Menyatakan Surat Scorsing tertanggal 23 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat untuk bekerja pada bagian dan jabatan semula sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;6.

Menyatakan Surat Scorsing tertanggal 23 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat untuk bekerja pada jabatan yang setara sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 21/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 16 November 2015 atas namaPenggugat ANGGUN TAWEKALCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 24/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 16 November 2015 atas namaPenggugat HARRIS ABDULLATIFCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 22/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 16 November 2015 atas namaPenggugat DEDE RAMDANCopy dari Asli berupa Surat Scorsing

BdgP29P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P4020Copy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 25/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 13 Desember 2015 atas namaPenggugat ANGGUN TAWEKALCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 28/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 13 Desember 2015 atas namaPenggugat HARRIS ABDULLATIFCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 26/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 13 Desember 2015

atas namaPenggugat DEDE RAMDCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 27/HIHRD/PGD/IL/X1/2015 tanggal 13 Desember 2015 atas namaPenggugat JOSUA NAPITUPULUCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : O0I/HIHRD/PGD/IL/I/2016 tanggaL 14 Januari 2016 atas namaPenggugat ANGGUN TAWEKALCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 04/HIHRD/PGD/IL/I/2016 tanggaL 14 Januari 2016 atas namaPenggugat

HARRIS ABDULLATIFCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 02/HIHRD/PGD/IL/I/2016 tanggaL 14 Januari 2016 atas namaPenggugat DEDE RAMDANCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 03/HIHRD/PGD/IL/I/2016 tanggaL 14 Januari 2016 atas namaPenggugat JOSUA NAPITUPULUCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 05/HIHRD/PGD/ILA/2016 tanggaL 15 Februari 2016 atas namaPenggugat ANGGUN TAWEKALCopy

dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 08/HIHRD/PGD/ILA/2016 tanggaL 15 Februari 2016 atas namaPenggugat JHARRIS ABDUL LATIFCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 06/HIHRD/PGD/ILA/2016 tanggaL 15 Februari 2016 atas namaPenggugat DEDE RAMDANCopy dari Asli berupa Surat Scorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat dengannomor : 07/HIHRD/PGD/ILA/2016 tanggaL 15 Februari 2016 atas namahalaman 20 dari 31 hal, Putusan No. 13/Pdt.SusPH1

asal telah di PHK oleh Tergugat asal sebelum Tergugat asalmemperoleh ijin dari P4D untuk melakukan PHK tersebut ;Bahwa perbuatan Tergugat asal memutuskan hubungan kerja terhadap paraPenggugat..............10Penggugat asal sebelum ada ijin dari P4D adalah perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat asal ;Bahwa ternyata Hakim Agung dalam pertimbangannya tersebut terdapatkekhilafan dan atau adanya suatu kekeliruan yang nyata, dimana MajelisKasasi telah salah mengartikan bukti surat

scorsing yang dikeluarkanPemohon Peninjauankembali terhadap Para Termohon Peninjauankembali(bukti tertanda P.2 sampai dengan P.5) ;Bahwa jelas surat scorsing yang dikeluarkan Pemohon Peninjauankembalitidak bisa diartikan atau disamakan dengan telah adanya PemutusanHubungan Kerja.

Pemohon Peninjauankembali) untuk memberikan pesangon kepada ParaTermohon Peninjauankembali ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tindakan scorsing tersebuttidak berdiri sendiri melainkan menjadi suatu rangkaian kejadian yangmencerminkan adanya perselisihan hubungan Industrial antara para pekerjadengan pengusaha yang berawal dari pemogokan, scorsing bipartitetripartitdan berpuncak pada adanya suatu keputusan dari P4D ;Bahwa seandainya Majelis Kasasi tidak secara keliru mempertimbangkanbukti surat

scorsing sebagai bukti telah terjadi PHK, quod non melainkanmempertimbangkannya secara cermat sebagai suatu tindakan sementarasebelum adanya izin untuk PHK dari P4D, maka tentunya Majelis Kasasi 2.11tidak sampai kepada pertimbangannya tersebut yang menganggap bahwatelah terjadi PHK sebelum ada izin dari P4D ;Satu dan lain hal, seandainya memang benar bahwa telah terjadi PHK(secara sepihak) sebelum adanya izin dari P4D quod non bagaimanamungkin P4D dalam pertimbangan serta putusannya diantaranyamemberikan

tanggal 10 September 2015 baru pada tanggal 16November 2015 melakukan scorsing terhadap Para Penggugat adalahbertentangan dengan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,yang mana harusnya scorsing terlebih dahulu dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan penetapanke Pengadilan Hubungan Industrial setelah Tergugat mendapatkanpenetapan mengenai PHK tersebut barulah Tergugat diperbolehkanmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;Bahwa surat

scorsing 21/HIHRD/PGD/II/XI/2015, 22/HIHRD/PGD/II/XI/2015, 23/HIHRD/PGD/II/XI/2015 dan 24/HIHRD/PGD/II/XI/2015 tanggal16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat tidak jelaslimitatif waktunya dimana di dalam scorsing tersebut berlaku paling lama 6(enam) hari kerja yaitu mulai sejak tanggal 16 November 2015 sampaidengan tanggal 12 Desember 2015, dimana dari tanggal 16 November2015 ke12 Desember 2015 ada selisih 27 (dua puluh tujuh) hari dan 24(dua puluh empat) hari kerja di perusahaan

