Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-09-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2020
Tanggal 14 September 2020 — PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
1331180 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-07-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 89/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA diwakili oleh Dra. LIES SUKARIANAH dan ZAENURI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
287348
  • Didik Baru yang mendaftar diSMP Praja Mukti Surabaya kurang lebih 3 (tiga) Kelas dengan jumblah masingmasingtiap kelas tidak mengetahui secara pasti; Bahwa Pendidikan Praja Mukti Surabaya didirikan kurang lebin pada Tahun 1970 an ; Bahwa dalam kurun waktu tahun 1980 sampai dengan saat ini ada perubahan atasbangunan, yang dulunya hanya 1 (satu) lantai dan sekarang sudah ditingkat menjadi2 (dua) lantal; 2222222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nen nn eens Bahwa inti yang dimuat dalam berita di media cetak
    LIA JULITA RAHMAWATI, SPd :Bahwa dampak tidak diperpanjangnya izin operasional belajar maupun tidak dibolehkannya untuk menerima Siswa Didik Baru bagi SMP Praja Mukti Surabayaadalah tidak terpenuhinya kesejahteraan Guru diantaranya, dana kesehatan, transport,konsumsi dan saat ini dana insentif tersebut sudah ditiadakan dan hanya menerimagaji pokok saja, sedangkan dampak tugas belajar mengajar tidak ada perubahan danhanya kegiatan Non Akademis ditiadakan dengan alasan karena berkaitan denganbiaya,
    Didik Baru ;Saksi DANANG HERDIJANTO, S.Pd :Putusan No. 89/G/2019/PTUN.SBY. hal37 Bahwa objek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini berkaitan dengan PenerimaanSiswa Didik Baru pada SMP Praja Mukti Surabaya Tahun Ajaran 2019/2020 pada datadi Perizinan Online Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan daya tampung/pagu O(Nol) dan tercatat : Izin dalam status revisi dan dalam hal tersebut Pendidikan SMPPraja Mukti Surabaya tidak boleh menerima siswa didik baru; Bahwa terhadap bukti P12.A adalah merupakan
    didik baru pada Tahun Ajaran 2019/2020 danselebihnya saksi tidak inQat; 22222 e nen nn nnn ene n nen neem nnn enennns Bahwa dalam kaitannya hal tersebut ada suatu pertemuan antara pihak PemerintahKota Surabaya dengan pihak Praja Mukti Surabaya yang dilaksanakan di Sekolahanpada Tahun 2018, yang dihadiri Bpk.
    ,M.M. ;7 22222 n nnn nnn ne nee Bahwa pada Tahun 2019 pada saat Puasa Romadhon di minggu ke tiga, saksimenerima surat terkait Objek Sengketa2 dalam pemeriksaan perkara ini danpersisnya waktunya tidak inQat ; 22222222222 2 Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerimaan Siswa Didik Baru Tahun Ajaran2019/2020 SMP Praja Mukti Surabaya, yang mana pada saat itu hanya menerimasebanyak 3 (tiga) kelas yang keselurunan + sebayak 120 siswa ; Bahwa kondisi belajar mengajar saat ini di SMP Praja Mukti Surabaya
Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — MUHAMMAD KASTALANI, S.Pd., M.Pd. bin AKHMAD ZAINUDDIN
5519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tidak dibenarkan dilakukan pungutan dengan alasan apapun dandalam bentuk apapun dalam penerimaan siswa didik baru bagi sekolahsekolah negeri karena pemerintah sudah mengalokasikan uang untuksekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS);5. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan perbedaanpenafsiran terhadap suatu ketentuan mengenai terbuktinya perbuatanyang dilakukan Terdakwa, dan merupakan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
Register : 08-07-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — WALIKOTA PALANGKARAYA VS ALDIARTO GANDRUNG, Spd., DKK;
3213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendapatkan teguran dan alasanalasan untuk dilakukannyamutasi ternyata pada tanggal 24 September 2012 Tergugat mengeluarkanSurat Keputusan Mutasi untuk SD, SMP, SMA dan SMK RSBIsebagaimana dijadikan sebagai Objek perkara a quo berketepatan jugadiangkatnya Kepala Sekolah SMAN 5 Palangka Raya sebagai Pengawasdan merugikan para Penggugat karena dilakukan secara mendadak dantindak sewenangwenang oleh pejabat tata usaha negara.Bahwa untuk Penggugat IV dan VI dimana telah terjadi penyimpanganatau penerimaan siswa
    didik baru yang melebihi target yang ditetapkanoleh ketua kordinator penerimaan siswa didik baru sebanyak 14 orang danpenerimaan siswa didik baru sebanyak 14 orang tidak melalui mekanismeproses maupun prosedur penerimaan siswa baru, dan siswa baru tersebutsampai sekarang masih aktif bersekolah di SMP N 2 Palangka Raya.Bahwa Penggugat VI selaku Ketua Kordinator penerimaan Siswa didikbaru pernah disodorkan uang oleh kepala sekolah SMP N 2 PalangkaRaya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) melalui
Register : 24-10-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 15/G/2012/PTUN.PLK
Tanggal 21 Februari 2013 — ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd Dkk melawan Walikota Palangka Raya
9125
  • Bahwa untuk Penggugat IV dan VI dimana telah terjadi penyimpangan ataupenerimaan siswa didik baru yang melebihi target yang ditetapkan oleh ketuakordinator penerimaan siswa didik baru sebanyak 14 orang dan penerimaansiswa didik baru sebanyak 14 orang tidak melalui mekanisme proses maupunprosedur penerimaan siswa baru, dan siswa baru tersebut sampai sekarangmasih aktif bersekolah di SMP N 2 Palangka Raya.
