• Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ; --------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ; --------------------------4.

• DALAM PENUNDAAN- Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;II.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;3.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;4.

  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan HormatDR.

  Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian denganHormat DR.

  Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentiandengan Hormat DR. H.

  Dan apabila Penggugat mempermasalahkan tetang cap stempeldalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang pemberhentiandengan hormat Dr. H.

  Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:IN/13/R/211/1998 tanggal 31 Oktober 1998 (sesuaidengan asili);B. Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor : B.II/3/4672 tertanggal 26 Maret 2010(sesuai dengan asli);C. Surat Nomor : 1457/Un.04/R/HM/00.1/04/2019 hal:klarifikasi tanggal 26 April 2019 (sesuai denganasli);35. BuktiT35 : Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Tahun 2019 Dan36. BuktiT 3637.

• ------------------------------------------- M E N G A D I L I :------------------------------------

  DALAM PENUNDAAN ;

  • Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada Dr. H.

  ., M.A, NIP 19710524199803100, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I, (IV/b), sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II

   Syarif., S.Ag., M.A, NIP 19710524199803100, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I, (IV/b);

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kepada Dr. H.

   ., NIP:197505241998031001 sesuai ketentuan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.1I/2/PDJ/2020tanggal 23 Juni 2020 (SK a quo);.

   Menyatakan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:70/B.1I/2/PDJ/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Menjatuhkan hukumandisiplin berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut AgamaIslam Negeri Pontianak, kepada: Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP:197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/IVb,Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat,adalah sah menurut hukum;3.

   Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70/B.1I/2/PDJ/2020tanggal 23 Juni 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam NegeriPontianak, kepada: Dr. HH. Syarif, SAg., MA. ~ NIP:197505241998031001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tk. I/IVb,Unit Kerja: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat;4.

   Bukti T12 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PP.3/08044 tanggal2 Mei 2016. (fotokopi dari fotokopi);13. Bukti T13 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2017. (fotokopidari fotokopi);14. Bukti T14 : Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016.

   Syarif., S.Ag., M.A, NIP 19710524199803100, Pangkat Golongan/RuangPembina Tingkat , (IV/b), Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM EKSEPSI :Halaman 95 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA ;1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor70/B.11/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang hukuman disiplin berupaPembebasan Dari Jabatan

• Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;4.

• Menetapkan bahwa nama XXXXXXXX yang tertulis dalam kutipan akta nikah nomor 169/1971 tanggal 23 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan nama XXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor W-I-JT-C-00693/KEP/15/98 adalah orang yang sama (satu orang) yaitu suami Pemohon;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

  Menetapkan bahwa nama XXXXXXXX yang tertulis dalam kutipan akta nikahnomor 169/1971 tanggal 23 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan nama XXXXXXXXsebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor WIJTC00693/KEP/15/98 adalah orang yang sama (satu orang) yaitusuami Pemohon;3.

• Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

  1. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama RepubIik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan Menteri Agama RepubIik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian

  Putusan tersebut telah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewisjde) karena Gunawan, S.Pd.l. tidak adamenggunakan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya;Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PTDH/00448tanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Gunawan, S.Pd.l.

  Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3/PTDH/00448 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

  Gunawan,S.Pd.l; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/P TDH/00448tanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Gunawan, S.Pd.I.

  Bukti P1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.Il /3/PTDH/00448tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan(fotokopi Sesuai aslinya);2. Bukti P2 : Berita acara serah terima objek sengketa tanggal 13Pebruari 2019 (fotokopi sesuai aslinya);3.

  DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yaitu PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus sengketa a quo, yang didasarkan pada alasan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PTDH/00448 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu antara;

  • DEWI MAISJAROH lahir pada tanggal 02 Mei 1953

  (Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/7/II/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum, Surat Keputusan Menteri Agama R.I.

  Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah DEWI MAISJAROH lahir pada tanggal 02 Mei 1953 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/7/II/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum, Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: B.II/4/e-1/P.1147/13311 dan ASKES dengan No: 0000107366501 );

  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

• II Magelang, dan nama XXXXX sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: XXXXX tanggal 13 Januari 2000, tentang pensiun a.n XXXXX yang dikeluarkan an Menteri Agama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala seksi Pensiun I, adalah satu orang sebagai suami Pemohon (XXXXX);--------------------------------------------------------------------------------------3.

  II Magelang, yang bermeterai cukup dantelah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya (Bukti P1); Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : XXXXX tanggal13 Januari 2000, tentang pensiun A.n. XXXXX, yang dikeluarkan oleh an MenteriAgama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala seksi Pensiun I, yangbermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya (Bukti P2);Fotokopi Surat Kematian Nomor: 10/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 an.