Surat scorsing yang dikeluarkan Tergugatsangat tidak jelas, sehingga surat scorsing tersebut haruslah dinyatakanbatal demi hukum;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Surat Scorsingyang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka mohon kepada Yang Terhormat MajelisHakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memerintahkanTergugat untuk mempekerjakan Para Penggugat di tempat dan bagiansemula;Bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv.

Chaeruman (bukti P. 15) ;Surat tanggapan dari Penggugat No.A009/PUKFSPTSK/BAI/IX/2007 tanggal 5 September 2007 (bukti P. 16) ;Surat scorsing yang dikeluarkan Tergugat tertanggal 28September 2007 ( bukti P. 17 ) ;Perundingan Bipartit tertanggal 8 Nopember 2007 ( buktiP.18) ;Surat Panggilan Serikat Pekerja FSPTSK PT. BENTONIT ALAMINDONESIA untuk menghadiri sidang mediasi di DisnakertransKab.

Bentonit Alam Indonesia, bukti T.13;Surat Peringatan No.003/Person/BAIS/VIII/O7 tanggal 29Agustus 2007 perihal Peringatan pertama kepada Penggugat,bukti T. 14 ;Surat Peringatan KEII No.001/Person/BAIS/VIII/O7 tanggal 8September 2007 perihal Peringatan kepada Penggugat, buktiT. 15;Surat Peringatan KEII No.004/Person/BAIS/VIII/O7 tanggal 20September 2007 perihal Peringatan kepada Penggugat, buktiT. 16 ;Surat Scorsing No.001/Person/BAIS/IX/O7 tanggal 28September 2007 terhadap MAMIT S, bukti T. 17a ;

Surat Scorsing No.005/Person/BAIS/IX/O7 tanggal 28September 2007 terhadap NEIH, bukti T. 17b ;Surat Scorsing No.001/Person/BAIS/IX/O7 tanggal 28September 2007 terhadap JENAL MUTAKIN, bukti T. 17c ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas,kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksisaksi yang bernama : 29 1.

haruslahdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap~ dalil Penggugat yangmengatakan bahwa Penggugat selama di scorsing dibayar upahsebesar 50 % berdasarkan bukti P.17, T.17a, T.17b, T.17c tentangsurat keputusan scorsing, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangsiscorsing yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah merupakan sangsiscorsing pembinaan bukan sangsi scorsing Pemutusan HubunganKerja (PHK) dan Penggugat tidak wajib hadir atau tidak wajibbekerja dan besarnya upah selama scorsing dicantumkan olehTergugat dalam surat

scorsing dan Penggugat telah menerimanya,Majelis Hakim berpendapat hal ini dirasakan adil besarnya upahpekerja yang bekerja dan besarnya upah yang tidak bekerja tidakSama apalagi dalam hal ini merupakan sangsi bagi Penggugat,sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk membayarkekurangan upah selama scorsing pembinaan kepada Penggugat,oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat no.2 haruslahdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat setelah sangsiscorsing selama 3 (tiga)

Siswanto dilaporkankeBahwa pada tanggal 20 Juni 2013 saksi dan karyawan yang lain mau masukkerja, tetapi Perusahaan mengeluarkan surat scorsing untuk mereka ;Bahwa sudah terjadi perundingan bipartite antara Perusahaan yang diwakilioleh Bpk. Yoyok dengankaryawan ;Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Siswanto bekerja di Tergugat kurang lebihHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 107/G/2014/PHISby.

Siswanto dilaporkankepolisi ;e Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 saksi dan karyawan yang lain mau masukkerja, tetapi Perusahaan mengeluarkan surat scorsing untuk mereka ;e Bahwa sudah terjadi perundingan bipartite antara Perusahaan yang diwakilioleh Bpk. Yoyok dengankaryawan ;5e Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr.

Scorsing/pemberhentian dari jabatan dariPangdam XIV/Hsn Nomor Kep. 13916/IV/2018 tanggal 11April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukumpenggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.n.

