Bahwa Kepentingan Hukum (Legal Standing) Penggugat mengajukangugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Ambon, karena Penggugatdiberhentikan Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perawakilan RakyatDaerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat KeputusanTergugat, dengan dasar Surat Bupati Maluku Tenggara Barat No. 151.2 /1226 / 2018, Tanggal 31 Agustus 2017, dan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/ 84 / 2018,Tangal 1 Agustus 2018, yang tidak menguraikan

Bahwa dalam Konsideras menimbang Surat Keputusan Tergugat a quoternyata Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRDKabupaten Maluku Barat Daya didasarkan pada Surat Bupati MalukuTenggara Barat No. 151.2/1226/2018, Tanggal 31 Agustus 2017, danPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku TenggaraBarat Nomor 170/84/2018, Tangal 1 Agustus 2018, Perihal UsulanPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 20142019 ATAS

Bahwa Penggugat diberhentikan Antarwaktu oleh Tergugat berdasarkanUsulan Bupati Maluku Tenggara Barat No. 151.2/1226/2018, Tanggal 31Agustus 2017, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat Nomor 170/84/2018, Tangal 1 Agustus 2018, PerihalUsuslan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 20142019 AtasNama SONY HENDRA RATISSA asal Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia Masa Jabatan 20142019;.

:Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MasaJabatan 20142019 Tanggal 10 September 2018 ;Foto copy sesuai dengan aslinya : Surat dari Bupati MalukuTenggara Barat, Kepada Gubernur Maluku di Ambon,Nomor : 151.2/1226/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 PerihalUsul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten MTB;Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan DPN PKPIndonesia, Nomor : 040/KEP/DPN PKP IND/V/2017Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan PartaiKeadilan Dan Persatuan Indonesia Atas nama SaudaraSONNY

MHHakim Anggota II14ttdMUHSIN, SHPenggantiPerincian Biaya :151.2.Biaya pendaftaranBiaya prosesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiJumlahPaniterattdHj. WASILATUN, SHRp. 30.000,00Rp 50.000,00Rp. 245.000,00Rp. 5.000,00Biaya Meterai Rp. 6.000,00Rp. 336.000,00(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)AMBAR

/Pdt.P/2014/PA.Tlg.151.2.Tanggal : 11 Maret 2014.MENETAPKANMengabulkan permohonan para Pemohon ;Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (cecececeeeeeeeaeeeeeneeees Bil .occcecccccceseseeceseeseeaeeueneas ) dengan Pemohonee Bintii ccc cece cece eeeeseeseeaeeeeaes ) yangdilaksanakan padaTANGGAl ese eeceesecsececeeeeeeeeaeaeeeees Gi eaeeeceseceeeeeeeeeeees ; Desa/KelUraANaAN sa saesecaeceeeeeeeees , Kecamatan nae aeeeseeeeaeeeeeeaes ,Kabupaten ........

Perindustrian, Perdagangandan ESDM Kabpaten Kulon Progo melalui Unit Layanan PengadaanK abupatenKulonProgodalam mengadakan prosespengadaan jasa konstruksi rehabilitasi/pembangunan Pasar Pripih Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengawas/Pemeriksa Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Pripih dalam proyek Pembangunandan Rehabilitasi Pasar Pripih dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDMKabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam SK Kepala DinasPerindustrian,Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor:510/151.2

DinasPerindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 134/Pem.D/UP/PNS/D2 tanggal 23 Juli 1985 dengan nomor induk pegawai 195808211982081001dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor: 0004/KV/I/23401/KEP/2008tanggal 06 Oktober 2008 serta selaku Ketua Tim Pengawas/Pemeriksa Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Pripih sebagaimana dalam SK Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 510/151.2

Perindustrian, Perdagangandan ESDM Kabpaten Kulon Progo melalui Unit Layanan Pengadaan KabupatenKulon Progo dalam mengadakan proses pengadaan jasa konstruksi rehabilitasi/pembangunan Pasar Pripih Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengawas/Pemeriksa Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Pripih dalam proyek Pembangunandan Rehabilitasi Pasar Pripih dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDMKabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam SK Kepala DinasPerindustrian,Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor:510/151.2

Kedua.b Judex Factie dalam mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan aturanpemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yang dianut oleh UndangUndangNomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001, khususnyamengenai pidana badan (strafmaat), sebagaimana dikehendaki olehpembentuk Undangundang, dengan mengabaikan fakta persidangan bahwaTerdakwa selaku Ketua Tim Pengawas Dan Penerima Barang sebagaimanadalam SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber DayaMineral Nomor: 510/151.2

Desember 2013oleh kami SUDAR, SH.Mhum sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRI IRAWAN, SHdan DEMI HADIANTORO, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehHARTONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh SUHARDONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayandan dihadapan terdakwa ;14 HAKIMHAKIM ANGGOTA ; HAKIM KETUA MAJELIS ; 151.2

kediaman di Jakarta Utara, Selanjutnya disebutsebagai " Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara ;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta UtaraNomor 721/Pdt.G/2015/PAJU, telah mengajukan permohonan cerai gugatterhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:Halaman 1 dari 151.2

hari kKemudian, Tergugat datang untuk mengajak damaiakan tetapi Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat pulang lagidengan membawa kendaraan dan anak tanpa sepengetahuanPenggugat;Bahwa pada bulan November 2016, Tergugat telah menyatakan talakterhadap Penggugat:Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atasketerangan saksisaksi tersebut:Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannyaTergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:Putusan No. 0163/Pdt.G/2017/PA.MrbHim. 6 dari 151.2

No.35Tahun 2009 tentang narkotika yang mengandung unsurunsur sebagai berikut :151.2.a.d.1.a.d.2.Unsur Setiap orang ;Unsur Yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkanNarkotika Golongan ;Unsursetiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalahorang sebagai subyek hukum yang dapat "dipertanggungjawabkan atasperbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini yang menjadisubyek

Perwakilan RakyatDaerah jo, pasal 193 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPUNomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRDPropinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (6) huruf b; sertaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31Juli 2013.BahwasSurat Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara BaratNomor 170/84/2018 tanggal 1 Agustus 2018 serta Surat BupatiMaluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada Tergugat denganNomor 151.2

pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dandokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.Bahwa pada Obyek Sengketa dan Obyek sengketa Il yangditerbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat Ilternyata tercantum Surat Bupati Maluku Tenggara Barat dan SuratPimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat,masingmasingmemiliki Nomor Surat yang sama, Tanggal Surat yang sama, danPerihal Suratyang sama, yaitu; Surat Bupati Maluku TenggaraBarat Nomor: 151.2

(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

beberapaKeputusan Tata Usaha Negara tersebut karakter (sifat) hukumnya salingberkaitan erat satu sama lain, subjek hukum para pihaknya sama, gunaberacara dengan sederhana, cepat dan murah, serta menghindarkan terjadinyaputusan yang saling bertentangan;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2pada konsideran menimbang, huruf a, ternyata kedua objek tersebut diterbitkanoleh Tergugatberdasarkan pada adanya surat usulan yang sama, yakni SuratBupati Maluku Tenggara Barat Nomor 151.2

Fredek Kormpaulun (Penggugat 1) (Vide Bukti T9, dan T11);Menimbang, bahwa subjek hukum para pihak dalam perkara a quojuga sama yakni samasama diusulkan kepada Gubernur Maluku (Tergugat)berdasarkan pada adanya satu surat usulan yang sama, yakni Surat BupatiMaluku Tenggara Barat Nomor 151.2/1226/2018 tanggal 31 Agustus Tahun2018 (Vide Bukti T10);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut maka ada salingketerkaitan antara objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dan guna beracaradengan sederhana,

Mengabulkan permohonan Pemohon.151.2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untukmenikah lagi (polygami) dengan calon isteri keduaPemohon .3.

Hakim Anggota Ketua Majelis 151.2. LULUK WINARKO, SH. Hj.ISTINING KADARISWATI, SH.M.Hum.TAVIA RAHMAWATISUKI, SH.MH. Panitera Pengganti MADE SUKARMA, SH.

