NAMO GINTING, SE VS WALIKOTA MEDAN;

YUSRIN HELMI, ST VS WALIKOTA MEDAN;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa berupa Keputusan Walikota Medan, Nomor: 800/215.K/IV/2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama: Yusrin Helmi, S.T., NIP: 197601102006041006, tanggal 30 April2019, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara

,MY VS WALIKOTA MEDAN;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa berupa KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN Nomor:Halaman 1 dari 7 halaman.

atau tidak sah objek sengketa, yaitu: KeputusanWalikota Medan Nomor: 800/218.K/IV/2019 Tanggal 30 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah MemilikiKekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama: EDDY ZALMAN SAPUTRA, ST, MT, NIP:196910231990071001;Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabutSurat Keputusan Walikota

Medan Nomor: 800/218.K/IV/2019 Tanggal 30April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahMemiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama: EDDY ZALMAN SAPUTRA,ST, MT, NIP: 196910231990071001:Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmerehabilitasi serta memulihkan segala hak dan kedudukanPenggugat/Pembanding

WALIKOTA MEDAN VS DRS. RUSDI SINURAYA, DKK;

WALIKOTA MEDAN, tempat kedudukan di JalanKapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Laksamana Putra Siregar,S.H., MSP, jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Medan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/8403, tanggal 3 Desember 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. DRS.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/43.K/2020,tanggal 16 Januari 2020 tentang Pemberhentian Direktur Utama,Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan dan SDMPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan selama pemeriksaan sengketasedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap atau ada putusan Pengadilan yang mencabutnya;I. Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/43.K/2020, tanggal16 Januari 2020, tentang Pemberhentian Direktur Utama, DirekturOperasional dan Direktur Pengembangan dan SDM PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/43.K/2020, tanggal16 Januari 2020, tentang Pemberhentian Direktur Utama, DirekturOperasional dan Direktur Pengembangan dan SDM PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 48 PK/TUN/20214. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugatdengan mengembalikan Para Penggugat kepada jabatan dankedudukan semula;5.

WALIKOTA MEDAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

WALIKOTA MEDAN VS MAYA S PULUNGAN DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN;;

WALIKOTA MEDAN ; vs. TJEN TEK YUNG ; LIE HOA ; HERMAN ; Dkk

WALIKOTA MEDAN

PUTUSANNomor : 4/PDT/2016/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :WALIKOTA MEDAN, Berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaTerlawan;Lawan:1.

Walikota Medan sertaganti rugi akibat tidak bisa lagi menjalankan usaha di atas tanah danbangunan dimaksud, maka berdasar menurut hukum bagi Ketua/MajelisHakim Yang Terhormat agar Terlawan/Pemohon Consignatie diwajibkanmembayar ganti rugi kepada Para Pelawan/Termohon Consignatiedengan perincian sebagai berikut:a. Atas nama Sumanto :e Harga tanah...........0 Rp. 3.000.000.x 392 = Rp.1.176.000.000.e Harga BOMQUINED ccsae: risa sscmmeme sixes smmaames nye ad = Rp.300.000.000.

MAINI RISNA : WALIKOTA MEDAN

KEPENTINGAN PENGGUGAT ;bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunanoleh Tergugat dengan Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 648.1/1233.K.

;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan yangditerbitkan oleh Tergugat Walikota Medan dengan Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor :648.1/1233.K.

bukti tersebuttanpa dengan asli dan buktibukti tersebut diberi tanda T 1 s/d T 41 Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan No. 648.1/1233.Ktentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 8 JuniQO Drevsnisavsnrsanensasnieammneaoemenrnmmunenunevseenmnesenes (Bukti T1) ;Hal21 Putusan Perkara Nomor : 56/G/2013/PTUNMDN2D,2 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2051 a.n.

Medan (Tergugat) sesuai dengan SalinanKeputusan Walikota Medan No: 648.1/1233.K tanggal 8 Juni 2012 atas nama EndangTjahyantini, dkk di Jalan Ismailiyah Sudut Gang Kelurahan Kotamatsum I KecamatanMedan Area Kota Medan, Peruntukan Tanah Untuk Pertokoan/Perdagangan, Jumlah unit6 (enam), Jumlah lantai 3 (tiga), permukaan tanah 14.10 M, luas bangunan 1.560 M?

Medan (Tergugat) sesuaidengan Salinan Keputusan Walikota Medan No : 648.1/1233.K tanggal 8 Juni 2012atas nama Endang Tjahyantini, dkk di Jalan Ismailiyah Sudut Gang KelurahanKotamatsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan, Peruntukan Tanah UntukPertokoan/Perdagangan, Jumlah unit 6 (enam), Jumlah lantai 3 (tiga), permukaantanah 14.10 M, luas bangunan 1.560 M?

