Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 200 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2014, , yang dimohonkan banding tersebut dengan :-----------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------ Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tertanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/

Memerintahkan kepada Tergugat agar pelaksanaan keputusan TataUsaha Negara yang menjadi Obyek sengketa berupa Keputusan GubernurJawa Timur tertanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/2013Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan,atas nama H.M.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timurtertanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/2013 TentangPeresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, atasnama H.M. YAHYA NAJICH dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Pasuruan, atas nama MUHAMMAD SUAIBI;3.

Ketua / Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara ini : Menyatakan agar pelaksanaankeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa berupaKeputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 16 Oktober 2013, Nomor :171.424/455/011/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRDKabupaten Pasuruan, atas nama H.M. YAHYA NAJICH dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, atas namaMUHAMMAD SUAIBI.

DALAM POKOK PERKARA :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tertanggal16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/2013, tentang PeresmianPemberhentian H.M.

YAHYA NAJICH dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pasuruan atas nama MUHAMMAD SUAIBI ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur JawaTimur, tertanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 171.424/455/011/2013,tentang Peresmian Pemberhentian H.M.

dalamkeadaan semula adalah tuntutan yang tidak dapat dipenuhi, karena masajabatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2009 2014 telahberakhir dan telah diresmikan pengangkatan Anggota DPRD KabupatenSampang periode Masa Jabatan 2014 2019 sebagai hasil pelaksanaanPemilihan Umum (PEMILU) Legislatif Tahun 2014;Dalam Pokok Perkara;a.Bahwa, sebagaimana telah diuraikan Pemohon Kasasi dalam Jawabantanggal 19 Maret 2014 maupun dalam Memori Banding tanggal 18 Juli2014, penerbitan Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 171.424

Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Vide halaman kedua Surat Usulan PartaiPolitik Bukti T9);Bahwa, dengan demikian telah jelas menjadi suatu fakta hukum yangdapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi bahwa alasan pemberhentian antarwaktu Termohon Kasasi dalam penerbitan Keputusan Pemohon KasasiNomor 171.424/56/011/2014 tanggal 22 Januari 2014 besertaPerubahannya melalui Keputusan Nomor 171.434/97/011/2014 tanggal 10Februari

Pemohon Kasasi untuk menangguhkan prosespemberhentian Termohon Kasasi dari Keanggotaan DPRD KabupatenSampang meskipun sedang berlangsung pemeriksaan gugatan perdataantara Termohon Kasasi melawan partai politik pengusungnya padaPengadilan Negeri Sampang;Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa dalildalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yangpada intinya menyatakan seolaholah usulan partai politik yang menjadidasar penerbitan Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 171.424

DAM UTAMASAKTI PRIMA, sehinggaluas SHGB Nomor 133/Ciumbuleuit tersisa 171.424 m2;Terdapat catatan Penyidikan Polda Jabar Laporan PolisiNOPOL: LPB/568/IX/2011/JABAR tanggal 1292011 anPelapor Ristiane Hardayun Putri, Terlapor PT DAMHalaman 302 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.UTAMASAKTI PRIMA Tentang dugaan tindak pidana menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentikdan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya(penggelapan hak atas tanah);Terdapat catatan, berdasarkan