Ditemukan 256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 0017 0077 0177 001.2 01277 00176 00103 00374 00067 00077 00147 00107 00127 00117
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 09-08-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0177/Pdt.P/2017/PA.Mtp
Tanggal 30 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
  • PENETAPANNomor 00177/Pdt.P/2017/PA.Mtp a) eaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :Syamsuni Bin Darmawi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggalJalan A.
    Bahwa Pemohon dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon IImohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa danHal 2 penetapan Nomor 00177/Pdt.P/2017/PA.Mtpmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.
    Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B.365/17.03.7/PW.01/08/2017 tanggal 08Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KertakHal 3 penetapan Nomor 00177/Pdt.P/2017/PA.MtpHanyar Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya (P4);5.
    Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II membayar biayaperkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);Hal 9 penetapan Nomor 00177/Pdt.P/2017/PA.MtpDemikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelisyang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi,bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjan 1438 Hijriyah, oleh Dr.Sugiri Permana,S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj.
    Redaksi Rp. 5,000Rp. 361,000Hal 10 penetapan Nomor 00177/Pdt.P/2017/PA.MtpHal 11 penetapan Nomor 00177/Pdt.P/2017/PA.Mtp
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 21-02-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54366/PP/M.XA/99/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — Penggugat dan Tergugat
133 — 31
  • ituseharusnya proses permohonan Keberatan Penggugat dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya;Mbahyut Magelisenjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan surat Tergugat Nomor S00027/WPJ.02/KP. 1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 (SKPKB PPN) Nomor 00177
    /207/11/218/13untuk Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp270.178.606,00;bahwa Tergugat mengirimkan SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 aquo, melalui jasa PT.
    Jalur Nugraha Ekakurir (INE) pada tanggal 9 Oktober 2013 dari KPP MadyaPekanbaru ke Kantor Perwakilan Penggugat di Pekanbaru;bahwa atas SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 a quo, Penggugatdengan Surat nomor 005/CSBKBRTPPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, mengajukan keberatankepada Tergugat;bahwa Surat Keberatan Penggugat nomor 005/CSBKBRTPPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 a quo,dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor S00027/WPJ.02/KP.1003/ 2014 tanggal 24 Januari 2014yang
    /207/11/218/13 tanggal07 Oktober 2013 dapat dijelaskan halhal sebagai berikut:Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor: 00177/207/11/218/13 tanggal 07 Oktober 2013 dikirim melalui jasa pengiriman JNEpada tanggal 09 Oktober 2013 dengan nomor resi pengiriman 2362 92173000 7;Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor: 00177/207/11/218/13 melalui surat
    Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat, padahal pengiriman dilakukan masih dalam satuwilayah kota, yaitu kota Pekanbaru;bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor: 00177/207/11/218/13 untukMasa Pajak Mei 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 24-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 14-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bgl
Tanggal 10 Maret 2021 — Pemohon:
RONA OCTAVIANA SUSANTI
54 — 27

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Memberikan izin kepada pemohon Rona Octaviana Susanti untuk pengambilan jaminan Sertifikat 00177 dengan luas 80 m2 yang ada di Bank Maybank Bengkulu hak milik harta tidak bergerak yang merupakan hak milik dari pemohon beserta anak-anak pemohon serta mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Nadia Fadillah Sari
    Sebagaiorang tua kandungnya pemohon akan bertindak mewakili anakanaknyayang belum dewasa melakukan perbuatan hukum yang berkaitan denganpengambilan jaminann Sertifikat 00177 dengan luas 80 m7?
    Fotokopi Surat Kuasa Persetujuan Ahli Waris, tertanggal 8Februari 2021 yang menerangkan Alm Edi Wardi bin Kasiri adahalaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24Pdt.P/2021/PN Bglmenjaminkan Sertifikat Tanah HM No 00177 Luas 80M? atas nama EdiWardi di Bank MayBank Bengkulu, para ahli waris memberikan kuasa danpersetujuan kepada Ibu Kandung Nama Rona Octaviana Susanti (bukti P11);12.
