Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6126
  • berbatas dengan Tanah Negara.Selanjutnya disebut sebgai Objek Sengketa .Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN Amb10.Bahwa setelah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, dari Tahun 2003 sampai11Tahun 2007, dengan tetap mengambil hasil, maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada Tergugat II untuk membuat Surat Pelepasan Hak Atas TanahNegeri Hatu terhadap objek sengketa dan permohonan itu sendiri dikabulkandengan dikeluarkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negeri Hatu Nomor.141.105
    / 133 / 2007 oleh tergugat Il kepada Penggugat atas objek sengketa..Bahwa oleh karena perobuatan hukum tergugat Il untuk mengeluarkan suratpelepasan hak atas objek sengketa adalah sudah sesuai dengan hukum, makaperbuatan hukum tergugat II untuk menerbitkan surat pelepasan hak atas objeksengketa kepada Penggugat dengan Nomor. 141.105 / 133 / 2007 haruslahdinyatakan sah menurut hukum.12.Bahwa kemudian dalam Tahun 2007 ada program pembuatan Sertifikat Hak Miliksecara masal atau yang dikenal dengan
    Menyatakan Tergugat Perbuatan hukum Tergugat II untuk menerbitkan suratpelepasan hak atas objek sengketa kepada Penggugat dengan Nomor. 141.105 /133 / 2007 adalah sah menurut hukum.5. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 Desa Hatuyang diterbitkan turut tergugat atas nama Penggugat adalah sah menuruthukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;6.
    pon 5 penggugatmenjelaskan bahwa terjadi jual beli antara tergugat Ill dengan penggugat,pertanyaan hukumnya adalah atas dasar alas hak yang mana tergugat Illmenjual objek sengketa tersebut kepada penggugat;Bahwa terhadap ketidak jelasan sebagaimana dalam poin 2 dan 5 gugatanpenggugat kembali lagi penggugat membuat kabur dalam dalil gugatannyadengan menjelaskan pada poin 10 bahwa mengajukan surat pelepasan hakatas tanah kepada tergugat II yang kemudian keluarlah Surat Pelepasan HakAtas Tanah Nomor 141.105
    Foto Copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 141.105/133/2007,tanggal 9 Maret 2007, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meteraisecukupnya dan diberi tanda bukti P 1 ;Selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 166/PDH/XI/1990, tanggal 20 November1990, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dandiberi tanda TI.1;Selanjutnya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu :1.
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN AMBON Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
MARIA ULFA
Tergugat:
1.WEMPY J NAMPASNEA
2.PAULINA M MELIEZER
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Cq KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI HATU
2.HARMIN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
4.PPAT RISA NURLIWATI SOULISA, SH SP.,I
22454
  • Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan surat pelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor. 141.105 / 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum.

    4. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 Desa Hatu yang diterbitkan turut tergugat III atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;

    5.

    / 133 / 2007 oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II atas objek sengketa.Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat Tergugat untuk mengeluarkansurat pelepasan hak atas objek sengketa adalah sudah sesuai dengan hukum,maka perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan surat pelepasanhak atas objek sengketa kepada Tergugat Il dengan Nomor. 141.105 / 133 /2007 haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum.Bahwa kemudian dalam Tahun 2007 ada program pembuatan Sertifikat HakMilik secara masal
    Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan suratpelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor. 141.105/ 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum.5. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 DesaHatu yang diterbitkan turut tergugat III atas nama Penggugat adalah sahmenurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;6.
    untukmengeluarkan surat pelapasan hak nomor: 141.105/133/2007 kepadaTergugat Il masuk dalam tanah yang menjadi milik dari Tergugat ,berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh bapak J. Marlisasebagai Kepala Desa Hatu Nomor 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku CamatLeihitu tanggal 26 Maret 1991.
    Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan suratpelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor.141.105 / 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum.Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Padt.G/2018/PN Amb4. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 DesaHatu yang diterbitkan turut tergugat Ill atas nama Penggugat adalah sahmenurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;5.
    Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan suratpelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor.141.105 / 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum.4. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 DesaHatu yang diterbitkan turut tergugat III atas nama Penggugat adalah sahmenurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;5.
Register : 25-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 48/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : WEMPY J NAMPASNEA
Terbanding/Penggugat : MARIA ULFA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Cq KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI HATU
Terbanding/Turut Tergugat II : HARMIN
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : PPAT RISA NURLIWATI SOULISA, SH SP.,I
Turut Terbanding/Tergugat II : PAULINA M MELIEZER
12436
  • Selanjutnya disebut sebgai Objek Sengketa ;Bahwa setelah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, dari Tahun 2003sampai Tahun 2007, dengan tetap mengambil hasil, maka Tergugat Ilmengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk membuat SuratPelepasan Hak Atas Tanah Negeri Hatu terhadap objek sengketa danpermohonan itu sendiri dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat PelepasanHak Atas Tanah Negeri Hatu Nomor. 141.105 / 133 / 2007 oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II atas objek sengketa;Bahwa oleh
    karena perbuatan hukum Tergugat Tergugat untuk mengeluarkansurat pelepasan hak atas objek sengketa adalah sudah sesuai dengan hukum,maka perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan surat pelepasanhak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor. 141.105 / 133 /2007 haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;12.Bahwa kemudian dalam Tahun 2007 ada program pembuatan Sertifikat Hak13.Milik secara masal atau yang dikenal dengan Prona Sertifikat Tanah yangdilakukan oleh Turut
    Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat untuk menerbitkan suratpelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat Il dengan Nomor.141.105 / 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum;5. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 DesaHatu yang diterbitkan turut tergugat III atas nama Penggugat adalah sahmenurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.6.
    Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat untukmengeluarkan surat pelapasan hak nomor: 141.105/133/2007 kepadaTergugat Il masuk dalam tanah yang menjadi milik dari Tergugat ,berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh bapak J. Marlisasebagai Kepala Desa Hatu Nomor 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku CamatLeihitu tanggal 26 Maret 1991.