Setelah hasilperhitungan suara menunjukan tidak ada calon yang memperolehsuara lebih dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hakpilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT); Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan,Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan Nomor :141.05 415 taghun 2019 tanggal 23 September 2019 oleh BupatiMaluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagailandasan

Bahwa Pengadilan Negeri Masohi telah keliru dalam pertimbanganhukumnya yang mengabulkan Eksepsi Tergugat Mengenai KewenanganMengadili, dengan mendasarkan pertimbangan putusannya pada SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05 415 Tahun 2019 TentangPengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri AdmnistratifLabuan, Kecamatan Seram Utara Barat yang memiliki tugas sebagai berikut :1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Pemerintah NegeriAdmnistratif ;2.

Pemilihan Kepala Kepala Desa Labuan, KecamatanSeram Utara Barat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan SuratKeputusan kepada Penggugat maupun Tergugat / Turut Terbanding ( BrunoRado) guna mengikuti Pemilihnan Kepala Pemerintahan Negeri AdministratifLabuan Putaran Pertama maupun putaran Kedua yang bersifat kongkrit,individual, dan final, sehingga jelas terbukti tidak ada Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding, yang adahanyalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05

Setelah hasilperhitungan suara menunjukan tidak ada calon yang memperolehsuara lebih dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hakpilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT); Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan,Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan Nomor :141.05 415 taghun 2019 tanggal 23 September 2019 oleh BupatiMaluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagailandasan

Bahwa Pengadilan Negeri Masohi telah keliru dalam pertimbanganhukumnya yang mengabulkan Eksepsi Tergugat Mengenai KewenanganMengadili, dengan mendasarkan pertimbangan putusannya pada SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05 415 Tahun 2019 TentangPengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri AdmnistratifLabuan, Kecamatan Seram Utara Barat yang memiliki tugas sebagai berikut :1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Pemerintah NegeriAdmnistratif ;2.

Pemilihan Kepala Kepala Desa Labuan, KecamatanSeram Utara Barat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan SuratKeputusan kepada Penggugat maupun Tergugat / Turut Terbanding ( BrunoRado) guna mengikuti Pemilihnan Kepala Pemerintahan Negeri AdministratifLabuan Putaran Pertama maupun putaran Kedua yang bersifat kongkrit,individual, dan final, sehingga jelas terbukti tidak ada Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding, yang adahanyalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05

Setelahhasil perhitungan suara menunjukan tidak ada calon yangmemperoleh suara lebuh dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yangmenggunakan hak pilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) Pada saat penerimaan SK pengesahan PanitiaPencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegeriAdminsitratif Labuan Nomor : 141.05 415 taghun 2019 tanggal 23Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MshSeptember 2019 oleh Bupati Maluku Tengah dan Panitiamenerima SK Tanggal 19 November 2019

Pasal 120 ayat (1) Undangundangtentang Desa, semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini adatetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini;Menimbang, bahwa Tergugat yang merupakan Panitia PemilihanKepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Baratdibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri AdministratifLabuan Nomor 04/Skep/BPNLB/VII tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 dandisahkan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempatpemungutan suara;I. melaksanakan pemungutan suara;j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara danmengumumkan hasil pemilihan;k. menetapkan calon Kepala Desa terpilin; danI. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku TengahNomor 141.05

Setelah hasilperhitungan suara menunjukan tidak ada calon yang memperolehsuara lebih dari 12 ( setengah + 1 ) dari pemilih yang menggunakan hakpilinnya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT); Pada saat penerimaan SK pengesahan Panitia Pencalonan,Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Adminsitratif Labuan Nomor :141.05 415 taghun 2019 tanggal 23 September 2019 oleh BupatiMaluku Tengah dan Panitia menerima SK Tanggal 19 November 2019dan mengikuti sosialisasi penggunaan PERDA 03 Tahun 2006 sebagailandasan

Bahwa Pengadilan Negeri Masohi telah keliru dalam pertimbanganhukumnya yang mengabulkan Eksepsi Tergugat Mengenai KewenanganMengadili, dengan mendasarkan pertimbangan putusannya pada SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05 415 Tahun 2019 TentangPengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri AdmnistratifLabuan, Kecamatan Seram Utara Barat yang memiliki tugas sebagai berikut :1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Pemerintah NegeriAdmnistratif ;2.