No. 22K/PM IIl16/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangtunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanyadikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang initerbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dariPangdam XIV/Hsn Nomor Kep. 13916/IV/2018 tanggal 11April 2018 karena Terdakwa sedang dalam proses hukumpenggelapan dana koperasi Kodim 1413/Buton.g.

Bahwa Saksi bertugas sebagai juru bayar Kodim1413/Buton dimana Saksi membayar gaji Terdakwa setiapbulannya sebesar Rp5.264.300,00 (lima juta dua ratusenam puluh) setelah dipotong dengan tunggakantunggakandi Satuan jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00(dua ratus tiga puluh duaribu empat ratus Ima puluh rupiah)sedangkan untuk tunjangan kinerja dimana Terdakwa tidakmenerimanya dikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampaisekarang ini terbit surat Scorsing/pemberhentian darijabatan dari Pangdam XIV/

Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya sebesarRp5.264.300,00 (lima juta dua ratus enam puluh) setelahdipotong dengan tunggakantunggakan di Satuan jadi sisagaji Terdakwa sebesar Rp232.450,00 (dua ratus tiga puluhdua ribu empat ratus Ima puluh rupiah) sedangkan untuktunjangan kinerja dimana Terdakwa tidak menerimanyadikarenakan sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang initerbit surat Scorsing/pemberhentian dari jabatan dariPangdam XIV/Hsn Nomor Kep: 13916/IV/2018 tanggal 11April 2018 karena Terdakwa sedang

Foto Copy surat scorsing No. 0001/SK/GM/DIR/VI/CV.TSK/V1/2015 di beri tanda9. Foto Copy surat di rumahkan No.0001/SK/GM/DIR/VI/CV.TSK/VI/2015 tertanggal10 JUnI 2015 di beri Tanda,

Penggugat Konvensi dan tanpaalasan yang jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memintakepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengundurkandiri;Bahwa pada tanggal 22 September 2013 Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dipanggil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dandengan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan kesalahan yang belumterbukti kesalahannya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensilangsung diberikan surat

scorsing;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak boleh bekerja olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai surat scorsing Nomor003/MTA/OPS10/13 tanggal 20 September 2013;Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi diberikan 2 (dua) surat, yaitu surat pencabutan scorsing Nomor013/MTA/OPS10/13 tanggal 8 Oktober 2013 yang isi surat tersebutPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat bekerja kembali9 Oktober 2013 dan Surat Demosi Nomor 002/HRD/SKDem

terakhirsebesar Rp. 900.000,/bulan dengan jabatan Staf Administrasi ;bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561.4/58 Tahun2012, tentang upah minimum pada 35 ( tiga puluh lima ) Kab/Kota di prov JawaTengah tahun 2013 dan untuk Kabupaten Kendal sebesar Rp. 953.100,bahwa selama bekerja ditempat Tergugat, Penggugat berkondite baik dan belumpernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat ;bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 Tergugat tibatiba tanpa mengeluarkan suratperingatan ataupun surat

scorsing telah mengeluarkan surat PHK kepadaPenggugat;bahwa tindakan Tergugat tersebut yang tibatiba mem PHK Penggugat sepihaktanpa alasan adalah bertentangan dengan Pasal 151 dan Pasal 155 UU No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;bahwa atas PHK tersebut Penggugat tidak mendapatkan hakhak atas konpensasiPHK dari Tergugat sesuai peraturan yang berlaku ;bahwa dengan dikeluarkannya Surat PHK oleh Tergugat tersebut makaPenggugatpun melaporkan permasalahan yang dihadapi ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi

KARYA TUGASANDA di Kabupaten Samarinda, maka sejak tanggal 06 Agustus 2009 Tergugatmelarang Penggugat untuk masuk kerja, hal tersebut di sampaikan olehTergugat yang diwakili oleh Linda Susanto (HRD) dan Agus Hermanto (KepalaProduksi) tanpa adanya Surat Scorsing ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Penggugat datang ke perusahaanlagi untuk masuk kerja sebagaimana biasa, akan tetapi oleh Agus Hermanto(Kepala Produksi) Penggugat disuruh pulang untuk menunggu 1 (satu) atau 2Hal 2 dari 10 hal. Put.

dikabulkan atau sama sekali tidak memiliiki dasar hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah atas pelanggaran yangdilakukan oleh Tergugat hanya berhak memperoleh uang penggantian hak, Majelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa pembebasan dari kewajibanbekerja diketahui bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapsdr.Ery Surya Chandra tanggal O5 Februari 2018, sehingga Penggugatmenindaklanjutinya dengan menerbitkan surat

scorsing terhadap Tergugat tanggal 05Februari 2018 dengan masa berlaku scorsing sejak tanggal 06 Februari 2018,dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat;Menimbang, berdasarkan bukti P3 berupa surat pernyataan diketahui bahwasdr.

