Islam dan menyatakanbahwa yang dibabat dipotong oleh Pemohon PK adalah bukantanaman jagung melainkan tonggak jagung/ dongkel jagungyang merupakan bekas tanaman jagung; Bahwa tonggak jagung/dongkel adalah merupakan kayu akartanaman jagung yang tidak berguna dan di desa kamibiasanya dibuang; Bahwa dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakimserta putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt yangmendalilkanjelas merupakan kesalahan,bahwa Pemohon PK telah merusak tanaman jagungkekhilafan yang nyata;ADANYA TERDAPAT

KEKHILAFAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN; Bahwa Pemohon PK tidak pernah merusak dan menebangtanaman jagung; Bahwa tonggak jagung/dongkol jagung/tebon jagung adalahbukan tanaman jagung;Hal. 7 dari 8 hal.

keteranganBahwa yang dirusak para Terdakwa pada saat itu adalahtebon tanaman jagung*; Saksi ANDIK hal 5 point ke 4 putusan No.539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan Bahwa yangdirusak Terdakwa pada saat itu adalah tebon jagung(dongkelnya); Saksi MISINI hal 6 point 7 putusan No.539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan Bahwa yangditebang oleh Terdakwa adalah tebonnya; Saksi SUPADI hal 7 point ke putusan No.539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan BahwaTerdakwa membabat dongkel tanaman jagung; Bahwa terdapat

kekhilafan yang nyata dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 14 No. 20 putusan No.539/Pid.B/2006/PN.Mkt yang berbunyi Bahwa akibat dariperbuatan Terdakwa tersebut saksi TRAJU tidak biasmemanen jagungnya sehingga mengalami kerugian karenagagal panen yang ditafsir sekitar Rp 4.000.000,(empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000, (lima juta rupiah); Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang salah/khilafmaka putusan menjadi salah juga;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung

No. 1804 K/Pdt/2010Surabaya tanggal 20 Januari 2010 telah salah dalam menerapkanhukumnya, oleh karenanya patut dan sangat beralasan secara hukumapabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk menolakputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tanggal02 September 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal20 Januari 2010 dimaksud ;Terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum JudexFactiBahwa kekhilafan pertimbangan

Judex Facti pada tingkat pertama yangdiambil alih dan dijadikan alasan serta pendapat Judex Facti pada tingkatbanding dapat kami uraikan sebagai berikut :1.Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang diambil aliholeh Judex Facti tingkat banding terdapat kekhilafan yang nyata dalampertimbangan hukumnya, yaitu pada pertimbangan hukum Judex Factitingkat pertama pada halaman 16 alinea 1 yang berbunyi sebagaiberikut :becenees sekarang rumah itu ditempati oleh Pak Koesnindar (Tergugat)dan keluarganya

Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil aliholeh Judex Facti Tingkat Banding juga terdapat kekhilafan yang nyata,berdasarkan uraian hukum Pemohon Kasasi sebagai berikut :a.

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan olehundang undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 571/PDT/2020/PT SBYMenimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa terdapat

kekhilafan yang nyata atas Tentang Pertimbangan Hukumyang diberikan Judex Factie pada bagian Eksepsi/Jawaban pada putusan; Bahwa penjelasan kronologis kejadian perkara Para Pemohon bandingyang berdasarkan/sesuai dengan fakta di persidangan serta bukti dan saksi dipersidangan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh JudexFactie; Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata atas Tentang PertimbanganHukum yang diberikan Judex Factie pada bagian Pokok Perkara padaputusan;Menimbang, bahwa setelah

bahwa perbuatan terdakwadilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang bertugas;Bahwa alasan Pemberatan yang disebut Pengadilan Tinggisebagai pencegahan adalah kekeliruan yang nyata, karenatidak pula mempertimbangkan kapasitas dan kedudukanterdakwa pada saat kejadian, yakni sebagai pelatih atlitsilat kontingen kab.Tanah Datar;Bahwa dari uraian di atas, maka terdapat kekeliruan yangnyata dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi SumateraBarat di Padang, makanya beralasan untuk dibatalkan;Bahwa telah terdapat

kekhilafan yang nyata dariputusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan TinggiSumatera Barat sebagaimana terlihat dalam pertimbanganhukumnya halaman 8 alinea 4 tentang diktum putusan yaknidalam amar putusan tidak menyebutkan suatu perintah hakimsedangkan dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Angka 5dengan jelas disebutkan bahwa pidana tersebut tidak usahdijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah hakim olehkarena terhukum sebelum waktu) 6 (enam) bulan telahmelakukan tindak pidana atau