    Bahwa Penggugat VIselaku Ketua Kordinator penerimaan Siswa didik baru pernah disodorkanuang oleh kepala sekolah SMP N 2 Palangka Raya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) melalui bendahara, akan tetapi Penggugat VI tidak mauHal. 42 dari 110 hal. Put. Pkr. 15/G/2012/PTUN.PLK11.12.13.menerima uang tersebut dan memerintahkan kepada bendahara untukmengembalikannya kepada kepala sekolah.
Putus : 13-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — WALIKOTA PALANGKA RAYA VS ALDIARTO GANDRUNG, S.Pd, DK
8121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendapatkan teguran dan alasanalasan untuk dilakukannya mutasiternyata pada tanggal 24 September 2012 Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan Mutasi untuk SD, SMP, SMA dan SMK RSBI sebagaimanadijadikan sebagai Objek perkara a quo berketepatan juga diangkatnyaKepala Sekolah SMAN 5 Palangka Raya sebagai Pengawas dan merugikanpara Penggugat karena dilakukan secara mendadak dan tindak sewenangwenang oleh pejabat tata usaha negara.Bahwa untuk Penggugat IV dan VI dimana telah terjadi penyimpangan ataupenerimaan siswa
    didik baru yang melebihi target yang ditetapkan oleh ketuakordinator penerimaan siswa didik baru sebanyak 14 orang dan penerimaansiswa didik baru sebanyak 14 orang tidak melalui mekanisme proses maupunprosedur penerimaan siswa baru, dan siswa baru tersebut sampai sekarangmasih aktif bersekolah di SMP N 2 Palangka Raya.
    Bahwa Penggugat VIselaku Ketua Kordinator penerimaan Siswa didik baru pernah disodorkanuang oleh kepala sekolah SMP N 2 Palangka Raya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) melalui bendahara, akan tetapi Penggugat VI tidak maumenerima uang tersebut dan memerintahkan kepada bendahara untukmengembalikannya kepada kepala sekolah.Bahwa mekanisme pergantian kepala sekolah SMP N 2 Palangka Rayamerupakan sekolah Rintisan Sekolah bertaraf Internasional tidak sesuaiHalaman 28 dari 116 halaman Putusan Nomor
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
10652
  • Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrpenerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebutwalaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak adatandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 224 tanggal 05September 2015 sejumlah Rp 729.000, untuk biayapenerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebutwalaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak adatandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 225 tanggal 6September 2015 sejumlah Rp 562.000, untuk biayapenerimaan siswa
    didik baru dimana dalam kwitansi tersebutwalaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak adatandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 226 tanggal 7September 2015 sejumlah Rp 729.000, untuk pembelianalat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupunada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak adadisertai dengan tandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 227 tanggal 10September 2015 sejumlah Rp 702.000, untuk pembelianalat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
10881
  • 9123 s/d 9125tanggal 2 Mei 2015 sejumlah Rp 570.000, untuk biayapemelihnaaan dan perbaikan sarpras adalah bukantandatangan saksi dan saat itu tidak pernah transaksi sesuaikwitansi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 1116 tanggal 7 Juni2015 sejumlah Rp 900.000, untuk biaya penerimaan siswadidik baru adalah tandatangan saksi dan saat itu pernahtransaksi sesuai kwitansi.Angkatan II Tahun 2015 :> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 223 tanggal 04September 2015 sejumlah Rp 600.000, untuk biayapenerimaan siswa
    didik baru dimana dalam kwitansi tersebutwalaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak adatandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 224 tanggal 05September 2015 sejumlah Rp 729.000, untuk biayapenerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebutwalaupun ada cap stempel Toko Mulia tetapi tidak adatandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 225 tanggal 6September 2015 sejumlah Rp 562.000, untuk biayapenerimaan siswa didik baru dimana dalam kwitansi tersebutHalaman 125
Register : 25-10-2017 — Putus : 22-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 22 September 2017 — JUFRI, S.Pd Bin Tgk UMAR
4922
  • IBRAHIM,Bahwa saksi merupakan guru pada sekolah pada SMPN 5 Seunagan.Bahwa pada tahun 2015 terdakwa Jufri merupakan Kepla Sekolah di SMPN 5Seunagan.Bahwa saksi mengetahui bahwa SMPN 5 Seunagan mendapatkan bantuandana BOS tetapi besaran dananya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa setahu saksi kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) di SMPN 5 Seunagan diantaranya uang transport kegiatanMGMP; Honor pembuatan soalsoal Ujian per bidang studi; pemeriksaanlembar jawaban; penerimaan siswa
    didik baru; les sore menjelang UN; Try outmenjelang UN; Ekstrakulikuler.Bahwa pada akhir bulan Juni 2015 dilaksanakan kegiatan Penerimaan siswabaru di SMPN 5 Seunagan, untuk kegiatan tersebut dibentuk panitia nya namunsaksi tidak masuk dalam susunan panitianya.