Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M atas nama Alfred Tandra;-----3.

Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng ( sekarang Kelurahan Pai ) terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M atas nama Alfred Tandra ;-----------------------------4.

seluruhberkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal18 Desember 2013 dengan mufakat bulat mengambil sikap dan pendapatsebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ; Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada pokoknyamenyatakan tindakan Tergugat / Terbanding menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor : 362 / Desa Bulurokeng ( sekarang kelurahan Pai ) SuratUkur Sementara Nomor 34 tanggal 13 Januari 1982 seluas 17.799

No. 133/B/2013/PT TUN MKS.awal atas tindakan administrasi baik peralihan maupun pemisahan yangkemudian oleh Tergugat / Terbanding diproses dan diterbitkan SertifikatHak Milik Nomor : 362/Bulurokeng dengan luas 17.799 M?

perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 21 Mei 2012 yangdimohonkan banding tersebut ;Dan dengan :MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untukseluruhnya;2 Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/DesaBulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur SementaraNomor : 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799

atas namaAlfred Tandra;3 Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Sertifikat HakMilik Nomor : 362/Desa Bulurokeng ( sekarang Kelurahan Pai )terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M?

perkaranya melawan sekarangTermohon Peninjauan Kembali , Il dahulu sebagai Pemohon Kasasi , II/TerbandingTerbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKota Makassar in casu Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 362/DesaBulurokeng, tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal13 Januari 1982, luas 17.799

Akan tetapiHanisa Binti Moeh Bone telah meninggal dunia pada Tahun 1976 dan tidakmeninggalkan anak sebab yang bersangkutan belum menikah alumeninggal dunia.Bahwa ternyata pada tanggal 27 Februari 1982, di atas tanah objektum litis,Tergugat in Casu Kantor Pertanahan Kota Makassar, telah menerbitkanSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng (sekarangKelurahan Pai), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13 Januari 1982,seluas 17.799 M2 atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, Kemudianpada tanggal

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka secara jelasdan nyata bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM Nomor 362/DesaBulurokeng (sekarang Kelurahan Pai), Surat Ukur Sementara Nomor 34tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M?

Putusan Nomor 66 PK/TUN/2015Bulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M?

atas nama ALFREDTANDRA;Mewajibkan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai), terbit tanggal 27Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13 Januari 1982,seluas 17.799 M2 atas nama ALFRED TANDRA;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya

Bahwatindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 362/Desa BulurokengSurat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M2atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, Kemudian pada tanggal 25 Juli1995 dibalik nama kepada ALFRED TANDRA, tanpa seizin dan persetujuanpemilik sah atas tanah merupakan perbuatan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diaturdalam PP. No. 10 tahun 1960 yang telah diganti dengan PP. No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.7.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka secara jelasdan nyata bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 362/DesaBulurokeng (sekarang Kelurahan Pai), Surat Ukur Sementara No. 34tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M*, atas nama MHUSNIKARASSOAN TIDORE, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam PP. No. 10 tahun 1960 yang telah digantidengan PP.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.362/DesaBulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No. 34tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M? atas nama ALFRED TANDRA;3.

No.362/Bulurokeng, Surat UkurSementara tanggal 13011982 No. 34 luas 17.799 M? semula tercatatatas Hama HUSNI KARASSOAN TIDORE, terbit berdasarkanpemisahan dari SHM No.8/Bulurokeng dan saat ini sudah beralihkepada Alfred Tandra berdasarkan jual beli sesuai Akta Jual BeliNo.362/JB/IIV1995 tanggal 22031995 dibuat dihadapan SUSANTOPage 10 of 41WIBOWO,SH (PPAT Ujung Pandang);3.

Int1Bukti T.ll.Int2Bukti T.ll.Int3Bukti T.Il.Int4Bukti T.llInt5Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak MilikNo.362/Desa Bulurokeng, surat ukur sementaratanggal 13 Januari 1982, Nomor: 34, Luas 17.799 M:atas nama Alfred TandraFotokopi tanpa asli Akta Jual Beli tertanggal 30Oktober 1971 antara Moeh.

Bulurokeng (sekarang KelurahanPai), Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799M2 atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, Kemudian pada tanggal 25 Juli1995 dibalik nama kepada ALFRED TANDRA, tanpa seizin dan persetujuandari Daeng Sennang dan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyektumlitis, berdasarkan Simana Boetaja/Tanae, persil No. 21 D.Il, kohir, No. 30 C.LBahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 362/Desa Bulurokeng SuratUkur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799

No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka secara jelas dannyata bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 362/Desa Bulurokeng(sekarang Kelurahan Pai), Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari1982, seluas 17.799 M?, atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, tidaksesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP.No. 10 tahun 1960 yang telah diganti dengan PP.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.362/DesaBulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No. 34tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M? atas nama ALFRED TANDRA;3.

Mewajibkan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.362/Desa Bulurokeng (Ssekarang Kelurahan Pai), terbit tanggal 27 Februari1982, Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M2atas nama ALFRED TANDRA;4.

Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng terbittanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34, tanggal13 Januari 1982, seluas 17.799 M? atas nama Alfred Tandra;3. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor :362/Desa Bulurokeng ( sekarang Kelurahan Pai ) terbit tanggal 27 Februari1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34, tanggal 13 Januari 1982, seluas17.799 M2 atas nama Alfred Tandra ;4.

Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai'), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 m2 atas nama Husni Karassoan Tidore, yang diterbitkan oleh Tergugat II, cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan objek perkara; 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Penggugat; 9.

Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng(sekarang Kelurahan Pai'), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13Januari 1982, seluas 17.799 m? atas nama Husni Karasoan Tidore, yangditerbitkan oleh Tergugat II, cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat danobjek perkara;9. Menyatakan perbuatan Tergugat , dan Tergugat II, adalah perbuatanmelawan hukum yang melanggar hakhak Penggugat;10.

Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng(sekarang Kelurahan Pai'), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13Januari 1982, seluas 17.799 m? atas nama Husni Karassoan Tidore, yangditerbitkan oleh Tergugat II, cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat danobjek perkara;8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah perbuatanmelawan hukum yang melanggar hakhak Penggugat;9.

Bone ayah kandungPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, diperoleh fakta hukumbahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Bulurokeng, seluas 17.799 m7?, atasnama Alfred Tandra dan Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Bulurokeng seluas7.11 m? yang dipecah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Bulurokeng yangterbit tahun 1968, seluas 14.510 m?, atas nama Moeh.

,sementara luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 362 yang merupakansalah satu pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8 seluas 17.799 m?sangat tidak logis, sebab pecahan lebih luas dari pada sertipikat induk,ditambah lagi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Bulurokeng seluas711 m? semakin tidak logis;3.

Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/DesaBulurokeng (sekarang Kelurahan Pai'), Surat Ukur Sementara Nomor 34tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 m? atas nama Husni KarassoanTidore, yang diterbitkan oleh Tergugat II, cacat yuridis dengan berakibathukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkepada Penggugat dan objek perkara;8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat Il, adalahperbuatan melawan hukum yang melanggar hakhak Penggugat;9.

Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng(sekarang Kelurahan Pai), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13Januari 1982, seluas 17.799 m? (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilanpuluh sembilan meter persegi) atas nama Husni Karassoan Tidore, yangditerbitkan oleh Tergugat II, cacat yuridis dengan berakibat hukum tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugatdan objek perkara;9.

Bone,setempat dikenal dengan nama Lompok Djati;Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng(sekarang Kelurahan Pai), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13Januari 1982, seluas 17.799 m?

Nomor 725 PK/Pdt/201813 Januari 1982, seluas 17.799 m? (tujuh belas ribu tujuh ratussembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Husni KarassoanTidore, yang diterbitkan oleh Tergugat Il, cacat yuridis denganberakibat hukum tidak sah dan tidak memepunyai kekuatan hukummengikat kepada Penggugat dan objek perkara;8. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II, adalah perbuatanmelawan hukum yang melanggar hakhak Penggugat;9.

Putusan Nomor 30/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil kepentinganPembanding dahulu Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar perlu memperhatikan dan mempertimbangkan halsebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 00084/Sea/2014Luas 17.799 m?

ukur sebelum menerbitkan sertifikathak milik in litis pada tanggal 12 Juli 2013 menurut hukum seharusnya terlebihdahulu menyelesaikan atau mempertemukan siapa pihak yang sebenarnyamenguasai bidang tanah yang dimohonkan hak tersebut karena diatas bidangtanah yang sama apakah keseluruhan ataupun sebagian Terbanding dahuluTergugat telah mengetahui dan menerima permohonan hak milik dariPembanding dahulu Penggugat pada tanggal 22 April 2013 bahkan telahditerbitkan Surat Ukur Nomor 00084/Sea/2014 Luas 17.799

Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannyamengenai perolehan hak dari Tergugat atas 3 (tiga) bidang tanah objeksengketa a quo, MAKA menurut hukum atau berdasarkan asas hukumactore non probante, reus abstolvitur yang berarti siapa yangmendalilkan dia harus membuktikan, maka kami Kuasa Hukum Tergugat mempersilakan Para Penggugat untuk membuktikan perolehan hak dariTergugat tersebut;13.Bahwa Tergugat menguasai 3 (tiga) bidang tanah negara yang salingbersebelahan masingmasing seluas + 29.082 M2, + 17.799

sekarang ini, dan atas dasar penguasaan pisik tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan sertipikat hak milikkepada BPN Minahasa pada tanggal 22 April 2013 dan atas permohonanTergugat tersebut, BPN Minahasa telah menerbitkan : Surat ukur no. 00083/Sea/2014, Luas 29.082 M2 Tanggal 2 Mei 2014,Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksa Tanah Atanggal 25 Agustus 2015, Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Tanggal 25Agustus 2015, dan, Surat ukur no. 00084/Sea/2014, Luas 17.799