    Sebagaiorang tua kandungnya pemohon akan bertindak mewakili anakanaknyayang belum dewasa melakukan perbuatan hukum yang berkaitan denganpengambilan jaminan Sertifikat 00177 dengan luas 80 m7?
    , Kecamatan Gading Cempaka, KotamadyaBengkulu, Propinsi Bengkulu, luas 80 M2 dengan nama pemegang hak EdiWardi;Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Pemohon akanmengajukan pengambilan jaminan Sertifikat 00177 dengan luas 80 M?
    Desa Kebun Dahri,Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, Propinsi Bengkulu, luas 80M2 diambil oleh Pemohon karena nyata sudah lunas, maka Hakim berpendapatpermohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, makapermohonan untuk memberikan izin kepada pemohon Rona Octaviana Susantiuntuk pengambilan jaminan Sertifikat 00177 dengan luas 80 m?
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 08-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 12
  • Putusan No. 00177/Pdt.G/2018/PA.SIw.anak yaitu ANAK, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut denganTermohon;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalandengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih September2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnaiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihantempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak betah tinggal bersamadengan orang tua Pemohon, begitupun sebaliknya Pemohon juga tidakbetah
    Putusan No. 00177/Pdt.G/2018/PA.Slw.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon (TERMOHON);membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yangdibacakan dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secarasah
    Putusan No. 00177/Pdt.G/2018/PA.Slw.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M.bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDINZUHRY, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.
    Putusan No. 00177/Pdt.G/2018/PA.Slw.4. Redaksi 5.000,5. Meterai Putusan 6.000, Jumlah 1.000,him. 5 dari 5. Putusan No. 00177/Pdt.G/2018/PA.Slw.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 B/PK/Pjk/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — PD. AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini mengajukan gugatan sehubungan surat KepalaKantor Pelayanan Pajak Madya Medan Nomor S344/WPJ.01/KP.0707/2011, tanggal 08 Maret 2011 Penggugat terima tanggal 10 Maret 2011, yangtidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan UndangUndang yang diatur dalam Pasal27A ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP sehubungandengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung No.46/C/PK/PJK/2006, tanggal 26 April2010 mengenai Peninjauan Kembali SKPKB PPN Masa Januari sampai denganDesember 2002, No. 00177
    /207/ 02/122/04, tanggal 18 Agustus 2004, tentangpenolakan pemberian Imbalan Bunga atas kelebihan pembayaran STP Bunga PenagihanNo.00719/109/02/ 122/06, tanggal 09 Januari 2006 sebesar Rp 287.406.591,00 yangditerbitkan berdasarkan SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Desember 2002, No.00177/207/02/122/04 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, dengan alasanBahwa berdasarkan isi surat No.
    KEP97/WPJ.01/2005, tanggal 07 Maret 2005 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasamasa pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00177/107/02/123/04,tanggal 09 Januari 2006, yang mengakibatkan terbitnya STP Bunga PenagihanNo.00719/109/02/122/06 ;5.
