Agrotama Mitra Perkasa seluas 12.918 M2 berasaldari SHM No. 3216/2008 an.

Agrotama Mitra Perkasa seluas 12.918 M2berasal dari SHM No. 3216 / 2008 an.

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khususmengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkanpenetapan pengadilan;Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudahlampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat EdaranDirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor472.12/12.918

Kematian dan menerbitkan KutipanAkta Kematian yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandangperlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yangdikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimanadiktum dibawah nanti;Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor472.12/12.918

tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenaipencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudahlampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor472.12/12.918

Kematian danmenerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perluadanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendakiPemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktumdibawah nanti;Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019,Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor472.12/12.918

No. 529 K/Pid.Sus/201323 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Kedua :Pasal 284 ayat (1) angka la KUHP ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)tahun;3 Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan Nomor : 14/JT/2007, 1 (satu)lembar asli Akta Kelahiran No. 12.918/JT/KLT/2009 atas nama NovericoCalvin Pasarian Siregar Sormin tanggal 12 Agustus 2009, (satu) lembar asliAkta Kelahiran No. 12.919/JT/KLT/2009 atas

SORMIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantarandalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 dan Tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalamPasal 284 ayat (1) angka la KUHP ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar asli kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/JT/2007;1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 12.918

Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tertanggal 30 Juli 2018 perihalPenerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap pelaporan pencatatankematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukberdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatankematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, yangdimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, sehinggaHakim berpendapat bahwa maksud

Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tertanggal 30 Juli 2018 perihalPenerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi,Hakim berpendapat bahwa pokok perkara in casu termasuk dalam pengertianPeristiwa Penting lainnya sehingga berdasrkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dapat dilakukan oleh

bapak kandung Pemohon bernama Amara telahmeninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2004 tetapi setelah 15 (limabelas) tahun baru dilaporkan oleh Pemohon sebagai anak kandungnya danbaru akan dibuatkan Surat Akta Kematian;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), dan ayat(4) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Suratdari Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilNomor:472.12/12.918

lain penyakit stroke tetapi setelah 17(tujuh belas) tahun baru dilaporkan oleh Pemohon sebagai anak kandungnyadan baru akan dibuatkan Surat Akta Kematian;Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pat.P/2020/PN UnhMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), dan ayat(4) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Suratdari Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilNomor:472.12/12.918

Agrotama Mitra Perkasa seluas 12.918 M2 berasal dari SHM No. 3216 / 2008 an. ST ZAHER AZIZ.h. 1 (Satu) buah buku tanah hak milik Nomor 3217 tanggal 19 Juni 2012 an. SUMARDI K seluas 8017 M2. i. 1 (Satu) buku Akta Jual Beli No. 337 / SG / 2012 tanggal 30 Mei 2012 peralihan hak antara ST ZAHER AZIZ kepada SUMARDI K melalui Notaris / PPAT FREDY ALMANZO, SH. j. 1 (Satu) lembar surat pernyataan saudara ST ZAHER AZIZ tanggal 30 Mei 2012. Di lampirkan dalam berkas perkara.4.

Agrotama Mitra Perkasa seluas 12.918 M2berasal dari SHM No. 3216 / 2008 an. ST ZAHER AZIZ.1 (Satu) buah buku tanah hak milik Nomor 3217 tanggal 19 Juni 2012an. SUMARDI K seluas 8017 M2.1 (Satu) buku Akta Jual Beli No. 337 /SG/ 2012 tanggal 30 Mei 2012peralihan hak antara ST ZAHER AZIZ kepada SUMARDI K melaluiNotaris / PPAT FREDY ALMANZO, SH.1 (Satu) lembar surat pernyataan saudara ST ZAHER AZIZ tanggal 30Mei 2012.Di lampirkan dalam berkas perkara.4.

Agrotama Mitra Perkasa seluas 12.918 M2berasal dari SHM No. 3216 /2008 an.

Zaher Aziz dengan luas tanahnya 12.918 M2, dan SHM 3217tahun 2008 an. ST. Zaher Aziz dengan luas tanahnya 8017 M2 ;3. Bahwa benar tanah sertipikat Nomor 309 atas nama ST. ZAHEER AZIZtersebut di atas pada tahun 2010 telah digugat oleh MISDI bin PAIMINdkk. di Pengadilan Negeri Sengeti dengan register perkara Nomor :14/Pdt.

Agrotama Mitra Perkasa seluas 12.918 M2berasal dari SHM No. 3216 / 2008 an. ST ZAHER AZIZ.h. 1 (Satu) buah buku tanah hak milik Nomor 3217 tanggal 19 Juni 2012an. SUMARDI K seluas 8017 M2.i. 1 (Satu) buku Akta Jual Beli No. 337 / SG / 2012 tanggal 30 Mei 2012peralihan hak antara ST ZAHER AZIZ kepada SUMARDI K melaluiNotaris / PPAT FREDY ALMANZO, SH.j. 1 (Satu) lembar surat pernyataan saudara ST ZAHER AZIZ tanggal 30Mei 2012.Di lampirkan dalam berkas perkara.4.

Penetapan Nomor 26 /Pat.P/2020/PN OlmrMenimbang, bahwa selain itu berdasarkan SuratNo.472.12/12.918/Dukcapi.Ses yang dikeluarkan Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, Direktorat Jenderak Kependudukan dan Pencatatan Sipil,disana pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pelaporan pencatatankematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukberdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatankematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

dibuatkan Penetapan Kematiannya setelah kurang lebih 10Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.P/2021/PN Olm(sepuluh) tahun, maka menurut Hakim kondisi ini memenuhi sebagaimanaketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yaitu pencatatannya oleh Pejabat PencatatanSipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SuratNo.472.12/12.918

Hal ini dimaksudkan untuk memastikankebenaran data kematian tersebut, serta Surat Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES tanggal 30 Jili 2018 yangditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTarakan, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Tarakan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yangkematiannya sudah lama sekali, pada poin kedua surat tersebut disebutkanHalaman

berwenang.(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang ataumati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat PencatatanSipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, InstansiPelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan darikepolisian.Menimbang, bahwa menurut Surat Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Juli 2018 Nomor 472.12/12.918

Nomor 526 PK/Pdt/2018.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IVmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi PenggugatRekonvensi/Tergugat IV Konvensi seluruhnya;Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi selakupemilik yang sah atas 2 (dua) bidang berdasarkan Sertifikat Hak Milik,yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 Tahun 2008 seluas + 12.918

Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hakatas tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV, karena Tergugat IV tidak lagi memilikiHak Atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 309 Tahun 1990,melainkan memiliki hak atas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 Tahun2008 seluas + 12.918 M2 dan Nomor 3217 Tahun 2008 seluas + 8017 M2 di atas /fy26tanah objek yang disengketakan , begitu pula batas batas yang dimiliki olehTergugat IV tidak sesuai apa yang diuraikan