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagaiPanitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,151.2.ttdDrs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.ttdH. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.1.ttdENY RIANING TARO, S.Ag, M.Sy.PANITERA PENGGANTI,ttdSRI DARYATI UTAMI, S.H.DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARABiaya Pendaftaran Rp 30.000,Biaya ProsesRpPenyelesaian Perkara 50.000., 3. Biaya Panggilan Pemohon = Rp 90.000, 4.

., tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;151.2.MENGADILI SENDIRI:Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankeliike verklaara);Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin untukmencabut atau mengangkat:Sita jaminan / revindicatoir beslag atas benda bergerak berupa 1 (satu)buah mobil merk Avanza G Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 7546TT yang saat ini berada dalam penguasaan H.

No.403/Pid.Sus/2017/PN/LbP.PB, Page 13 of 151.2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;3. Terdakwa belum pernah dihukum.Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara iniMengadili. Menyatakan Terdakwa M.

Kapuas) melaluiSAKSI YAYA SETIABUDI menerbitkan Surat Nomor : 151.2/22/DPRD.2013,Tanggal 27 Juni 2013, Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab. Kapuas Masa Bhakti 20092014 An. JAINAL SUSANTO.

Yang ditujukanKepada Bupati Kapuas, lalu Menindak lanjuti Surat Ketua DPRD Kab KapuasBupati Kapuas meneribitkan Surat Nomor : 151.2/1255/Adminkemas.2013,Tanggal 5 Juli 2013, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Kapuas Masa Bhakti 20092014, yang ditujukan kepada Gubernur KalimantanTengah di Palangka Raya, disaat itu Saksi YAYA S sendirilah yang mengambilsurat dari Bupati Kapuas tersebut dan mengirimnya langsung ke KantorGubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Kapuas Nomor :151.2/22/DPRD.2013 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Kapuas masa bhakti 2009 2014atas nama JAINAL SUSANTO yang ditujukan kepada Bupati Kapuas;1 (satu) lembar asli Surat Bupati Kapuas Nomor151.2/1255/Adminkemas.2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Kab.

DjismanSamson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasalpasal KitabUndang Undang Hukum Pidana dan Putusan putusan Mahkamah Agung,Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151.2.

Sesuai dengan saran majelis untuk membuat permintaan apabila majelimengabulkan talak suami saya.Dengan ini permohonan saya tetap pada pengajuan awal bahkan mungkinlebih detail agar bisa dipakai debagai bahan pertimbangan.151.2.Hak asuh anak terutama yang kecilHarta gono gini terutama rumah yang kami tempati dan depositotermasuk bagi hasilnya.

.= EK4G5150 7.502 LIS11SOS 1009 LTNISErl AUGIORIENTAL 11124,G11 151.2 111P ER4G5 2502 1605 10 09 LTMSEPI AM10RIENTAL 11514214A 122.214. Hal ini didukung oleh pasal 1517 KUHPerdata yang berbunyi antara lain jikapembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntutpembatalan jual beli itu.

Inhil tertanggal 15 mei 2013, bermeterai cukup,telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti T.12;Fotokopi surat pernyataan nomor 151.2/V/RSUDUP/2013/852 tentangpemohon sebagai kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan padabagian tata usaha rumah sakit umum daerah puri husada tembilahankab.

Inhiltertanggal 15 mei 2013, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh KetuaMajelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok denganaslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syaratformil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yangsempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode 1.13 yang diajukanPemohon berupa Fotokopi surat pernyataan nomor 151.2/V/RSUDUP/2013/852 tentang

dalamgugatan Penggugat tidak ada dalam kekuasaan Tergugat No. 1dan Tergugat No. 2;Bahwa dengan tidak tepat gugatan Penggugatpenggugat,Tergugat dengan memohon kepada Bapak Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini, sudah cukup alasan untuk menolakgugatan ini, dana seluruh isi gugatan Tergugat dikesampingkan,dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (nietontvankelijk verklard);Bahwa selanjutnya bersama ini Tergugat No. 1 memohon supayaPengadilan Negeri Idi dapat memberikan putusan sebagai berikut :151.2