    Bahwa atas penolakan pemberian Imbalan Bunga akibat kelebihan pembayaranSKPKB No. 00177/107/02/122/04, telah diajukan gugatan dengan No.sengketaPajak : 990529992002 ;Bahwa berdasarkan tanggapan Penggugat tersebut diatas Penggguat mengajukangugatan kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat sebagai Wajib Pajakdengan memberikan Imbalan Bunga atas kelebihan pembayaran Bunga PenagihanNo.00719/109/02/122/06, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A ayat (1)dan (2) UU No.16 Tahun 2000, dan
    Imbalan Bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibatditerimanya sebagian atau seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali adalah tindakanmelawan hukum, dan Penggugat harapkan gugatan ini dapat disidangkan sekaligusdengan gugatan Penggugat No. surat 13/Dir/Keu/IV/2011 dan No. surat 14/Dir/Keu/IV/2011 dengan catatan : apabila gugatan Penggugat atas S1423/WPJ.01/KP.0707/2010(penolakan pemberian Imbalan Bunga atas kelebihan pembayaran SKPKB PPN masapajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00177
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 03-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 63/Pdt.G/2014/PN. Sda
Tanggal 3 Juli 2014 — M A S R I N L A W A N 1. AGUS SALIM 2. SITI ROMELAH, Spd.MM
23 — 2
  • Sda telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menuntut:e Agar jual beli tanah SHM No:00177 Desa Gesikan Kec.Sedan Kab.RembangProvinsi Jawa Tengah antara EKSAN dengan Penggugat adalah sah, sehinggaPenggugat harus dinyatakan sebagai pemilik dari tanah tersebut;e Menyatakan jual beli terhadap objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat Isebagaimana tertuang dalam surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 11 Maret2013 adalah batal demi hukum;e Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
    III yang menguasaiSHM No:00177/ Desa Gesikan adalah perbuatan melawan hukum dengan segalaakibat hukumnya, sehingga sertifikat tersebut harus dikembalikan kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat danTergugat II hadir, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidakpula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipangil dengan patut.
    Penggugat.Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya dengan agenda pembuktian dariTergugat III yakni pada tanggal 3 Juli 2014 Penggugat telah mengajukan surattertanggal 3 Juli 2014 yang isinya mencabut perkara gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sidaorjo dengan register nomer 63/Pdt.G/2014/PN.Sda dengan alasan para pihak telah mencapai kesepakatan damai.Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pencabutan, Penggugat juga telahmelampirkan surat yang menyatakan bahwa sertifikat SHM No: 00177
    / Desa Gesikanyang semula berada dalam kekuasaan Tergugat III telah diserahkan kepada Tergugat Iyang merupakan suami Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang akhirnya sertifikattersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat.Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal 3 Juli 2014 Penggugat secara nyatatelah menunjukan kepada Majelis bahwa sertifikat SHM No: 00177/ Desa Gesikan telahberada dalam kekuasaannya dan oleh karena tujuan gugatan Penggugat adalah untukmemperoleh sertifikat tersebut,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDONESIA TEIJIN FILMS SOLUTIONS (dahulu bernama PT. INDONESIA TEIJIN DU PONT FILMS)
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 205/B/PK/Pjk/2019Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan No. 00177/407/14/052/15,tanggal 17 November 2015 Masa Pajak Oktober 2014 tersebut dibatalkan,sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding masih terdapat lebihbayar sejumlah Rp1.949.675.413,00 dengan perhitungan sebagai berikut: a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)b.
    Putusan Nomor 205/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110815.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00031/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17Januari 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00177
    , karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00031/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 17 Januari 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2014 Nomor 00177
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00031/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Januari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014Nomor: 00177
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 26/Pdt.PLW/2016/PN WNO
Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat: Agus Priyanto Tergugat: 1.PT. BPR Artha Sumber Arum 2.ARIF NURSANTO 3.Kantor Pelayanan negara dan Lelang Yogyakarta Turut Tergugat: Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
259 — 8
  • Bahwa Pelawan adalah Pemegang Sertifikat Hak Guna BangunanNo:00177 yang terletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, GunungKidul;. Bahwa Pelawan dan Terlawan melakukan suatu hubungan hukumberupa perjanjian kredit dengan jaminan No:160.402726/9549/BPRASA/V2015, yang mana dalam perjanjian tersebutPelawan menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No:00177 yangterletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul milikPelawan tersebut kepada Terlawan ;.
    Menyatakan bahwa Pelawan berhak atas Sertifikat Hak Guna BangunanNo:00177 yang terletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, GunungKidul;5. Menyatakan Permohonan Eksekusi dengan Nomer Penetapan No.01 /Pdt.E /V/ 2016 / PN.Wno haruslah ditolak dan atau dibatalkan;6.