Foto copy sesuai asli Berita Acara Penolakan Surat Scorsing a.n RismaSomantri tangal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda P8c..Hal 35 Putusan Perk.

Agus Trio Purnomo tanggal 27 September 2019, selanjutnyadiberi tanda P13b.Foto copy sesuai asli Surat Scorsing Nomor: 06/KTHRGA/IX/2019 a.n.Risma Somantri tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda P14a.Foto copy sesuai dengan asli Bukti Pengiriman dan Tanda terima SuratScorsing a.n.

., selanjutnya diberi tanda P15a s/d f..Foto copy sesuai dengan asli Bukti Pembayaran Upah (slip gaji) selamascorsing kepada Risma Somantri , selanjutnya diberi tanda P16 a s/d f..Foto copy sesuai asli Surat Scorsing Lanjutan Nomor: 011/KTHRGA/III/2020 a.n. Agus Tri Purnomo tanggal 17 Maret 2020, selanjutnyadiberi tanda P17a.Foto copy sesuai dengan asli Bukti Pengiriman dan Tanda terima SuratScorsing Lanjutan a.n.

Agus Trio Purnomo tanggal 17 Maret 2020 ,selanjutnya diberi tanda P17b.Foto copy sesuai asli Surat Scorsing Lanjutan Nomor: 011/KTHRGA/JIII/2020 a.n. Risma Somantri tanggal 17 Maret 2020, selanjutnyadiberi tanda P18a.Hal 36 Putusan Perk. No. 128/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Bdg.29.30.31.Bi33.34.35:36.37.38.39.40.Foto copy sesuai dengan asli Bukti Pengiriman dan Tanda terima SuratScorsing Lanjutan a.n.

kantor pada hari Selasa dan Jum/at setiap minggunya, dimanasejak bulan Februari 2013 sampai saat ini, Penggugat tidak pernah lagihadir di kantor sehingga pihak Perusahaan kemudian memberikan SuratPeringatan kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu SuratPeringatan Nomor 088/1/MDNDIR/10.1/III/2013 tanggal 01 Maret 2013,Surat Peringatan II Nomor 109/1/MDNDIR/10.2/III/2013 tanggal 13 Maret2013 disusul Surat Peringatan Ill Nomor 206.1/1/MDNDIR/10.3/III/2013tanggal 19 April 2013 dan kemudian Surat

Scorsing danPertanggungjawaban Nomor 227.2/1/MDNDIR/41/V/2013 tanggal 06 Mei2013 (lampiran 2).

berikut :: Risalah Mediasi dan Surat Anjuran ;: Surat Mutasi ;: Surat Skorsing ;: Surat anggapan pengunduran diri ;: Surat surat ;TU DU hUmLULUmL Nn BP WY Fe: Slip gaji ;NISHIDA: 5 ss cxsxcene ees ss examsMenimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalildalil dalam suratjawabannya telah mengajukan buktibukti tertulis, berupa foto copy yang telahmemenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokan dengan asli/copynyaternyata cocok, kemudian diberi tanda T1 s/d T3 yaitu sebagai berikut :T1 : Surat

Scorsing I (satu) dan IT (dua) ;T2 : Surat permintaan maaf ;T3: Kartu absensi ;Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan tertulismasingmasing tanggal 31 Maret 2011 ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap termasukdalam putusan ini.Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apaapa lagi dalampersidangan ini, dan

kantor pada hari Selasa dan Jum/at setiapminggunya, dimana sejak bulan Februari 2013 sampai saat ini,Penggugat tidak pernah lagi hadir di kantor sehingga pihak Perusahaankemudian memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sesuaiketentuan yang berlaku, yaitu Surat Peringatan Nomor 088/1/MDNDIR/10.1/111/2013 tanggal 01 Maret 2013, Surat Peringatan II Nomor109/1/MDNDIR/10.2/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 disusul SuratPeringatan IIl Nomor 206.1/1/MDNDIR/10.3/III/2013 tanggal 19 April2013 dan kemudian Surat

Scorsing dan Pertanggungjawaban Nomor227.2/1/MDNDIR/41/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 (lampiran 2).

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan untuk di PHK melaluiperantaraan Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan danTergugat sedang menjalankan pemeriksaan atas surat scorsing kepadaPenggugat berdasarkan pada Pasal 155 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003,Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap sebagimana dimaksud dalam ayat 2 tindakan scorsing kepada pekerja/ouruh yangsedang dalam proses penelitian atas pelanggaran berat yang di lakukan,yaitu mencemarkan nama baik teman sekerja dan sedang prosespengaduan

Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2015 diberikan surat scorsing dariTergugat Il. Dengan No.