mnomor: 512/02/PPAT/I/1990 pada GS No. 659 s/d 575/89 tanggal 11 September1989, yang pada surat ukur tersebut tanah Penggugat juga telah dikeluarkan SHM atasnama NABSIAH dengan alas hak surat ukur No. 152/02/PPAT/I/1990 GS No. 575/89tanggal 11 September 1989 dan tanahtanah lain di sekitarnya (RT. 29 RW. 06)termasuk tanah yang Penggugat sudah beli/ganti rugi dari Saudari MISINAH pada awaltahun 2011 dan telah masuk pada GS 570/89 tanggal 11 September 1989 atas namaPONCO SAID (Alm)/SURYANTO dengan luas 12.442

Ponco Said yang luasnya 12.442 M? sangatlah merugikan Penggugat dan selamaini pula Penggugat tidak merasa aman/khawatir kalau nantinya dengan Surat Ukur/GStersebut di atas dapat dikeluarkan SHM seperti pada GS No. 575 dan 574 atas nama Sdr.NAPSIAH dan ALPIANNOR, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawanhukum;4.

Kabupaten Banjar/Martapura untuk menjelaskan atas dasar apa pihak BPNmembuat surat ukur/GS dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik;Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenanmemberikan putusan sebagai berikut:1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan menurut hukum bahwa Gambar Situasi (GS) 570/11 September 1989 padaSurat Ukur No. 512/02/PPAT/I/1990 yang luasnya 12.442

Ponco Said yangluasnya 12.442 M? karena merugikan Penggugat dan selama ini pula Penggugattidak merasa aman/khawatir kalau nantinya dengan Surat Ukur/GS tersebut di atasdapat dikeluarkan SHM seperti pada GS No. 575 dan 574 atas nama Sdr.

No.570/89 tanggal 11 September1989 pada surat ukur No. 512/02/PPAT/I/1990 yang luasnya 12.442 M? dapat dijadikansebagai alas hak untuk pembuatan SHM atas nama Sdr. Ponco Said (Alm) / Suryanto atauorang lain ?

dibayar.Apabila terhadap kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana poin 2ternyata Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhi janjinya tersebut makaterhadap jaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) No.593/80/HU/LL/IX/2008 atasnama Zainudin, yang terletak di Dusun IV Lubuk Lancang dengan luas10.275 M@ tanggal 17 September 2008 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00821/Lubuk Lancang atas nama Zainudin, yang terletak di Dusun III LubukLancang dengan luas tanah 12.442

SUYONO dengan luas 12.442 M2. Oleh karenanya dengan adanyaSurat Ukur GS. No. 569/89 tanggal 11 September 1989, lahan Penggugatkena/ termasuk pada GS tersebut, oleh karenanya hal ini membuatPenggugat keberatan karena Penggugat mengetahui dari temantemanbahwa Sdr. SUYONO sebagai penunjuk batas pada surat ukur tersebut dansekaligus sebagai pemilik lahan tersebut. Hal ini adalah tidak benar karenaselama ini Sdr.

SUYONO dengan luas 12.442 M2. Oleh karenanyadengan adanya Surat Ukur GS. No. 569/89 tanggal 11 September 1989,lahan Penggugat kena/ termasuk pada GS tersebut, oleh karenanya hal inimembuat Penggugat keberatan karena Penggugat mengetahui dari temanteman bahwa Sdr. SUYONO sebagai penunjuk batas pada surat ukur tersebutdan sekaligus sebagai pemilik lahan tersebut. Hal ini adalah tidak benarkarena selama ini Sdr. SUYONO tidak pernah memiliki lahan di lingkungan RT.29 RW.

SUYONO dengan luas 12.442 M?. Olehkarenanya dengan adanya Surat Ukur GS. No. 569/89 tanggal 11 September 1989, lahan9Penggugat kena/ termasuk pada GS tersebut, oleh karenanya hal ini membuat Penggugatkeberatan karena Penggugat mengetahui dari temanteman bahwa Sdr. SUYONO sebagaipenunjuk batas pada surat ukur tersebut dan sekaligus sebagai pemilik lahan tersebut. Hal iniadalah tidak benar karena selama ini Sdr. SUYONO tidak pernah memiliki lahan di lingkunganRT. 29 RW.

Nomor 632, Gambar Situasi Nomor00296, tanggal 5 Juni 2008, luas 12.442 m?, dan Surat Pernyataan MenerimaPembayaran Pelunasan Harga Jual Beli Tanah tanggal 26 Maret 2012,berikut menyerahkan sehelai daun Cek kontan Nomor TI 279951, yangHal. 3 dari 33 Hal.

Situasi Nomor 00296 tanggal 5Juni 2012, harus dikembalikan kepada PenggugatPenggugat (Yunimar danNurmalis) berikut bangunan yang ada di atasnya, sesuai dengan batasbatasobjek perkara pada poin A, secara suka rela dan kalau engkar denganbantuan Polisi dan alat Negara lainnya;Bahwa sesuai dengan jumlah uang yang telah di terima oleh PenggugatPenggugat, maka Sertifikat yang semula Nomor 51 yang telah berobahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 632 Gambar Situasi Nomor 00295 tanggal5 Juni 2012, dengan Luas 12.442

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemoho
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama kedua anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304220108190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 1 Agustus 2019, Yang tertulis ELIFAS MAYA ATO dan EFRAIM MAYA ATO, dirubah menjadi Nama: ELIZABETH MAYA sesuai dengan surat permandian No. 12.442 dan

No. 632, Gambar Situasi No. 00296, tanggal 5 Juni2008, luas 12.442 M2, dan Surat Pernyataan Menerima PebayaranPelunasan Harga Jual Beli Tanah tanggal 26 Maret 2012, berikutmenyerahkan sehelai daun Cek kontan No. TI 279951, yang sekarangobyek perkara telah dijadikan satu Komplek Perumahan yang dikenaldengan PERUMAHAN TAHTA ALMARA yang dipagar dengan pagarBeton sekelilingnya oleh Tergugat 1 (Alkudri);.

Bahwa sesuai dengan jumlah Uang yang telah di terima oleh PenggugatPenggugat, maka Sertipikat yang semula No.51 yang telah berobahmenjadi Sertifikat Hak Milik No. 632 Gambar Situasi No.00295 tanggal 5Juni 2012, dengan Luas 12.442 M2 untuk Tergugat 1 (Alkudri) tetapuntuk Tergugat 1;9.

MAHA KERAMINDO PERKASA (yang diwakili oleh HO KIARTO selaku Direktur); Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Adat seluas + 12.442 M2 (dua belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), setempat dikenal terletak di Kp.

Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanahHak Milik Adat seluas 12.442 m (dua belas ribu empat ratus empatpuluh dua meter persegi), setempat dikenal terletak di Kp. Pasir Awi,Pasar Kemis, Tangerang, Banten, yang diperoleh berdasarkan:Akta Pelepasan Hak Nomor 8 tanggal 6 November 2000 dan AktaPelepasan Hak Nomor 48 tanggal 27 November 2000, masing-masingdibuat oleh dan di hadapan Notaris Haji Abdul Kadir Usman, S.H.,dengan perincian sebagai berikut:I.