Pemilihan Kepala Kepala Desa Labuan, KecamatanSeram Utara Barat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan SuratKeputusan kepada Penggugat maupun Tergugat / Turut Terbanding ( BrunoRado) guna mengikuti Pemilihnan Kepala Pemerintahan Negeri AdministratifLabuan Putaran Pertama maupun putaran Kedua yang bersifat kongkrit,individual, dan final, sehingga jelas terbukti tidak ada Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding, yang adahanyalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05

sajatersebutberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakumelaksanakan suatu urusan pemerintahan tidak tertutupkemungkinan yang melaksanakan urusan pemerintahan diluaraparatur negara (Vide : Indroharto ,SH dalam buku UsahaMemahami UU tentang Peradilan TUN, penerbit pustaka sinarharapan, Jakarta ,1993);Menimbang, bahwa dikarenakan menurut pendapat MajelisHakim tingkat pertama dalam perkara a quo para Tergugatdalam kapasitasnya selaku pejabat pejabat yang berdasarkanSK Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05

sesuai dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan kode P.2;Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang aslinya dikeluarkan oleh KelurahanNusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NomorKNK.474/27/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup kemudian dicocokan dan telah sesuai dengan aslinya, diberitanggal, paraf dan kode P.3;Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala DesaAlila = Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, NomorKades.141.05

Telutih Baru Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri cacat hukum dalam tahapan proses pembuatannya bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Telutih Baru, kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;- Menyatakan Matarumah Perintah yang dah di Negeri telutih Baru, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah adalah Matarumah Perintah Tehuayo ;- MenyatakanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05

Bukti T20Menimbang,lhamahu, tertanggal 18 Agustus 2016, (Sesuai denganaslinya);Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05 302Tahun 2016 tentang Pengesahan Panitia PemilihanKepala Pemerintah Negeri lhamahu KecamatanSaparua Timur, tertanggal 18 Mei 2016, (sesuai denganaslinya);bahwa untuk menguatkan dailildalil sanggahannyaTergugat Il Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsuratyang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ataufotokopinya serta telah

Bahwa Bupati Maluku Tengah menerbitkan Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor : 141.05 302 Tahun 2016 tentang Pengesahan PanitiaPemilihan Kepala Pemerintah Negeri lhamahu Kecamatan Saparua Timur,tertanggal 18 Mei 2016, (vide Bukti T20);.

sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03Tahun 2006.Bahwa ketika Tergugat II mengirim nama Urian Ohorella untuk mendapatpengesahan dari Tergugat , namun Tergugat tidak melaksanakan Tugasdan Tanggungjawabnya sebagai mana yang ditegas dalam Pasal 38 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006, tetapi yangdilaksanakan oleh Tergugat adalah mengesahkan PanitiaPemilihan yang dibentuk oleh Tergugat IV, sebagaimana Surat KeputusanBupati Maluku Tengah Nomor : 141.05

Kecamatan Salahutu, dankemudian di tahun 2020, Tergugat kembali mengeluarkan Surat KeputusanBupati Kabuipaten Maluku Tengah Nomor. 141.05118 tanggal 06 Februari2020 tentang Pengesahan Panitia Pemilinan Kepala Pemerintah NegeriTulehu Kecamatan Salahutu.Bahwa adapun Tergugat IV membentuk Panitia Pemilihnan danmengirimkannya kepada Tergugat I, kemudian Tergugat melakukanpengesahan Panitia Pemilihan untuk memilin Raja (Kepala PemerintahanNegeri Tulehu) sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor :141.05

522 Tahun 2019 tentang pengesahan penitia pemilinan kepalapemerintahan negeri Tulehu kecamatan salahutu, Tertanggal 12 Juli 2019,dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05 118Tertanggal 06 Februari 2020 Tentang pengesahan penitia pemilinan kepalapemerintahan negeri Tulehu kecamatan salahutu, adalah perbuatan yangbertentangan dengan Pasal 3 Jo Pasal Pasal 38 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006, dan karena ituterhadap perbuatan Tergugat IV dan Tergugat harus dinyatakan

