PT. SENTUL CITY, TBK VS KOMITE WARGA SENTUL CITY DAN BUPTI BOGOR;

Sentul City Tbk (Pemohon PeninjauanHalaman 5 dari 9 halaman.

Kembali telah menandatangani perjanjianjual beli air dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TirtaKahuripan sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat berdalihbelum mampu menyediakan fasilitas air minum bagi warganya yangtinggal di Sentul City karena air merupakan kebutuhan dasar bagikehidupan manusia, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bogorberkewajiban untuk menyediakan fasilitas air minum bagi warganya(Termohon Peninjauan Kembali), bukan dengan menjualnya kepadaPemohon Peninjauan Kembali (PT

Sentul City Tbk);Bahwa dalam permohonan izin penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilengkapidengan izin pengusahaan sumber daya air (SIPA) yang asli sehinggabertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentangPenyelenggaraan Sistem Air Minum;Bahwa dalam konsideran mengingat dari Objek Sengketa bagianKETIGA angka 3 menyebutkan tarif dan struktur tarif ditetapbkan olehPemerintah Daerah

SENTUL CITY, TBK tersebut adalah tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SENTUL CITY, TBK:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

PT. SENTUL CITY, TBK;;

PT. SENTUL CITY, TBK., III. PT. BANK QNB INDONESIA, TBK;;

PT. SENTUL CITY, TBK;

HENDRA >< PT. SENTUL CITY TBK

PT. SENTUL CITY Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Cemerlang Surya Jaya berjanji untukmembeli sebidang tanah dari PT. Sentul City, Tbk. dengan harga jual yangdisepakati yaitu sebesar Rp. 72.600.000.000, termasuk PPN.

Pelunasan dilakukanpada tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp.59.400.000.000, (termasuk PPNRp.6.600.000.000,); PT. Sentul City, Tbk. kemudian membuat Faktur Pajak Standar Nomor0)100000700000007 tanggal 2 Agustus 2007 kepada PT.

Sentul City,Tbk. kepada PT Cemerlang Surya Jaya seharusnya hanyadikenakan sanksi sesuaidengan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu atas dasar pengenaan pajaksebesar Rp.13.200.000.000, saja, bukan atas dasar pengenaan pajak sebesarRp.66.000.000.000..Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menggunakan Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER159

Nomor 16 Tahun2000, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)dengan mengenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT

SENTUL CITY Tbk tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan

* Perdata- DARSONO, Dk X PT. SENTUL CITY, Dkk

DARSONO, DK VS PT SENTUL CITY Tbk, DKK

Lauw Lidwina Audilia >< PT. SENTUL CITY Tbk

* Perdata- KARIM TANO TJANDRA X PT. SENTUL CITY, Tbk

BUPATI BOGOR; PT. SENTUL CITY, Tbk; KOMITE WARGA SENTUL CITY;

No. 11 /B/ 2018 / PT.TUN.JKTSurat Kuasa Khusus No. 180/215Banhuk, tanggal 11 Juli 2017,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;PT. SENTUL CITY, Tbk suatu Badan Hukum Perdata yang didirikanmenurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan diSentul City Building Jalan MH. Thamrin Kav. 8, Sentul City, Bogor 16810 ;Dalam hal ini diwakili KEITH STEVEN MULJADI, WarganegaraIndonesia, pemegang Kartu.

:~JGAA47981 Permit Nomor2C11JE1555R dengan masa berlaku 8 Februari 2018 danpemegang Passport Nomor EC95046 dengan masa berlaku 6 Juni2021, beralamat.di Jalan Simprug Golf 14 Nomor D7 KebayoranBaru Jakarta, dalam hal ini keduanya bertindak dalamjabatannya,selaku Presiden Direktur dan Direktur, oleh karenanyasah bertindak untuk dan atas nama PT. Sentul City, Tbk,beralamat di Marketing Gallery JI. M.H. Thamrin No. 8, Sentul City16810, Bogor ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Mitta R.