    Memerintahkan kepada Terlawan ll untuk = mengembalikankepemilikannya atas bidang tanah berikut bangunannya sebagimanayang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No:00177 kepadaPelawan agar segera diproses balik nama kembali menjadi atas namaPelawan tanpa syarat dan beban apapun;7.
    Memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk segera memproses baliknama kembali atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No:00177 yangterletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul milikPelawan yang telah berubah menjadi atas nama Terlawan Il Untukdiproses balik nama kembali menjadi atas nama Pelawan;8. Menghukum Terlawan Ill, Ill dan Turut Terlawan untuk taat dan tundukterhadap putusan dalam perkara ini;9.
    Yogyakarta.Pada Perjanjian Kredit No. 160.302012/9549/ BPR ASA/ V 2015,Terlawan sepakat memberikan fasilitas kredit kepada Pelawansejumlah Rp. 125.000.000, (seratusdua puluh lima juta rupiah)dengan jaminan sebidang tanah pekarangan berikut bangunanbatu dan semua yang melekat diatasnya dengan bukti sertifikattanah : SHGB No. 00177, Surat Ukur 02455/ Kepek / 2009/tanggal 02122009, luas 184 m2, atas nama Agus Priyanto, letakdi desa Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, D.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 644/Pdt.P/2020/PN Cbi
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
Abdul Azis
10 — 9

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 00177/PK/2009 yang semula tertulis Hafidz Dzakir Gunawan Abdul Aziz , diperbaiki menjadi Hafidz Dzakir Gunawan Abdul Azis, serta nama Ayah tertulis Abdul Aziz diperbaiki menjadi Abdul Azis;
    3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada
    Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai anak ke satu yang bernamaHafidz Dzakir Gunawan Abdul Azis lahir di Temanggung pada tanggal 27122008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 00177/PK/2009 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Temanggung pada tanggal 15 Januari 2009.Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 644/Padt.P/2020/PN.Cbi.4.
    Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Anak pemohonpada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 00177/PK/2009 yang semulatertulis Hafidz Dzakir Gunawan Abdul Aziz , diperbaiki menjadi HafidzDzakir Gunawan Abdul Azis, serta nama Ayah tertulis Abdul Azizdiperbaiki menjadi Abdul Azis .3.
    Tanda Penduduk nomor : 3201270704740005 tanggal 29Maret 2019 atas nama Abdul Azis, yang diberi tanda P1;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201275001740006 tanggal 14Februari 2019 atas nama Ermawati Prasetyo, yang diberi tanda P2;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3201272804110033 atas nama KepalaKeluarga : Abdul Azis tertanggal 12 Juni 2017 yang diberi tanda P3;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1414/80/XII/2006 tanggal 26Desember 2006 yang di beri tanda P4 ;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00177
    pada akta kelahiran merupakansalah satu identitas diri seseorang sehingga seseorang akan dapat mengetahuinama orang tua yang sebenarnya, bagi penyelenggara pemerintahan, danuntuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan denganurusan yang ada di masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yang dikaitkandari bukti surat P1 sampai dengan P5 serta keterangan saksisaksi, ternyataPemohon hendak memperbaiki nama orang tua pada akta pada Akta Kelahirananak Pemohon No. 00177
    Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Anakpemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 00177/PK/2009yang semula tertulis Hafidz Dzakir Gunawan Abdul Aziz , diperbaikimenjadi Hafidz Dzakir Gunawan Abdul Azis, serta nama Ayah tertulisAbdul Aziz diperbaiki menjadi Abdul Azis;3.
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 26-07-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 86/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 26 Juli 2018 — RAMUDIN, dkk. Melawan : JAMHUR BANDARO PANJANG, dkk.
35 — 18
  • Bandaro Panjang;Sebelah Timur berbatas dengan Tanah JUSNI Suku Melayu;Bahwa objek Terebut diatas telah Bersertifikat SHM Nomor: 00177 tahun 2014Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156 /Bt. Bajanjang dengan Luas +1063 M? Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang, selanjutnya di sebut objek perkara;Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDG2.
    Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00177/Bt.Bajanjang dengan Luas + 1063 M?.Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang. Adalah Hak Nagari Batu Bajanjang yangbelum diserahkan Tergugat kepada para Penggugat, karena yang membiayaiSertifikat tersebut adalah Penggugat yaitu Wali Nagari Batu Bajanjang;5.
    ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sahmenurut Hukum dan ternyata Tergugat , melakukan perbuatan melawan Hukummenguasai SHM Nomor: 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014Nomor: 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas + 1063 M?.
    Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang, bebas dari Hakmiliknya dan Hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, danmenyerahkannya dalam keadaan utuh kepada Para Penggugat apabila ingkardengan bantuan Alat Negara;Bahwa Penggugat sangat meragukan sekali ihktikat baik dari pada ParaTergugat, agar jangan terjadi SHM Nomor : 00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal04 Maret 2014 Nomor : 00156/Bt.Bajanjang dengan Luas + 1063 M@.Atas NamaJamhur Bandaro Panjang ini beralin kepada pihak lain, baik di Boroghkan
    Atas Nama Jamhur Bandaro Panjangadalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan perbuatan dari Tergugat secara tanoa HAK menguasai SHM Nomor:00177 tahun 2014 Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 00156/Bt.BajanjangHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT PDGdengan Luas + 1063 M? Atas Nama Jamhur Bandaro Panjang adalah merupakanperbuatan melawan Hukum;5.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 20-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Plw
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon:
HAMIDI
22 — 14

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) Pemohon yang tertulis HAMIDI PASNI di dalam Akte Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor : 477/DTK/8223/2005 atas nama Fadhil Jamieldi dan Nomor : 477/DKCS/IST/00177/2009 atas nama Indah Rahmadani serta
    HAMIDI dengan NIK 1405020608730010 tersebut telahlama Pemohon gunakan dikehidupan seharihari sebagaimana tercantum padaKK dilingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenallinama tersebut .Bahwa walaupun pada, kartu keluarga tercantum nama Pemohon dengan namaHAMIDI dengan NIK 1405020608730010 namun di dalam Kutipan Akta NikahPemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan kedua Pemohontercantum nama pemohon : HAMADI PASNI dengan Nomor477/dtk/8223/2005 dan Nomor: 477/DKSC/IST/00177
    Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon nomor477I/IDKSC/IST/00177/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat PencatatCatatan sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuaidengan aslinya.4.
    Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IndahRahmadani Nomor : 477/DKCS/IST/00177/2009, diberi tanda P6 ;Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P1 sampai dengan P6 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya,oleh karenanya bukti Surat tertanda P1 sampai dengan P6 tersebut telahmemenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, Sselanjutnya seluruh buktibuktitersebut
    dengan Nomor NIK:1405020608730010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencataanSipil Kabupaten Pelalawan, P2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)Pemohon No. 08 OB oe 0293071, serta bukti surat P3 berupa Kartu KeluargaPemohon Nomor 1405021809170019 ;Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 103/Padt.P/2018/PN PlwMenimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan namaPemohon di Akte Kelahiran anak anak Pemohon yaitu Nomor : 477/DTK/8223/2005(bukti P5) dan Nomor : 477/DKCS/IST/00177
    Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) Pemohonyang tertulis HAMIDI PASNI di dalam Akte Kelahiran anakanak PemohonNomor : 477/DTK/8223/2005 atas nama Fadhil Jamieldi dan Nomor477/DKCS/IST/00177/2009 atas nama Indah Rahmadani serta nama PemohonHAMADI PASNI di dalam Akte Kutipan Nikah menjadi HAMIDI sebagaimana yangtertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan ljazahSekolah Menengah Atas Pemohon ;Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 103/Padt.P/2018
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 18
  • strong> M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
    3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 00177
    BPR BA NBP/22/ADPK/IV/2011antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
  • Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 00177/PT.BPR BA NBP/22/X/2009 yang dimana telah dirubah sebagian dengan Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 007/PT.
    Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 Penggugat telah menyetujuipermohonan kredit Tergugat dengan pinjaman sebesar Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan bentuk angsuran tetap/bulan, berdasarkanSurat Persetujuan Kredit (SPK) Nomor : 00177/PT.BPR BA NBP/22/X/2009yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (Vide P.3);3.
    ., dengan sepakat telahmenandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 00177/PT.BPR BANBP/22/X/2009 (vide P.4). di kantor PT.
    Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakankewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam PerjanjianKredit Nomor : 00177/PT.BPR BA NBP/22/X/2009 yang dimana telahdirubah sebagian dengan Adendum Perjanjian Kredit Nomor007/PT.BPR BA NBP/22/ADPK/IV/2011 kepada Penggugat merupakanperbuatan wanprestasi ;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiilyang dialami Penggugat secara tunai dan seketika kepada Penggugatyang berjumlah Rp51.570.800.
    Foto Copy Surat Persetujuan Kredit Nomor 00177/PT.BPR BANBP/22/X/2009, an. Abdurrahman, diberi tanda P3 ;4. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 00177/PT.BPR BANBP/22/X/2009, an. Abdurrahman, diberi tanda P4 ;5. Foto Copy tanda terima Jaminan Kredit Nomor : 000977 an.Abdurrahman, diberi tanda P5 ;6. Foto Copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor :75.1/Leg/NotDS/X/2009 an. Abdurrahman , diberi tanda P6 ;7. Foto Copy bukti pencairan kredit Nomor 11 an. Abdurrahman, diberitanda P7;8.
    Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 00177/PT.BPRBA NBP/22/X/2009 yang dimana telah dirubah sebagian dengan AdendumPerjanjian Kredit Nomor : 007/PT. BPR BA NBP/22/ADPK/IV/2011 antaraPenggugat dengan Para Tergugat ;4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakankewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam PerjanjianKredit Nomor : 00177/PT.BPR BA NBP/22/X/2009 yang dimana telahdirubah sebagian dengan Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 007/PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PROFETA GUNA MANDIRI;
45 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 September 2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53960/PP/M.XVB/16/2014, tanggal 8 Juli 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP/788/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor:00177
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP788/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor: 00177/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PTProfeta Guna Mandiri, NPWP 02.427.445.8062.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
    kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP788/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor :00177
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (D/H PT TITIAN KIMIA NUSANTARA TBK)
138 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03373/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 00177/107/13/054/15 tanggal 15 September2015 Masa Pajak April 2013 dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Bunga Pasal 14 (4) KUP (2% dari DPP) 0,00Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukantanggapan tanggal 22 September 2016;Menimbang
    Putusan Nomor 1343/B/PK/Pjk/2018Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilaikarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00177/107/13/054/15tanggal 15 September 2015 Masa Pajak April 2013 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta
    dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus dan diadili dengan amar putusan: MengabulkanSeluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP03373/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00177/107/13/054/15tanggal 15 September 2015 Masa Pajak April 2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-04-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 /C/ PK/PJK/2006
Tanggal 26 April 2010 — PDAM TIRTANADI, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMB1965/WPJ.01/RP.0200/2004),Pemohon Banding tidak menyetujui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, karena dasarpengenaannya tidak sesuai dengan ketentuanketentuan dan peraturan yang berlaku,hanya berdasarkan anggapan adanya penyerahan BKP dan JKP dalam Pendapatan NonAir Pemohon Banding.Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00177/207/02/122/04 tanggal 18 Agustus 2004 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2002, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.1.796.295.596,00
    Kep97/WPJ.01/2005, sekaligus menghapuskan/membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor. 00177/207/02/122/04 demi hukum.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Juli 2005No. Put. 05952/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak No.
    Kep97/WPJ.01/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2002, No. 00177/207/02/122/04 tanggal 18Agustus 2004, atas nama PDAM Tirtanadi, NPWP : 01.128.068.2122.000, alamat JalanSisingamangaraja No. Medan KotaMedan 20212, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Juli 2005 No.