Sebidang tanah pertanian luas kurang lebih 17.799 M2 yang diatasnyaberdiri 1 (Satu) bangunan rumah, tanaman pohon kelapa, tanamanpohon cengkih dan tanaman buahbuahan milik PenggugatRekonvensi sesuai surat ukur no. 00084/Sea/2014, NIB1803240402999 Tanggal 2 Mei 2014, dengan batasbatasnya :Utara : Jalan kebun;Timur : Jan Agustinus Item (Penggugat Rekonvensi);Selatan : Petrus Woy, Hengki Kawalo;Barat : Tanah milik Unsrat;Atau batasbatas sesuai dengan hasil sidang Pemeriksaan setempat;Selanjutnya disebut

Sebidang tanah pertanian luas kurang lebih 17.799 M2 yangdiatasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah dan tanaman pohonkelapa milik Penggugat Rekonvensi sesuai surat ukur no.00084/Sea/2014, NIB : 1803240402999 Tanggal 2 Mei 2014,dengan batasbatasnya :Utara : Jalan kebun;Timur : Jan Agustinus Item (Penggugat Rekonvensi);Selatan : Petrus Woy, Hengki Kawalo;Barat : Unsrat;Atau batasbatas sesuai dengan hasil sidang Pemeriksaansetempat;c.

Menetapkan dan Menyatakan menurut hukum bahwa dokumendokumenyang diterbitkan oleh BPN Minahasa berupa : Surat ukur no.00083/Sea/2014, Luas 29.082 M2 Tanggal 2 Mei 2014, Berita AcaraPemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 25Agustus 2015, Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Tanggal 25 Agustus2015, dan Surat ukur no. 00084/Sea/2014, Luas 17.799 M2 Tanggal 2Mei 2014, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia PemeriksaTanah A tanggal 11 Agustus 2015, Risalah Panitia Pemeriksa Tanah

Engselkuningan ; 220,00 M2 17.799, 3.915.802,6. Pek. Cat kusen, pintu,dll; 1,00 Bh 228.220, 288.220,7. Pek. Cat tembok ddg /plapond ;8. Pek. Closed jongkok ; Sub Jumlah11.921.811,50 UI Pekerjaan rehab ruang labor 30,00 M2 120.031 ,50 3.600.945,1. Pek. Plapond) 4 56 Me 317.450, 1.447.572,plywood ; 2,00 Bh 135.552,50 271.105,2. Pek. Pintu panel ;3. Pek. Kunci tanam 2 9,00 Bh 43.649,25 392.843,25slaaq ; 32,50 M2 26.676, 866.970,4. Pas. Engselkuningan ; 220,00 M2 17.799,10 3.915.802,5. Pek.

Engseleine = 220,00 M2 17.799, 3.915.802,6. Pek. Cat kusen, pintu,dll 1,00 Bh 228.220, 288.220,7. Pek. Cat tembok ddg /plapond ;8. Pek. Closed jongkok ; Sub Jumlah11.921.811,50 Il Pekerjaan rehab ruang labor 30,00 M2 120.031 ,50 3.600.945,1. Pek. Plapond 4 56 Ms 317.450, 1.447.572,plywood ; 2,00 Bh 135.552,50 271.105,2. Pek. Pintu panel ;3. Pek. Kunci tanam 2 9,00 Bh 43.649,25 392.843,25slaaq ; 32,50 M2 26.676, 866.970,4. Pas. Engselkuningan ; 220,00 M? 17.799,10 3.915.802,5. Pek.

setelah dipecahberubah menjadi luas yaitu: SHM No. 362 luasnya 17.799 M2, dan SHM No. 361luasnya 711 M2. Hal tersebut membuktikan bahwa alat bukti TII.1, TII.2 danTII.3 serta alat bukti TI.1, TI.20 dan TI.21, cacat yuridis. Lagi pula TergugatII/Pembanding II, tidak dapat memperlihatkan warkah secara lengkap, termasukpermohonan, bukti kepemilikan dsb ;Jadi keganjilan SHMNo. 362/Bulurokeng antara lain:1. Bahwa SHM No. 8/Bulurokeng, terbit tahun 1968, tidak pernah dimohonkanoleh Moeh.

Bone ayah kandungPenggugat/Terbanding ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, diperoleh fakta hukumbahwa baik SHM No. 362/Bulurokeng, selaus 17.799 M2, atas namaAlfred Tanra dan SHM No. 361/Bulurokeng seluas 7.11 M2 yangHal. 27 dari 65 hal. Putusan No. 236/Pdt/2016/PT.MKSdipecah dari SHM No. 8/Bulurokeng yang terbit tahun 1968, seluas14.510 M2, atas nama Moeh.

setelah dipecah mengapa menjadi luasyaitu: SHM No. 362 luasnya 17.799 M2, dan SHM No. 361 luasnya 711 M2.KEGANJILAN INI YANG TIDAK PERNAH DIJAWAB OLEH PEMBANDINGII/TERGUGATII, baik dalam perkara di Pengadilan tata Usaha Negara, PerkaraHal. 49 dari 65 hal. Putusan No. 236/Pdt/2016/PT.MKSPidana maupun dalam Perkara ini.