Ditemukan 545717 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindaka tanjakan tindrawan tandukan tindasman
Penelusuran terkait : Tindakan faktual Tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 21-02-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 08-12-2023
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/G/TF/2023/PTUN.PDG
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat
DASNI
Tergugat
Kepala Kepolisian Resor Kota Padang
239 — 0
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor : 64/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 15 September 2022 — NURHUDI, S.H. Melawan 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS
432 — 152
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 14-03-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 20/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 12 April 2023 — FARIKHATIN Melawan PANITIA PENYARINGAN PENGISIAN PERANGKAT DESA SADANG
230 — 113
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
PT ARSA
Tergugat:
Diektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba
39 — 0

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.

    Arsa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

    3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Arsa, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/373/ Tahun 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
PT. Rolisiana Heksa Kharisma
Tergugat:
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
21 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSESPSI:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Rolisiana Heksa Kharisma yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540161/2010, tanggal 13 Agustus 2010, tentang
    Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Rolisiana Heksa Kharisma, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan adalah perbuatan melanggar hukum;
  • Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Rolisiana Heksa Kharisma yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540
    161/2010, tanggal 13 Agustus 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Rolisiana Heksa Kharisma, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
  • Mewajibkan Tergugat untukmelakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Rolisiana Heksa Kharisma yang diterbitkan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 379/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT. DINAR PARGAULAN
31 — 12
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-02-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 15/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 10 Mei 2023 — Penggugat:
PT. KAHALA MINERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
146 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 03-07-2023 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juli 2023 — Penggugat:
PT. UMRALAKSANA UTAMA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
38 — 11

  • MENGADILI

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Umralaksana Utama, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/11
    /DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Umralaksana Utama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Umralaksana Utama, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 26-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 29/B/TF/2024/PTTUN-MDN
Tanggal 23 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : IR. HJ. MASRA CHAIRANI DALIMUNTHE Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Intervensi I : Hadi Tionata Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Intervensi II : Ratna Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Penggugat II Intervensi : Jessica Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Penggugat II Penggugat I : Fidal Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Penggugat II Penggugat I : Tan Tjie Kiong Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Penggugat II Penggugat I : Ermanto Tjhan Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Penggugat II Penggugat I : Tjin Wie Sen Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II Penggugat II Penggugat II Penggugat I : Johannes Liong Diwakili Oleh : H. Refman Basri, SH., MBA
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA MEDAN
48 — 21
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 06-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
PT Alngit Raya
Tergugat:
Diektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba
80 — 0
  • Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Alngit Raya, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/DESDM/XII/ 2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Alngit Raya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Alngit Raya, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.009/ DESDM/XII/ 2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-06-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 22-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 19 September 2023 — Penggugat:
PT. Harum Cendana Abadi
Tergugat:
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumer Daya Mineral Republik Indonesia
57 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI:

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan izin-izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat, yaitu:
      1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/153.b- 545/2010 tanggal
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat, yaitu:

    1. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/153.b- 545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok I.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-04-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat:
PT ARSA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
39 — 0

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Arsa, Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/029/DESDM/Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Persetujuan
    Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Arsa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-10-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 17 Januari 2024 — Penggugat:
PT. RIVANTAMA BINTANG MUDA
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktur Jendral Mineral dan Batubara Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
56 — 70
  • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
  • Menyatakan Batal:
    • Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan data dan/atau dokumen izin usaha pertambangan milik PT.
    • Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Rivantama Bintang Muda berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/058/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
      Rivantama Bintang Muda,tanggal 16Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
    • Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-03-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 23-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 75/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2023 — Penggugat:
CV Raihan
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
65 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSESPSI:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Raihan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang
    Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perbuatan melanggar hukum
  • Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan
    Bupati Kotabaru Nomor 545/27/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Raihan, seluas 2.766,03 hektar, dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 tahun, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 01-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 51/B/TF/2024/PT.TUN.MKS
Tanggal 21 Mei 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
47 — 22
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2023 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 375/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbanding/Penggugat : PT. MULIA RAYMOND PERKASA
34 — 21
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-04-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat:
PT. KEMENANGAN SENTOSA PRIMA
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Kementerian Energi dan Sumber DAYA MINERAL (DIRJEN MINERBA KEMENESDM)
Intervensi:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
74 — 99
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-09-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329 K/TUN/TF/2021
Tanggal 2 September 2021 — SUMARSIH, DK VS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
840 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-01-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor : 4/G/TF/2024/PTUN.SMG
Tanggal 22 Mei 2024 — Handoko Wibowo, S.H Melawan 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara 2. Kepala Desa Sumberejo
78 — 0
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-10-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/TF/2023/PTUN.BJM
Tanggal 27 Maret 2024 — Penggugat:
1.SUPOYO
2.DAHLI
Tergugat:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
Intervensi:
1.MUCHLIS
2.PAHMI
61 — 33