA,Cs
117 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARINAH (PERSERO) VS PT PARNA RAYA, dk
110 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARINAH (Persero)lawanPT. PARNA RAYAdanPT. SARIARTHAMAS HOTEL INTERNASIONAL
228 — 177
PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
Pertamina Gas Dan PT. Parna Raya, No.Transporter : 068/PG0000/2016SO, No. Shipper : 079/PRTRD/MS/VIIV2016, tanggal 30 Agustus 2016 ;(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Plt. Direktur Utama PT. Parna Raya No.034/PRTRD/HN/IIV2017, tanggal 23 Maret 2017,perihal Pembangunan Pipa Pengaliran Gas ; (fotokopidari fotokopi) ;Surat Plt. Direktur Utama PT. Parna Raya No. 042/PRTRD/HNPlh.
Direktur Utama PT. Parna Raya No.
Parna Raya,tanggal 13 September 2017 ; (fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur Utama PT. Parna Raya No Surat :077/PRTRD/MS/VII/2016, tanggal 19 Agustus 2016,Perihal Laporan Pelaksanaan jin Usaha SementaraMinyak Dan Gas Bumi Melalui Pipa ; (fotokopi darifotokopi);Surat Direktur Pipa Dan Gas PT.
And PT. Parna Raya, Madura BD Field OffsoreIndonesia, Oktober 1, 2007 ; (fotokopi dari fotokopi) ;Perjanjian Jual Beli Gas antara Husky Oil (Madura)Ltd. Dengan PT. Parna Raya, tanggal 1 Oktober2007 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Director PT. Parna Raya Ref. No.080/PRTRD/CS/VIIV2017, 23 August 2017, Re : 23015/PTAPT. Parna Raya vs HuskyCNOOC Madura Limited(formerly Known as Husky Oil (Madura) Ltd.
Parna Raya ;Bahwa PT.
104 — 28
SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL; PT. PARNA RAYA; PT. SARINAH (Persero);
81 — 41
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk; HUSKY-CNOOC MADURA LIMITED; PT. PARNA RAYA;
Se 7Menimbang, bahwa stelahdinubungkan buktibukti sebagai berikut: SsAgreement Between Husky Oil (Madura) Ltd And, PT Parna Raya,Rasanggal 1 Oktober 2007. aSys Bukti P 13.b = T 29 berupa Perjanjian Jud Belt Gas antara Husky Oil(Madura) Ltd dan PT. Parna Raya, tanggalt Oktober 2007.& Bukti P 14 = T 2 =Tz.II Int.1 S
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PARNA RAYA
80 — 8
SARIARTHAMAS HOTEL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PARNA RAYA
360 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PARNA RAYA, tempat kedudukan di MenaraImperium Building Lantai 26, Metropolitan, KuninganSuperblok, Jalan H.R.
Selain daripada itu telah terdapat Putusan Peninjauan KembaliPerkara Perdata Nomor 213 PK/PDT/2015 tanggal 14 September2015 yang menyatakan gugatan PT Parna Raya in casu Tergugat IIIntervensi 2 tidak dapat diterima;Bahwa Akta Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 (vide buktiT.ll.Int.16 = P3) yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkankeputusan objek sengketa kesatu, tidak termasuk dalam Akta NotarisPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2)huruf e dan ayat (5) UndangUndang
98 — 435 — Berkekuatan Hukum Tetap
Parna Raya), dan PT MC Indonesia (anakperusahaan Mitsubishi Corporation).
Namun demikianmenurut pendapat Pemohon Banding hal tersebut belum sepenuhnyadilakukan dalam menghitung koreksi atas peredaran usaha PemohonBanding, oleh karenanya menurut Pemohon Banding koreksi tersebuttidaklah tepat;bahwa dalam daftar hasil penelitian keberatan, Terbanding menyatakanbahwa fungsi yang dilakukan oleh MC dan PT Parna Raya sematamatahanya fungsi pemasaran, sedangkan fungsi yang dijalankan oleh PemohonBanding adalah fungsi produksi dan distribusi.
Oleh karenanya, OfftakeAgreement tersebut secara substansial memindahkan risiko produksikepada MC dan PT Parna Raya. Pemohon Banding tidak menanggungrisiko distribusi, karena hal ini sepenuhnya dilakukan oleh MC dan PT ParnaRaya;Halaman 7 dari 50 halaman.
