Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2020 Nomor: Print937/1.3.12/Eku.2/06/2020, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengantanggal 18 Juni 2020;Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Juni 2020 Nomor172/Pen.Pid/2020/PN.Pyh sejak tanggal 19 Juni 2020 sampaidengan tanggal 18 Juli 2020;Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 8 Juli 2020 Nomor172.a/Pen.Pid/2020/PN Pyh sejak tanggal 19 Juli 2020 sampaidengan tanggal 16 September 2020;Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padangsejak tanggal

Putusan Nomor 171K/PM.III12/AL/1X/2018MendengarMemperhatikan:1.3.12/AL/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentangPenunjukan Hakim.Penunjukan Panitera Nomor Juktera/171K/PM.III12/AL/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentangPenunjukan Panitera Pengganti.Penunjukan Panitera) Nomor Juktera/171aK/PM.III12/AL/XII/2018 tanggal 04 Desember2018 tentang Penunjukan Panitera PenggantiPenetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/171K/PM.IIl12/AL/IX/2018 tanggal 21 September2018 tentang Penetapan Hari sidang.Surat tanda

Sri rahayu (bukti T.Ill1c), obyek tersebuttelah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor789/2013 dengan Akta Pemeberian Hak Tanggungan Nomor : 283/2013(bukti T.III15);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1.3.12 berupa Risalah LelangNomor : 102/48/2018 tanggal 13 April 2013, telah ternyata bahwa pelaksanaanlelang yang dilakukan oleh Tergugat Ill/Turut Terbanding II hanya ada 1 (satu)penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi, yaitu RR.

mekanisme yangberlaku dengan pengikatan jaminan menggunakan HAKTANGGUNGAN dimana dapat dipergunakan untuk pelunasanutang tertentu yang memberikan kedudukan kreditor yangdiutamakan maka TERLAWAN I KONVENSI/ PELAWAN REKONVENSI berhak menguasai objek sengketa danmelakukan pembinaan terhadap permohonan kredit PT.Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 106/Padt/2018/PT SMGWahana Sejahtera yang macet telah sesuai denganprosedur/mekanisme yang berlaku;1.2.13 Bahwa berdasarkan butir 1.3.1 sampai dengan 1.3.12

,walaupun telah menerima uang pembayaran secara lunas, telahmenimbulkan kerugian tak terkira pada Pihak Tergugat ;1.3.11.Bahwa dalam posita gugatan dan petitum pun, Penggugat tidakmenyebutkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehTergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 sampai Pasal 1243KUHPerdata, melainkan justru Penggugat yang mengakui bahwa hinggagugatan diajukan, Penggugat sendiri lah yang mengakui telah melakukanwanprestasi karena tidak melakukan kewajiban yang diperjanjikan;1.3.12

hukumnya, maka PPJB Lunas dan AktaPendukung yang sebelumnya juga telah dibuatkan Akta Pembatalannya;1.3.11 Bahwa dalam 2 (dua) kali peristiwa penandatanganan Akta PPJB Luasbeserta Akta Pendukungnya tersebut, Penggugat telah menandatanganisemuanya dihadapan para saksi dengan keadaan yang baik, tanpaemosi, tanpa tekanan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun yangmengarah kepada keberatankeberatan yang dapat Tergugat II anggapsebagai gejala mereduksi atau mengganggu kesepakatan di antara ParaPihak;1.3.12

Balikpapan Utara atasnama Yusuf Maman , yang diberitanda dengan 1.3.12 ,; Menimbang, bahwa surat surat bukti Tergugat tersebut telah bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya ; Menimbang, bahwa selain surat surat bukti , Tergugat I dan II juga mengajukansaksi saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut Tergugat I II jugamengajukan saksi saksi yang masing telah memberikan

Putusan Nomor 82 K/TUN/2014Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor89/B/2012/PTTUNMDN bukanlah perkara yang dikecualikanuntuk dimohonkan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal45A ayat (2) huruf c UndangUndang Mahkamah Agung;1.3.12 Untuk dapat menyatakan suatu perkara dikecualikan dariuntuk dapat diajukan Kasasi harus melalui penetapan KetuaPengadilan Tingkat Pertama dalam perkara in casuPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan bukan olehKeputusan Gubernur.

Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2020 Nomor: Print937/1.3.12/Eku.2/06/2020, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal01 Juli 2020;4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Juni 2020 Nomor172/Pen.Pid/2020/PN.Pyh sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengantanggal 18 Juli 2020;5.

Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.

h. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12N11/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

pengikatanjaminan menggunakan HAK TANGGUNGAN dimana dapatdipergunakan untuk pelunasan utang tertentu. yangmemberikan kedudukan kreditor yang diutamakan makaTERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSIberhak menguasai objek sengketa dan melakukan pembinaanterhadap permohonan kredit CV.SEMUT IRENG yangpengurusnya adalah PARA PENGGUGAT KONVENSI /PARA TERGUGAT REKONVENSI (selaku Debitur) danHal. 21 Putusan No.554 /PDT/2017/PT.SMGPENGGUGAT II yang macet telah sesuai denganprosedur/mekanisme yang berlaku ;1.3.12

Wahana Sejahtera yang macet telah sesuaidengan prosedur/mekanisme yang berlaku;Bahwa berdasarkan butir 1.3.1 sampai dengan 1.3.12 di atas, makasudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabilaTERLAWAN I KONVENSI/ PELAWAN REKONVENSI mohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia agar Perlawanan PELAWAN KONVENSI/TERLAWAN REKONVENSI dinyatakan tidak dapat diterima NO (NietOntvenkelijkeverklaard ).1.3Bahwa dalam gugatan perlawanannya, PELAWAN KONVENSI/TERLAWAN REKONVENSI menyebutkan perbuatan yang dilakukan

Soleh yangterletak di Desa Kanigoro,Kecamatan Pagelaran,Kabupaten Malang denganbatas batas : sebagaimanaditerangkan dalampertimbangan hukum padaitem (2.2.2.1 OS.12).1.3.12. Sebidang tanahbuku huruf C No.Persil No. 132darat770KelasD.II Luas + 8.120 M atasnama Sahri H.yangterletak di Desa Kanigoro,Hal 11 dari 69 hal, Put.No.214/Pdt.G/2011/PTA.SbyKecamatan Pagelaran,Kabupaten Malang denganbatas batas : sebagaimanaditerangkan dalampertimbangan hukum padaitem (2.2.2.3 OS.14).1.3.13.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik dimintaatau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untukmenyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyelengaraanpemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;1.3.12. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instnasi/lembagapemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait gunatersinkronisasinya program dan terjalinnya kerjasama yang baikdalam pelaksanaan tugas;1.3.13.