26. 1 (satu bundel copy legilisir dokumen Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.81-4896 Tahun 2021 Tentang Pensiun Pokok TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH.

MT Tanggal 22 Oktober 2021

27. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-341 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku tanggal 10 Juni 2021

28.

MT Tangggal 17 juni 2016

29. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Nomor : 131.81/2558/OTDA tanggal 13 Juni 2011, perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 beserta lampirannya

30. Dokumen yang berisi:

a.

143. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.

144. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Maluku.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-9099 tahun 2017 tentang pemberhentian pejabat bupati seram bagianbarat provinsi Maluku tangggal17 Mei 2017. 1 jepitan B.

sebagai dakwaan alternatif,dimana dakwaan primair dibaca sebagai dakwaan kesatu, sedangkan dakwaan subsidairdibaca sebagai dakwaan kedua;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dibaca sebagai dakwaanalternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umumuntuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan,ternyata berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81

.; Satuan Organisasi Perangkat Daerah dimana terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca 39 OPD 210 dan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca 2.500 x 200

13Biaya perkantoran FKIPUnpar untuk pembelian ATKpada Bagian Akademik danPendidikan September 20134078.032.001.Q5211114.150.000377.2756.591433.8643.716.136Toko KridaNusantara 14Biaya perkantoran FKIPUnpar untuk biaya Fotocopy dan penjilidan padaBagian Kepegawaian danKeuangan September 20134078.032.001.Q5211113.150.000286.3642.955329.3182.820.682Istana Poto Copy 15 Biaya perkantoran FKIPUnpar untuk pembelianbahan kebersihan habispakai ruang kantor pusatFKIP September 2013 4078.032.001.Q5211111.450.000 131.81

Q5211114.450.000404.5460.682465.2273.984.773Toko KridaNusantara 74Biaya perkantoran FKIPUnpar untuk biaya Fotocopy dan penjilidan padaBagian Kepegawaian danKeuangan Desember 20134078.032.001.Q5211113.425.000311.3646.705358.0683.066.932Istana Poto Copy 73 Biaya perkantoran FKIPUnpar untuk pembelianbahan kebersihan habis 4078.032.001.Q521111 1.250.000 113.63 113.636 1.136.364 Toko Badarudin Halaman 93 dari 321 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Plk pakai ruang kantor pusatFKIP Desember 2013 76 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 1.450.000 131.81

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-9099 tahun 2017 tentang pemberhentian pejabat bupati seram bagianbarat provinsi Maluku tangggal17 Mei 2017.

1 jepitan

58.

Memo dari Kadis untuk Kabid BUD

1 bendel

59.

td>

1 buku

Lampiran keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910.1-30 tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016

1 jepitan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-9099 tahun 2017 tentang pemberhentian pejabat bupati seram bagianbarat provinsi Maluku tangggal17 Mei 2017.

1 jepitan

58.

Memo dari Kadis untuk Kabid BUD

1 bendel

59.

31 desember 2016 pak (Saksi RAFAEL tamu)

1 buku

Lampiran keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910.1-30 tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016

1 jepitan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81

70. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81634 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;

71. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81 380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah SerentakTahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku.

RAMANDEY Nomor : 131.81-858 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Waropen Provinsi Papua.116. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540005504146910 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J. Ramandey, MM);117. 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 1540005504703 An. Bupati Kab. Waropen (Drs. Ones J.

2021

24. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-341 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku tanggal 10 Juni 2021

25.

1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku a.n TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT tanggal 17 Juni 2016

26. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Nomor : 131.81/2558/OTDA tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-465 Tahun 2011 berserta lampirannya

27. 2 (dua) lembar asli dokumen Laporan Transaksi Bank BRI yang ditujukan kepada Bendahara Umum MTO Buru Selatan No.

616. 1 (satu) bundel fotocopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 131.81-5374 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buru Selatan Provinsi Maluku.

617. 1 (satu) bundel fotocopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1246 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-341 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten pada Provinsi Maluku.

52 2 (dua) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca AMRI 085351263577 BNI MATTOANGIN MAKASSAR 0191483146 Rp.500.000.000 RESIKO PEMBATALAN

53 i) 2 (dua) lembar copy surat nomor 131.81/3307/OTDA tanggal 21 Juli 2011 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-

552 Tahun 2011, dengan lampiran berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-552 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Ambon dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Maluku atas nama RICHARD LOUHENAPESSY, SH

j) 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-552 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Ambon dan Pengesahan Pengangkatan

538 Salinan yang dilegalisir, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-552 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon tahun 2011 sampai dengan 2016

539 Salinan yang dilegalisir, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3147 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon

668 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 552 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Ambon dan Pengesahaan Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Ambon tanggal 20 Juli.

669 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3147 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Maluku tanggal 18 Mei 2017.

JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke. 160. 1 (satu) bendel dokumen yang berisi : g) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 131.81-726 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan bupati merauke provinsi Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MARUF selaku Mendagri.