  XXXXX, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Merrtoyudan, Kabupaten Magelang,yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokan dengan aslinya (Bukti.) eeFotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : RIJTC00331/KEP/15/2003 tanggal 25 Pebruari 2003, tentang pensiun A.n.

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KR.II.C-00295/KEP/15/2002 dari semula bernama HALIM ABDUL HADI menjadi ABDUL CHALIM, sesuai dengan data-data/dokumen-dokumen yang Pemohon miliki lainnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama nomor : Kw.25.1/2/665/2013 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. M. Hanafi Rumatiga, S.Ag, NIP. 19740307 199903 1 004, Pembina, IV/a, Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Guru pada MAN Bula Kab. Seram Bagian Timur ; 3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama nomor : Kw.25.1/2/665/2013 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. M. Hanafi Rumatiga, S.Ag, NIP. 19740307 199903 1 004, Pembina, IV/a, Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali menjadi Guru pada MAN Bula Kab.

• ----------------------------------------M E N G A D I L I-----------------------------------

  1. DALAM EKSEPSI:

  Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  1. DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri

  Agama Republik Indonesia Nomor B.II/2/PDH/35931/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pd.I tertanggal 18 November 2019;

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/2/PDH/35931/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pd.I tertanggal 18 November 2019

  Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/2/PDH/35931 tanggal 18 November 2019 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaSdr.

  Abdullah Kafabi, S.Pd.l. didasarkan pada putusan Pengadilan NegeriGresik melalui Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 02 Agustus2018;Surat Keputusan Menteri Agama tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara, menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1985 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.

  Abdullah Kafabi, S.Pd.l.; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/2/PDH/35931 tanggal18 November 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

  JKT.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahmengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/2/PDH/35931/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri atas nama Abdullah Kafabi, S.Pd. tertanggal 18 November2019.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18231 tanggal 4 Juni 2018, tentang : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 memindahkan tempat tugas dan menempatkan Dr.Aibdi Rahmat, M.Ag., NIP 19690430 199703 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan angka kredit sebanyak 520 kumulatif ; ----------------------------

  Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18231 tanggal 4 Juni 2018, tentang : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 memindahkan tempat tugas dan menempatkan Dr.Aibdi Rahmat, M.Ag., NIP 19690430 199703 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan angka kredit sebanyak 520 kumulatif

  No. 209/B/2019/PT.TUN.JKTDALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor B.1I/3/18231 tanggal 4 Juni 2018, tentang : Terhitung mulai tanggal 1Juli 2018 memindahkan tempat tugas dan menempatkan Dr.Aibdi Rahmat,M.Ag., NIP 19690430 199703 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala padaInstitut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpkpada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;---------------------------------------------------

  2. Menetapkan bahwa nama Sabari bin Rana Witana yang tercantum dalam Petikan Buku Nikah Nomor : 193/1962 tanggal 21 Mei 1962 adalah sama dengan Achmad Yahdi bin Rana Witana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : W-I-JT-C. 04115/KEP/15/97 tanggal 01 Oktober 1997 adalah nama satu orang; --------------------------------

• RAMLY MUCHTAR, BA yang tercantum dalam:

• Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor KW.II.0-00466/Kep/15/95;

adalah penulisan nama untuk satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

• .- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN An. DR. Praptini, M.Pd.- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 09 Pebruari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

  Setoran PNBP Tahun 2012.- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011.- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011.- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011.- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012.- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012.- Kwitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012.- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor : Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012.- Surat

  Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar An.

  Ida Ayu Nyoman Siang Arini, SE.- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar An.

  .- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2009 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan jasa pendidikan perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Departemen Agama;- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor: Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar tahun

  Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN An. DR. Praptini, M.Pd. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 09 Pebruari 2009tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

  Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar An.

  Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN An. DR.

• Hamid sesuai dengan yang tertulis didalam Surat Keputusan Menteri Agama milik suami Pemohon, adalah Satu orang yang sama;

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

• KV/13018/KEP/2008 tertulis NURCHOLISOTIN NAFSAH ;- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.003/4365/2009, tertulis atas nama NUR CHOLISATUN NAFSIAH ; - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrin Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.003/9521/2010, tertulis nama Pemohon NUR CHOLISATUN NAFSIAH ; - Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : P 376037, NIP : 150428494, tertulis nama Pemohon NUR CHOLISATUN NAFSIAH ; - Surat

  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.13.1/2/Kp.07.5/8434/SK/2011, tertulis atas nama NUR CHOLISATUN NAFSIAH ; - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.07.6/313/SK/2012, tertulis nama Pemohon NUR CHOLISATUN NAFSIAH ; - Dirubah menjadi NURCHOLISATUN NAFSIYAH, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, dan Kutipan Akte Perkawinan milik Pemohon ;3.

  Bahwa pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor: Kw.13.1/2/Kp.07.5/8434/SK/2011, yang dikeluarkan olehKantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur padaTanggal 30 September 2011, nama pemohon tertulis NURCHOLISOTIN NAFSIAH;(terdapat perbedaan penulisan pertama adanya spasi antara NUR denganCHOLISOTIN, seharusnya tidak menggunakan spasi; kedua kesalahanpenulisan pada NAFSIAH, seharusnya NAFSTYAH);10.Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Propinsi

  P 376037 NIP:150428494 tertulis nama pemohon NUR CHOLISOTINNAFSIAH;e Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:Kw.13.1/2/Kp.07.5/8434/SK/2011 tertulis nama pemohonNURCHOLISOTIN NAFSIAH;e Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaPropinsi Jawa Timur No: Kw.13.1/2/Kp.07.6/313/ SK/2012 tertulisnama pemohon NUR CHOLISOTIN NAFSIAH;Dirubah menjadi NURCHOLISOTIN NAFSIYAH, sesuai dengannama pemohon yang tertulis pada: Kartu Keluarga; Kartu TandaPenduduk; Ijazah; Kutipan Akte Perkawinan

  NegaraNomor : 0116/KV/13018/KEP/2008 tertulisNURCHOLISOTIN NAFSAH ;e Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen AgamaProvinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.003/4365/2009,tertulis atas nama NUR CHOLISATUN NAFSIAH ;13e Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrin AgamaProvinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.003/9521/2010,tertulis nama Pemohon NUR CHOLISATUN NAFSIAH ;e Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : P376037, NIP : 150428494, tertulis nama Pemohon NURCHOLISATUN NAFSIAH ;e Surat

  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :Kw.13.1/2/Kp.07.5/8434/SK/2011, tertulis atas nama NURCHOLISATUN NAFSIAH ;e Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemeterian AgamaProvinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.07.6/313/SK/2012, tertulis nama Pemohon NUR CHOLISATUNNAFSIAH ;e Dirubah menjadi NURCHOLISATUN NAFSIYAH, sesuaidengan nama Pemohon yang tertulis pada : Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk, ljazah, dan Kutipan Akte Perkawinanmilik Pemohon ;3.

• keputusan Menteri Agama RI Nomor :Kw.26.1/2/077/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang wilayah kerja dan tanggung jawab instansional Madrasah Alyah Negeri MAN Nimbrokrang ;10. 1 (satu) Bendel Foto copy Pemberitahuan Penegerian Madrasah dari Departemen Agama RI Kepala MA Ath Thayyibah Jayapura Nomor.

  DT.II/PP.03.2/197/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor b49 Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Penetapan 59 (lima puluh sembilan) Madrasah Alyah Negeri;11. 1 (satu) Pemberitahuan Petugas Pengelola Keuangan pada MAN Nimbokrang tanggal 01 Maret 2011 ;12. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor MAN.26.01.

  Menteri Agama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua (MELIAS ADII,STh.MM) ;64. 1 (satu) lembar asli surat keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.26.1/2/0225/2012 tentang pengangkatan sdr. Drs. HAMZAH, MSI. NIP.19671231199203 1 2012 sebagai kepala MAN Nimbokrang terhitung tanggal 01 Maret 2012 di tetapkan di Jayapura pada tanggal 28 Pebruari 2012 oleh An.

  Menrteri Agama kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua (TINDIGE AGUS LOPE,S.PAK.MSI) ;65. 1 (SATU) lembar foto copy surat keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.26.1/2/0410/2012 tentang pengangkatan sdr. Drs. Hamzah.MSI NIP.19671231199903 1012 sebagai kepala MAN Nimbokrang terhitung tanggal 01 september 2011 di tetapkan di Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh An.

  Menteri Agama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua (TIIDIGE AGUS LOPE.S.PAK.MSI) ;66. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Menteri Agama RI Nomor:KW.26.1/2/0227/2012 tentang pengangkatan sdr.RAHIM. SPdi. Nip. 195803141983031002 sebagai kepala MAN Nimbokrang terhitung tanggal 01 Maret 2012 ditetapkan di Jayapura pada tanggal 28 Pebruari 2012 oleh An.

• 2002,Kartu Keluarga Nomor 3517092101066241 tanggal 07-01-2015, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1267/IND/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama Mohammad Fasikhul Lisan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03978/IND/GRTS/2010 tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Rama Dwi Nur Hidayat, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-19012015-0034 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Elmira Hikmah Shiddiqoh;

  2.2.M Syahid sebagaimana tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK 3517091305750003, Surat

  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 021476/B.II/3/2021 tanggal 31 Maret 2021;

  2.3.M.