No.1501K/Pid.Sus/2011Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi koroan RAJIMAAls IMAH Binti USMAN SAIT ;4.

No.1501K/Pid.Sus/2011Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RAJIMA AlsIMAH Binti USMAN SATT ;6.

No.1501K/Pid.Sus/2011Bahwa penyidik Kepolisian Resort Pontianak telah melimpahkanberkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal24 Mei 2010 (tahap ) dan dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 11Agustus 2010.

No.1501K/Pid.Sus/2011 1 (satu) lembar ljazan Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2005/2006 An.RAJIMA ; 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 25838/Disp/2008 An. RAJIMA ; 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga No. 6102072707090004 Kepala KeluargaAn.

No.1501K/Pid.Sus/2011

No. 1501K/Pid/2009membuat utang atau menghapuskan piutang. yakni dilakukandengan perbuatan atau cara cara antara lain sebagai berikutPada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007 2Terdakwamenjual tanah beserta rumah kepada saksi Suhardi WijayaKusuma yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual BeliRumah tertanggal 21 Desember 2007 dengan kesepakatanharga sebesar Rp. 75.000.000, yang akan dibayar secaramengangsur sampai dengan bulan April 2008, kemudianterdakwa selama periode 21 Desember 2007 s/d 25 April2008

No. 1501K/Pid/2009telah dijual kepada saksi Suhardi Wijaya Kusuma; Bahwa sewaktu saksi Suhardi Wijaya Kusuma meminta uangsebesar Rp. 37.500.000, yang telah dibayarkan kepadaTerdakwa tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikanuang angsuran sebesar Rp. 37.500.000, tersebut bahkantanpa seijin dan sepengetahuan' saksi Suhardi' WijayaKusuma uang angsuran sebesar Rp. 37.500.000, milikkorban yang dibawa Terdakwa tersebut telah habisdigunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sebagiandigunakan membeli

No. 1501K/Pid/2009Semarang No. tanggal 3 April 2009 yang amar lengkapnyasebagai berikut Menerima permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut; Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Boyolalitanggal 8 Januari 2009, Nomor245/Pid.B/2008/PN.Bi., sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan terdakwa SAMINTO, S.Ag.

No. 1501K/Pid/2009ditunjukkan Judex Factie Pengadilan Negeri Boyolalidalam pertimbangannya dan ODiktum Putusannya namunsayangnya dikebiri oleh Pengadilan Tinggi Semarang, makaadalah sangat tepat pidana percobaan yang telahdijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali.Bahwa, Pengadilan Negeri Boyolali selain memperhatikanunsur keadilan substantif juga telah memperhatikandengan tepat unsur manfaat, tujuan pemidanaan bukanbalas dendam dan aspek sosial, maka sangat tepatlahputusan yang telah dijatuhkannya

No. 1501K/Pid/2009Nip.04001831010

No. 1501K/Pdt/2009di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan' BitungTengah, Kota Bitung ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il, Ill,IV, V/ Pembanding dan Terbanding II, III, IV danV ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut' ternyatabahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagaiPenggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Para TermohonKasasi dahulu sebagai fTergugat Il, I, II, IV, WV/Pembanding dan Terbanding II, Il, IV, V di = mukapersidangan

No. 1501K/Pdt/2009Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan bersamayang pada dasarnya khusus point Ill, menyatakan bahwapenjualan tersebut hanya sebuah formalitas saja hal inidilakukan untuk memenuhi persyaratan dari PT. Bank MandiriManado Tergugat I!, agar Tergugat memperoleh fasilitaskredit ;Bahwa Penggugat tetap merasa kuatir dengan Akte JualBeli walaupun hanya bersifat formalitas Penggugat 2 (dua)kali mendatangani kantor PTI.

No. 1501K/Pdt/2009Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum ;4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Mlik Nomor 351milik Penggugat yang telah dibalik nama atas namaTergugat yang dijaminkan ke Bank Mandiri Manado(Tergugat II) adalah tidak sah ;5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan SertifikatHak Mlik Nomor 351 kepada Penggugat sebagaipemilik yang sah ;6.

No. 1501K/Pdt/2009 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti' rugikepada Penggugat sebesar Rp.175.000.000, (seratustujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan SuratKesepakatan yang telah ditandatangani pada tanggal25 Februari 2005 ;Menghukum Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmematuhi putusan ini;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Menghukum Para Tergugat untuk membayar ' biayaperkara secara tanggung renteng sebesarRp.689.000, (enam ratus delapan puluh sembilanribu. rupiah) ;Menimbang, bahwa

No. 1501K/Pdt/200910keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dankepatutan ;.

Putusan Nomor 1501K/Pdt/2014Bahwa sehubungan dengan bidang usaha tersebut, Penggugat telahmemperoleh izin dari Bupati Tanah Bumbu untuk melakukan kegiatanpenambangan batu bara di wilayah Kecamatan Angsana, KabupatenTanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;Bahwa berdasarkan izin usaha pertambangan tersebut, Penggugatkemudian melakukan persiapan kegiatan pertambangan di lokasiyang telah ditentukan sesuai dengan ijin dari Bupati Tanah Bumbu;Bahwa di atas lokasi penambangan yang telah ditentukan dalam

Putusan Nomor 1501K/Pdt/201410.11.12.13.sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (vide Pasal136 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara);Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atastanah oleh pemegang IUP atau IUPK (vide Pasal 136 ayat (2)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara);Bahwa pada saat Penggugat sedang melakukan kegiatanpembersihan

Putusan Nomor 1501K/Pdt/201414.15.tindakan yang sewenangwenang dan telah melanggar hakPenggugat serta ketentuan hukum yang berlaku, mengingatPenggugat merupakan pemegang izin usaha pertambangan yang sahdan oleh karena itu Penggugat dilindungi haknya oleh hukum;Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usahapertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (vide Pasal 94 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);Setiap orang yang merintangi

Putusan Nomor 1501K/Pdt/201416.17.Kerugian Materiil:a. Kerugian karena Penggugat harus menanggung denda alat berat(demurrage) yang disewa oleh Penggugat dari pihak ketiga, dimanadenda tersebut dihitung per hari, yaitu sebesar Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);b. Kerugian karena Penggugat harus menanggung denda keterlambatanpenyediaan batubara yang telah dipesan oleh pihak ketiga, yaitusebesar Rp4.000.000.0000,00 (empat miliar rupiah) dan;c.

1501K/PID/2007

1501K/PDT/2001

1501K/PID.SUS/2008

Bahwa ketentuan hukum dalam perkara ini, yaitu Pasal 1519 KUHPerdatatelah sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Nomor 1501K/Sip/1975 tanggal 12 Mei 1976 yang memberikan keleluasaan kepada,pihak pembeli yang berbunyisebagai berikut: Dalam hal jual beli dengan hakmembeli kembali, selama penjual belum menggunakan hak membelikembalibarangnya, pembeli oleh hukum diperlakukan seperti pemilik sejati, artinya iadapat menyewakan, meminjam bahkan dapat menjual lagi barangnya;Apabila penjual lalai dalam

Nomor:1501K/PDT/2010 tertanggal 24 Maret 2011, yang telah disesuaikan dengan salinannyadan diberi tanda T.9;Sebuah Berita Acara pelaksanaan Putusan (EKSEKUSD perdata No:13/PDT.G/2008/PN.BS, dbP No : 81/PDT/2009/PT PDG, Reg No: 1501 K/PDT/2010, yangtelah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.10;Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2012 dari KARLENA adalah ahli waris dariH.SIMUN DT.TAPANGHULWU Suku Jambak, telah menyatakan sawah 13 piringtersebut berbatas/berjihad dengan sawah KARLENA dan

kepada H.Darani (bapak kandung PenggugatMukhtar) sebanyak 175 rupiah uang Belanda masa itu;Hal 45 dari 51 hal.Putusan Perdata No.51/Pdt.G/2011/PN.BSMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan tentang buktiPara Tergugat yang relevan dengan perkara aquo yang berkaitan dengan pokok sengketayaitu:Bukti T.7 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri BatusangkarNomor:13/PDT.G/2008/PN.BS tertanggal 25 Maret 2009, Bukti T.8 Foto copyPutusan PT Padang No.81/2009/PT PDG, serta Bukti T.9 Putusan MA 1501K

Jambak yang jumlahnya 13 piring besar dankecil yang disebut dengan sawah Batu Manangih;Menyatakan sah dan mengikatputusan tentang pelaksaksanaan Surat Perintah Kantor Bupati Tanah Datar yangdikeluarkan oleh Ninik mamak dalam persukuan Bodi Baringin tertanggal 02Nopember 1969;Menimbang, bahwa mengenai bukti Bukti T.7 salinan Putusan Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor:13/PDT.G/2008/PN.BS tertanggal 25 Maret 2009, Bukti T.8 Fotosalinan Putusan PT Padang No.81/2009/PT PDG, serta Bukti T.9 Putusan MA No. 1501K

menggadaikan sawah sebanyak 1 (satu) piring adalah ILYAS dan yangmeminjamkan emas adalah YUSRA (kemenakan saksi Tarmizi), dan saksi jugaHal 47 dari 51 hal.Putusan Perdata No.51/Pdt.G/2011/PN.BSmengetahui kalau sawah yang digadaikan Para Tergugat sebanyak (satu) piring adalahbagian dari sawah 4 (empat) piring yang menjadi obyek sengketa dan 2 (dua) piringtelah dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No 13 Pdt/g/2011PN BS, Putusan PT Padang No 81/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No.1501K

Nomor 122 PK/Pdt/2019sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1501K/Pdt/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LOE BINGLIONG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 45/PDT/2016/PT JKT., tanggal 13 April 2016 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 338/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr., tanggal

Nomor 1501K/Sip/1983;.

Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) dalam jangka waktu 3 bulansetelah akta ditandatangani;Menimbang, bahwa dalam pasal 1519 KUHPer diberikan hak untukmembeli kembali barang yang telah dijual asalkan ada perjanjian sebelumnyadengan syarat bahwa penjual akan mengembalikan harga beli serta memberikanganti kerugian dan dalam pasal 1520 KUHPer juga diatur hak membeli kembalitidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama dari 5 tahun;Menimbang, bahwa dalam Yurispudensi Mahkamah Agung 1501K

Bahwa hal tersebut sebagaimana juga Putusan MA Nomor 1501K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984:"Dalam kasus tersebut Judex Facti dianggap salah menerapkan tatatertib beracara karena memperbolehkan gugatan rekonvensi disampingditujukan kepada Penggugat Konvensi juga kepada tergugat konvensiyang lain yaitu, Tergugat Il, IV dan VI Konvensi. kekeliruan yang terjaditidak hanya sampai disitu saja, bahkan Penggugat Rekonvensi, telahmenarik pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara,menjadi Tergugat

.: 1501K/Sip/1975 Tanggal 12 Mei 1976, yang telah menjadi yurisprudensitetap Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa jual beli denganhak membeli kembali mengenai tanah/rumah tidak dikenal dalamhukum adat, oleh karena jual beli ini dikuasai oleh hukum adat danhukum adat tidak mengenal jual beli dengan hak membeli kembali;Halaman 8 Putusan No. 478/PDT/2018/PT.

strong> dengan pidana MATI;

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi MahkamahAgung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 636 K/Pdt/1984tanggal 17 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1501K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3227 K/Pdt/1987 tanggal 29 Januari 1989;Menimbang, setelah memperhatikan Gugatan Penggugat Rekonvensi,Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tidakmelanggar larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, sertaditambahkan

berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil gugatan Rekonvensiyaitu yang dapat ditarik sebagai tergugat Rekonvensi adalah PenggugatHalaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2020/PN SimKonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dilarang menarik pihak selainPenggugat Konvensi seperti menarik sesama tergugat Konvensi (vide putusanMahkamah Agung No. 2152K/Pdt/1983), Turut Tergugat Konvensi ataupun pihakketiga menjadi Tergugat / Turut Tergugat Rekonvensi (vide Putusan MahkamahAgung No:1501k

Bahwa Perjanjian tersebut juga harus ditentukan jangka waktu tertentuyang di perjanjikan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimanaketentuan pasal 1532 KUH Perdata dan Jurisprudensi Mahkamah AgungNo.1501K/Sip/1975 tertanggal 15 Mei 1976 tentang Pembeli tetap sebagaipemilik barang yang telah dibelinya apabila Penjual perjanjian di dalamjualbeli tidak ditetapkan jangka waktunya;7.

terhadap hal ini, Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil gugatan Rekonvensiyaitu yang dapat ditarik sebagai tergugat Rekonvensi adalah PenggugatKonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dilarang menarik pihak selainPenggugat Konvensi seperti menarik sesama tergugat Konvensi (vide putusanMahkamah Agung No. 2152K/Pdt/1983), Turut Tergugat Konvensi ataupun pihakketiga menjadi Tergugat / Turut Tergugat Rekonvensi (vide Putusan MahkamahAgung No:1501k

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 636 K/Pdt/1984 tanggal 17Desember 1985 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1501K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984 juncto Putusan Mahkamah AgungHalaman 19 dari 49 Hal. Put.