Ditemukan 11218 data
71 — 27
80 — 37
72 — 0
99 — 29
195 — 121
256 — 170
89 — 0
95 — 48
126 — 111
84 — 23
54 — 21
104 — 41
95 — 28
65 — 26
111 — 43
185 — 65
2.L UUPA MARANATHA M S
33 — 2
SITUNGKIR
2.L UUPA MARANATHA M S
2.L UUPA MARANATHA M S
Termohon:
PT. Horas Insani Abadi
31 — 9
SITUNGKIR
2.L UUPA MARANATHA M S
Termohon:
PT. Horas Insani Abadi
76 — 65
Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF dengan pidana penjara selaam 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda Rp. 60.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.
menunjukkan wanita sedangdalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 34 Minggu.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan TuntutanPidananya sebagai berikut :13MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan danPersetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA
Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur sebagaimana dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64ayat (1) KUHP;2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF denganpidana penjara selaam 4 (empat) tahun dan 8 (delapan)bulan, denda Rp. 60.000.000, subsidair 1 (satu) bulankurungan.3.
52 — 12
UU No. 5 tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agrariabahwa jual beli haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di mana tanah tersebut berada;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 2 71974 No. 480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hakatas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan Putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapatdibuktikan