Ditemukan 46 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-12-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 155/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat:
1.GO LIE SIAN
2.JOE CHRISTOPER JOHAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Intervensi:
IWAN ALIMIN
137134
  • Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

    II. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA :

    1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;--------------------------------

    2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, Luas 15.390

    M2, Atas Nama Iwan Alimin ; -------------------------------------------------------------------------------------------------

    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, Luas 15.390 M2, Atas Nama Iwan Alimin ; ---------------------------------------------------------------------------------

    4. Mewajibkan

    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SERTIPIKAT HAK GUNABANGUNAN Nomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03Maret 2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02Maret 2011, Luas 15.390 M2, Atas Nama Iwan Alimin ;4.
    Sinaga Notaris di Pematangsiantar, Chandra Alimin memperolehtanah seluas 15.390 M? bekas Hak Pakai Nomor 25/Rambung Merahtersebut dari ALHOI SUDIANTO Pimpinan Cabang Perseroan TerbatasPT.
    Bukti T.Il.Int1 Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 34/Desa,Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret2011, Surat Ukur No. 108/Siantar lEstate/2011,tertanggal 02 Maret 2011 Luas 15.390 M2 atas namaIWAN ALIMIN ;2.
    M2 dan tandapelunasan PBB ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBBtahun 2007 dan 2008 seluas 15.390 M2 dan tandapelunasan PBB ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBBtahun 2009 seluas 15.390 M2 dan tanda pelunasan PBBFotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBBtahun 2015 seluas 15.390 M2 dan tanda pelunasan PBBFotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBBtahun 2016 seluas 15.390 M2 dan tanda pelunasan PBBFotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBBHalaman 48 Putusan
    Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/KelurahanSiantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, Luas 15.390 M2,Atas Nama Iwan Alimin ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011,Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011,Luas 15.390 M2, Atas Nama Iwan Alimin ;.
Register : 24-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 530/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : SAYONO
Terbanding/Penggugat : NIKO RAMA JANUAR ASTA P
Turut Terbanding/Tergugat II : AHMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : MUKTAR
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Majangtengah Kec. Dampit
7055
  • Malang C desa 1121persil 26, Kls SII, Blok 08, Luas 15.390 M2 atas nama Bambang Santososebesar Rp. 790.000.000, (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebutdengan dasar kwitansi tg 25 Maret 2018 sebesar Rp. 600.000.000, (enamratus juta rupiah) dan kwitansi tgl 14 Januari 2019 sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan yang Rp. 40.000.000, tanpaKwitansi, namun diakui oleh para penjual;4.
    Malang C desa 1121persil 26, Kls SII, Blok 08, Luas 15.390 M2 atas nama Bambang Santosotersebut Nanik Triyaswati dan Dyah Puspitasari (sebagai Penjual) telahmenyerahkan tanah obyek jual beli kepada Penggugat, dan Penggugat telahmengelola dan menanami tanah tersebut termasuk tanah obyek sengketa;5. Bahwa atas tanah C desa 1121 persil 26, Kls SII, Blok 08, Luas 15.390M2 atas nama Bambang Santoso dengan batas :Utara : tanah P.
    Sakri, Samai, Pailan dan Sanikun;Selatan: parit;Barat : tanah Kasinah, Lamun dan Endang Wibawanik;Timur : parit;Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 530/PDT/2020/PT SBYSetelah dilakukan pengukuran ternyata luasnya tidak ada 15.390 M2 namunluasnya 12.450 M2, sehingga kesepakan harganya menjadi Rp.1.050.000.000, (Satu milyart lima puluh juta rupiah);6.
    Bahwa jual beli atas tanah C desa 1121 persil 26, Kls SII, Blok 08,Luas 15.390 M2 atas nama Bambang Santoso dengan batas :Utara : tanah P. Sakri, Samai, Pailan dan Sanikun;Selatan : parit;Barat : tanah Kasinah, Lamun, dan Endang Wibawanik;Timur : parit;Antara Penggugat dengan Nanik Triyaswati dan Dyah Puspitasari ataspersetujuan Yudistira Adi Nugroho, Andryana Saraswati, Dwi Andrianto Susilodan Dita Rahmawati, sah menurut hukum;15.
    Menyatakan jual beli atas tanah C Desa 1121 persil 26, Kls SII, Blok08, Luas 15.390 M2 atas nama Bambang Santoso dengan batas :Utara: tanahP. Sakri, Samai, Pailan dan Sanikun;Selatan : parit;Barat : tanah Kasinah, Lamun, dan Endang Wibawanik;Timur : parit;antara Penggugat dengan Nanik Triyaswati dan Dyah Puspitasari ataspersetujuan Yudistira Adi Nugroho, Andryana Saraswati, Dwi AndriantoSusilo dan Dita Rahmawati, adalah sah menurut hukum.3.
Register : 05-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 234/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 3 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : Menteri Pekerjaan Umum
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Intervensi I : Rekson Sitorus, SH.
Turut Terbanding/Tergugat V : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Bekasi Cq. Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Pajak Cq. Kepala Kantor Pajak Wilayah VII Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : P.T. Bangun Tjipta Pratama
7734
  • Kepala Kantor Pajak Wilayah VII Jawa Barat Cq.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk mencabut dan tidakmenerbitkan lagi Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas namaTERGUGAT II khusus mengenai bidang tanah sebagaimana tersebutdalam Sertifikat SHGB No.7 Bojong Menteng dengan Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 yang cacat hukum dan masaberlakunya sudah berakhir;12.
    Bahwa Penggugat keliru dalam menyebutkan batasbatas danluasan yang tercantum dalam gugatannya.Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanahsebagaimana Gambara Situasi (GS) No. 15.390/1991 seluas18.400m2 yang terletak di desa Bojong Menteng dengan batasbatas:a. Sebelah utara: Kali Bekasib. Sebelahtimur : Hak milik adatc. Sebelah barat : Hak milik adatd.
    DALAM KONPENSIDalam Eksepsi :Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V;Dalam Pokok Perkara :1.2.8.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanahdengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : /7/BojongMenteng, Gambar Situasi Nomor: 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari1993 seluas 18.400 M2 yang terletak di Kelurahan BojongMenteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi..
    Menimbang, bahwa dan bukti (P1) yang adalah sama dengan bukti(T.1.114) dan (T.II11) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:7/Bojong Menteng, Gambar Situasi Nomor: 15.390/1991, tanggal 3Pebruari 1993, temyata baliwa tanah seluas 18.400 M2 yang tedetakdi Desa Bojong Menteng tervatat atas nama pemilik PT. BangunTjipta Pratama (Penggugat), bukti tersebut diperkuat oleh bukti (P9)berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atastanah tersebut oleh Penggugat"."
    Menyatakan Penerbitan Sertifikat SHGB No.7/ Bojong Menteng GambarSituasi No.15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 adalah cacat hukum ( Cacatyuridis);7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;DALAM PERKARA INTERVENSIDALAM EKSEPSI1. Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk sebagian;2.
Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 PK/PDT/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — PT BANGUN TJIPTA PRATAMA VS 1. OCIM Bin ACEP, DKK
13171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bin Kemon dengan batasbatas: Sebelah utara : kali Bekasi (tananh pecahan terbawa arus kaliBekasi); Sebelah timur : tanah pemakaman dan tanah milik Endi;Sebelah selatan : tanah milik Samid/kodok:Sebelah barat : Jalan Raya Cipendawa Baru;Adalah tanah yang tidak termasuk dalam tanah yang dibebaskan dalamganti rugi genangan sehingga bukan tanah milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan yang turut ditukar bangun (ruilsiag);Menyatakan penerbitan Sertipikat SHGB Nomor 7/Bojong MentengGambar Situasi Nomor 15.390
    Intervensi III;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 457/Pdt.G/2011/PNBks tertanggal 23 April 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) dan atas isi putusan tersebut telah dilakukan eksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor46/EKS.G/2012/PN Bks, tanggal 19 September 2012 juncto Berita AcaraAanmaning Nomor 46/EKS.G/2012/PN Bks tanggal 19 September 2012:Menyatakan penerbitan sertipikat SHGB Nomor 7 Bojong Menteng denganGambar Situasi Nomor 15.390
    /1991 tanggal 3 Februari 1993 adalah cacathukum (cacat yuridis);Menyatakan Sertipikat Gak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 BojongMenteng dengan Gambar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari1993 telah habis masa berlakunya;Menyatakan Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menghukum dan memerintahkan Tergugat Intervensi IV (Kepala KelurahanBojong Menteng) untuk mencatatkan bekas tanah Girik C Nomor 215 Persil10 atas nama Sebih bin Kemon dalam Register
    Buku Induk C di catatanpertanahan Kelurahan Bojong Menteng;Menghukum dan memerintahkan Tergugat Intervensi V tidak memperpanjangmasa pemberian hak Sertipika Hak Guna Bangunan Nomor 7/BojongMenteng, Gambar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993;Menghukum dan memerintahkan Tergugat Intervensi V menerimapendaftaran hak atas nama Penggugat Intervensi (Rekson Sitorus) untukmendapatkan hak kepemilikan guna memperoleh sertipikat hak milik atasbidang tanah milik adat Girik C Nomor 215 Persil
    Kemon dengan batasbatas: Sebelah utara : kali Bekasi (tanah pecahan terbawa arus kali Bekasi): Sebelah timur : tanah pemakaman dan tanah milik Endi; Sebelah selatan : tanah milik Samid/Kodok; Sebelah barat : Jalan Raya Cipendawa Baru;Adalah tanah yang tidak termasuk dalam tanah yang dibebaskan dalamganti rugi genangan sehingga bukan tanah milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan yang turut ditukar bangun (ruilsiag);Menyatakan penerbitan sertifikat SHGB Nomor 7/Bojong Menteng GambarSituasi Nomor 15.390
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — 1. GO LIE SIAN., 2. JOE CHRISTOPER JOHAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN., II. IWAN ALIMIN;
10542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03Maret 2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02Maret 2011, Luas 15.390 m2, Atas Nama Iwan Alimin;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut;1.
    Menyatakan batal atau Tidak sah Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 34/Des,Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret2011, Surat Ukur nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal ukur 02Maret 2011, Luas 15.390 m2, Atas Nama Iwan Alimin.3.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat(BADAN PERTANAHAN NASIONAL) untuk mencabut Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 34/Des, Kelurahan Siantar Estate, diterbitkantanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur nomor 108/Siantar Estate/2011,tertanggal ukur 02 Maret 2011, Luas 15.390 m2, Atas Nama IwanAlimin;4.
Register : 27-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat VIII : PT. Bangun Tjipta Pratama
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
6031
  • Milik Tergugat IV berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (sertifikatHak Guna Bangunan Nomor 7/Bojong Menteng atas nama) Nomor:7/BojongMenteng dengan Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993seluas 18.400 M2 ( delapan belas ribu empat ratus meter perseg)) ;23.Bahwa bila dicocokkan atara Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3Pebruari 1993 seluas 18.400 M2 dengan Pisik Tanah yang dibeli olehOrangtua Penggugat seluas 5200 M2 (Lima ribu dua ratus meter persegi)tersebut , ternyata sebahagian
    /Gambar Situasi No. 15.390/1991 atas nama PT.
    Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Bojong Menteng atas namaNomor 7/Bojong Menteng, Gambar Situasi No. 15.390/1991 atas namaTergugat IV seluas 18.400 M2 terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasiuntuk Pertama kali, pada tanggal 24 Februari 1993, diterbitkan berdasarkanSurat Putusan Pemberian Hak Guna Bangunan tanggal 22 Desember 1992No.1242/Hak Guna Bangunan/BPN/1992 ;66. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng, Surat Ukur /Gambar Situasi No. 15.390/1991 atas nama PT.
    Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/BojongMenteng atas nama Tergugat IV dengan Gambar Situasi No. 15.390/1991tanggal 3 Pebruari 1993 Atas nama Tergugat IV adalah cacat hukum (cacatyuridis) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;.
    Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna BangunanNo.7/BojongMenteng atas nama Tergugat IV dengan Gambar SituasiNo.15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 atas nama Tergugat IV adalahcacat hukum (cacat yuridis) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukummengikat9 Menyatakan masa berlaku Pemberian Hak Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 7/Bojong Menteng atas Tergugat IV Gambar SituasiNo.15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 telah berakhir pada tanggal 24Pebruari 2013tindakan diatas yang tentunya jelas merupakan
Putus : 24-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 PK/Pdt/2019
Tanggal 24 Mei 2019 — PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA VS OCIM Bin ACEP
9548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMON denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus KaliBekasi); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi; Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Jalan Raya Cipendawa Baru;Adalah tanah yang tidak termasuk dalam Tanah yang dibebaskandalam Ganti rugi Genangan sehingga bukan tanah Milik DepartemenPekerjaan Umum / Pengairan yang turut Ditukar Bangun (Rui/s/ag);Menyatakan Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor 7/ Bojong MentengGambar Situasi Nomor 15.390
    Kepala Kantor Pajak Wilayah VII Jawa Barat Cq.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk mencabut dantidak menerbitkan lagi Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atasnama Tergugat Il khusus mengenai bidang tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat SHGB Nomor 7 Bojong Menteng denganGambar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 yangcacat hukum dan masa berlakunya sudah berakhir;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa(Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00
    Putusan Nomor 362 PK/Pdt/2019 Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Jalan Raya Cipendawa Baru;Adalah tanah yang tidak termasuk dalam Tanah yang dibebaskandalam Ganti rugi Genangan sehingga bukan tanah Milik DepartemenPekerjaan Umum / Pengairan yang turut Ditukar Bangun (Rui/s/ag);Menyatakan Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor 7/ Bojong MentengGambar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 adalahcacat hukum (Cacat yuridis):7.
    Menyatakan Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor 7 Bojong Mentengdengan Garnbar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993adalah cacat hukum (cacat yuridis);8. Menyatakan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi Ill, TergugatIntervensi IV, Tergugat Intervensi V dan Tergugat Intervensi VII telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 9 dari 14 hal.
Register : 14-09-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 161/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 27 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat II : General Manager PT. Pertamina Persero Refenery Unit II Dumai Diwakili Oleh : F NUR HIDAYAT
Terbanding/Penggugat II : ERLIANA
Terbanding/Penggugat I : AWALUDIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Direktur Utama PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. PUTRA HARI MANDIRI
9555
  • Menghukum Para Penggugat untuk menghentikan seluruh kegiatanpenggalian dan pengambilan tanah untuk tanah timbun berukuran 81 M x190 M dan atau lebih kurang seluas 15.390 M, terletak di Jalan DumaiSei.Pakning / Arifin Ahmad RT.06 Kelurahan Pelintung KecamatanHalaman 7 dari 42 Hal. Put.
    Menghukum Para Penggugat untuk menghentikan seluruh kegiatanpenggalian dan pengambilan tanah untuk tanah timbun berukuran 81 Mx 190 M dan atau lebih kurang seluas 15.390 M, terletak di Jalan DumaiSei.
    Bahwa dengan didasarkan pada kedua hal tersebut di atas, telah terlihatsecara terang dan jelas bahwa objek gugatan tanah yang terletak di Jl.Dumai Sei Pakning / Arifin Ahmad Rt.06 Kelurahan PelintungKecamatan Medang Kampai Kota Dumai berukuran 81 M x 190 M danluas kurang lebih 15.390 M2 yang diperoleh berdasarkan Surat KeteranganGanti Kerugian atas Sebidang Tanah atas Nama Awaluddin No.
    Nomor 161/PDT/2017/PT.PBR10.Para Penggugat, apakah tanah yang milik Para Penggugat ataupengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat I.Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tanahyang diambil oleh Tergugat adalah kurang lebih sebanyak 1.500 (seribulima ratus) kubik yang berada di dalam tanah milik Para Penggugat yangberukuran 81 M x 190 M seluas 15.390 M2 yang terletak di Jalan DumaiPakning / Arifin Anmad Rt.06 Kelurahan Pelintung Kecamatan MedangKampai.
    Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1 dinyatakan :Bahwa para Penggugat merupakan pemilik tanah yang masingmasingterletak di Jalan Dumai Sei Pakning / Arifin Ahmad Rt.06 KelurahanPelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang berukuran 81 M X190 M atau seluas 15.390 M2 yang hanya berdasarkan Surat KeteranganGanti Kerugian atas sebidang tanah atas nama Awaludin No Reg419/SKGR/MK/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan SKGR atas nama ErlianaNo Reg 418/SKGR/MK/2010 tanggal 18 Maret 2010.
Putus : 24-04-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/PDT/2018
Tanggal 24 April 2018 — PT BANGUN TJIPTA PRATAMA, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Ridwan Santoso VS OCIM bin ACEP, dkk
11137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bekasi (tanah pecahanterbawa arus Kali Bekasi); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pemakaman dan tanah milikEndi; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samid/Kodok; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cipendawa Baru;adalah tanah yang tidak termasuk dalam tanah yang dibebaskan dalamganti rugi genangan sehingga bukan tanah milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan yang turut ditukar bangun (ruilslag);Menyatakan Penerbitan Sertifikat SHGB Nomor 7/Bojong MentengGambar Situasi Nomor 15.390
    KepalaDinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk mencabut dan tidakmenerbitkan lagi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas namaTergugat Il knusus mengenai bidang tanah sebagaimana tersebut dalamSertifikat SHGB Nomor 7 Bojong Menteng dengan Gambar SituasiNomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 yang cacat hukum danmasa berlakunya sudah berakhir;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa(dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) perhari kepada
    Kali Bekasi (tanah pecahanterbawa arus Kali Bekasi); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pemakaman dan tanah Endi; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samid/Kodok; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cipendawa Baru;adalah tanah yang tidak termasuk dalam tanah yang dibebaskan dalamganti rugi genangan sehingga bukan tanah milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan yang turut ditukar bangun (ruilslag);Menyatakan penerbitan Sertifikat SHGB Nomor 7/Bojong MentengGambar Situasi Nomor 15.390
    Menyatakan penerbitan Sertifikat SHGB Nomor 7 Bojong Mentengdengan Gambar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993adalah cacat hukum (cacat yuridis);8. Menyatakan Tergugat Intervensi Il, Tergugat Intervensi Ill, TergugatIntervensi IV, Tergugat Intervensi V dan Tergugat Intervensi VII telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);9.
Register : 06-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 164/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 4 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6832
  • Objek Perkara:Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34/Kelurahan SiantarEstate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor:108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, luas 15.390.M2 atas nama Iwan Aliminc.
    Objek Perkara:Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34/Kelurahan SiantarEstate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor:108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, luas 15.390.M2 atas nama Iwan Aliminc. Pokok Gugatan:Perbuatan melawan hukum Tergugat (ic. Pembanding) dalamproses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011Surat Ukur Nomor: 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret2011, luas 15.390.
    Tetao Membayar Pajak Bumi Bangunan setiap tahun atas objekpajak Bumi seluas 15.390 M2 dan Bangunan seluas 750 M2,sebagaimana terakhir bukti Tanda Terima Pembayaran PajakTahun 2018 melalui PT.Pos Indonesia Kantor Kp. PematangSiantar tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 8.091.875.;c. Tetap mengusahai langsung dan merawat dengan baik bidangtanah seluas 15.390.
    ParaPenggugat) tidak ada menghadirkan alat bukti surat berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor: 34/Kelurahan Siantar Estate,diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 108/SiantarEstate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, luas 15.390. M2 atas namaIwan Alimin (ic.
    Dalam Pokok Perkara/Sengketa :1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/KelurahanSiantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, Luas 15.390 M2,atas Nama Iwan Alimin;.
Register : 13-04-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 212/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.Bangun Tjipta Pratama Diwakili Oleh : Zainuddin Soti, S.H. Acep Samsu Djalal, S.H. Fauziah Nudiati, S.H.
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Turut Terbanding/Tergugat II : Arga Bin Tabeng
Turut Terbanding/Tergugat III : Rekson Sitorus
4521
  • Menyatakan Penerbitan Sertifikat SHGB No. 7/Bojong MentengGambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993adalahcacat hukum (cacat yuridis);7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.DALAM PERKARA INTERVENSIDALAM EKSEPSIHalaman 77 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDGMenolak eksepsi Tergugat Intervensi II seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA3.4.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk sebagian ;Menyatakan bahwa tanah Milik Adat Girik C.
    Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 7/Bojong Menteng atas nama Tergugat IV denganGambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993Halaman 93 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDG10.11.atas nama Tergugat IV adalah cacat hukum (Cacat Yuridis)sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;Menyatakan masa berlaku pemberian Hak Sertifikat,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/ Bojong Mentengatas Tergugat IV Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3Februari 1993 telah
    Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ;7/Bojong Menteng atas nama Tergugat IV dengan GambarSituasi No. 15.390/1991 tanggal 3 pebruari 1993 atas namaTergugat IVadalah cacat hukum ( Cacat yuridis) sehingga tidakmempunyal kekuatan hukum mengikat;g.
    Menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ;7/Bojong Menteng atas nama Tergugat IV dengan Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 pebruari 1993 atas nama Tergugat IV adalahcacat hukum ( Cacat yuridis) sehingga tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;5.
    Menyatakan bahwa masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ;7/Bojong Menteng atas nama Tergugat IV dengan Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 atas nama Tergugat IV telahberakhir pada tanggal 24 Pebruari 2013;6.
Register : 03-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 160/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Terbanding/Penggugat I : GO LIE SIAN
Terbanding/Penggugat II : JOE CHRISTOPER JOHAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : IWAN ALIMIN
7635
  • Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/KelurahanSiantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, Luas 15.390 M2,Atas Nama Iwan Alimin;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret2011, Luas 15.390 M2, Atas Nama Iwan Alimin:.
    Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/KelurahanSiantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret 2011, Surat Ukur Nomor108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret 2011, Luas 15.390 M2,Atas Nama Iwan Alimin ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03 Maret2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02 Maret2011, Luas 15.390 M2, Atas Nama Iwan Alimin ; 4.
Putus : 10-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — ARGA Bin TABENG, selaku ahli waris dari ARMAH Binti SEBIH vs PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA
5448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terletak di Kelurahan BojongMenteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, sebagai ternyata dan diuraikandalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.7/Bojong Menteng,Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993, terdaftar atasnama Penggugat (PT. Bangun Tjipta Pratama), dengan batasbatasnya : Sebelah Utara : kali Bekasi Sebelah Timur : milik adat Sebelah Selatan : milik adat Sebelah Barat : milik adat(selanjutnya akan disebut "tanah dengan SHGB No 7/Bojong Menteng)(bukti P1).2.
    tersebut, sesuaiprosedur dan ketentuan hukum agraria yang berlaku Penggugat telahmengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Bekasi dan telah diterbitkannya beberapaSertifikat hak atas tanah, diantaranya adalah SHGB No. 7/BojongMenteng, Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 seluas18.400 m?
    yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, KecamatanBekasi Timur, Bekasi, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 7/Bojong Menteng Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3Februari 1993 dengan batasbatas : Sebelah Utara : kali Bekasi26.
    Ridhwan Indra, SH., sah menurut hukum ;Menyatakan Sertifikat SHGB No. 7/Bojong Menteng Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 selanjutnya disebut "Tanah denganSHGB No. 7/Bojong Menteng" tanda kutip adalah batal demi hukum ataudibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadapputusan ini.
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Bojong Menteng, GambarSituasi Nomor : 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 seluas 18.400 M2yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur,Bekasi ;3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor : 315/AD/2/Jatiasin tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Doktor HajiMuhammad Ridwan Indra Romeo Ahadian, SH., Pejabat Pembuat AktaTanah Kecamatan Bekasi ;4.
Register : 16-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — 1. GO LIE SIAN., 2. JOE CHRISTOPER JOHAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN., II. IWAN ALIMIN;
11242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 34/Kelurahan Siantar Estate, diterbitkan tanggal 03Maret 2011, Surat Ukur Nomor 108/Siantar Estate/2011, tertanggal 02Maret 2011, Luas 15.390 m, atas nama Iwan Alimin:4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut;Eksepsi Tergugat:1.
Putus : 18-05-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1544 K/Pdt/2008
Tanggal 18 Mei 2009 — ARGA Bin TUBENG, DKK ; PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terletak di Kelurahan BojongMenteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, sebagai ternyata dan diuraikandalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.7/Bojong Menteng, GambarSituasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993, terdaftar atas namaPenggugat (PT. Bangun Tjipta Pratama), dengan batasbatasnya :Sebelah Utara : kali BekasiSebelah Timur > milik adatSebelah Selatan : milik adatSebelah Barat > milik adat(selanjutnya akan disebut "tanah dengan SHGB No 7/Bojong Menteng")(bukti P1).2.
    tersebut, sesuaiprosedur dan ketentuan hukum agraria yang berlaku Penggugat telahmengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Bekasi dan telah diterbitkannya beberapaSertifikat hak atas tanah, diantaranya adalah SHGB No. /7/BojongMenteng, Gambar Situasi No. 15.390/1991 Tanggal 3 Pebruari 1993 seluas18.400 M? (vide bukti Pl) ;.
    yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan BekasiTimur, Bekasi, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.7/Bojong Menteng Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993Hal. 7 dari 33 hal. Put.
    Menyatakan Sertifikat SHGB No. 7/Bojong Menteng Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 selanjutnya disebut "Tanah denganSHGB No. 7/Bojong Menteng" tanda kutip adalah batal demi hukum ataudibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.
    No. 1544 K/Pdt/2008DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , Tergugat ll, Tergugatlll, Tergugat IV dan Tergugat V ;DALAM POKOK PERKARA :1.28.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanahdengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Bojong Menteng,Gambar Situasi Nomor : 15.390/1991 tanggal 3 Februari 1993 seluas18.400 M?
Register : 16-07-2015 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 341/Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 12 Juli 2016 — ARGA Bin TABENG (ahli waris Almh. Armah binti Sebih) sebagai Pelawan I IROH Binti BAROK (ahli waris Aim. Barok binti Sebih), sebagai Pelawan II Melawan PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA, sebagai Terlawan REKSON SITORUS sebagai Turut Terlawan I DR. H.M. RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN,SH sebagai Turut Terlawan II Kepala Desa Jatirasa sebagai Turut Tergugat III Pemerintah Kota Bekasi Cq. Walikota Bekasi sebagai Turut Terlawan IV
16941
  • Tidak ada manipulasi hukum yang dilakukan oleh Terlawan, baikdalam perolehan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7/Bojong Menteng, Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3Pebruari 1993 maupun dalam proses pemeriksan perkara No.66/Pdt.G/2005/PN.Bks. di tingkat Pengadilan Negeri Bekasi hinggaMahkamah Agung RI. dalam tingkat Peninjauan Kembali, karenasenyatanya alasan pelawan tersebut sudah diperiksa dan diadilidalam persidangan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.2.
    Tentang yang akan di eksekusi tidak jelas batasnya, Pelawan tidakmemahami bahwa kepemilikan Terlawan atas tanah a quo tercatatdalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng,didalamnya ada Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3Pebruari 1993, gambar situasi ini yang menunjukkan letak, luas,batasbatasnya. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin sertipikat hakatas tanah dikeluarkan tanoa ada pengukuran sebelumnya.3.
    Berkaitan dengan status tanah, Pelawan harus ingat bahwaTerlawan mempunyai hak prioritas yang melekat padaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng GambarSituasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 apabila Haktersebut telah habis masa berlakunya, karena hingga saat inibelum ada pernyataan penegasan dari Badan PertanahanNasional tentang beralihnya status tanah tersebut menjadi tanahNegara, sehingga tetap dapat di eksekusi. Sebagaimana pendapatM.
    Tanah yang akan di eksekusi oleh Terlawan sangat jelas letak, luasdan batasbatasnya, di dalamnya ada pengukuran dari pihak yangberwenang sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi No.15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993. Jadi sangat mustahilpenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Mentengtidak jelas letak dan batasbatasnya.Hal. 14 Put. No.341/Pdt.Plw/2015/PN.BKS.9.10.2.
    Lagi pula Terlawan memiliki dan/atau melekat Hak Prioritasterhadap tanah SHGB No. 7/Bojong Menteng Gambar SituasiNo. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993.Hal. 15 Put. No.341/Pdt.Plw/2015/PN.BKS.11. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawanselesai, maka status tanah tersebut akan diproses kembali Hak Prioritasyang dimiliki Terlawan, Sebagaimana pendapat M.
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 551/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Ujang Tarmidi Bin Aring Diwakili Oleh : Dr.James Manalu SH MH MPD, Anggiat Anju Hutasoit SH.
Terbanding/Penggugat : P.T. Bangun Tjipta Pratama
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah, Kelurahan Bojong Menteng
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat, Kecamatan Rawa Lumbu
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : Wiwit
Turut Terbanding/Tergugat III : Vendra Elvine Tamaela
Turut Terbanding/Tergugat IV : Nada
Turut Terbanding/Tergugat V : Lamin
Turut Terbanding/Tergugat VI : J Mangasi Purba
Turut Terbanding/Tergugat VII : Nalih
10462
  • Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sebidang tanah denganSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Bojong Menteng Gambar SituasiNomor : 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 seluas 18.400 M2 yangterletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur,Bekasi (Sselanjutnya disebut "SHGB No. 7/Bojong Menteng), denganbatasbatas dahulu :Sebelah Utara : Kali BekasiSebelah Timur : Milik AdatSebelah Selatan : Milik AdatSebalah Barat : Milik Adat9.
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanahdengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Bojong Menteng,Gambar Situasi Nomor 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 seluas18.400 M2 yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, KecamatanBekasi Timur, Bekasi.3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor315/AD/2/Jatiasih tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat dihadapanDoktor Haji Muhamad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, SH., PejabatPembuat Akta Tanah Kecamatan Bekas! ;4.
    Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sebidang tanah denganSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Bojong Menteng Gambar SituasiNomor : 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 seluas 18.400 M2 yangterletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi(selanjutnya disebut "SHGB No. 7/Bojong Menteng), dengan batasbatasdahulu :Sebelah Utara : Kali BekasiSebelah Timur : Milik AdatSebelah Selatan : Milik AdatSebalah Barat : Milik Adat28.
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanahdengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/BojongMenteng, Gambar Situasi Nomor : 15.390/1991 tanggal 3Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 551/PDT/2020/PT. BDG8.Pebruari 1993 seluas 18.400 M2 yang terletak di KelurahanBojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi..
    Bdg., adalah sah menuruthukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng GambarSituasi No. 15.390/1991, tanggal 3 Pebruari 1993, tidak ada hubungannyadengan tanah adat warisan hak milik Terlawan ;Menyatakan Putusan No. 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, tanggal 4 Oktober 2005 JoNo. 214/Pdt/2006/PT. Bdg. tanggal 4 Juni 2015. Jo No. 1544 K/Pdt/2008,tanggal 25 Juni 2015.
Putus : 18-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 K/Pdt/2018
Tanggal 18 September 2018 — DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO) PUSAT JAKARTA cq GENERAL MANAGER PT PERTAMINA (PERSERO) REFENERY UNIT II DUMAI, dk vs AWALUDIN, dk
6068 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tanah yang masingmasingnya terletak di Jalan DumaiSeiPakning/Arifin Anmad, RT 06, Kelurahan Pelintung, Kecamatan MedangKampai, Kota Dumai dengan keseluruhannya berukuran 81 m x 190 mdan atau lebih kurang seluas 15.390 m?
    2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan tanah yang masingmasingnya terletak di Jalan DumaiSeiPakning/Arifin Anmad, RT 06, Kelurahan Pelintung, Kecamatan MedangKampai, Kota Dumai dengan keseluruhannya berukuran 81 m x 190 mdan atau lebih kurang seluas 15.390
Putus : 15-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pdt/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti SEBIH bin KEMON yaitu: 1. RUMALAM Alias EROM binti ALAM, DKK lawan NENDEN (istri dari alm. MAMAT bin TEMAN), DKK dan ONIH bin BENGKOK, DKK
14042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPAT di Bekasi pada tanggal 17 Januari1997;Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah hak milik adat yangberasal dari Girik Letter C, Nomor 215 Persil 10 dan tidak merupakantanah negara atau tanah yang dikuasai negara;Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/BojongMenteng dengan Gambar Situasi Nomor 15.390
    Nomor 805 K/Pdt/202010.11.atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan tanpa hak dantanpa dasar hukum;Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/BojongMenteng atas nama Tergugat IV dengan Gambar Situasi Nomor15.390/1991, tanggal 3 Februari 1993, atas nama Tergugat IV adalahcacat hukum (cacat yuridis) sehingga tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan masa berlaku pemberian hak Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 7/Bojong Menteng atas Tergugat IV Gambar SituasiNomor 15.390
Putus : 11-05-2010 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 15/Pid/B/2010/PN.PWK
Tanggal 11 Mei 2010 — MAMAD IWAN HIDAYAT BIN AHMAD SANUSI
13021
  • (delapan juta seratus ribu rupiah).13Bahwa mengenai selisih beras Raskin bulan Januari dan Februarisejumlah 15.390 Kg tidak disalurkan oleh terdakwa kepada yangberhak menerimanya yaitu Rumah Tangga Miskin di KecamatanPasawahan tetapi selisih tersebut oleh terdakwa dijual kepada Kendar(DPO) yang beralamat di Pabuaran Subang atau setidaktidaknya tidaksesuai dengan peruntukannya sebanyak 8000 Kg seharga Rp. 2.200/Kg yaitu sebesar Rp. 17.600.000.
    (dua juta empat ratus riburupiah).Bahwa terdakwa selaku pengelola Raskin Kecamatan Pasawahan tidakmenyalurkan atau mendistribusikan beras raskin tahun 2008 kepadayang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Pasawahansebanyak 15.390 Kg bertentangan dengan Peraturan BupatiPurwakarta Nomor 4 Tahun 2008 BAB Ketentuan Umum Pasal 1 ke 8yaitu :Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin adalah rumahtangga miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras Raskin,sebagai Hasil seleksi Musyawarah
    Harga pembelianberas olehpemerintah kePerum Bulogatas beras yangtidak disalurkansesuaiperuntukannya :15.390 Kg XRp. 4.900.00.Rp. 75.411.000. 2.
    (delapan juta seratus ribu rupiah).Bahwa mengenai selisih beras Raskin bulan Januari dan Februarisejumlah 15.390 Kg tidak disalurkan oleh terdakwa kepada yangberhak menerimanya yaitu Rumah Tangga Miskin di KecamatanPasawahan tetapi selisih tersebut oleh terdakwa dijual kepada Kendar20(DPO) yang beralamat di Pabuaran Subang atau setidaktidaknya tidaksesuai dengan peruntukannya sebanyak 8000 Kg seharga Rp. 2.200/Kg yaitu sebesar Rp. 17.600.000.