• /2017, tanggal 3 April 2017 senilai Rp.61.800.000,-, untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, beserta lampirannya;

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0002/SPP/10.01/2017, tanggal 3 April 2017 senilai Rp.6.150.000,-, untuk keperluan SPP definitive pembayaran insentif RT dan RW kegiatan operasional rukun tetangga dan Rukun Warga. beserta lampirannya;
• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0003/SPP/10.01/2017, tanggal 3 April 2017 senilai

  Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0005/SPP/10.01/2017, tanggal 3 April 2017 senilai Rp.3.436.750,-, untuk keperluan SPP definitif pembayaran ATK,foto copy,penjilidan, makanan dan minuman rapat dan honorium tim Musrembang.

  Beserta lampirannya;

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0007/SPP/10.01/2017, tanggal 30 Mei 2017 senilai Rp. 2.167.000,-, untuk keperluan SPP definitif pembayaran ATK,materai, foto copy dan honorium TPK kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran pembuangan air limbah, beserta lampirannya;
• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0008/SPP/10.01/2017, tanggal 30 Mei 2017 senilai Rp. 33.459.550,-, untuk keperluan SPP definitif pembayaran

  0010/SPP/10.01/2017, tanggal 30 Mei 2017 senilai Rp. 11.973.750,-, untuk keperluan SPP definitif pembayaran biaya pembangunan dekker komplek kuburan Dusun Sempe B kegiatan pembangunan/pemeliharaan dekker Desa, beserta lampirannya;

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0011/SPP/10.01/2017, tanggal 30 Mei 2017 senilai Rp. 5.004.000,-, untuk keperluan SPP definitif pembayaran biaya pemeliharaan air bersih Dusun Sempe A kegiatan pembangunan/pemeliharaan prasarana air

  pembayaran Atk kebersihan, materai dan makanan dan minuman rapat kegiatan operasional pemerintah desa, beserta lampirannya;

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0017/SPP/10.01/2017, tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp. 2.662.000,-, untuk keperluan SPP definitif pembayaran Atk makanan dan minuman rapat kegiatan perjalanan Dinas kegiatan operasional BPD, beserta lampirannya;
• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor : 0018/SPP/10.01/2017,

• SPS.30/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 menimbulkan lebih banyak lagikerugian kepada Penggugat tersebut apabila nanti Surat Perintah No.

  SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 adalah dalil yang tidakbenar dan memutar balikkan fakta sebenarnya karena Surat Perintah PenyitaanNo.

  SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 sebagai obyek gugatankarena :a. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan No. SPS.30/PUPNC. 10.01/2006, Pemohon Kasasi/Penggugat merasa sangatdirugikan ;Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 135 K/TUN/2008b.

  SPS. 30/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 (vide bukti T7)maupun Berita Acara Penyitaan No.

  SPS.30/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006, pelaksanaan lebih lanjutHal. 27 dari 29 hal. Put.

• Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan a quo adalah Surat PerintahTergugat Nomor : SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret2006;2.

  SPS.31/PUPNC.10.01/2006tertanggal 6 Maret 2006 (yang menjadi obyek Gugatan a quo) tidakdilampirkan dalam Berita Acara Penyitaan tersebut.

  SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 diterbitkan kurang lebih satu tahunsetelah Surat Paksa diterbitkan.

  SPS.31/PUPNC.10.01/2006 sebagai objeksengketa karena Surat Perintah Penyitaan tersebut adalahHal. 35 dari 45 hal. Put.

  SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 (vide Bukti T7)maupun Berita Acara Penyitaan No.

• SPS. 32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 (Bukti P3).Bahwaternyata Surat Perintah No. SPS. 32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret2006 (yang menjadi objek gugatan aquo) tidak dilampirkan dalam Berita AcaraPenyitaan tersebut. Padahal dalam hal penyitaan barangbarang milik Penggugat,Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 tersebutmenjadi dasar bagi Tergugat untuk melakukan penyitaan sebagaimana diuraikandalam Pasal 162 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI.

  SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.

  SPS32/PUPNc.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006adalah dalil yang tidak benar dan memutar balikkan fakta sebenarnya karena SuratPerintah Penyitaan Nomor. SPS32/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 telahdiketahui dan disampaikan kepada Penggugat (sesuai dengan Berita Acara PenyitaanNomor.

  SPS.32/PUPNC.10.01/2006 sebagai objek gugatan karena :a. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan No. SPS. 32/PUPNC.10.01/2006, Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan ;b.

  SPS.32/PUPNC. 10.01/2006 yang tidak sesuai/bertentangan/melanggar peraturan perundangundangan, maka Pemohon KasasiHal. 22 dari 28 hal. Put.

• ./10.01/xii/2019;

• 1 (satu) buah stempel Koperasi Warna hitam

Digunakan dalam perkara Warsito;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

./10.01/xii/2019; 1 (Satu) buah stempel Koperasi Warna hitam(digunakan dalam perkara Warsito )4.

kesepakatan nomor003.25/NK/10.01/XII/2019 antara saksi dengan saksi warsito yangdisaksikan oleh saksi Darmawangsa, saksi Ir.

Utrkesepakatan nomor 003.25/NK/10.01/XII/2019 antara saksi dengansaksi warsito yang disaksikan oleh saksi Darmawangsa, saksi Ir.

uangsebesar total Rp.1500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)dalam bentuk dollar sebagai fee 1 % kepada terdakwa Subhan Rochigals Kapten Edi Wiratama dan dilakukan penandatanganan notakesepakatan nomor 003.25/NK/10.01/XII/2019 antara saksi dengansaksi warsito yang disaksikan oleh saksi Darmawangsa, saksi Ir.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Nota Kesepatan Nomor : 003.25/Nk./10.01/xii/2019; 1 (Satu) buah stempel Koperasi Warna hitamDigunakan dalam perkara Warsito;6.

• Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah SuratPerintah Tergugat Nomor : SPS.35/PUPNC.10.01/2006tanggal 6 Maret 2006 ;2.

  SPS 35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 jelasbertentangan dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas,dimana seharusnya yangberhak bertindak mengelola asset/keuangan perseroanHal. 5 dari 39 hal. Put. No. 130K/TUN/2008terbatas (persero) Bank Mandiri adalah Direksi BankMandiri selaku pengurus, dan bukan Pemerintah selakupemegang saham ;9. Bahwa hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat ahlihukum : Prof. Dr. Arifin P.

  BAP35/WPL.03/KP.06/2006 tertanggal 22 Maret 2006yang didasarkan pada Surat Perintah No.SPS.35/PUPNC.10.01/2006 (Bukti P3) ;20. Bahwa ternyata Surat Perintah No.SPS.35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 (yangmenjadi obyek gugatan aquo) tidak dilampirkan dalamBerita Acara Penyitaan tersebut. Padahal dalam halpenyitaan barang barang milik Penggugat, SuratPerintah No.

  SPS.35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6Maret 2006 tidak memenuhi prosedur sebagaimanatersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.Karena Surat Perintah No. SPS. 35/PUPNC.10.01/2006tertanggal 6 Maret 2006 diterbitkan kurang lebih satutahun setelah Surat Paksa No. SP2245/PUPNC.10/2005tanggal 13 Juni 2005 diterbitkan.

  NamunTergugat tidak mengindahkan upayaupaya Penggugattersebut dan bahkan menerbitkan Surat Perintah No.SPS.35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006.Padahal apabila Tergugat mempertimbangkan kendalakendala yang dihadapi Penggugat serta upaya upayaPenggugat dalam menyelesaikan utang utang Penggugat,maka Tergugat tidak sampai pada keputusan menerbitkanSurat Perintah No. SPS. 35/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006.

• Dukuh No.1471 A RT 002 RW 001Desa Maos Lor Kec Maos CilacapAgama : IslamPekerjaan : Buruh Harian Lepas;Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yangdidengar dan dilihatnya di sidang.Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalamkeadaan sehat;Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwake sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.01 WIB di Jl.Raya Utara

  PwtSelasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.01 WIB di JI.

  , AlamatTinggal :Jipang , RT 004, RW 001, Desa Jipang ,Kecamatan Karanglewas, Kabupaten BanyumasMenerangkan :Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yangsebenarnya;Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapundengan Terdakwa;Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daeraholeh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hariSelasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.01

  jawaban sebagai berikut:Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jsmanidan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersediamemberikan keterangan yang sebenarbenarnya;Bahwa Terdakwa M.Syarifudin mengakui tidak memakai masker saatberaktivitas di luar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakanperaturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumaspada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.01 WIB diJI.

• Menyatakan Surat Keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int-0100/PG.10.01/2015 atas nama SENEN BIN KARSAM tidak sah dan batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ke posisi semula bekerja sejak putusan ini dibacakan;4.

  Bahwa sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada PENGGUGAT denganNomor : 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015, tanggal 6 April 2015 secara sepihak, TERGUGAT tidakmembayar upah/gaji PENGGUGAT sejak Mei 2015, sementara sesuaidengan UndangUndang Nomor13.

  Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 dikeluarkaniah SuratKeputusan (SK) Direksi nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015tanggal 30 Maret 2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr.Senen B Karsam.Bahwa pada tanggal O7 April 2015 Tergugat melaporkanPemutusan Hubungan Kerja atas nama Senen B.

  Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 dikeluarkanlah Surat Keputusan(SK) Direksi nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015 tanggal 30 Maret2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Senen B. Karsam;Bahwa pada tanggal 07 April 2015 Tergugat melaporkan PemutusanHubungan Kerja atas nama Senen B.

  Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang Penggugatsampaikan pada posita angka 7 karena terhitung sejakdikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015 tanggal 30 Maret 2015 TentangPemutusan Hubungan Kerja Sdr. Senen B. Karsam tidak pernahdatang untuk bekerja lagi dilingkungan perusahaan Tergugat7.

  Karsam pada tanggal1011 Juli 2014, diberi tanda T3; Fotocopy Nota Dinas No : 881/Int16100/PG.10.01/VIII/2014 Tanggal19 Agustus 2014, Perihal Rapat Bipartit An. Senen B. Karsam, diberitanda T4; Fotocopy Risalah Rapat No. 07/IntBipatit/PG.07.03/VIII/2014Tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda T5; Fotocopy Nota Dinas No : 485/int16200/PG.08.05/VIII/2014Tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda T6; Fotocopy Nota Dinas No : 946/Int16100/PG.10.01/VIII/2014, Tanggal26 Agustus 2014 Perihal Rapat Bipartit An.

• Kalimantan Selatan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 7Agustus 2018 sekira jam 10.01 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu pada tahun 2018 bertempat di Bank BNI Kelua Kec. Kelua Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus2018 jam 13.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu padatahun 2018 bertempat di Bank Kalsel Kac.

  SUSTRA ALI dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Selasa tangal 07Agustus 2018 sekira jam 10.01 wita di Bank BNI Kec. Kelua Kab. TabalongProp. Kalimantan Selatan. Bahwa orang yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuantersebut adalah Saksi, sdr. Kamiransyah, H. lyus yang berdomisili di DesaPugaan Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan.

  SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Selasa tangal 07 Agustus 2018sekira jam 10.01 wita di Bank BNI Kec. Kelua Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan; Bahwa orang yang menjadi korban adalah suami Saksi a.n PATHULMUSHALI, sdr KAMIRANSYAH, sdr H. YUSNIANSYAH Als H. IYUSberdomisili di Desa Pugaan Kec. Pugaan dan Desa Banua Lawas Kec.Banua Lawas Kab. Tabalong Prop.

  IYUS.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwatidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 07Agustus 2018 sekira jam 10.01 wita di sebuah Bank BNI Kelua Kec.KeluaKab. Tabalong Prop.

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

  2. Menetapkan perubahan nama ayah Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.10.01/PW.01/02/1994 tanggal 21 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang benar nama ayah Pemohon adalah Hasim, tempat tanggal lahir, Tabalong, 04 Nopember 1967;

  3. Memerintahkan kepada

  Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah menerimaDuplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung, Kabupaten Tabalong dengan nomor: K.10.01/PW.01/02/1994tanggal 21 September 1994;3.

  Menetapkan perubahan biodata, nama ayah Pemohon tertulis HasyimHasan dan tempat tanggal lahir pemohon tertulis Jangkung, 11 April 1967dalam duplikat kutipan akta nikah nomor: K.10.01/PW.01/02/1994Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong tanggal 21 September 1994yang benar nama ayah Pemohon adalah Hasim dan tempat tanggal lahirPemohon adalah Tabalong, 04 Nopember 1967;3.

  Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung Kabupaten Tabalong nomor K.10.01/PW.01/02/1994 tanggal 21September 1994, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;2.

  telahdicatat dalam berita acara sidang;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perubahan biodata, namaayah Pemohon tertulis Hasyim Hasan dan tempat tanggal lahir pemohon tertulisJangkung, 11 April 1967 dalam duplikat kutipan akta nikah nomor:K.10.01

  Menetapkan perubahan nama ayah Pemohon dan tempat tanggal lahirPemohon yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorK.10.01/PW.01/02/1994 tanggal 21 September 1994 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yangbenar nama ayah Pemohon adalah Hasim, tempat tanggal lahir Pemohon,Tabalong, 04 Nopember 1967;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatatersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, KabupatenTabalong;4.

• Hedi Tahap selakuKasubsi Koperasi Kemudian surat pengantar Nomor195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14. Oktober 2003ditandatangani oleh terdakwa I. Drs.

  Hedi Tahap selakuKasubsi Koperasi Kemudian surat pengantar Nomor15195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14. Oktober 2003ditandatangani oleh terdakwa I. Drs.

  DadangMaskun selaku Kasi Bina Usaha untuk membuat' konsepsurat No.195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14Oktober 2003 adalah penyalahgunaan kewenangansebagai Kasubdin Koperasi pada Dinas PerindagkopKabupaten Serang dan terdakwa III.Ir. Dadang Maskunsebagai Kasi Bina usaha juga menyalahgunakankewenangannya dengan membuat konsep surat pengantarNo : 195/10.01/Dinkop/X/2003 tertanggal 14 Oktober2003 serta terdakwa I. Drs.

  Endang Rahmat jugamelakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaiKepala Dinas Perindagkop Kabupaten Serang denganmenandatangani surat No : ~ 195/10.01/Dinkop/X/2003tertanggal 14.

  Serang Nomor195/10.01/Dinkop/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003perihalPengantar ; ++ 72 eee eeesurat dari Dinas Perindagkop Kab.

• / PN.MR tanggal 13 maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui surat gugatan25 Februari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 13 Maret 2014 di bawah Register Nomor 04/PDT.G/2014/PN.MR, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa adapun objek perkara adalah :Pemutusan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 10.01

  /APBN/APSJJ/2013 tanggal 1 April 2013 dan Adendum/Amandemen I No. 10.01.1/APBN/APSJJ/2013 tanggal 25 September 2013, yang disampaikan olehtergugat dengan Surat No.095/769/Sosnakertrans2013, tanggal 27Desember 2013;Selanjutnya disebut : Objek Perkara;Bahwa adapun duduk persoalan perkara ini adalah sebagai berikut :1Bahwa Penggugat dengan tergugat dan diketahui oleh Turut Tergugat telahmembuat dan menandatangani : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 10.01/APBN/APSJJ/2013 tanggal 01 April 2013 dan

  Dengan demikian jelas dan nyata bahwagugatan dari Penggugat cacat formil, sehingga cukup dasar dan alasan bahwagugatan dari Penggugat Error in persona atau Obscuur Libel.Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang menjadi objek dari gugatandari Penggugat adalah perjanjian kerjasama Nomor 10.01/APBN/AP.SJJ/2013 tanggal 1 April 2013, dan Adendum/Amandemen I Nomor10.01.1/APBN/APSJJ/2013 tanggal 25 September 2013.

  surat gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah, bahkansemua tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatanyang diajukan tidak dapat di terima.Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 1971, PN, PT tidakdibenarkan lagi memberikan kesempatan perbaikan terhadap kesalahandalam Surat Kuasa.B Pokok Perkara.1Bahwa sistem kontrak yang disebutkan oleh Penggugat dalam point 3 suratGugatan adalah salah yang sebenarnya adalah seperti yang tercantum padapasal 4 Perjanjian Kontrak Nomor 10.01

  Penetapan Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.MRTerhadap adendum kontrak ini tidak ada unsur paksaan apapun olehPenggugat maupun Turut Tergugat, pada waktu adendum tersebut Pengugattidak menyampaikan keberatan pada saat sekarang baru Penggugatmenyebutkan keberatan melaui surat gugatan, ini sangat melanggar ketentuanyang telah dibuat bersama yaitu : Perjanjian Kontrak Perjanjian KontrakNomor 10.01/APBN/APSJJ/2013 tanggal 1 April 2013, dan adendumkontrak Nomor 10.01.1/APBN/APSJJ/2013. nyata dan jelas Penggugattelah

• PJPN60/PUPNC.10.01/2006 piutang negarapada Terlawan adalah : Jumlah Rp 20.095.833.261,48 Biaya administrasi PPn 10 % Rp 2.009.583.326,16 Jumlah Rp 22.105.416.587,63Atas dasat halhal tersebut diatas, Pelawan telah menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 7.557.950.278ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 gustus 2008;Berkenaan dengan hal hal tersebut diatas, maka dengan surat No.006/KDir/SBT/XI/2009 tanggal 10Nopember 2009 Pelawan telah memohon kepada Menteri Keuangan RI kiranya dapat

  SP3N01/PUPNC. 10.01/2006taqnggaql 05 Januari 2006, diberi tanda bukti T.II3;Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor:PG043/WPL.03/KP.01/2006 tanggal 25 Januari 2006 perihalPanggilan Penyelesaian Piutang Negara atas nama PT Sebatin dan suratNo: PR033/WPL.03/KP/0/2006tanggal 20 Pebruari 2006 perihal Penggilan terakhir atas nama PT Sebatin, diberi tanda bukti T.II4;Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Panitia urusan Piutang negara Cabang DKI Jakarta No:PJPN60/PUPNC.10.01/2006 tentang Penetapan Jumlah

  PJPN/60/PUPNC.10.01/2006 tanggal 14 Maret 2006;e Eksepsi ini mengenai legal standing Andrew Sutantio , tidak sah bertindak mewakili PT Sebatin, karenabukan salah satu pengurus yang sah maupun pemilik saham PT Sebatin , sebagaimana pada saatdilakukan penyerahan oleh PT Bank Mandiri ( Persero) Tbk kepada Terlawan II sesuai surat penyerahanPT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.

  BAP01/WKN.13 /KP.01/WKN.13/KP.01/2007 tanggal 14 Nopember 2007 , akan diacarakan Lelang pada hari KAMIS tanggal 24NOPEMBER 2011 berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPBS03/PUPNC.10.01/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Terlawan III;Bahwa Pengumuman dan Rencana pelelangan dimaksud diatas sungguh tidak adil dan sangat tidak jelasagendanya, sebab lelang barang sitaan mestinya akan dilakukan untuk mengambil pelunasan piutangmacet .

• SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022 beserta dengan Lampiran I nomor urut 32 (tiga puluh dua);

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah Penyitaan No. SPS-03/PUPNC.10.01/2022 tanggal 6 Juni 2022 beserta dengan Lampiran I nomor urut 32 (tiga puluh dua);
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

• ./10.01/xii/2019;

• 1 (satu) buah stempel Koperasi Warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

./10.01/xii/2019; 1 (Satu) buah stempel Koperasi Warna hitam(dirampas untuk dimusnahkan ).4.

Lalu. saksi Korban menyerahkan uang sebesar totalRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentukDollar sebagai fee 1 % kepada terdakwa Subhan Rochiq als Kapten EdiWiratama dan dilakukan Penandatanganan nota kesepakatan nomor003.25/NK/10.01/XII/2019 antara saksi dengan saksi warsito yangdisaksikan oleh saksi Darmawangsa, saksi Ir.

nota kesepakatan nomor003.25/NK/10.01/XII/2019 antara saksi dengan saksi warsito yangdisaksikan oleh saksi Darmawangsa, saksi Ir.

UtrAji, Saksi Gunawardi dan saksi sendiri terdakwa subhan dan saksiwarsito membahas nota kesepakatan nomor 003.25/NK/10.01/XII/2019antara saksi dengan saksi warsito saksi menyerahkan uang sebesartotal Rp.1500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentukdollar sebagai fee 1 % kepada tersangka Subhan Rochiq als Kapten EdiWiratama dan dilakukannandatanganan nota kesepakatan nomor003.25/NK/10.01/XII/2019 antara saksi dengan tersangka warsito yangdisaksikan oleh saksi Darmawangsa, saksi Ir

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Nota Kesepatan Nomor : 003.25/Nk./10.01/xii/2019; 1 (Satu) buah stempel Koperasi Warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2019/PN Jkt.

• Lanjani, luas 18.200 M2, adalah SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober1994, surat ukur No.02/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB 00047 (Bukti P3)a. Bahwa SKGR No.2382/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahanluas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli 2000berubah menjadi 18.200 M2 ;b. Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanah tersebut menyebabkan tanah hak Hj.

  Lanjani, luas 12.800 M2, adalah SKGR No.2382/SH/1994, 20Oktober 1994, surat ukur No.02/10.01/PS/2000, O07 Februari 2000, NIB00047 (Bukti P5) :a.Bahwa SKGR No.2384/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahanluas, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1284 Tahun 2000, 13 Juli2000 berubah menjadi 12.800 M2 ;Bahwa akibat adanya perubahan penambahan luas tanahtersebutmenyebabkan tanah hak Hj.

  Bahwa oleh karenanya Para Penggugat Intervensi merasa sangat dirugikan;Bahwa dasar penerbitan SHM No.1285 Tahun 2000, 13 Juli 2000seluas 18.000 M2 atas nama Suarni, adalah SKGR No.2383/SH/1994,20 Oktober 1994 surat ukur No.01/10.01/PS/2000, O07 Februari 2000,NIB. 00046 (Bukti4, PI1 dan PI 2) ;a.

  Lanjani, adalah SKGR No. 2384/SH/1994, 20 Oktober1994, surat ukur No.03/10.01/PS/2000, 07 Februari 2000, NIB. 00048 (Bukti5,P1 dan 2) ;a. Bahwa SKGR No. 2384/SH/1994, 20 Oktober 1994 terdapat perubahan luas,sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.1286 Tahun 2000, 13 Juli 2000 atasHal. 9 dari 22 hal. Put. No.11 K/TUN/2011nama Hj. Lanjani berubah menjadi 12.800 M2. bahkan luas tanah dalamSKGR tidak sama dengan luas dalam SHM ;b.

  Lanjani, dan SHM Nomor :1285/2000 Desa Pantai Raja tanggal 13 .Juli 2000 Surat Ukur Nomor :01/10.01/PS/20000 tanggal 07 Pebruari 2000 seluas 18.000 M2 atas namaSuarni, serta SHM Nomor : 1286/2000 Desa Pantai Raja tanggal 13 Juli2000 Surat Ukur Nomor : 03/10.01/PS/2000 tanggal 07 Pebruari 2000 seluas12.800 M2 atas nama Hj.

• Dalam Provisi:1.Bahwa sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat dengan Nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015,tanggal 6 April 2015 secara sepihak, Tergugat tidak membayar upah/gajiPenggugat sejak Mei 2015, sementara sesuai dengan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 Ayat (2)berbunyi: Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja /buruh harus tetap melaksanakan segala

  Menyatakan Surat Keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015 atas nama Senen Bin Karsam tidak sah dan batal demi hukumkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ke posisisemula bekerja sejak putusan ini dibacakan;4.

  Put.Nomor 776 K/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Adapun mengenai keberatankeberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalammemori kasasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Palembang telah salah dan kelirudalam menerapkan hukum dalam Perkara a quo yang Menyatakan suratkeputusan PHK Nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015 An.

  Senen B.Karsam ke Disnaker Kabupaten Muara Enim (T.11);7) Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 dikeluarkanlah Surat Keputusan(SK) Direksi nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015 tanggal 30Maret 2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Senen BKarsam (T.13);8) Bahwa pada tanggal 07 April 2015 Tergugat melaporkan PemutusanHubungan Kerja atas nama Senen B.

  Bahwa Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang Telah Salah dan keliru dalam menerapkan pertimbanganHukum dalam Perkara a quo yang menyatakan Menghukum Tergugat untukmemperkerjakan kembali Penggugat ke posisi semula bekerja denganpertimbangkan surat keputusan PHK Nomor 096/KEP/Int0100/PG.10.01/2015 An. Senen B Karsam tidak memiliki kKekuatan hukumyang sah dan mengikat.

• atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakanmengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;naan nn Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannyatersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua)orang saksi yang masingmasing telah memberikan keterangan dibawahSumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :Saksi 1.SUGENG SISWANTO :Bahwa Pada hari Jum,at tanggal 07 Maret 2014 sekira Jam : 16.30 wib,di area usaha bilyard/belakang rumah di Jl.Laksda Adi Sucipto Rt/Rw.10.01

  Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat di area usahabilyard/belakang rumah di Jl.Laksda Adi Sucipto Rt/Rw.10.01 Ds.Denanyar, Kec.Jombang., kemudian saksi selidiki dan ternyata benarkemudian terdakwa saksi tangkap tedakwa dan yang 4 orang lainnyamelarikan diriBahwa pada waktu saksi dengan satu Tim ke TKP disitu ada 5 orangyang yang tertangkap 1 orang yang 4 melarikan diri .

  MUHAJIR :Bahwa Pada hari Jum,at tanggal 07 Maret 2014 sekira Jam : 16.30 wib,di area usaha bilyard/belakang rumah di Jl.Laksda Adi Sucipto Rt/Rw.10.01 Ds. Denanyar, Kec.Jombang,saksi dan saksi SUGENGSISWANTO dan bersama satu Tim ,telah menangkap YULIANTO karenamelakukan bermain judi dadu dengan menggunakan taruhan uang .

  Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat di area usahabilyard/belakang rumah di Jl.Laksda Adi Sucipto Rt/Rw.10.01 Ds.Denanyar, Kec.Jombang., kKemudian saksi selidiki dan ternyata benarkemudian terdakwa saksi tangkap tedakwa dan yang 4 orang lainnyamelarikan diriBahwa pada waktu saksi dengan satu Tim ke TKP disitu ada 5 orangyang yang tertangkap 1 orang yang 4 melarikan diri .

  Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas,terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya ;wanna n= Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan jugamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa kejadiannya pada Jum,at tanggal 07 Maret 2014 sekira Jam :16.30 wib, di area usaha bilyard/belakang rumah di Jl.Laksda AdiSucipto Rt/Rw.10.01 Ds. Denanyar, Kec.Jombang terdakwa telahditangkap Polisi karena melakukan judi dadu dengan menggunakantaruhan uang.

• Catatan Sipil PemerintahKota Surabaya dengan tanda bukti pelaporan perkawinan No. 01/WNA.T/2007,tanggal 23 Nopember 2007 ;Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai /dilahirkan (3) orang anakperempuan masing masing bernama ;e Anak pertama : ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT 1 , umur 14 Tahun, jenis kelaminperempuan, kewarganegaraan Indonesia, yangdilahirkan di Anklam pada tanggal 21 Pebruari 1999,sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Hukum danHak Azasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH429.AH.10.01

  M.HH.459.AH.10.01,Tahun 2008, Tentang Kewarganegaraan RepublikIndonesia atas nama Tiara Kunzke, tanggal 29 Meie Anak Ketiga ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT 3 ; umur 11 bulan, jenis kelaminperempuan, Warganegara Indonesia, yang dilahirkandi Denpasar pada tanggal 12 Maret 2012 ;nina n nnn n Pada saat ini kesemua anak anaktersebut berada dalam asuhan dan perlindunganPenggugat selaku ibu kandungnya ;3.

  Kota Surabaya dengan tandabukti pelaporan perkawinan No. 01/WNA.T/2007, tanggal 23 Nopember 2007 putuskarena perceraian ; Menyatakan demi hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang masing masing bernama ; Anak pertama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 14Tahun jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, yanmgdilahirkan di Anklam pada tanggal 21 Pebruari 1999, sesuai dengan petikanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.MHH429.AH.10.01

  MHH429.AH.10.01 Tahun 2008 atas nama ANAK PENGGUGATDAN TERGUGAT 1 diberi tanda P. 3 ;4. Foto copy petikan Keputusan MenteriHukum Dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia No. MHH459.AH.10.01 Tahun 2008 diberi tanda P. 4 ;5.

  M.HH429.AH.10.01 Tahun 2008Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ANAK PENGGUGATDAN TERGUGAT 1 , tanggal 22 Pebruari 2008 ;Anak Kedua : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , umur 9 Tahun, jeniskelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, yang dilahirkan di Wolgast padatanggal 3 Pebruari 2004, sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Hukum Dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia atas nama ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT 2, tanggal 29 Mei 2008 ; Berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak membatasi

• /2005101112131415tanggal 12 April 2005 atas nama PT Subur Ladang Andalan, Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara Nomor 40/PUPNC.10.01/2005 tanggal 12 April 2005atas nama PT Duta Sumber Nabati, Surat Penerimaan Pengurusan Piutang NegaraNomor 39/PUPNC.10.01/2005 tanggal 12 April 2005 atas nama PT AntarMustika Segara, dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor: 37/PUPNC.10.01/2005 tanggal 12 April 2005 atas nama PT Bangun Maya Indah.Bahwa dalam melakukan penagihan dan pengurusan utang Para

  /2007 tanggal 17 Juli 2007, Nomor: SPPBS23/PUPNC.10.01/2007 tanggal 17 Juli 2007, Nomor: SPPBS24/PUPNC. 10.01/2007tanggal 17 Juli 2007, dan Nomor: SPPBS25/PUPNC.10.01/2007 tanggal 17 Juli2007.Bahwa Pasal 7 UndangUndang Lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Staatsblad 1941:3 berbunyi, Juru lelang tidak berwenangmenolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum didaerahnya.Bahwa selanjutnya Pasal

  SPS30/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6Maret 2006 (diberi tanda P8A) ;Surat Perintah Penyitaan No. SPS31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6Maret 2006 (diberi tanda P8B) ;Surat Perintah Penyitaan No. SPS32/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6Maret 2006 (diberi tanda P8C) ;Surat Perintah Penyitaan No. SPS35/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6Maret 2006 (diberi tanda P8D) ;Berita Acara Penyitaan PUPN Cabang Jakarta No. BAP.30/WPL.03/KP.06/2006 tanggal 22 Maret 2006 (diberi tanda P9A) ;Berita Acara Penyitaan PUPN Cabang Jakarta No.

  SP3N38/PUPNC.10.01/2005 tanggal 12 April 2005 (diberi tandaTL17);Surat No. SP3N39/PUPNC.10.01/2005 tanggal 12 April 2005 (diberi tanda TI18) ;Surat No. SP3N37/PUPNC.10.01/2005 tanggal 12 April 2005 (diberi tanda TI19) ;202122Za242526zd2829Surat No.

  SPS32/PUPNC.10.01/2006 tanggal 06 Maret2006 (diberi tanda TII30) ;Berita Acara Penyitaan No. BAP32/WPL.03/KP.06/2006 tanggal 22 Maret2006 (diberi tanda TI31) ;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS22/PUPNC.10.01/2007tanggal 17 Juli 2007 (diberi tanda TH32) ;Pasal 2 Jo. Pasal 4 dan Penjelasan Umum UndangUndang No. 49 Prp. Tahun1960 Jo.