HENDRI YULIANSYAH,;PT. SENTUL CITY Tbk.;

Pemuda V / 56,Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 10.12/SKPER/HPA/X/15, tanggal 12 Oktober 2015,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT llINTERVENSI/PEMBANDING SQ.25Melawana,PT. SENTUL CITY Tbk, yang diwakili olefAndrian Budi Utama sebagaiWakil Presiden Direktur,Kewarganegaraan Indonesia, yangberalamat di JI. M.Hs Thamrin kav.8, Sentul City Bogor danFransetya Hutabarat sebagai Direktur, KewarganegaraanIndoensia, yang beralamat di JI. M.H.

Thamrin kav. 8, SentulCity Boger berdasarkan Akta Nomor : 9, tanggal 18 Juni 2014Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran~ pasar PT. Sentul City Tbk dan Surat Kemenkumham R.WS Nomor: AHU03721.40.21.2014, Tanggal 01 Juli 2014 ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Azis Ganda Sucipta, S.H. ;2. Mitta R.Nashidik, S.H. ;3. Eva. Fitriani, S.H. j~ nnnKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,beralamat : Gedung Marketing Galery JI. MH.

PT. SENTUL CITY, Tbk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, dk

Perseroan Terbatas yang beralamat diJalan MH.Thamrin, Kav. 8 Sentul City, Bogor, dalam hal inidiwakili oleh Andrian Budi Utama, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wakil Presiden Direktur PT. Sentul City danFransetya Hutabarat, kewarganegaraan Indonesia selakuDirektur, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan WakilDirektur, Keduanya bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin Kav.8 Sentul CityBogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Azis Ganda Sucipta, S.H.:2. Mitta R. Nashidik, S.H.:3.

Penggugat maupun Tergugat Il Intervensi tidak ada yangmenguasainya;Bahwa terhadap satu bidang tanah adat terdapat dua leter C yangberbeda, sehingga perlu pengujian terhadap alas hak kepemilikan tanahPenggugat dengan alas hak penerbitan objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: PT

SENTUL CITY, Tbk. tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

SENTUL CITY,Tbk. tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2017Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Pemohon:
HENDRA
Termohon:
PT. SENTUL CITY TBK

* PerdataPT. SENTUL CITY Tbk X DJOE ALEX RAMLI, Dk

SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES X PT. SENTUL CITY Tbk, Dk

Perdata-PT SENTUL CITY, Tbk (PENGGUGAT)-PT ANUGERAH TIRTA KENCANA, (TERGUGAT)

PT. SENTUL CITY TBK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. HENDRI YULIANSYAH

Bahwa objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah KuasaHukum Hendri Yuliansyah menjadikan objek sengketa tersebut sebagai alatbukti dalam persidangan tanggal 12 Maret 2015, pada Perkara Nomor ; 114/G/2014/PTUN.BDG, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, antara HendriYuliansyah sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bogorsebagai Tergugat dan PT. Sentul City Tbk sebagai TergugatII Intervensi 1 danPT.

No. 72/G/2015/PTUNBDG11 Desember 2003, atas nama PT. Sentul City Tbk, adalah Pihak yang sangatdirugikan dengan adanya. Keputusan Bupati Bogor, Nomor556.4/003.2.1/00406/BPT/2014, tanggal 14 Agustus 2014, tentang IzinMemberikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk Villa dan Sanggar, atas namaHendri Yuliansyah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang ;2.

Sentul City Tbk.

No. 72/G/2015/PTUNBDG Bukti Bojong Koneng, atas nama PT.

Bogor, Jawa Barat seluas 48.514 M7atas nama PT.

Penggugat:
Sri Wiwik Prihatin
Tergugat:
PT. Sentul City Tbk

Pemohon:
LUCY SANTOSA
Termohon:
PT. SENTUL CITY TBK