Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

   Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari Transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut; Bahwa perkara a quo terkualifikasi dalam sengketa kepemilikan yangmerupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untukmengadilinya;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor62/G/2019/PTUN.PBR., tanggal 17 Februari 2020, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut

MENGADILI:Dalam Penundaan: ---------------------------------------------------------------------------------------- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; ---------------------------------------------Dalam Eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut yang menyatakan sengkata a quo merupakan sengketa kepemilikan; ---------------------------------------Dalam Pokok Perkara : --------

Mengadili :

1. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat termasuk Sengketa Kepemilikan atau Sengketa Perbuatan Melawan Hukum;

II.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 /Pembanding I dan Tergugat /Pembanding II ; --------------------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 29/G.TUN/2010/PTUN.Mdo, tanggal 5 Januari 2011 yang dimohonkan banding MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding I dan Eksepsi Tergugat/Pembanding II tentang sengketa

kepemilikan ; ------------------------------DALAM POKOK PERKARA :1.

M E N G A D I L I:

I Dalam Eksepsi:

• Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir), serta Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 mengenai Kewenangan PTUN tidak berwenang mengadili karena esensi Gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan;

II Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan

Bahwa berdasakan dalil gugatan Penggugat paahakekatnya adalah merupakan sengketa kepemilikan atastanah, dimana pihak Penggugat beralasan bahwa tanahHalaman 64 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.

kepemilikan hak atas tanah, makapengujian Sertipikat Hak (Milik) atas tanah masukkewenangan peradilan umum.

Oleh karena masihadanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenanganperadilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa perkara a quo Demikianpertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor445K/TUN/2005;Bahwa pertimbangan yang senafas juga dibuat MahkamahAgung dalam Putusan Nomor 61K/TUN/2006 yang berbunyi:..maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketakepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilanumum/pengadilan negeri.

II Intervensi 4;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 mendalilkan pada pokoknyayakni esensi Gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan atas tanahHalaman 103 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.

kepemilikan telah diterima, makaterhadap Eksepsieksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi untukdipertimbangkan;II.

Hotland Sibarani untuk dipertangguhkan karena sedang sengketa kepemilikan keperdataan sesuai dengan perkara nomor : 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn sampai berkekuatan hukum tetap;

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit damp truck Mitsubishi Ps 120 dengan cabin warna biru, bak damp warna kuning dengan No.Pol: KH 8764 F, No.Ka: MHMFE39E4R070282 dan No.Sin: 4D34 480250;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ERWIN FAHRIZAL Bin THAMRIN;- Buah kelapa sawit yang belum ditimbang kurang lebih 3 ton;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah setelah adanya putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap tentang sengketa kepemilikan lahan antara terdakwa

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara. diketahui bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah yang menurut ketentuan pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019, adalah perkara yang dikecualikan untuk diadili dengan gugatan sederhana.
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

2001, untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan pelepasan hak sehubungan dengan pembebasan jalan tol Manado-Bitung atas sebidang tanah seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.23 Tahun 1981 Desa Kakenturan Kecamatan Bitung Tengah atas nama pemegang hak JEFRY DUNDA yang di atasnya terdapat rumah dan terletak di Kelurahan Kakenturan Satu Lingkungan IV RT 015 Kecamatan Maesa Kota Bitung, sepanjang tanah dan rumah tersebut tidak sedang terkait sengketa

kepemilikan atau masalah hukum dengan pihak manapun juga;

(tiga ratus meter persegi) dengan Sertipikat HakGuna Bangunan No.23 Tahun 1981 Desa Kakenturan Kecamatan BitungTengah atas nama pemegang hak JEFRY DUNDA yang di atasnyaterdapat rumah dan terletak di Kelurahan Kakenturan Satu Lingkungan IVRT 015 Kecamatan Maesa Kota Bitung, sepanjang tanah dan rumahtersebut tidak sedang terkait sengketa kepemilikan atau masalah hukumdengan pihak manapun juga;3.

Tergugat II namun demikian dalam perkara aquo yang dijadikan agunan/jaminan untuk menjamin pelunasan perjanjian kredit dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1284 atas nama Rahmat Sugiharto, sehingga dalam gugatan Penggugat telah menyangkut permasalahan mengenai adanya pihak lain di luar Tergugat I dan Tergugat II yaitu Rahmat Sugiharto yang dipandang mempunyai hubungan hukum terkait kepemilikan tanah yang menjadi obyek jaminan yang dapat mengandung potensi sengketa

kepemilikan atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berpotensi menjadi sengketa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana karena telah melibatkan pihak lain selain pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Sertifikat Hak Milik No. 1284 atas nama Rahmat Sugiharto, sehinggadalam gugatan Penggugat telah menyangkut permasalahan mengenai adanyapihak lain di luar Tergugat dan Tergugat II yaitu Rahmat Sugiharto yangdipandang mempunyai hubungan hukum terkait kepemilikan tanah yangmenjadi obyek jaminan yang dapat mengandung potensi sengketa kepemilikanatas tanah ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakimberkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berpotensimenjadi sengketa mengenai sengketa

kepemilikan hak atas tanah yangmemerlukan pembuktian yang tidak sederhana karena telah melibatkan pihaklain selain pihak Tergugat dan Tergugat II ;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo,hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makahakim perlu mengeluarkan penetapan.Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan

kategori belum dewasa menurut hukum untuk melakukan tindakan hukum menandatangani segala surat yang berkaitan dengan ganti rugi jalan tol atas sebidang tanah seluas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 156 Surat Ukur Sementara tanggal 25 Januari 1982 No. 63/1982 luas tanah 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) dan rumah di atasnya, atas nama pemegang hak ABDUL MANAB PONY, sepanjang tanah dan rumah tersebut tidak sedang terkait sengketa

kepemilikan atau masalah hukum dengan pihak manapun juga;

1. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

PG Gorontalo mempunyai surat pemilikan atas lahan/kebuntersebut, oleh karena itu terdakwa kemudian mencabutnya ;e Bahwa mengenai perkara sengketa kepemilikan terhadap tanah/lahan antaraPT. PG Gorontalo dengan Terdakwa sebagai tindak lanjut dari putusan yangditunjukan oleh terdakwa saat itu tidak pernah diselesaikan secaramusyawarah ditingkat Desa atau Pengadilan;e Bahwa sampai dengan sekarang lahan tersebut dikuasai oleh terdakwa dandiolah ditanami jagung;2.

PG Gorontalo mempunyai surat pemilikan atas lahan/kebuntersebut, oleh karena itu terdakwa kemudian mencabuitnya;e Bahwa mengenai perkara sengketa kepemilikan terhadap tanah/lahan antaraPT. PG Gorontalo dengan Terdakwa belum pernah diselesaikan secaramusyawarah ditingkat Desa atau Pengadilan;3.

PG Gorontalo mempunyai surat pemilikan atas lahan/kebuntersebut, oleh karena itu terdakwa kemudian mencabuinya;e Bahwa mengenai perkara sengketa kepemilikan terhadap tanah/lahan antaraPT. PG Gorontalo dengan Terdakwa belum pernah diselesaikan secaramusyawarah ditingkat Desa atau Pengadilan;e Bahwa sampai dengan sekarang lahan tersebut dikuasai oleh terdakwa dandiolah ditanami jagung;4.

PG Gorontalo mempunyai surat pemilikan atas lahan/kebuntersebut, oleh karena itu terdakwa kemudian mencabutnya;e Bahwa terdakwa menguasai lahan tersebut sejak tahun 1982 dengan caramembuka lahan dan sampai dengan sekarang lahan tersebut dikuasai olehterdakwa dan diolah ditanami jagung;e Bahwa mengenai perkara sengketa kepemilikan terhadap tanah/lahantersebut sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan terkait dengan tanahtersebut tersebut tidak pernah diselesaikan secara musyawarah ditingkatDesa

Seharusnya sebelum melakukan kegiatan diatas tanah/lahantersebut, segala urusan mengenai sengketa kepemilikan atas tanah/lahan tersebutdiselesaikan terlebin dahulu guna untuk menentukan siapakah sesungguhnya pemilik sahatas tanah/lahan tersebut.