    Kep97/WPJ.01/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00177/207/02/122/04 tanggal 18 Agustusd 2004 atas nama : PDAM Tirtanadi NPWP : 01.128.068.2122.000, alamat Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, untuk sebagian ; Menghukum Termohon Peninjauankembali/Terbanding untuk menghitung kembaliPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INABATA INDONESIA
149 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP)juncto Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP398/WPWJ.07/2010 tanggal26 Maret 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Nomor 00177
    November2006 Nomor 00177/207/06/059/09 tanggal 15 Oktober 2009 dengan jumlahPPN yang masih harus dibayar sebesar Rp 238.090.754,00;Bahwa atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d.
    November 2006 Nomor 00177/207/06/059/09 tanggal 15 Oktober 2009 tersebut di atas KEP 398/2010 tersebutPemohon Banding terima pada tanggal 29 Maret 2010;Materi Pokok Banding;Materi pokok pengajuan banding Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Januari s.d. November 2006 yangmasih harus dibayar menurut KEP398/2010 dan menurut SKPKB PPN MasaPajak Januari s.d. November 2006 serta dibandingkan dengan SPT Masa PPNMasa Pajak Januari s.d.
    November2006 tidak ada tambahan/koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri sebesar Rp 154.475.544,00;Bahwa selain itu, sehubungan dengan penerbitan Keputusan TerbandingNomor KEP00023/WPJ.07/KP.0903/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentangPembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00177/207/06/059/09 tanggal 15 Oktober 2009 MasaPajak Januari s.d.
    Putusan Nomor 563/B/PK/PJK/201 4 (yang diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2010) perihalGugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00023/WPJ.07/KP.0903/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Pembetulan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00177/207/06/059/09 tanggal 15 Oktober 2009 Masa Pajak Januari s.d.November 2006 atas nama Wajib Pajak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CERENTI SUBUR;
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2017Pekanbaru) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor: 00177/207/1 1/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011sebesar Rp.270.178.606,00, yang terdiri dari Pajak yang kurang di bayarsebesar Rp.135.089.303,00 dan Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.135.089.303,00;2.
    Menjawab Permohonan Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00177/206/11/218/13 yangdiajukan, pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat Nomor:$00027/WPJ.02/KP.1003/2014 yang isinya memberitahukan PermohonanKeberatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;4.
    Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat,padahal pengiriman dilakukan masih dalam satu wilayah kota, yaitukota Pekanbaru;bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPNNomor: 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 olehPenggugat adalah terkait kinerja PT. Jalur Nugraha Ekakurir (sebagaiHalaman 12 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2017jasa/pos pengiriman yang digunakan oleh Tergugat) merupakansesuatu keadaan di luar kekuasaan Penggugat dan bukan merupakankesalahan Penggugat;bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPNNomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 olehPenggugat tersebut merupakan keadaan di luar kekuasaanPenggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat(4) Undangundang KUP;bahwa Majelis berpendapat, tanggal 23 Oktober 2013 yangmerupakan date of
    Jalur Nugraha Ekakurir(sebagai jasa/pos pengiriman yang digunakan oleh Tergugat)merupakan sesuatu keadaan di luar kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahan Penggugat; bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011oleh Penggugat tersebut merupakankeadaandiluarkekuasaan Pengqugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat (3) dan ayat (4) Undangundang KUP.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali KeadaanDiluar Kekuasaan Wajib Pajak (
Pengadilan PN TOLITOLI Perdata
Register : 13-08-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN TOLITOLI Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Tli
Tanggal 18 September 2020 — Penggugat:
PT BRI PERSERO TBK Unit Tambun
Tergugat:
1.SAINUDIN S.
2.Diana
65 — 7
  • menerima uang sebagaipinjaman/kredit Kupedes KOMERSIL dari Penggugat sebesar Rp75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai pokokpinjaman yang harus dikembalikan kepada Penggugat berikutbunganya dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejakditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu berakhir pada tanggal25 November 2015;Pihak Tergugat dan Tergugat Il mengakui untuk menjaminpinjamannya, Tergugat telah memberikan agunan berupa tanahdan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00177
    Tergugat II Telah Membayar Pokok PinjamanTersebut Sebesar Rp.13.000.000, dan BERJANJI akan membayarsecara cicil Pinjaman Pokok kepada pihak PENGGUGAT secara tunaisampai dengan lunas semua sisa pinjaman yang di maksud sampaitanggal 31 Desember 2020 dan atasnya pihak Penggugat harusmemberikan bukti tanda terima Setoran Angsuran;Pihak Tergugat dan Tergugat II menyatakan setuju apabila Tergugat dan Tergugat II tidak membayar sesuai kesepakatan pada nomor 5sampai tanggal 31 Desember 2019, maka SHM No 00177
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII;
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 28 September 2011 melalui postercatat merupakan pembetulan pelaporan pajak yang sah secara selfassessment karena hingga 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanda buktipenerimaan SPT, KPP tidak menerbitkan Surat Penolakan sesuai ketentuanyang berlaku;Pemeriksa menganggap atas pembetulan SPT PPN dianggap sebagai suratbiasa bukan sebagai pembetulan SPT dengan alasan antara lain : tidak adapembetulan dan tidak ada CSV;Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00177
    dan ketentuan formal yang ada berkaitan dengan penerbitanSKPKB dari hasil pemeriksaan, maka penerbitan SKPKB PPN Masa PajakMaret 2010 Nomor: 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut telahcacat hukum, sehingga oleh karenanya SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2010Nomor: 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut harus dibatalkandemi hukum;Bahwa oleh karena itu, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP366/WPJ.19/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal Keberatan Atas SKPKBPPN Masa
    Pajak Maret 2010 Nomor: 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 (objek sengketa banding), yang telah mempertahankan SKPKB PPN MasaPajak Maret 2010 Nomor: 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 yangHalaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 1244 B/PK/PJK/2016telah terbukti secara nyatanyata telah cacat hukum, harus dibatalkan demihukum;Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum bagi Pemohon Banding,maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak YangTerhormat, yang memeriksa
    Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP366/WPJ.19/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal Keberatan Atas SKPKBPPN Masa Pajak Maret 2010 Nomor: 00177/207/10/051/12 tanggal 25 April2012;3.
    Jenderal Pajak Nomor: KEP366/WPJ.19/2013 tanggal 13 Maret 2013,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor:00177/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 atas nama: PT.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mjk
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
FANDY ARDIANSYAH CATUR SANTOSA, SH.
Terdakwa:
MULYONO Als MOL Bin KURDI
22 — 5
  • . :00177/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh IMAMMUKTI S.Si, Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA DAN TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan : No Nomor Barang Hasil PemeriksaanBukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi1. 00313/2019/NNF (+) Positip Narkotika (+) PositipMetamfetaminaKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktinomor : 00313/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah
    Lab. :00177/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh IMAMMUKTI S.Si, Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA DAN TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasilpemeriksaan : No Nomor Barang Hasil Pemeriksaan Bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi1. 00313/2019/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip MetamfetaminaKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor : 00313/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I)
    Lab. :00177/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh IMAMMUKTI S.Si, Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA DAN TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasilpemeriksaan : No Nomor Barang Hasil PemeriksaanUji Pendahuluan Uji Konfirmasi Hal. 7 Putusan No. 118/Pid.Sus/2019/PN.MJK 1.
    Lab. : 00177/NNF/2019tanggal 11 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No.00313/2019/NNF berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap denganlabel barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa selain barang berupa Berita Acara Hasil LaboratoriumForensik Polri cabang Surabaya, Penuntut Umum juga membacakan BeritaAcara Penimbangan Barang Bukti
    Lab.00177/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang buktidengan No. 00313/2019/NNF berupa satu bungkus kertas berlak segellengkap dengan label barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 13 Putusan No. 118/Pid.Sus/2019/PN.MJK Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkobadari Kantor Pegadaian Cabang Mojokerto tertanggal 12 Desember