Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemaksaan pasaman pakaian pelaksaan pakpahan paksana paksan pandaan
Penelusuran terkait : Paksaan Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Membantu melaksanakan korupsi Investasi Tidak lagi melaksanakan kewajibannya Ingkar janji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 20 September 2016 — SURYANTO RASYID alias ASIONG
395 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di manaPengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, Sebagai orang penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, perobuatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa memiliki usaha jasa pencetakan dan pencelupan batikyang didirikan sejak Tahun 2007 yang bernama Industri batik Lidyasari
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
459 — 108
  • BAHAREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ.
    menerangkan adapun jabatan dan tugas pokok ahli adalah selakuDekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; Ahli menerangkan UnsurUnsur Pasal 114 UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,berupa Setiap Penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakanpaksaan Pemerintah : Setiap Penanggung jawab usaha / kegiatan dalam hal ini dapatberupa orang perorangan atau Badan Hukum, pemilik atau orangyang berdasarkan SK ditunjuk menjadi penanggung jawab usaha /kegiatan; Tidak
    melaksanakan paksaan Pemerintah, Paksaan Pemerintahadalah Sanksi Administratif kepada pemilik atau orang yang ditunjuksebagai penanggung jawab usaha, suatu kegiatan usaha / kegiatanyang melanggar ketentuanketentuan administrasi dalamsebagaimana ketentuan UndangUndang No. 32 tahun 2009 tentangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli perbuatan terdakwa AHMADZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN merupakan perbuatan tidakmelaksanakan paksaan pemerintah; Ahli menerangkan
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 168/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
561 — 716
  • strong> tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM / REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak
    melaksanakan paksaan pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM / REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (
    SURYA MARHALIM sejaktanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidak tidaknya padaHalaman 6 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2018/PN Liwwaktu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018,bertempat di Jalan Cinta Hawang Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penanggung jawab usahaatau kegiatan yang tidak
    melaksanakan paksaan pemerintah, perbuatanmana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada tanggal 13 Maret 2017 terdakwa mensewa tanah miliksaksi SUTION IRAWAN Bin BASAREN (Alm) yang terletak di Jalan CintaHawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Baratseluas 30.000 m2 dengan jangka waktu selama 10 (Ssepuluh) tahun daritanggal 1 (satu) bulan April tahun 2017 sampai dengan 1 (satu) bulan Apriltahun 2027, yang mana tanah yang sewa oleh terdakwa akan
    selakuDekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; Ahli menerangkan UnsurUnsur Pasal 114 UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,berupa Setiap Penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakanpaksaan Pemerintah : Setiap Penanggung jawab usaha / kegiatan dalam hal ini dapatberupa orang perorangan atau Badan Hukum, pemilik atau orangHalaman 18 dari 35 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2018/PN Liwyang berdasarkan SK ditunjuk menjadi penanggung jawab usaha /kegiatan; Tidak
    melaksanakan paksaan Pemerintah, Paksaan Pemerintahadalah Sanksi Administratif kepada pemilik atau orang yang ditunjuksebagai penanggung jawab usaha, suatu kegiatan usaha / kegiatanyang melanggar ketentuanketentuan administrasi dalamsebagaimana ketentuan UndangUndang No. 32 tahun 2009 tentangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli perbuatan saudara RezaPahlevi bin Surya Murhalim merupakan perbuatan tidak melaksanakanpaksaan pemerintah; Ahli menerangkan
    Menyatakan Terdakwa RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM / REZAPAHLEVI BIN SURYA MARHALIM terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagai penanggung jawab usahaatau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah,sebagaimana dalam dakwaan Subsider;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 08-09-2016 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/PID.SUS.LH/2016
Tanggal 8 September 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ; SANTO alias CIHOK
394 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bengkel batik Cihokpada hari Senin, tanggal 11 November 2013 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan November 2013, bertempat di bengkel batik Cihok, Jalan RayaHal. 10 dari 20 hal Putusan No. 99 K/PID.SUS.LH/2016Kotabumi Kampung Teriti, Desa Karet,Kecamatan Sepatan, KabupatenTangerang Provinsi Banten atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak
    melaksanakan paksaan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Santo alias Cihok memiliki perusahaan atau bengkel batikCihok, kedudukan Terdakwa dalam usaha tersebut sebagai penanggungjawab dan sekaligus sebagai pimpinan langsung yang mengendalikanseluruh kegiatan operasional perusahaan, Terdakwa mulai membuka usahamelakukan kegiatan operasional sejak tahun 2008, bergerak dalam bidangusaha produksi percetakan dan penculupan kain batik, perusahaan tersebutmasih
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 70/G/LH/2017/PTUN-SMG
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
PT. Petropack Agro Industries
794 — 430
  • Agustus 2017 berupa pembekuan izin lingkungankepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima (objek sengketa), telahsesual dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 UndangUndang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UUPPLH);pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutanizin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf(c) dan (d), dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan tidak
    melaksanakan paksaan pemerintah;32.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Silvanny Kumala Dewi Bin alm Sumardi
194 — 64
  • pada tanggal 14 Januari 2019dikategorikan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 114 Undangundang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;Halaman 51 dari 80 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdg Bahwa apabila berdasarkan keterangan dari Ahli B3, menerangkan bahwa limbahsludge yang ditemukan oleh Unit Ill Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Jabar bersamasama dengan DLH Kab.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
403 — 279
  • biayapenyusunanAmdal.Pasal 520Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaiandan/atau melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal514 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenai paling banyakPp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah).Paragraf 5Pembekuan Perizinan BerusahaPasal 521Halaman 22 dari 181 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.JPRPembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 508 ayat (1) huruf d diterapkan terhadappenanggung jawabUsaha dan/atau Kegiatan yang:a. tidak
    melaksanakan paksaan pemerintah;b. tidak membayar denda administratif; dan/atauC. tidak membayar denda setiap keterlambatan ataspelaksanaan paksaan pemerintah.Paragraf 6Pencabutan Perizinan BerusahaPasal 522Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalampasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadappenanggung jawabUsaha dan/atau Kegiatan yang:a. tidak melaksanakan kewayjiban dalam paksaan pemerintah;b. tidak membayar denda administratif;C. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaanpaksaan
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1061 — 2035
  • Bahwa Pasal 114 UUPPLH, memuat delik formil mengenai penanggungjawab usahadan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. paksaanpemerintah yaitu berupa: a. Penghentian sementara kegiatan produksi, b.Pemindahan sarana produksi, c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atauemisi, d. Pembongkaran, e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensimenimbulkan pelanggaran, f.