Parna Raya (PR), Yayasan TabunganHari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (YTHT), dan AsahiChemical Industry Co.
Oleh karenaitu, berdasarkan wewenang Pasal 18 ayat (3) UU PPh,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menghitung kembali harga jual kepada related party sesuaidengan prinsip kewajaran dan telah melakukan penyesuaian,sehingga dapat mendekati karakteristikkarakteristik transaksidari perusahaan yang akan dibandingkan .Selain itu, fungsifungsi lainnya yang menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijalankanoleh Mitshubishi Corporation (MC) atau PT Parna Raya (PR),seperti fungsi
169 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
(anak perusahaan PT Parna Raya), and PT MC Indonesia (anakperusahaan Mitsubishi Corporation). Mitsubishi Corporation and PTParna Raya ("PR") merupakan pemegang saham Pemohon Bandingyakni masingmasing mempunyai kepemilikan sebesar 50% dan 25%; Adanya hubungan istimewa tersebut menjadi dasar untuk dilakukanpengujian atas kewajaran harga jual ammonia.
Namun demikianmenurut pendapat Pemohon Banding hal tersebut belum sepenuhnyadilakukan dalam menghitung koreksi atas peredaran usaha PemohonBanding, oleh karenanya menurut Pemohon Banding koreksi tersebuttidaklah tepat menurut hukum;Bahwa dalam daftar hasil penelitian keberatan, Terbanding menyatakanbahwa fungsi yang dilakukan oleh MC dan PT Parna Raya sematamatahanya fungsi pemasaran, sedangkan fungsi yang dijalankan oleh PemohonBanding adalah fungsi produksi dan distribusi.
Oleh karenanya, offtakeagreement tersebut secara substansial memindahkan resiko produksikepada MC dan PT Parna Raya. Pemohon Banding tidak menanggungresiko distribusi, karena hal ini sepenuhnya dilakukan oleh MC dan PTParna Raya;Bahwa lebih lanjut, selama proses pemeriksaan dan keberatan, PemohonBanding telah memberikan buktibukti yang menunjukkan:a.
(anak perusahaan PT Parna Raya), and PT MC Indonesia (anakperusahaan Mitsubishi Corporation).
Oleh karena itu, berdasarkan wewenang Pasal 18 ayat(3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menghitung kembali harga jual kepada related party sesuai denganprinsip kewajaran;Selain itu, fungsifungsi lainnya yang menurut Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dijalankan oleh MitsubishiCorporation (MC) atau PT Parna Raya (PR), seperti fungsimarketing, tidak dapat diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) karena pasar amonia sangat terbatas dantertentu,
154 — 141
PT. PARNA RAYA, beralamat di Menara Imperium Lantai 26,Metropolitan Kuningan Superblok Jalan HR.Rasuna Said Kav.l, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reza Reiner Edwijantodan Agus Rachmat,SH.M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum dari firmahukum REINER & CO, beralamat di Jalan Abdul Majid No.32 Cipete,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal22 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT ;DAN2. PT.
Perseroan Terbatas, pada tahun 2007Tergugat masuk menjadi pemegang saham dari Turut Tergugat dengancara mengambil alin saham milik PT Konsultasi PembangunanSemesta, Tokyo Corporation, Sojitz Corporation yang totalnyaberjumlah 3750 lembar saham atau 50%;Bahwa sesuai Akta Nomor 7 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuatdihadapan Notaris Erni Rohaini, SH,MBA di Jakarta, komposisiHal 2 dari 34 hal Putusan No. 602/PDT/2017/PT.DKIkepemilikan saham yang tercatat sebagai pemegang saham TurutTergugat adalah : PT
Parna Raya (Tergugat) sebesar 3750 lembar saham atausebesar 50% dan; PT Sarinah (Persero) (Penggugat)sebesar 3750 lembar saham atausebesar 50%;Bahwa Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTSariarthamas Hotel International (Turut Tergugat) bertempat diJayakarta Room Lantai 4 Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH.
85 — 49
PT. PARNA RAYA, diwakili oleh Direktur Utamanya: Artha Meris Simbolon, berkedudukan di Menara Imperium 26th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta, diwakili oleh kuasanya:DR. RICO PANDEIROT, S.H., LLM., R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH, MH., TH.