pidana atau perbuatanyang dapat dihukum ; karena dalam amar putusan PengadilanTinggi juga mencantumkan amar untuk menguatkan putusan yanglain dan selebihnya.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak ada disebutkanamar yang berupa perintah hakim agar Terdakwa langsungmenjalankan atau tidak usah dijalankan;Bahwa sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Batusangkardengan tegas ada perintah Hakim agar hukuman tidak usahdijalankan seperti dalam amar putusan angka (alinea) 6;Bahwa dengan demikian terdapat

kekhilafan yang nyata dariputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang karenatidak sesuai dengan penjelasan Pasal 197 huruf K KUHAP yangmenyebabkan putusan batal demi hukum;Menimbang, bahwa atas alasan alasan tersebut MahkamahAgung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena Judex Juris tidak melakukankekhilafan/kekeliruan nyata memutus' perkara aquo, danalasan alasan kasasi tersebut tidak termasuk dalam salahsatu. alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksuddalam

., atas nama TerpidanaSYAIFUL ANWAR HARAHAP alias POL MANAF bin ABDUL MANAFHARAHAP, karena judex facti kurang cermat mempertimbangkan perbuatanTerpidana dan jumlah barang bukti dalam perkara a quo; Bahwa Terpidana belum pernah dihukum, dan baru sekali terlibat dalamperkara narkotika serta Terpidana belum menerima upah sebagaimana yangdijanjikan serta jumlah narkotika dalam perkara a quo kurang dari 100(seratus) gram, maka terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbanganJudex facti:Menimbang bahwa

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkanputusan perkara ini terdapat kekhilafan yang nyata dan salah dalampenerapan hukumya, yaitu :Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) telah salahdalam pertimbangan hukumnya halaman 3 dan 4 Risalah PutusanPengadilan Tinggi Agama Semarang yang intinya telah menyatakan bahwaPemohon tidak bisa membuktikan dalil positanya angka 4 dan 5 yangberbunyi sebagai berikut:4.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjatuhkanputusan perkara ini terdapat kekhilafan yang nyata dan salah dalampenerapan hukumya, yaitu ;Seharusnya Judex Factie (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) sebelummengambil keputusan meneliti dan mempelajari dengan seksama semuaberkas yang dimohonkan banding, kemudian mempertimbangkan semuafakta yang terungkap di persidangan yaitu antara lain: Apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk bercerai?

, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 23 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalamputusan ini terdapat

kekhilafan yang nyata dari Hakim Tinggi yang memeriksadan mengadili perkara banding Nomor 438/PDT/2016/PT SMG tanggal 14Desember 2016 kemudian memohon putusan sebagai berikut:1.

bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitanhukan kepada pihak lawan denganseksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 23 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat

kekhilafan yang nyata kemudianmemohon putusan sebagai berikut:1.

20 September 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan denganseksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 20 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahklan dariputusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalamputusan ini terdapat

kekhilafan yang nyata kemudian memohon putusansebagai berikut:1.

besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 7 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa terdapat buktibukti baru yang bersifat menentukan (novum) sertadalam putusan terdapat

kekhilafan yang nyata, kemudian memohon putusansebagai berikut:1.

bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 13 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat

kekhilafan yang nyata dalam amarPutusan dan Judex Juris kemudian memohon putusan sebagai berikut:Mengadili Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK, Dr.AM.

Pertimbangan Pengadilan Negeri lebih tetap diterapbkan dari padapertimbangan Pengadilan Tinggi;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbanganhukumnya pada poin 1 di atas terdapat kekhilafan yang nyata karenapertimbangan tersebut tidak jelas, membingungkan dan sulit dipahamimaksudnya dan tidak menjelaskan halhal apa saja dan dimana letak kekurangcermatan (onvoldoende gemoriveerde) dari pertimbangan hukum PengadilanTinggi;Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebutberbunyi

kalau Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakanpihakpihak maupun obyek sengketa tidak sama sehingga tidak terdapat nebis inidem dalam perkara a quo, maka seharusnya Mahkamah Agung RepublikIndonesia menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Chairul Salamtersebut, dengan demikian terdapat kontradiksi dalam pertimbangan hukumMahkamah dan oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 215 K/Pdt/2009 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut harus dibatalkan;Bahwa disamping itu pula terdapat

kekhilafan yang nyata daripertimbangan hukum Mahkamah Agung pada poin 2 (dua) diatas karena dalamhal ini Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir tidak memberikankepastian hukum yang tetap dan pasti tentang nebis in idem, putusan manaberbunyi sebagai berikut:"Bahwa dengan jelas Pengadilan Tinggi juga mengakui bahwa dalamputusan a quo obyek sengketanya adalah sama yaitu tuntutan penyerahan tanahseluas 1.199 m?

ketentuan yang pasti kepadamasyarakat pencari keadilan tentang nebis in idem dan membiarkan berlarutlarut permasalahan perkara nebis in idem hanya digambarkan secara umumsaja dan tidak dijabarkan secara teliti dan cermat mengenai sayaratsyaratmaupun unsurunsur dalam penerapan nebis in idem sebagaimana dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama;Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka semuapertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada point 1, 2 dan3 tersebut di atas telah terdapat

kekhilafan yang nyata dan oleh karenanyaputusan yang demikian harus dibatalkan;Tambahan Memori Permohonan Peninjauan KembaliBahwa dengan ini Pemohon mengajukan tambahan memori permohonanpeninjauan kembali masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan olehHal. 27 dari 32 hal.

Pertimbangan tersebut merupakan kekhilafandan kekeliruan yang nyata yang diterapbkan oleh Judex Juris dalammemberikan pertimbanganpertimbangan hukum pada putusan perkara aquo,Bahwa Judex Juris pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkatKasasi terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya dan JudexJuris telah tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan menuruthukum sebagaimana seperti yang ditandaskan di atas.

saksi GitoMulyo, tindakan mana adalah tanpa kuasa dari Tukirin sebagai pemilik,kemudian berada ditangan Penggugat, sehingga telah benar untukmengetahui kejelasan peristiwa hukum beralinnya penguasaan SHMNomor 150 dari tangan saksi Gito Mulyo ke tangan Penggugat makaGito Mulyo harus di tarik sebagai Pihak Tergugat dan tidak cukup hanyasebagai saksi, oleh karenanya dapat dibenarkan bahwa gugatan a quodinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Judex Juris pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkatKasasi terdapat

kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya danJudex Juris telah tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilanmenurut hukum sebagaimana seperti yang ditandaskan di atas.

bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 1 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat

kekhilafan yang nyata kemudianmemohon putusan sebagai berikut:1) Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon PK;2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3200 K/PDT/2014tanggal 9 Juni 2015;Halaman 7 dari 10 hal.

Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2012...dstBahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama tersebut, yakni : Mengenai tanggal dilakukannya rapat Permusyawaratan Majelis Hakimbahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman15 menyatakan,menimbang, bahwa atas tuntutan yang dilakukan olehPenuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa Subadi bin Sutarmulyodan Terdakwa Il Heriyanto bin Sunardi tidak mengajukan

No.2343 K/Pid.Sus/2013Hukum Terdakwa Ill Edi Suprinno bin Pranoto masingmasing masihmengajukan memori replik dan duplik dalam perkara ini.Kekhilafan/pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP :Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama mengenai tanggal putusan dibacakan.Bahwa terdapat kekhilafan yang sangat fatal dilakukan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dalam penulisan tanggal dibacakannya putusandalam perkara ini.

ALASAN : PUTUSAN TERDAPAT KEKHILAFAN YANG NYATA;Bahwa, Pemohon PENINJAUAN KEMBALI sekarang yang didakwamenggelapkan uang adalah seorang yang menjalankan kuasa sepertiyang didakwakan oleh Penuntut Umum;Bahwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 222K/Pdt/1998 tanggal 29 Februari 2000, yang mengajarkan bahwa seorangkuasa tidak dapat dituntut sepanjang si kuasa tersebut bertindak dalamkwalitasnya sebagai penerima kuasa (Varia Peradilan No. 200 Mei 2002);Bahwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung

pokoknya ialah :I Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 31 Mei 2011 dalamPerkara No. 73/Pdt/2005/PT.Smg. baru diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Tergugat I / Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2011, sedangkan PemohonKasasi mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2011, sehinggamenurut hukum permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yangdiperkenankan, oleh karenanya Permohonan Kasasi tersebut seharusnya dapatditerima.Il Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang terdapat

kekhilafan yang nyata dansalah dalam penerapan hukumya dengan mengambil alih seluruh pertimbanganHukum Pengadilan Negeri Mungkid, yaitu :Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri Mungkid) telah salah dalam pertimbanganhukumnya halaman 19 yang menyatakan :Hal. 7 dari 11 hal.

Rawijo Kertosentono, sehingga Pemohon Kasasi selaku ahiwarisnya berhak memiliki tanah sengketa tersebut;Bahwa selain terdapat kekhilafan yang nyata dari Hakim judex facti, paraPemohon Kasasi telah mendapatkan bukti surat yang baru sajaditemukan berupa surat petok C tanda pendaftaran sementara tanah milikHal. 8 dari 10 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2010Indonesia No. 794, Persil No. 2, Klas S.