WALIKOTA MEDAN X SARDI

- Sumanto- SuwandiLAWAN- Walikota Medan

REMETIA RIDAYANTI MARPAUNG,DKK : WALIKOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan KaptenMaulana Lubis No.2 Medan, dalam halini member i kuasa kepada ;1. IKHWAN HABIBI DAULAY, SH ;SH Shae same 2 2. RINAWATI, SH ;5. RAHMAD DONI, SH., M.Hum ;6. MUHAMMAD RIZKI, SH ;7. DEUS L.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli ; --------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;--------------------------4.

YAYASAN CITRA KEADILAN VS WALIKOTA MEDAN

Objek GugatanKeputusan Walikota Medan Nomor: 645/299. K Tentang : Izin MendirikanBangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli ;B. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan.

Medan, Kepolisian DaerahSumatera Utara, PT.

Medan No.19 Tahun 2010 tentangRincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan ; Peraturan Walikota Medan No.35 Tahun 2013 tentangPenyediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap PersilBangunan di Kota Medan ; Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan20Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang PajakReklame; 22.

Peraturan Walikota Medan No.40 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan DaerahKota Medan No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan ; Memperhatikan : SK.WK.No.593/2147.K tgl 23122013 Retribusi IzinPeruntukan Penggunaan Tanah telahdibayar berdasarkan No.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No. 28Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo PeraturanDaerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 Tentang Izin31Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diaturdalam KeputusanWalikota.......Walikota Medan No. 34 Tahun 2002 Tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 danKeputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota MedanNo. 9 Tahun 2002 dan peraturan terkaitlainnya

NURAINI RITONGA, SEVSWALIKOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN VS NURAINI RITONGA, SE

MM tertanggal 03 Maret 2010 ;Bahwa, akan tetapi kemudian pada tanggal 02 Juni 2010 Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan No. 821.2/566.K tanggal 02 Juni2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural DiLingkungan Pemerintah Kota Medan, dimana Penggugat telah diberhentikandari jabatannya dan digantikan oleh PAYUNGAN DALIMUNTE, SH ;Bahwa, dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Medan No. 821.2/566.Ktanggal 02 Juni 2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PejabatStruktural

Medan, H.

WALIKOTA MEDAN, DKKPT. STAR INDONESIA

WALIKOTA MEDAN,DKK >< PT.STAR INDONESIA

ARGA CITRA KHARISMA VS WALIKOTA MEDAN;

Medan yaitu Bab.

Medan telah mengabaikan UndangUndang No. 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No. 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung, oleh sebab itu apabila terhadap Peraturan DaerahKota Medan dan Peraturan Walikota Medan sebagaimana disebutkan diatas tidakdilakukan uji materiil, dipastikan seluruh peraturan ini akan berdampak padakonsistensi peraturan, harmonisasi peraturan dan merusak hirarki peraturanperundangundangan

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PASAL 2 AYAT (1) HURUF a, ANGKA 3,PERATURAN, WALIKOTA MEDAN NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANGPETUNJUK TEKNIS ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, YANGDISUSUN OLEH DR.

Medan No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Atas PeraturanDaerah Kota Medan N. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,Bab II Tentang Tata Cara Persyaratan Permohonan IMB dalam Pasal 2 ayat (1) huruf aangka 3 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, merupakan peraturan perundangundangan di bawah undangundang, yang dikeluarkan oleh Walikota Medan(Termohon) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, sehingga memenuhi ketentuanPasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pasal 2 ayat (1) hurufa angka 3 Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis AtasPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, dan menggantinya dengan menambahkan satu persyaratan lagi dalam Pasal 2ayat (1) huruf a angka 3 Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2012 TentangPetunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 TentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga menjadi tertulis dan terbaca :Suratsurat

FANOTONA HALAWA, DKK LAWAN WALIKOTA MEDAN, DKK

YAYASAN CITRA KEADILAN VS WALIKOTA MEDAN, DK

Medan, Kepolisian DaerahSumatera Utara, PT.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diaturdalam Keputusan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2002 TentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 danKeputusan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 2002 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002dan peraturan terkait lainnya ;Bahwa sebelum PT. Sinar Menara Deli memulai pembangunanPodomoro City Deli Medan, terlebin dahulu PT.

Putusan Nomor 274 K/TUN/2016bangunan disertai dengan menutupnya dengan pagar atas kawasan(proyek) tanpa disertai dengan Izin Bongkar Bangunan, Izin Lingkungan,Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat IzinMendirikan Bangunan (SIMB) dari Walikota Medan ic.

Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan FungsiDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan ;20. Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2013tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau PadaSetiap Persil Bangunan di Kota Medan ;21. Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun2011 tentang Pajak Reklame;22.

Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun2014 tentang Perubahan Atas PeraturanWalikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah KotaMedan Nomor 5 Tahun 2012 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan ;Memperhatikan : SK.WK.