MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya; 28) Surat Perintah Membayar nomor:129/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke IV (empat) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya; 29) Surat Perintah Membayar nomor: 129/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke IV (empat) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya; 30) Surat Perintah Membayar nomor: 098/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke III (tiga) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya; 31) Surat Perintah Membayar nomor: 068/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke II (dua) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru beserta kelengkapannya; 32) Surat Perintah Membayar nomor : 226/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 1 September 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke VI (enam) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya; 30) Surat Perintah Membayar nomor: 098/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010,tanggal 27 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke III(tiga) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

Ms TrKepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKota Pekanbaru beserta kelengkapannya; 31) Surat Perintah Membayar nomor: 068/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010,tanggal 14 Mei 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke II(dua) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

SAYUTI, MSc.MsTr Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Pekanbaru, beserta kelengkapannya; 40) Surat Perintah Membayar nomor: 379/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010,tanggal 6 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS. atas Angsuransekaligus (100%) Pek.

MsTr Kepala Bidang AngkutanDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, besertakelengkapannya;41) Surat Perintah Membayar nomor: 380/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010,tanggal 8 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS. atas Angsuransekaligus (100%) Pek.

MsTrKepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaPekanbaru, beserta kelengkapannya; Surat Perintah Membayar nomor:129/SPM/DPA 1.07. 1.07.1.17. 12.5.2/2010,tanggal 29 Juni 2010, untuk keperluan pembayaran LS.atas Angsuran ke IV(empat) Bahan bakar minyak Bus Trans Metro Pekanbaru Keg.

Hal tersebutsebagaimana Hasil Uji Teknis Nomor: 560/12.5.2/LL/2010 tanggal 24Agustus 2010 (Bukti P5);Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontraksebagaimana yang disampaikan dalam Surat Nomor: 014/IPI/PMI 1I/V111/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti P6). yang pada intinyamenyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya. Dengandemikian, Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannyasebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak.

memberikanketerangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalamhalaman 29 salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor831/Pdt.G/2010/PN.Sby. menyatakan :"Bahwa Ahli tidak membandingkan kualitas antara Master Tapemerek Panasonic WELM20A dengan merek Winner Tech ER2000tetapi hanya melakukan uji Teknis terhadap Master Tape merkWinner Tech ER2000 berdasarkan Rencana Kerja dan syaratsyarat(RKS);Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan lampiran surat dariInstitut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor : 560/12.5.2

Karpet pada penawaran bermerk Karina KR1, sedangkan barangyang dikirim tidak tercantum merk tersebut.Lebih lanjut berdasarkan lampiran surat dari Institut Teknologi SepuluhNopember Nomor : 560/12.5.2/LL/2010 tanggal 24 Agustus 2010, terkaitHasil Uji Teknis yang meyatakan ada/berfungsi, tidak bisa diartikanbahwa spesifikasi dan fungsi Master tape recorder merk WinnertechType Wtech ER2000 adalah sama dengan spesifikasi dan fungsi Mastertape recorder merk Panasonic Type WELM20A.Berdasarkan Pasal 15

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak adakecocokan dan sering berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga;12.5.2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah(ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Kusen Mansur;12.5.2.Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V)mendapat bagian 1/3 dari harta warisan M. Ducha binH. Kusen Mansur;12.6. Hj. Sholikah binti H. Kusen Mansur (saudara perempuan)mendapat bagian 24/153 dari harta warisan, yang kemudianmenjadibagian untuk ahli waris penggantinya yakni 3 (tiga)orang anak sebagai berikut :12.6.1.12.6.2.12.6.3.Siti Muarifah binti H. Sakroni (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat bagian 1/4 dari harta warisanHj. Sholikah binti H.

Ducha bin H.Kusen Mansur;12.5.2. Siti Nurita binti M. Ducha (anak perempuan/Penggugat V)mendapat bagian 1/5 dari harta warisan M. Ducha binH. Kusen Mansur;12.5.3. Basori bin M. Ducha (anak lakilaki) mendapat bagian 2/5dari harta warisan M. Ducha bin H. Kusen Mansur, yangkemudian menjadi bagian ahli warisnya/anaknya yaituFajarina Yuniar Putri binti Bashori;Hj. Sholikah binti H.

SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan DinasPerhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, besertakelengkapannya;49) Surat Perintah Membayar Nomor 165/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 12 Juli 2010, untuk keperluan pembayaran LS atasangsuran sekaligus (100%) pekerjaan penggantian suku cadang biayaban bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana danPrasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo TahunAnggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.009.809,00 (tiga puluh

SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan DinasPerhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, besertakelengkapannya;51) Surat Perintah Membayar Nomor 459/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 14 Desember 2010, untuk keperluan pembayaran LS atasangsuran sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa servis besar busTrans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana danPrasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo TahunAnggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp36.260.000,00 (tiga puluh enamjuta

SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan DinasPerhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, besertakelengkapannya;57) Surat Perintah Membayar Nomor 324/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 08 November 2010, untuk keperluan pembayaran atasangsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis kecil & penambahanoli Bus Trans Metro Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana danPrasarana Pelayanan Jasa Angkutan pada Dishub Kominfo TahunAnggaran 2010 dengan jumlah SPM Rp35.868.000,00 (tiga puluh

SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang AngkutanDinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru,beserta kelengkapannya;60) Surat Perintah Membayar Nomor 255/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 27 September 2010, untuk keperluan pembayaran atasangsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis Bus Trans MetroPekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PelayananJasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 denganjumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan

SAYUTI, M.Sc, Ms.Tr Kepala Bidang Angkutan DinasPerhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, besertakelengkapannya;61) Surat Perintah Membayar Nomor 254/SPM/DPA 1.07.1.07.1.17. 12.5.2/2010, tanggal 24 September 2010, untuk keperluan pembayaran atasangsuran sekaligus (100%) pekerjaan jasa servis Bus Trans MetroPekanbaru Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PelayananJasa Angkutan pada Dishub Kominfo Tahun Anggaran 2010 denganjumlah SPM Rp43.830.945,00 (delapan puluh tiga juta delapan

XXXX (anak kandung)12.5.2. XXXX ( anak kandung12.5.3. XXXX12.5.4. XXXX)anak kandung ))12.5.5. XXXX (anak kandung )))anak kandung(( .( .(( .12.5.6. XXXX ( anak kandung )'12.5.7. XXXX (anak kandung ).12.6. Ahli waris pengganti dari XXXX ( saudara kandungdari XXXX )yaitu:12.6.1. XXXX ( anak Kandung ) ;13.Bahwa XXXX menikah dengan XXXX pada tanggal 8 April 1979, daripernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama :13.1.

Barang siapa yangberkasin sayang dan mereka di antaramu, mereka ituadalah orang orang yang zalim ".12.5.2.Buku FIQIH LIMA MAZHAB .Oleh : MUHHAMAD JAWAD MUCHNIYAHHal 57 58. BAB 83 WASIATMENARIK WASIAT.Pemberi wasiat (almushi 1 baik menarik kembaliwishayahnya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammemutuskan sengketa koreksi Pajak Masukan, dimana MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pembahasan yangmendalam atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat(1) PMK78, Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan PP 12.5.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammenafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3)UU PPN karena:5.2.1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammemutuskan sengketa koreksi Pajak Masukan, dimana Majelis HakimPengadilan Pajak tidak melakukan pembahasan yang mendalam ataskoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) yangmenggunakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK575,Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan PP 12.5.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammenafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPNkarena:5.2.1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammemutuskan sengketa koreksi Pajak Masukan, dimana Majelis HakimPengadilan Pajak tidak melakukan pembahasan yang mendalam ataskoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yangmenggunakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PMK78, Pasal 16Bayat (3) UU PPN dan PP 12.5.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammenafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPNkarena:5.2.1.

tidak resmi mengenai pembagianpenguasaan wilayah proyek, sehingga untuk lelang diKabupaten Muara Bungo secara otomatis proyek tersebutdiperuntukkan bagi pengusaha setempat dan pengusaha darikabupaten lain tidak akan ikut campur dalam lelang tersebut.Fakta ini menunjukkan bahwa lelang di kabupaten MuaraBungo memang diperuntukkan bagi pengusaha setempat,sedangkan pengusahapengusaha yang berasal dari kabupatenlain hanya dijadikan sebagai pendamping untuk memfasilitasipengusaha kecil sebagai pemenang;12.5.2

tidak resmi mengenai pembagianpenguasaan wilayah proyek, sehingga untuk lelang diKabupaten Muara Bungo secara otomatis proyek tersebutdiperuntukkan bagi pengusaha setempat dan pengusaha darikabupaten lain tidak akan ikut campur dalam lelang tersebut.Fakta ini menunjukkan bahwa lelang di kabupaten MuaraBungo memang diperuntukkan bagi pengusaha setempat,sedangkan pengusahapengusaha yang berasal dari kabupatenlain hanya dijadikan sebagai pendamping untuk memfasilitasipengusaha lokal sebagai pemenang;12.5.2

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammemutuskan sengketa koreksi Pajak Masukan, dimana MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pembahasan yangmendalam atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang menggunakan ketentuan dalam Pasal 2ayat (1) huruf a KMK575, Pasal 16B ayat (3) UU PPN danPP 12.5.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammenafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3)UU PPN karena:5.2.1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammemutuskan sengketa koreksi Pajak Masukan, dimana MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pembahasan yangmendalam atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a KMK575, Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan PP 12.5.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalammenafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UUPPN karena:5.2.1.

Nomor. 247/Pid.Sus/2017/PT SMG5. 2. 10.5.2.11.5.2. 12.5.2. 13.5.2. 14.Selatan, tgl. 12102016, banyaknya (satu), namabarang Logam mulia, berat 10, kadar 999,99, harga Rp.5.600.000.1 (satu) kantong plastik transparan berisi satu batanglogam warna kuning emas 10 g FINE GOLD 999,9berserta surat dari Toko Mas MENTENG no : 80281Gedung Berlian JI.

menguasakankepada pihak lain.Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah DesaSitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan MajelisAt Turots Al Islamy selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan tanahpengganti kepada kepala BPN bantul dengan surat nomor : 57/2001 tanggal 1Oktober 2001 seluas 21.545 M2 yang berlokasi di Desa Bawuran KecamatanPleret dan disusul dengan surat nomor 12.5.2

menguasakankepada pihak lain.Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah DesaSitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan MajelisAtTurots AlIslamy selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan tanahpengganti kepada kepala BPN Bantul dengan surat Nomor : 57/2001 tanggal 1Oktober 2001 seluas 21.545 M2 yang berlokasi di Desa Bawuran KecamatanPleret dan disusul dengan surat Nomor 12.5.2

Hal. 44 dari 7412.5.1.3.layanan tambahannya yang terkait) untukpenerbangan tidak berjadwal;Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi;12.5.2.

Persegi) dengan ukuran panjang 127,91/71,36 Mdan Lebar 50/29/41/15 M sesuai dengan SKMHT No.590/2212/VII/KASU/2014 tertanggal 24 Juli 2014 atas nama Mudjiatiyang terletak di jalan Perjuangan 6 RT.0O1 Kelurahan SempajaSelatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, denganperwatasan tanah sebagai berikut:m Sebelah Utara dengan : Sugimanm Sebelah Timur dengan : Umar Saidm Sebelah Selatan dengan : Jalanm Sebelah Barat dengan : Jaenal AbidinHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 131/PDT/2020/PT SMR10.Ade.12.5.2

Ahli diminta oleh Penyidik Kejaksaan Blorauntuk menghitung kerugian berdasarkan datayang diberikan penyidik;12.5.2. Ahli tidak meminta konfirmasi kepada pihakpihak terkait ahli menghitung kerugian Negarasecara materiil atas suratsurat yang diberikanpenyidik kepada pihak yang mengeluarkan;12.5.3. Ahli tidak meminta keterangan pihak MahkamahAgung RI. terkait suratsurat yang diberikanpenyidik dalam menghitung kerugian Negara;Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 199 PK/Pid.Sus/201712.5.4.

ahli warisnyamemperoleh;12.4.1 Inaq Mujahidin (anak perempuan) =1/7X 2/68 =2/476bagian;12.4.2 Hajjah Rahmi (anak perempuan) =1/7X 2/68 =2/476bagian;12.4.3 Amaq Arzani (anak lakilaki) =2/7X 2/68 =4/476bagian;12.4.4 Inaq Ahmad Yani (anak perempuan) =1/7X 2/68=2/476 bagian;12.4.5 Amagq Kusdiyanto (anak lakilaki) =2/7X 2/68 =4/476bagian;Haji Hasan Hasbi (anak lakilaki), =2/17X 2/8=4/136 = 2/68bagian, masingmasing ahli warisnya memperoleh:12.5.1 Inaq Tohri (anak perempuan) =1/5X 1/1X2/68 =2/340bagian;12.5.2

Sartini Iriani binti Imanuddin;Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT SMR10.id.12.5.2. Sarifuddin bin Imanuddin;5.3. Laila Sari Jaya binti Imanuddin;5.4. Ana Merlin Wijaya binti Imanuddin;5.5. Ani Martha Wijaya binti Imanuddin;5.6. Teruna Wijaya bin Imanuddin;5.7.