Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT49929/PP/M.VII/19/2014Jenis Pajak : Bea MasukTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP518/KPU.01/2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Penetapan atas Keberatanterhadap Surat Tagihan Cukai (STCK1) Nomor : 16/KPU.01/BD.09/2012tanggal 31 Oktober 2012;Menurut Terbanding: bahwa Terbanding memberikan penjelasan Dasar tagihan STCK a.n.

Dinas Nomor: ND007/KPU.01/BD.09/2012 tanggal 03 Januari 2013, yang berasal dari Kepala BidangPenindakan dan Penyidikan dan ditujukan kepada Kepala BidangPerbendaharaan dan Keberatan.Menurut Pemohon : bahwa analog dan mutatis mutandis dengan Penjelasan Pasal 16 UndangUndang a quo, maka penerbitan Surat Tagihan STCK116/KPU.01/BD.09/2012 ini penerbitannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpendaftaran PIB, yaitu tanggal 08052012 dan tanggal 12052012.Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat

Tagihan Cukai(STCK1)Pendapat Majelis :/angka waktu :ry)2)3)bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai, menyatakan:Pasal 2Penagihan dilakukan terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangancukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga,Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan Cukai,Prosedur pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

pernah menyerahkan buktitertulis tentang pendelegasian wewenang dari Kepala Kantor kepada KepalaBidang Penindakan dan Penyidikan untuk menandatangani penagihan.bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan penerbitan STCK1 NomorSTCK116/KPU.01/BD.09/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut tidakdilakukan oleh pejabat yang berwenang.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan pengenaan SanksiAdministrasi berupa Denda oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan UtamaBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat

Tagihan Cukai (STCK1)Nomor: STCK116/KPU.01/BD.09/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yangdikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP518/KPU.01/2013 tanggal 21Januari 2013 tidak dapat dipertahankan.Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding,Tanggapan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Banding,pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebutdi atas.Mengingat : 1.

.4/2012tanggal 23 Mei 2012, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Nomor 3, Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan dilindungi 11 (sebelas) CK9 dan 16 (enambelas) CK5, yang menurut Terbanding Ethyl Alkohol tersebut digunakan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan mengenai pembebasan cukai sehingga terdapat kekurangancukai sebesar Rp 104.000.000,00 dan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 2 (dua) kalinilai cukai yaitu Rp 208.000.000,00, menjadi dasar diterbitkannya Surat

Tagihan Cukai(STCK1) Nomor : 1/WBC.07/KPP.MP.02/2012 tanggal 18 April 2012 dan Pemohon Bandingdiharuskan membayar Cukai dan Denda sebesar Rp 312.000.000,00, yang tidak disetujui olehPemohon Banding;bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean Marunda yang menetapkan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksiadministrasi berupa denda tersebut adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Tata Cara

Pembebasan Cukai;bahwa atas penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda tersebut,Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Marunda menerbitkan Surat Tagihan Cukai (STCK1) Nomor : 1/WBC.07/KPP.MP.02/ 2012 tanggal 18 April 2012yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi Cukai dan Denda yang terutang sebesarRp 312.000.000,00;bahwa kemudian atas penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa dendatersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan

sebagai pencuci alat kerja dan mesin sebelum melakukan pergantian produksi, yangbertujuan untuk menghindari kontaminasi terhadap produk susulan oleh sisasisa produksebelumnya, yang ternyata berfungsi membantu dalam proses produksi, adalah termasuksebagai bahan penolong yang diberikan pembebasan cukai.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksiadministrasi berupa denda tersebut oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean Marunda sesuai Surat

Tagihan Cukai (STCK1) Nomor : 1/WBC.07/KPP.MP.02/ 2012 tanggal 18 April 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor:RED 240 MReAwWo4n menimbang bahiwa atas has pemeriksaait dalani persidangan, Magis berkeyakinan wituk mengabulkanpermohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas 6.800 liter Ethyl Alkohol yangdimasukkan ke dalam Kawasan Berikat yang dilindungi dengan 11 (sebelas) CK9 dan 16(enam belas) CK5 tidak terdapat kekurangan pembayaran cukai; MemperhatikanSurat Banding Pemohon Banding

Putusan Nomor 3476/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Tagihan Cukai Nomor:STCK120/WBC.08/KPP.MP.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 danmengabulkan permohonan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak menyampaikan Pemberitahuan Barang Kena Cukai YangSelesai Dibuat Hasil Tembakau (CK4C) sesuai dengan ketentuansehingga Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC TMP A Bandungmenerbitkan Surat Tagihan Cukai Nomor:STCK120/VVBC.08/KPP.MP.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 yangmewajibkan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk membayar sanksi administrasi berupa

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79507/PP/M.1XA/20/2016, pada tanggal 20 Desember 2016, juncto Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP233/BC.8/2015, tanggal 7September 2015, tentang Keputusan Atas Keberatan PenetapanPengenaan Sanksi Administrasi berupa denda kepada PT Madubaru DiYogyakarta, juncto Surat Tagihan Cukai Nomor 850/WBC.09/KPP.MP.08/2015, tanggal 1 Juli 2015, diterbitkan oleh Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;4.

PTPN XI (Persero) menerima Surat Tagihan Cukai (STCK) Nomor STCK02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor S003/WBC.11/KPP.08/2008 tanggal 19 Maret 2008 ;2. PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) mengirim Surat KeberatanNomor HODJBDC/08/08.003 tanggal 7 April 2008 ;3. Keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP2047/BC.8/2008, tanggal 5 Juni 2008, keberatan ditolak ;4.

Akantetapi kemudian pada tahun 2008 terbit kembali surat tagihan cukai dandenda administrasi yang baru terhadap Pemohon Banding untuk periode 15Februari 2001 s/d 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 115.117.792.500, terhadapperusahaan dan produksi yang sama (PASA Djatiroto atas proses perusakanetil alkohol dalam produksi spiritus) ; Bahwa dalam melakukan tagihan baru tersebut Terbanding menggunakanaturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P14/BC/2007 tanggal 31Mei 2007 tentang Tata Cara Pencampuran dan

NUSANTARA XI PASADJATIROTO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 16316/PP/M.1/19/2008 tanggal 19 November 2008 ;MENGADILI KEMBALIMengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XI PASA DJATIROTO terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2047/BC.8/2008 tanggal 5 Juni 2008tentang Keberatan atas Penagihan Cukai/Denda Administrasi berupa dendasesuai dengan Surat KPPBC Probolinggo Nomor S430/WBC.11/KPP.08/2008tanggal 19 Maret 2008 tentang Surat

Tagihan Cukai (STCK1) Nomor STCK02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor S003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 115.117.792.500, (seratus lima belasmilyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratusrupiah) ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis