Ditemukan 14 data
323 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
108PK/PID/2007
No. 108PK/Pid/2007Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa IBRAHIM BIN UJANG,SOPYAN BIN ABDUL MANAP, MUHAMMAD DANI BIN ABDUL MANAP,bersama dangan JURIT BIN ABDULLAH ( yang disidangkan secara terpisah)berkumpul disawah SOPYAN BIN ABDUL MANAP untuk merencanakanpembunuhan terhadap korban Soleh bin Zaidan, karena korban Soleh pernahmenikam JURIT.
No. 108PK/Pid/2007Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340KUHP jo.
No. 108PK/Pid/20073.4.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang; 1 (satu) buah cangkuldirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) lembar baju lengan panjang bergarisgaris= 4satu) lembar celana levissatu) lembar kaos((((satu) lembar kaos warna hitam dan1 (satu) lembar celana levisdikembalikan kepada masingmasing Terdakwa;Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 309/Pts.Pid/B/ 1997/
No. 108PK/Pid/2007Menimbang, bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP jo.
No. 108PK/Pid/2007dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum .HakimHakimAnggota : Ketua:ttd/Djoko Sarwoko, SH., MH ttd/ Marianna Sutadi, SHttd/Atja Sondjaja, SHPanitera Pengganti :ttd/Albertina Ho, SH.,MHHal. 7 dari 7 hal. Put. No. 108PK/Pid/2007
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 108PK/Pdt.Sus/ 2010selama ini maupun biaya pengobatan Penggugat sendirisewaktu) mengalami kecelakaan karena pada bulan Februari2008 yang membuat terpuruknya ekonomi Penggugatmengakibatkan keluarga menderita.
No. 108PK/Pdt.Sus/ 2010Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Juni 2006 Nomor69/PHK/VI/2008 agar Pengusaha PT SBY COIL CENTER (SCC)membayar hak hak Penggugat Sdr. BIAUW TJUAN sebagai berikut1. Uang pesangon sebesar Rp 85.540.000, sesuai dengansurat perusahaan tertanggal 3 Maret 2008;2.
No. 108PK/Pdt.Sus/ 2010Rp147.115.071,(seratuS empat puluh tujuh juta seratus lima belasribu) tujuh puluh satu rupiah)3.
No. 108PK/Pdt.Sus/ 2010Tergugat putus sejak putusan dalam perkara inidiucapkan yaitu sejak tanggal 10 September 2008;3.
No. 108PK/Pdt.Sus/ 2010
145 — 89
Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;: fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo.64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;Nomor Nomor: fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo.64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.
Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;Nomor Nomor: fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 5/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. Nomor = 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo.64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;Nomor: fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 6/BA.Padt.G/2019/PNPkb jo. 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo.64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.
Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;11.Bukti TI8 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/BA.Padt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;12.Bukti TI9 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.
Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;13.Bukti Tl10 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/BA.Padt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo. Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;14.Bukti Tl11 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 5/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.
Nomor 108PK/Pdt/2018 tanggal 1 Agustus 2019;15.Bukti Tl12 : fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 6/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.
42 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 108PK/PDT.SUS/2008sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH., MH., dan HORADIN SARAGIH, SH.,MH., HakimHakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh RITA ELSY, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis ,ttd./ ARSYAD, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. H.
No. 108PK/PDT.SUS/2008
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 108PK/TUN/2014tanggal 4 Desember 2014;(dimana dalam putusan tersebut bertentangan dengan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung No. 111PK/TUN/2012 tanggal 22 januari 2013,sehingga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.108PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014).2. Surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL No.59.460.42, tanggal 14Pebruari 2007;(perihal Tanah Ulayat/Tanah Adat, (yang membuktikan diareal tersebut tidakterdapat tanah ulayat/tanah adat).3.
Global Asia Prima Coalindo Mining dariEksplorasi ke tahap Eksploitasi tidak dapat diproses.Dengan** Putusan Peninjauan Kembali Nomor 108PK/TUN/2014 tanggal 4Desember 2014 dengan Objek Sengketa adalah:Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Utara Nomor188.45/2.a/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PIT. YastraEnergy.2.
PK/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 dan dalam PutusanPeninjauan Kembali Nomor 108PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember2014 keduanya adalah areal/wilayah tambang yang sama, terletak dilokasi Dusun Tangocin Desa Lemo , Kecamatan Teweh Tengah,Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah.Bahwa kedua objek sengketa dalam Putusan Peninjauan Kembalitersebut mempunyai dasar putusan yang berbeda dan menimbulkanketidakpastian hukum (legal uncertainty), ketidakadilan hukum (/egalunjustice) dan kekacauan hukum
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 108PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014.b. Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 59.460.42, tanggal 14Februari 2007 perihal Tanah Ulayat/Tanah Adat.c. Peta Pertimbangan Teknis Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,yang menggambarkan Hutan Produksi, Kabupaten Barito Utara.Suber Peta Tahun 2003.d. Peta Informasi Wilayah Pertambangan Milik PT. Global AsiaPrima Coalindo, tanggal 12 Februari 2012, yang menunjukkanditindih oleh i). PT. Yastra Energy, ii). PT.
Yastra Energi (in casuobjek sengketa), dan mencoretnya dari buku daftar yang tersediauntuk itu di kantorkantor instansi terkait termasuk akan tetapi tidakterbatas pada kantor Tergugat dan/atau pada kantor Kepala DinasPertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara;Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 108PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 membuktikan KuasaPertambangan Eksplorasi (KP Eksplorasi) an. PT.
155 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
108PK/Pdt/2005
66 — 28
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1617 K/PDT/2001tanggal 29 Oktober 2003 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 108PK/Pdt/2005 tanggal 21 September 2006 (vide 112, T16).
57 — 7
. :108PK/Pdt./1990, diberi tanda T.l, Il, V, VI, VIl, IX, XI, XIl, TT.IX, TT.X6;Fotocopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor40/Pdt/G/1984/PN Srg jo Nomor :581/1985/Pdt/P.T.Smg jo No. :3491K/Pdt/1986 tertanggal 7 Juli 1988 tentang Penyitaan Eksekusi,diberitanda T.l, Il V, VI, Vil, XX, XI, Xl, TT.IX, TT.X7;Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 Desa Mojodoyong, KecamatanKedawung, Kabupaten Sragen atas nama ALECK SUPARNO Luas 1260m?
dan Kariyosumarto alias dan TurutTermohonTermohon Kasasi dahulu para Tergugat Turut Terbanding yaituBok Martopawiro alias Saminem, Ahli waris dari Pawirorejo alias Inu yaituKasikem, Semin, dan Mulyadi, dan Ahli Waris dari Kartorejo alias Siman yaituBok Joyomenik, Bok Pawirosebloh, Bok lrosanem, Sastrolamun;Menimbang, bahwa kemudian atas putusan kasasi MahkamahAgung RI tersebut dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali keMahkamah Agung RI dan telah diputus dengan Putusan Register Nomor 108PK
80 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 108PK/Pdt.SusPHI/2017 15 DIYAN IRWANSAH 009224 DECAL Rp 48.048.000 50% Rp 24.024.00016 ENDANG SUPRIYADI 009143 EPS Rp 48.480.000 50% Rp 24.240.00017 ERMARUSLIANA 009146 EPS Rp 48.264.000 50% Rp 24.132.00018 ERYANTO 009069 ASSEMBLING Rp 48.048.000 50% Rp 24.024.00019 ENYFATMAWATI 009043 ASSEMBLING) Rp 48.048.000 50% Rp 24.024.00020 FITRIYANTI 009228 DECAL Rp 48.264.000 50% Rp 24.132.00021 GIYARTO 009083 QC Rp 48.048.000 50% Rp 24.024.00022 HARTOP KHAIDIR 009078 ASSEMBLING Rp 48.264.000
Putusan Nomor 108PK/Pdt.SusPHI/2017 60 RACHMATSALEH 009224 PAINTING Rp 48.480.000 50% Rp 24.240.00061 RAHMAT RIFAI 009249 POLES Rp 48.480.000 50% Rp 24.240.00062 RIYANTO WICAKSONG009036 INJECTION Rp 48.048.000 50% Rp 24.024.00063.
1.Dwi Indah Kartika
2.MUHAMAD RAMLI, SH
Terdakwa:
SALEH BIN ABDULLAH
110 — 0
berupa :
- Fotocopi Salinan Putusan Nomor: 295/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Brt, tanggal, 9 Maret 1995, diberi tanda Bukti T-1;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan DKI Tinggi Jakarta Nomor : 395/PDT/1995/PT.DKI, tanggal 18 September 1995, diberi tanda Bukti T-2;
- Fotocopy Salinan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor : 450K/PDT/1998, tanggal 16 Maret 1999 diberi tanda Bukti T-3;
- Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor:108PK
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Bukti PK1dan Bukti PK2, dan juga Bukti T.II.Int40 (Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Bunhia Sinaga kepada MahrinSinaga terhadap SHM objek sengketa) yang melekat pada sertipikat hak milikobjek perkara a quo yaitu: Bukti T1, Bukti T3, Bukti T4, Bukti T6 (VideBukti T.ll.Int38, Vide Bukti T.II.Int39) juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 253 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 juncto Putusan PeninjauanKembali Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108PK
138 — 83
fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Jaksa Agung Nomor PER015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Jaksa Agung Nomor : PER022/A/JA/03tentang Penyelenggaraan Pengawasan KejaksaanRI (selanjutnya disebut Perjaa Nomor PERO15/A/JA/07/2013) (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 21 Tahun 2010 tentang KetentuanPelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (fotokopisesuai dengan fotokopi);Putusan Mahkamah Agung Nomor : 108PK
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
152 — 290
Bahwa alasanalasan kasasidapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima, jo. yang dikuatkan dengan Putusan PeninjauanKembali Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108PK/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015, dengan amar Putusan :"Menolak Peninjauan Kembali Pemohon PK : PT.
Putusan Peninjauan KembaliPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108PK/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015) dan yang akan diajukandalam persidangan perkara a quo terbukti Para Pemilik tanahSertipikat Hak Milik (61 Sertipikat Hak Milik) menguasai danmengusahai/mengelola tanah obyek sengketa secara secara fisik danterus menerus dengan itikad baik, termasuk oleh pemilik tanahsebelumnya, sedangkan terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo ternyata Penggugat (PT.
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
225 — 58
Putusan PeninjauanKembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108PK/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015);Bahwa sebelum diterbitkan Hak Milik ternyatatanahtanah tersebut (obyek sengketa) telah dikuasai dan diusahaidengan ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat s/d Tergugat XIdan Tergugat XXVII s/d Tergugat XXXIV Dalam Konvensi dan pada saatpemeriksaan lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu(Panitia Pemeriksaan Tanah A) ternyata fisik tanah yang dimohonkan HakMilik dikuasai