Ditemukan 21 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 9 Juni 2011 — Drs. XAVERIUS T. SONGMEN , MM.; EKSAN HEREMBA;
VS
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel; Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel; Gubernur Provinsi Papua; Menteri Dalam Negeri RI; YESAYA MERASI
120 — 44
120 — 44
yang sama pada tanggal O7 Maret 2011 beberapa jam kemudiandikeluarkan SK MENDAGRI No. 131.91 157 Tahun 2011Tentang Pemberhentian sementara Bupati KabupatenBoven Digoel Provinsi Papua (Yusak Yaluwo) danYesaya Merasi sebagai Wakil Bupati Terpilihditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Boven Digoel sesuai pasal 130 ayatyang?. PR No. 6 Tahun 2005.
Neger No. 131.91 792 dan 1382.91 793,lebih/lewat dari 30. = (tiga puluh) harisehingga mandul adalah mengadaada saja dantidak dapat dijadikan alasan hukummemerintahkan TERGUGAT III/ Gubernur Papuawajib mengusulkan kepada TERGUGAT II/ KetuaDPRD Kab. Boven Digoel mengadakan RapatParipurna Penetapan dan Pengesahan PemenangKedua yaitu Para Penggugat (Xaverius T.Songmen dan Eksan Heremba) untuk menjadiBupati dan Wakil Bupati.
Bahwa benar TERGUGAT IV telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.91 792tanggal O08 Oktober 2010 Tentang Penegesahan danPemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiBoven Digoel Provinsi Papua dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri RI No. 132.91 793 TentangPengesahan dan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Boven Digoel;4. Bahwa TERGUGAT IV menolak' seluruh dalil ParaPenggugat kecuali yang oleh TERGUGAT IV secaraterang dinyatakan benar.
Boven Digoel, melalui Radiogram MENDAGRI No.131.91/3655/SJ tanggal 31 Agustus 2010,telah ditunjuk Sekretaris Daerah untukmelaksanakan tugas sehari hari Bupati BovenDigoel. Bahwa sesuai Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 yang mengatur persyaratan BRAVA gala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon yang berstatus' sebagai63Tersangka atau Terdakwa dalam Tindak Pidana Umummaupun Tindak Pidana Khusus tidak menjadi Halanganuntuk mengikuti Pemilukada. Oleh karena itu,meskipun = Sdr. Yusak Yaluwo SH.
Menolak Gugatan Para Penggugat untukseluruhnya atau setidak tidaknya menyatakanGugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;2.Menyatakan Sah Keputusan Menteri DalamNegeri RI No. 131.91 792 Tahun 2010 dan No.132.91 793 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Boven DigoelProvinsi Papua serta Tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua;3.
Register : 08-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 63/B/2016/PT.TUN.MKS Tanggal 10 Agustus 2016 — GUBERNUR PAPUA, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; ----------------------------------------------------------
M E L A W A N
DRS. THOMAS TIGI, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
58 — 21
58 — 21
GubernurPapua Nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasanWakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ( sebagaimana tersebut dalam bukti P1 = T2 ) ; Bahwa Penggugat adalah Bupati Dogiyai yang disahkan pengangkatannyaberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor131.91685 tahun 2012 tanggal 26 September 2012 masa jabatan 2012 2017 sebagaiman tercantum dalam bagian menimbang / Konsideranssalinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91
Register : 31-07-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 19 Desember 2013 — 1.YAN GIYAI, S.Sos., M.T,2.YAKUNIAS ADII;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
147 — 48
147 — 48
dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2013, Register Perkara Nomor :133/G/2013/PTUNJKT, dan telah diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan, padatanggal 5 September 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :A Yang Menjadi Objek Gugatan ;Halaman 3 dari 113 halaman Putusan Nomor : 133/G/2013/PTUNJKT.Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91
diri/ wibawa, kepercayaan masyarakat yang hilang, apabila dinilai dengan uangadalah sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarBahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaberwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;B Dasar Gugatan Dan Alasan Gugatan.Bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua,Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan :e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91
Pokok.Sengketa.~~~ 2+ 22 nn en ne1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;2, Menyatakan Batal atau tidak sab t+++1o een reecee Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atasnama Dance Takimai, A.Ks;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.91 4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Wakil
Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama AgustinusHalaman 29 dari 113 halaman Putusan Nomor : 133/G/2013/PTUNJKT.3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabut SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 4722 Tahun2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati DeiyaiProvinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Dance Takimai, A.Ks, danKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.91 4723 Tahun2013 tertanggal 17
Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal angka (8) UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangMenimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian:e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal
Register : 30-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2012/PTUN.JKT Tanggal 2 Agustus 2012 — Drs. Nicolaus Wenda;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
41 — 26
41 — 26
darifOLOKOPI); 222 on nn nn nn nnn nn nen enn nen ne ne neeBerita Mas Media Jakarta (ANTARA News) tanggal 26 April2012 tentang Masyarakat Puncak Tidak Setuju PengangkatanCarataker (fotokopi darifOtOkOPi);02Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Delapan DistrikKabupaten Puncak Propinsi Papua kepada Bapak Presiden RImelalui Gubernur Propinsi Papua tanggal 23 Agustus 2011(Sesuai denganASIINYA) oon on nnn nn nnn nn ene nen nen eee n enn enn neeSurat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.91/3026
Gubernur Papua Nomor : 131/1186/SET, tanggal 30Maret 2012 Perihal Pengangkatan Penjabat Bupati Puncak(Sesuai denganGUSTIN Yel) jee ee ree eeeKeputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.23370, tanggal31 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan StafAhli Bupati Puncak Jaya dan Pengangkatan sebagai KepalaBondan Pengelola Keuangan dan Aset KabupatenMamberamo Tengah (fotokopi darifOLOKOPI) ; 2222 2o enon nnn nn nnn ence ne ee nn nee: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.91/290/OTDA
Bukti T10Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Puncak (Sesuaidenganaslinya);: Surat Keterangan Bupati Mamberamo Tengah Nomor821.4/016/BUPMT, tanggal 23 Februari 2012 (Sesuai denganASIINYAa) 222 n enna nnn nn nnn nnn nnn nnn ene: Surat Gubernur Papua Nomor : 131/539/SET, tanggal 17Februari 2012 Perihal Usul Penetapan Calon Penjabat BupatiPuncak (Sesuai denganASIINYA); 22222 on enn nn ee ne ne nn ne: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.91/848/SJ, tanggal 13 Maret 2012 Perihal
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.91/3026/OTDA, tanggal 22 Mei 2012 Perihal PenjabatBupati Puncak (fotokopi darifotokOpi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua(fotokop! darifOLOKOPI); 22222 n nn nn nn nn nn nen nnn nnn ne nn neeHalaman 39 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 87/G/2012/PTUNJKTPAGE 19. Bukti T19 =: Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.23370 tanggal31 Oktober 2011 (fotokop!
Register : 08-05-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 11/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. WILLEM Y. KEIYA;
VS
1. MENTERI DALAM NEGERI;
2. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI;
3. BUPATI PANIAI;
97 — 93
97 — 93
Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-2696 Tahun 2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Paniai Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-2697 Tahun 2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Paniai Provinsi Papua ; 3.
Register : 08-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 4/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 2 April 2013 — JANSEN MONIM, S.T., M.M.;
VS
1. GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
2. Ir. MIKAEL KAMBUAYA
93 — 48
93 — 48
Bukti P 11 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor :131.91 185 Tahun 2012 tentang Pemberhentian danPengangkatan sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Jayapura No.131.91/1936/OTDA, tanggal 29 Maret 2012 (Fotocopy sesuaiaslinya) ;12. Bukti P 12 : Pembatasan Pemindahan PNS ke ~ LingkunganPemerintah Provinsi Papua, Nomor : 800/2583.6/BKPLA, tanggal 1Agustus 2011 (Fotocopy dari fotocopy) ;22,13.
Register : 01-12-2010 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 177/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 18 April 2011 — 1.P. Hugo Tebay,2.Christison B. Mbaubedari;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
58 — 15
58 — 15
uraian tersebut diatas, sekali lagi harusdinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.Sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ParaPenggugat ditolak (ontzegd) dan tidak dapatGITEPIM AS ~~ ~ ~~ mn = nw in mn mn in i i i oeDALAM POKOK PERKARA :Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalampokok perkara ini; Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri DalamNegeri nomor 131.91
Register : 13-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sru Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO
155 — 90
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO
155 — 90
bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Foto Copy Radio Gram Nomor T-332/86/KESBANGPOL tanggal 05 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar Foto Copy Pernyataan sikap Politik SPONTANITAS MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 5 (lima) lembar Foto kegiatan demo;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91
-8149 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR , S.Sos; - 3 (tiga) Lembar Foto copy salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Bupati danWakil Bupati Kepulauan Yapen Terpilih;Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.918149 Tahun 2017tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten KepulauanYapen Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.918150 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil BupatiKabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sama dan sesuai denganSalinan dan Petikan, hal ini sesuai dengan register pengiriman surat yangditanda tangani Direktur Jenderal Otda Nomor 131.91
Bahwa terkait SK yang diperlinatkan oleh Penyidik bahwa Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 131.918149 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papuadan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.918150 Tahun 2017tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati KabupatenKepulauan Yapen Provinsi Papua sama dan sesuai dengan Salinan danPetikan, hal ini Sesuai dengan register pengiriman surat yang ditanda tanganiDirektur Jenderal Otda Nomor 131.91
Register : 11-03-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 30 Juni 2014 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.;
1. YAN GIYAI, S.Sos., M.T.;
2. YAKUNIAS ADI.;
89 — 29
89 — 29
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.91 4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 TentangPengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua atas namaDance Takimai, A.Ks.;Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :132.914723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 TentangPengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atasnama Agustinus Pigome;4.
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Desember 2011 — FRENGKY AYOMI, S.Sos;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
97 — 42
97 — 42
P5 : Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.91 81 Tahun 2011 Tentang PengesahanPemberhentian Bupati Kepulauan Yapen DanPengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan YapenProvinsi Papua, Tanggal 1 Pebruari 2011. (PhotoCopy dari Photo Copy) ; 6. P6 : Keputusan Bupati Kepulauan YapenNomor : SK. 821.2.4 02, tanggal O7 Mei 2009.(Photo Copy dari Photo Copy) ;7. P7 : Daftar Slip Gaji Penggugat atasnama : Frengky Ayomi, S.Sos. (Photo Copy dariPhotoHal. 15 dari 32 Hal.
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 12 Oktober 2011 — Celsius Watae;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
69 — 17
69 — 17
Nomor : 131.91Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010 Tentang PengesahanPemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan BupatiKeerom Provinsi Papua, (foto copy dari foto copy) ; Tanda Terima foto copy Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 131.91 834 Tahun 2010, tanggal 25Oktober 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian DanPengesahan Pengangkatan Bupati Keerom Provinsi Papuayang menerima Drs.
Register : 11-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — I. YAN GIYAI, S.SOS, MT., II. YAKUNIAS ADIL VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
76 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang Menjadi Objek Gugatan.Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:1Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Deiyai, Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Dance Takimai,A.Ks;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor132.914723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas
Register : 13-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt.Pst Tanggal 29 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- TEDDY RENYUT
168 — 61
168 — 61
Pst.2. 3 (tiga) lembar dokumen fotokopi dan dicap basah Surat Keputusan(SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 131.91 741tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Biak NumforPropinsi Papua tertanggal 3 Maret 2014.3. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi dan dicap basah Rekap dan DaftarGaji Bulan April.
Parama Persada, CV Balimus Jaya, CV Zeus MitraSarana dan PT Odissey Papua Perkasa;Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa berkenalan dengan SaksiYESAYA SOMBUK di Lobby Cafe Thamrin City Mall Jakarta Pusat;Bahwa saat itu Saksi YESAYA SOMBUK hadir bersama Saksi YUNUSSAFLEMBOLO yang sudah dikenal oleh Terdakwa;Bahwa Saksi YESAYA SOMBUK adalah Bupati Kabupaten Biak NumforPropinsi Papua Periode Tahun 20142019 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91
Menyatakan terhadap barang bukti berupa:1:2.1 (satu) bundel dokumen fotokopi dan dicap basah pelantikan BupatiNumfor yang terdiri atas Pengucapan Janji Jabatan, Naskah JanjiJabatan, Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan, Naskah Pelantikan,dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.3 (tiga) lembar dokumen fotokopi dan dicap basah Surat Keputusan(SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 131.91 741tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Biak NumforPropinsi Papua tertanggal 3 Maret 2014.1
Register : 13-12-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP Tanggal 30 Januari 2017 — Drs. YOHOSUA AWOITAU, M.Si
145 — 50
145 — 50
MARWA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening penerimaan daerah TLHP nomor : 106 21.10.06-00018.2 tanggal 20 Januari 2012;42) 2 (dua) lembar foto copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan pengangkatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September2010;43) 1 (satu) lembar foto copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor:
131.91-652 tahun 2010 tentang pengesahan dan pemberhentian Bupati Sarmi dan pengangkatan pejabat Bupati sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n DIRJEN OTONOMI DAERAH, SEKJEN OTDA Drs.
YOHUSUA AWOITAWU, M.Si ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;44) 2 (dua) lembar foto copy Salinan Sk Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91-660 Tahun 2011 tentang perpanjangan masa jabatan Pejabat Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk salinan sesuai aslinya a.n DIRJEN OTONOMI DAERAH, Plt SEKJEN OTDA Drs.
DODI RIYATMADJI, MM ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15September 2011;45) 1 (satu) lembar foto copy petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 tahun 2011 tentang perpanjangan masa jabatan Pejabat Bupati SarmiProvinsi Papua, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n DITRJEN OTONOMI DAERAH, Ptl SEKJEN OTDA Drs. DODI RIATMADJA kepada sdr.
YOHOSUA AWOITAU, Msi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;46) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Pejabat Bupati Sarmi tanggal 16 September 2010, yang berdasarkan SK menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 pada tanggal 2 September 2010;47) 1 (satu) lembar foto copy naskah pelantikan pada hari kamistanggal 16 September 2010;48) 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Sarmi nomor 503 Tahun 2006 tentang penunjukan pimpinan Bank
Register : 03-09-2018 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap Tanggal 15 Maret 2017 — - ARNOLD PENEHAS MARWA
- VICTOR SURUAN, S.H
121 — 46
121 — 46
MARWA sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke Rekeing Penerimaan Daerah TLHP Nomor : 106.21.10.06.00018-2 tanggal 20 Januari 2012;42. 2 (dua) lembar Foto Copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;43. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor
: 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Sekjen Otda Drs.
YOHOSUA AWOITAUW, M.Si di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;44. 2 (dua) lembar Foto Copy Salinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs.
DODI RIYATMADJI, MM di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;45. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MMkepada Sdr.
MARWA sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke RekeingPenerimaan Daerah TLHP Nomor : 106.21.10.06.000182 tanggal 20Januari 2012;2 (dua) lembar Foto Copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91 652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmidan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yangditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam Negeri Nomor :131.91652 Tahun
Register : 27-10-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 27/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP Tanggal 8 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : VICTOR SURUAN, SH
Terbanding/Terdakwa : Arnold Pinehas Marwa
74 — 21
Terbanding/Terdakwa : Arnold Pinehas Marwa
74 — 21
MARWA sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ke Rekeing Penerimaan Daerah TLHP Nomor : 106.21.10.06.00018-2 tanggal 20 Januari 2012;
- 2 (dua) lembar Foto Copy SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor : 131.91-652 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sarmi dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Sekjen Otda Drs. UJANG SUDIRMAN, MM kepada Sdr.
YOHOSUA AWOITAUW, M.Si di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2010;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Salinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MM di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan
SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-660 Tahun 2011 tentang Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Bupati Sarmi Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri untuk petikan salinan sesuai aslinya a.n Dirjen Otonomi Daerah, Plt Sekjen Otda Drs. DODI RIYATMADJI, MMkepada Sdr.
Register : 29-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 13 Desember 2019 — Penggugat:
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
278 — 282
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
278 — 282
Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPRBahwa Tergugat adalah Bupati Merauke yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 821 Tahun 2016tentang Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua tunduk dan berwenangmelaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudiantaranya :UndangUndang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan PropinsiOtonomi Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat; UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
145 — 46
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
145 — 46
;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2019 pada persidangan tanggal14 November 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :Bahwa Tergugat adalah Bupati Merauke yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 821 Tahun 2016tentang Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua tunduk dan berwenangmelaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudiantaranya : UndangUndang Nomor
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
137 — 81
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
137 — 81
Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2019 pada persidangan tanggal14 November 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :Halaman 41 dari 137 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.JPRBahwa Tergugat adalah Bupati Merauke yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 821 Tahun 2016tentang Pengangkatan
Register : 13-07-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks Tanggal 30 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Hendra Eka Saputra
2.Oktafianta Ariwibowo
3.Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
4.Heni Nugroho
5.Titto Jaelani
6.Martopo Budi Santoso
7.Agus Subagya
8.Tony Indra
9.Fahmi Ari Yoga
10.Ade Azharie
Terdakwa:
RICKY HAM PAGAWAK.
184 — 38
1.Hendra Eka Saputra
2.Oktafianta Ariwibowo
3.Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
4.Heni Nugroho
5.Titto Jaelani
6.Martopo Budi Santoso
7.Agus Subagya
8.Tony Indra
9.Fahmi Ari Yoga
10.Ade Azharie
Terdakwa:
RICKY HAM PAGAWAK.
184 — 38
Rekening 1010201002296, periode 01/04/2020 s.d 11/05/2020;
49. 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank Mandiri atas nama Hausan Ansar, Nomor Rekening 1540009960737, periode 01 Jan 2013 s.d 2 Juni 2018;
50. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tanpa nama dan Nomor Rekening, periode 06-01-2019 s.d 31-12-2019;
Barang Bukti Nomor 42 sampai dengan Nomor 50 dikembalikan kepada Erna;
51. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91
Ham Pagawak, S.H., M.Si. dari Jabatannya Sebagai Bupati Mamberamo Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si.
. dengan luas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi;
452. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomor Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayanti Ayowembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
Barang Bukti Nomor 451 sampai dengan Nomor 452 dirampas untuk Negara;
453. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91