Putusan Nomor 164 PK/TUN/201511.12.Bahwa berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas tanah a quo,seharusnya Tergugat menolak permohonan Sdr. Teguh Hendrawan danmenyarankan kepadanya agar mengajukan gugatan perdata terhadapPara Penggugat atas kepemilikan tanahnya kepada Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Jakarta Barat;Barulah kemudian setelah ada putusan pengadilan perdata yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Sdr.

Pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta) dalam putusannya halaman 5 alinea paling bawah menyatakanpada pokoknya Majelis Hakim Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwapersoalan yang paling mendasar didalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan ; c.

Sekiranya Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta)maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.I) sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwapersoalan yang paling mendasar didalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan, maka demi Halaman 13 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 164 PK/TUN/2015tindakan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa)a quo berkedudukan layaknya Lembaga Yudikatif atau eksekutorterhadap sengketa kepemilikan atas tanah sebagaimana pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusannya halaman 7 alinea kedua yangkemudian dibenarkan oleh Judex Juris dalam putusannya halaman 16alinea ketiga ;5.

merupakan suatupenyelesaian (eksekusi) terhadap sengketa kepemilikan atas tanah antaraPara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi.

bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelishakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil eksepsi, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8;Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 sampai dengan T.2 telahdimeterai oleh pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan aslinya, oleh karenaitu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penggabungansengketa waris dan sengketa

kepemilikan, maka berdasarkan SEMA Nomor 4Tahun 2016, sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat daritransaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihaklain, merupakan kewenangan pengadilan agama berdasarkan Pasal 50 ayat 2Hal. 5 dari 10 Put.

No. 1298/Pdt.G/2016/PA.BmUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu, eksepsi Tergugattentang penggabungan sengketa waris dan sengketa kepemilikan patut untukditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penggabunganobjek sengketa, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8;Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari buktibukti T.1 sampaidengan T.8, maka ditemukan fakta bahwa sebagian objek sengketa c, yaitutanah seluas 7 x 26 m?

Abdul Basir, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dalamhal sengketa kepemilikan timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya,maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umumuntuk memutus dan mengadili, oleh Karena itu eksepsi Tergugat tentang kurangpihak dalam hal ini patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahan terhadapeksepsi Tergugat, para Penggugat mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa Majelis menilai alat bukti P

kepemilikan atauperkaraperkara yang serupa dengan itu, misalnya sengketa mengenai hakwaris.

Oleh karena itu, ketentuan perundangundangan yang mengatur tentangHal. 13 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan secaramutatis mutandis dalam perkara tentang sengketa kepemilikan atau yangserupa dengan itu.Menimbang, bahwa secara tekstual, tidak ada ketentuan yang mengaturmengenai penyitaan dalam sengketa kepemilikan, sehingga terhadapnya terjadikekosongan undangundang (wet vacuum).Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai

mencakup pula penyitaan dalam sengketa kepemilikan.

kepemilikan.

Tujuan penyitaan tersebut selarasdengan karakteristik sengketa kepemilikan, namun sebaliknya berbedadengan tujuan pelaksanaan sita jaminan.

bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelishakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil eksepsi, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8;Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 sampai dengan T.2 telahdimeterai oleh pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan aslinya, oleh karenaitu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penggabungansengketa waris dan sengketa

kepemilikan, maka berdasarkan SEMA Nomor 4Tahun 2016, sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat daritransaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihaklain, merupakan kewenangan pengadilan agama berdasarkan Pasal 50 ayat 2Hal. 5 dari 10 Put.

No. 1298/Pdt.G/2016/PA.BmUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu, eksepsi Tergugattentang penggabungan sengketa waris dan sengketa kepemilikan patut untukditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang penggabunganobjek sengketa, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8;Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari buktibukti T.1 sampaidengan T.8, maka ditemukan fakta bahwa sebagian objek sengketa c, yaitutanah seluas 7 x 26 m?

Abdul Basir, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dalamhal sengketa kepemilikan timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya,maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umumuntuk memutus dan mengadili, oleh Karena itu eksepsi Tergugat tentang kurangpihak dalam hal ini patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahan terhadapeksepsi Tergugat, para Penggugat mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa Majelis menilai alat bukti P