yangmentandatangani adalah Sekretaris Dirjen Kemendagri yang pada saat itudijabat oleh saksi AKMAL Malik sebagai Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah danSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.75.29.39 tahun 2018tentang pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah tanggal 3Oktober 2018 tersebut tidak sesuai dengan aturan Baku dari KementerianDalam Negeri Republik Indonesia, yaitu. dalam hal penomoran kode132.75.29.39 merupakan kode Provinsi Gorontalo sedangkan Jawa Tengahmenggunakan kode penomoran 132.33

Tengahtanggal 3 Oktober 2018 adalah bukan hasil produk Kemendagri danKemendagri tidak pernah mengluarkan surat tersebut;Bahwa banyak sekali kekeliruan dalam dokumen screenshoot foto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.75.29.39tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengahtanggal 3 Oktober 2018 tidak sesuai dengan aturan Baku dari Kemendagpri,sebagai contoh dalam hal penomoran kode 132.75.29.39 merupakan kodeProvinsi Gorontalo sedangkan Jawa Tengah kode penomoran 132.33

danterakhir diteruskan kepada Mendagri;Bahwa saksi Hari Budiono sebagai Perwakilan Pemerintah Daerah Klatenbelum pernah membuat pengantar terkait pengajuan Nama Calon WakilBupati Klaten;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.75.29.39 tahun2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengahtanggal 3 Oktober 2018 tidak sesuai dengan aturan Baku dari Kemendagri,dikarenakan penomoran kode 132.75.29.39 merupakan kode ProvinsiGorontalo sedangkan Jawa Tengah kode penomoran 132.33

dan terakhir diteruskan kepadaMendagri;Bahwa saksi Hari Budiono sebagai Perwakilan Pemerintah DaerahKlaten belum pernah membuat pengantar terkait pengajuan Nama Calon WakilBupati Klaten;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.75.29.39tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengahtanggal 3 Oktober 2018 tidak sesuai dengan aturan Baku dari Kemendagri,dikarenakan penomoran kode 132.75.29.39 merupakan kode ProvinsiGorontalo sedangkan Jawa Tengah kode penomoran 132.33

(foto kopi dari foto kopi);Halaman 43 dari 73 halaman Putusan No.206/G/2011/PTUNJKTPAGE25.26.27.28.29.30.31.Bukti P25Bukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Bukti P31PAGESurat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam NegeriNomor : 132.33/3126/OTDA, tertanggal 13 Juli 2011, Perihal :Pengisian Wakil Bupati Brebes Sisa Masa Jabatan Tahun 20072012.(foto kopi dari foto kopi);Surat Sekretaris Daerah u.b.

(foto kopi sesuai denganaslinya); Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.33/3126/OTDA, tertanggal 13 Juli 2011 Perihal : PengisianWakil Bupati Brebes Sisa Masa Jabatan Tahun20072012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);Surat Ketua DPRD Kabupaten Brebes Nomor : 172/,tertanggal 13 Juli 2011, Perihal : Rekomendasi.

T31.32. 132.33. T33.34.

Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 Juni 2009 ; diberitanda 132.33. Fotocopy Kwitansi tertanggal 24 November 2009 ;diberi tanda T33.34. Fotocopy Kwitansi' tertanggal 24 November 2009 ;diberi tanda T34.35. Fotocopy Kwitansi tertanggal Desember 2009 ; diberitanda 1T35.36. Fotocopy Kwitansi tertanggal Desember 2009; diberitanda T36.37. Fotocopy Kwitansi tertanggal 1 Desember 2009 ; diberitanda 137.38. Fotocopy Kwitansi tertanggal 1 Desember 2009; diberitanda 138.39.

III12/ALNV/202 132.33.dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluhlima ribu rupiah) perbutir dengan totalpembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) dibayar Terdakwadengan cara mentransfer ke rekening milikSaksi16, selanjutnya amunisi tersebutTerdakwa jual kepada Koptu Santosa (Saksi2)dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dibayar dengan cara ditransfer kerekening Terdakwa; dang.

bunga pinjaman dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Sragen pada BPR Djoko Tingkir tahun 2003 sampai dengan 201044. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Tanda Setoran STS No :900/01/DPPKAD/STS/II/2013 uang sebesar Rp. 366.500.000,- tanggal 16 Februari 2013;45. 1 (satu) surat Bupati Sragen Nomor 700/ /011/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;46. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otononi Daerah Nomor :132.33

-063 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa Tengah;47. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otononi Daerah Nomor :132.33-236 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa Tengah;48. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-290 tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah;49. 1 (satu) bendel fotocopi surat Bupati Sragen nomor 700/184/011/2013 tanggal 7 Maret

------------------44. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Tanda Setoran STS No : 900/01/ DPPKAD/STS/II/2013 uang sebesar Rp. 366.500.000,- tanggal 16 Februari 2013;------------------------------------------------------------45. 1 (satu) surat Bupati Sragen Nomor 700/ /011/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;--------------------------------46. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otononi Daerah Nomor : 132.33

-063 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa Tengah;-----------------------------------47. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otononi Daerah Nomor : 132.33-236 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa Tengah;----------------------------------48. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-290 tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah;---------------

BPR Djoko Tingkir tahun 2003 sampai dengan 2010;43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran STS Nomor : 900/01/ DPPKAD/STS/II/2013 uang sebesar Rp.366.500.000,- tanggal 16 Februari 2013;44. 1 (satu) surat Bupati Sragen Nomor : 700/ /011/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;45. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 132.33-063 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa

Tengah;46. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 132.33-236 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa Tengah;47. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-290 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sragen Provinsi Jawa Tengah;48. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Bupati Sragen Nomor : 700/184/ 011/2013 tanggal 7 Maret 2013 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan

satu) lembar fotocopi Surat Tanda Setoran STS No : 900/01/ DPPKAD/STS/II/2013 uang sebesar Rp. 366.500.000,- tanggal 16 Februari 2013;------------------------------------------------------------

-063 tentang Pengesahan Wakil Bupati Sragen Propinsi Jawa Tengah;-----------------------------------

lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-499 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Februari 2016.2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-499 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Februari 2016; 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33

-1558 Tahun 2014, tanggal 8 April 2014; 4) 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-4597 Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015; 5) 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821-01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 3 Januari