., M.H.Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Tim Penanganan SengketaPemilinan Kepala Desa Kabupaten Pendeglang berdasarkanKeputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.05/Kep.189Huk/2021,berkedudukan di Jalan Mayor Widagdo No. 02 KabupatenPandeglang, Propinsi Banten;Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 152.a/M.6.13/Gs.1/11/2021, tanggal 16 November 2021, memberikan kuasa kepada :SUWARNO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Kejaksaan

perkara tersebut dapat diajukan kembali setelahpenggugat memperbaiki kekurangan gugatannya dan setelah gugatan baruPenggugat didaftarkan dan memperoleh nomor perkara maka putusan perkaraterdahulu dianggap sudah tidak ada;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaterhadap surat bukti bertanda T.1.5, T.T.IL1 dan T.T.IIL4 sudah tidak memiliki nilaipembuktian dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T.Il.1 adalah KeputusanBupati Maluku Tengah Nomor.141.05

378 Monica Jalan ; 40.763.620Perum27 Pondok Dipinggir 141.05 m?379 Monica Jalan , 31.877.300Perum28 Pondok Dipinggir 140.15 m?380 Monica Jalan , 31.673.90029 Tanah Dipinggir mw381 Marjoko Kosong Jalan 1.020,37 177.544.380Perum30 Pondok Dipinggir 139.79 m2382 Monica Jalan , 31.592.540Perum31 Pondok Dipinggir 139.78 m?383 Monica Jalan , 31.590.280Perum32 Pondok Dipinggir 139.79 m?

252,428,76022 374 Tanah Kosong eee 326,13 m 56.746.62023 375 Tanah Kosong oc 326,10 m 56.741.40024 376 Tanah Kosong 316,68 m 55.102.32025 377 Tanah Kosong naan 523,97 m 91.170.78026 378 RenmPondok Dipingeir 180,37 m 40.763.620Monica Jalan27 379 Perum Fonwiok we 141.05 m 31.877.30028 380 Perum Poniok eee 140,15 m 31.673.90029 381 Marjoko Tanah Kosong a rice 1.020,37 m 177.544.38030 382 Perum Fomiok 139,79 m 31.592.54031 383 et Digeer 139,78 m 31.590.28032 384 Tae ee 139,79 mm 31.592.54033 385 Ferm

Kosong Jalan 347,48 60.461.52020 Tanah Dipinggir m2371 Kosong Jalan 347,05 60.386.70021 Tanah Dipinggir m2372 Kosong Jalan 1.450, 74 252.428.76020 Tanah Dipinggir m2374 Kosong Jalan 326,13 56.746.62023 Tanah Dipinggir i375 Kosong Jalan 326,10 56.741.40024 Tanah Dipinggir m2376 Kosong Jalan 316,68 55.102.32025 Tanah Dipinggir m2377 Kosong Jalan 523,97 91.170.78026 Perum Dipinggir m2378 Pondok Jalan 180,37 40.763.620 Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.32 dari 350 hal MonicaPerum27 Pondok Dipinggir 141.05

Jalan 301,62 52.481.88019 Tanah Dipinggir m2370 Kosong Jalan 347,48 60.461.52020 Tanah Dipinggir m2371 Kosong Jalan 347,05 60.386.70021 Tanah Dipinggir m2372 Kosong Jalan 1.450,74 252.428.76020 Tanah Dipinggir m2374 Kosong Jalan 326,13 56.746.62023 Tanah Dipinggir i375 Kosong Jalan 326,10 56.741.40024 Tanah Dipinggir m2376 Kosong Jalan 316,68 55. 102.32025 Tanah Dipinggir m2377 Kosong Jalan 523,97 91.170.780Perum26 Pondok Dipinggir 1 7 m2378 Monica Jalan 80,3 40.763.620Perum27 Pondok Dipinggir 141.05

Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu

Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu;