(bukti P1), dengan batasbatas sebagaimana disebut dalam Gambar Situasi No. 19710/1992, di manatanah tersebut di atas diperoleh Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No.05/05/Ciledug/1998, tanggal 1 April 1998 (bukti P2) ;Bahwa Penggugat telah membayar Pajak bumi dan Bangunan atas tanahtersebut (PBB) yaitu (bukti P3) ;Hal. 1 dari 19 hal. Put.

Bahwa, lebih dari itu bukti Peta Situasi Tanah atau Gambar Situasi Tanahatau Denah Lokasi Tanah No. 19710/tanggal 22 Desember 1992 (vide BuktiP.5 & P.6) yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding sekarangPemohon Kasasi tidak pernah dibantah oleh Tergugat I/Pembandingsekarang Termohon Kasasi dan bahkan Tergugat Il mengakui kebenaranbahwa Peta Situasi Tanah atau gambar Situasi Tanah atau Denah LokasiTanah No.19710/1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 571/Karang Mulya adalahproduknya dan belum ada

No. 1823 K/Pdt/2005Situasi Tanah atau Gambar Situasi Tanah atau Denah Lokasi Tanahtersebut telah dijadikan bukti dan tidak disanggah maupun dibantah olehTergugat keberadaannya, maka pelaksanaan Putusan cukup denganmengacu pada Peta Situasi Tanah atau Gambar Situasi Tanah atau DenahLokasi Tanah yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Tangerang No. 19710/22Desember 1992 ;.

Bahkan hal initelah dilaksanakan terhadap objek terperkara atas permintaan dari DirReskrimum Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2004 NomorB/5679/VII/2004, tentang Bantuan Pengembalian batasbatas tanahkepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang atas tanah SertifikatHak Milik No. 571, Kelurahan Karang Mulya dengan gambar Situasi No.19710 tanggal 22 Desember 1992 dengan luas 600 m?

Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah perbuatan melawanhukum yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah dan sebagaidasar kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat/Terbanding adalahSertifikat Hak Milik Nomor 571 Kelurahan Karang Mulya tanggal 8Januari 1993 dengan Gambar Situasi No. 19710 tanggal 22 Desember1992 seluas 600 m?

Oleh karenanya calon mempelaperempuanmasih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telahterpenuhi;Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untukmelangsungkan perkawinan Pasal 69 ayat (1) KHI bagi Anak yang meliputi calon wanitamasih dalam pinangan lakilaki lain Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuancalon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 TentangPerkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1)UndangundangNomor

1 tahun 19710 Tentang Perkawinanjo Pasal 39 KHIl),Anakdalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain (Pasal 9 ayat (1) UndangundanNomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 KHI) dan perbedaan agama(Pasal 1010 KHI);Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorangpria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebutsedang mempunyai 10 (empat) orang istri yang keempatempatnya masih terikat tperkawinansedang yang lainnya dalam masa iddah talak

serta dilarangmelangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekasistrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian (Pasal10 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 102dan 103 KH);Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.PybMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para SaksiPemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami bahwa Analtidak dalam pinangan

Tentang Perkawinanjo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagdan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahankedua mempelai sebagimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undangundang Nomor 1tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannyadispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan

untuk memenuhi prosedurpendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (11) UndangundangNomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (11) KHI;Mengingat ketentuan huksyara serta peraturan perundangan berlaku yangberhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Oleh karenanya calon mempelaiperempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telahterpenuhi;Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untukmelangsungkan perkawinan Pasal 69 ayat (1) KHI bagi Anak yang meliputi calon wanitamasih dalam pinangan lakilaki lain Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuancalon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 TentangPerkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHlI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1)Undangundang

Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KH),Anakdalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain (Pasal 9 ayat (1) UndangundangNomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 KHI) dan perbedaan agama(Pasal 1010 KHI);Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorangpria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebutsedang mempunyai 10 (empat) orang istri yang keempatempatnya masih terikat tallperkawinan sedang yang lainnya dalam masa

iddah talak rajl serta dilarangmelangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekasistrinya yang ditalak tiga, (6) dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian (PasalHalaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 138/Pat.P/2020/PA.Pyb10 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 102dan 103 KHI);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksiPemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami bahwa Anaktidak

Tentang Perkawinanjo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagidan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahankedua mempelai sebagimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undangundang Nomor 1tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannyadispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan

untuk memenuhi prosedurHalaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 138/Pat.P/2020/PA.Pybpendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (11) UndangundangNomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (11) KHI;Mengingat ketentuan hukum syara serta peraturan perundangan berlaku yangberhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Oleh karenanya calon mempeHalaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Pybperempuanmasih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telahterpenuhi;Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untukmelangsungkan perkawinan Pasal 69 ayat (1) KHI bagi Anak yang meliputi calon wanitamasih dalam pinangan lakilaki lain Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuancalon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 TentangPerkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI

), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1)Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), Anakdalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain (Pasal 9 ayat (1) Undangundang Nomor1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 KHI) dan perbedaan agama (Pasal1010 KHI);Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorangpria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebutsedang mempunyai 10 (empat) orang istri yang keempatempatnya

masih terikat tperkawinansedang yang lainnya dalam masa iddah talak rajl serta dilarangmelangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekasistrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian (Pasal10 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 102dan 103 KH);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para SaksiPemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami bahwa Analtidak dalam

Tentang Perkawinanjo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagdan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahankedua mempelai sebagimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undangundang Nomor 1tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannyadispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan

untuk memenuhi prosedurHalaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Pybpendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (11) UndangundangNomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (11) KHI;Mengingat ketentuan huksyara serta peraturan perundangan berlaku yangberhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

karenanyacalonmempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satutelah terpenuhi;Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untukmelangsungkan perkawinan Pasal 69 ayat (1) KHI bagi Anak yang meliputi calonwanita masih dalam pinangan lakilaki lain Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanyapersetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tah19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan(Pasal 8 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710

Tentang Perkawinan jPasal 39 KHI), Anak dalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain (Pasal 9 ayat(1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 KHI)dan perbedaan agama (Pasal 1010 KHI);Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karenaseorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabilapria tersebut sedang mempunyai 10 (empat) orang istri yang keempatempatnyamasih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak serta dilarang

adanya pihak lain,maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 113Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, makapermohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, makahalangan pernikahan antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehinggapenolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimanaamanat Pasal 21 ayat (1) UndangundangNomor 1 tahun 19710

TentangPerkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum d.tidak berlaku lagi dan memerintahkankepada PPN/KUA setempat untukmelangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagimana kehendak Pasal 21 ayat(10) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat(10) KHI;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatanhukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan

untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat(11) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat(11) KHI;Mengingat ketentuan huksyara' serta peraturan perundangan berlakuyang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

karenanyacalonmempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satutelah terpenuhi;Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untukmelangsungkan perkawinan Pasal 69 ayat (1) KHI bagi Anak yang meliputi calonwanita masih dalam pinangan lakilaki lain Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanyapersetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tah19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan(Pasal 8 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710

Tentang Perkawinan jPasal 39 KHI), Anak dalam ikatan perkawinan dengan lakilaki lain (Pasal 9 ayat(1) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 100 KHI)dan perbedaan agama (Pasal 1010 KHI);Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karenaseorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabilapria tersebut sedang mempunyai 10 (empat) orang istri yang keempatempatnyamasih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak serta dilarang

adanya pihak lain,maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 113Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, makapermohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, makahalangan pernikahan antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehinggapenolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimanaamanat Pasal 21 ayat (1) UndangundangNomor 1 tahun 19710

TentangPerkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum d.tidak berlaku lagi dan memerintahkankepada PPN/KUA setempat untukmelangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagimana kehendak Pasal 21 ayat(10) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat(10) KHI;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatanhukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan

untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat(11) Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat(11) KHI;Mengingat ketentuan huksyara' serta peraturan perundangan berlakuyang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

LaboratoriumForensikLaboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LabHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bdw9842/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 setelah melakukanpengujian, dan diberi nomor bukti : 19709/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto + 0,064 gram, seperti tersebut dalam(1) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 19710

LaboratoriumForensikLaboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab9842/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 setelah melakukanpengujian, dan diberi nomor bukti : 19709/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto + 0,064 gram, seperti tersebut dalamHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bdw(1) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 19710

pemeriksaanbukti Uji pendahuluan Uji konfirmasi1 19709/2020/NNF (+) positip narkotika (+) metamfetamina19710/2020/NNF ()negatip narkotika, () negatip narkotika,2 Dan psikotropika dan psikotropika dan19711/2020/NNF obat berbahaya obat berbahayaKesimpulan:Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bdw 19709/2020/NNF: seperti tersebut dalam (Il) adalah benarkristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undnagundang Republik Indonesia No.35Tahun 2009 tentang Narkotika. 19710

pemeriksaan sebagaiberikut: No Nomor barang Hasil pemeriksaanBula Uji pendahuluan Uji konfirmasi1 19709/2020/NNF (+) positip narkotika (+) metamfetamina19710/2020/NNF ()negatip narkotika, () negatip narkotika,2 Dan psikotropika dan psikotropika dan19711/2020/NNF obat berbahaya obat berbahayaKesimpulan: 19709/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benarkristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undnagundang Republik Indonesia No.35Tahun 2009 tentang Narkotika. 19710

hasilpemeriksaan sebagai berikut: No Nomor barang Hasil pemeriksaanbukti Uji pendahuluan Uji konfirmasi1 19709/2020/NNF (+) positip narkotika (+) metamfetamina19710/2020/NNF ()negatip narkotika, () negatip narkotika,2 Dan psikotropika dan psikotropika dan19711/2020/NNF obat berbahaya obat berbahayaKesimpulan: 19709/2020/NNF: seperti tersebut dalam (Il) adalah benarkristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undnagundang Republik Indonesia No.35Tahun 2009 tentang Narkotika. 19710

Kecamatan Tanjung Morawa pada alamatPenggugat di atas;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karenaTergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankankehidupan rumah tangga;Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 19710

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugatpada tanggal 29 Januari 1995 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten DellSerdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini,dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (legalstanding) untuk mengajukan gugatan a quo;Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supayadatang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 1410 RBg joPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 19710

meninggalkanPenggugat, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;e Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediamanbersama dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai saat inisudah lebih kurang 10 tahun lamanya ; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan danmenyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas,maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19710

Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonanpengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkanBuku Nikah dan kepastian hukum.Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhirukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan,sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa faktafakta tersebut menunjukkan antaraPemohon dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimanaditegaskan pada Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 19710 tentangPerkawinan

keberatan dan/ atau menyatakanbahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tidak sah, hal tersebutmenunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui olen masyarakat diwilayah Pemohon dan Pemohon II bermukim.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon danPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinanbaik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundangundangansebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 19710

keterangan saksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon atau Kuasanya dengan surat permohonannyatertanggal 12 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCianjur tanggal 12 Nopember 2019 dibawah register Nomor: 149/Pdt.P/2019/PN Cjr.telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon adalah anak pasangan yang sah dari suami istri dengan ayahkandung bernama Mahmud (alm) dan ibu kandung bernama Sukaesih (alm)sesuai Buku Nikah Nomor: 19710

B8826678 tanggal 1 Pebruari 2018 tersebut walaupun pada saat ituPemohon telah melampirkan KTP Pemohon No. 3203076707730009 yang terbittanggal 16 September 2016 (terlampir) yang tertulis jelas nama Pemohon adalahNONENG EUIS S. dalam kelengkapan permohonan perpanjangan Passporttersebut.Bahwa dalam permohonan ini Pemohon melampirkan dokumendokumensebagai berikut:1.Buku Nikah Nomor : 19710/66 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Cianjurtanggal 8 Agustus 1967 (P.1).Asli eKTP Pemohon No.

Fotokopi Buku Nikah Nomor : 19710/66 yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kabupaten Cianjur tanggal 8 Agustus 1967, selanjutnya diberi tanda P1;2. Fotokopi eKTP No. 3203076707730009 yang terbit tanggal 16 September 2016berlaku seumur hidup tertulis atas nama NONENG EUIS S, selanjutnya diberitanda P2;Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 149/Pat.P/2019/PN. Cjr3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3203LT280920150140 tertulisatas nama NONENG EUIS.

antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehinggapenolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimanaamanat Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Tentang PerkawinanHalaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Pybjo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagidan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahankedua mempelai sebagimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undangundang Nomor1 tahun 19710

Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI:;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kKedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) KHI;Mengingat ketentuan hukum syara serta peraturan perundangan berlakuyang berhubungan dengan perkara ini;

62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dengan perhitungan sebagai berikut:Uang ganti rugi = 1 x (upah pokok + tunjangan tetap)= 1 x (Rp 3.500.000 + Rp 150.000)Total = Rp 3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Tergugat tidak pernan memberikan BPJS Ketenagakerjaan sebesarRp 954.840 (Sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empatpuluh rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:BPJS Ketenagakerjaan:JKK (Jaminan Keselamatan Kerja)=0,54% x Rp 3.650.000= Rp 19710

perbulan= jumlah JKK perbulan x masa kerja= Rp 19710 x 4 bulan=Rp 78.840JKM (Jaminan Kematian)Halaman 3 dari 16 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.SusPHI/2020/PN Mtr.10.11.12.13.=0,3% x Rp 3.650.000= Rp 10950= jumlah JKM x masa kerja= Rp 10950 x 4 bulan= Rp 43.800JHT (Jaminan Hari Tua)= 5,7% x Rp 3.650.000= Rp 208050= jumlah JHT x masa kerja= Rp 208050 x 4 bulan=Rp 832.200Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan BPJS Kesehatan kepadaPenggugat sebesar Rp 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) denganperincian

dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, makahalangan pernikahanantara Anak dan calon suami dinyatakantidak ada,sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelaisebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatanhukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempatuntuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagimana kehendak Pas21 ayat (10) Undangundang Nomor 1 tahun 19710

Tentang Perkawinan jo Pasal69 ayat (10) KHI;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelaidianggap sudah tidak berkekuatanhukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untukmemenuhiprosedur pendaftaranpernikahansebagaimanamaksud Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (KHI;Mengingat ketentuan hukusyara' serta peraturan perundangan berlakuyang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Atlantik Pool.58 lembar nota, tanggal 19710, senilai Rp. 2.880.000, an. Asia Pool.64 lembar nota, tanggal 22710, senilai Rp. 24.000.000, an. Tirta Utama Pool.96. 65 lembar............65 lembar nota, tanggal 23710, senilai Rp. 15.336.000, an. Ji. KalijudanMadya 111/17 Sby.66 lembar nota, tanggal 23710, senilai Rp. 10.756.000, an. J1. KalijudanMadya 111/17 Sby.70 lembar nota, tanggal 26710, senilai Rp. 15.408.000, an.

TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 139.00 Tm/E1lZ 2 DE(2233) 210) 11) 3433) 1) 343(((((((((((5) 2(142247) 2(3) 2(7) 1(2511) 343(252) 2(13) 1(2) 2(10) 1(5) 2(31) 2(11) 343(215) 2(26257) 1(1617) 2(L1) 243(13) 1(7) 1(6) 2(5) 2(2611) 343(27) 2(2) 2(143) 2(5) 2(31) 2(11) 343(222) 2(W2227) 2(2) 2(1431) 2(5) 2(13) 1(7) 1(265) 2(3) 2(11) 343(5) 2(3) 2(5) 2(2611) TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 124.00 Tm/F12 1 TE(215) 226257) 11651) 211) 1976) 25) 23) 211) 19710

., dan;Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.1I/3/PDH/19710 tanggal23 November 2016 tentang mengubah jenis hukuman disiplin dariPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Dr. H. RidwanTohopi, M.Si.

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/38/PDH/19710 tanggal23 November 2016 tentang mengubah jenis hukuman disiplin dariPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Dr. H. RidwanTohopi, M.Si.;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 32 dari 75 halaman.

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Keputusan Menteri Agama NomorB.IV3/PDH/19710 tanggal 23 November 2016tentang mengubah jensi hukuman disiplin dariPemberhentian Dengan hormat' Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilmenjadi Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Dr.

) 2(42) 2(413) 2(45) 2(5245) 2(45045) 2(43) 2(5) 114(1245) 2(5245) 2(47) 1(5) 11472) 270) 25) 11445) 25145) 214) 15) 1147321) 2755) 114) 11) 132) 276) 2=,BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 343.00 Tm/F12 1 TE(1242) 2445) 213) 247NNR FR(((((((5) 197(2344) 2(45) 2(345) 2(63) 1(iS) =197(53) 2(45) 2(S245) 2(47) 1(5) 197(70) 2(20) 2(S) 197(5) 197(45) 2(5145) 2(14) 1(5) 197(7321) 2(755) 197(37)(43)(13)(45)(43)(44)(673(43)(13)(45)(43)(44)((((((((((((((He)4313454344o) L971) 12) 232) 245) 19710

Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku PaperaNomor Kep/19710/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/226/AD/K/I02 IV/2017tanggal 23 Mei 2017.3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I02 Medan NomorTAP/91/PM I02/AD/V1/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim.4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/92/PM102/AD/V/2017tanggal 15 Juni 2017 tentang Hari Sidang.5.

Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Pangdam I/BB Nomor :Kep/19710/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, para Terdakwa masih aktifberdinas sebagai anggota Dismatau.4.

528.00 423.00 Tm/E1lZ 2 DE(12) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 537.00 423.00 Tm/F12 1 TE(17) 24) 227) 117) 22112) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 156.00 393.00 Tm/E1lZ 2 DE(163) 2(163) 2(1410) 1(21226) 2(12) 197(7) 2(6) 2(4) 2(12) 197(L63) 2(((((((((((4) 2So) 26) 27) 210) 111) 110) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 297.00 393.00 Tm/F12 1 TE(12) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 302.00 393.00 Tm/F12 1 TE(23) 23) 2141624) 225) 212) 19710

Atlantik Pool53. 58 lembar nota, tanggal 19710, senilai Rp. 2.880.000, an. Asia Pool.54. 64lembar nota, tanggal 22710, senilai Rp. 24.000.000, an. Tirta Utama Pool1. 65 lembar nota, tanggal 23710, senilai Rp. 15.336.000, an. Ji. KalijudanMadya 111/17 Sby.2. 66 lembar nota, tanggal 23710, senilai Rp. 10.756.000, an. J1. KalijudanMadya 111/17 Sby.3. 70 lembar nota, tanggal 26710, senilai Rp. 15.408.000, an. KCM kembangJepun4. 85 lembar nota, tanggal 30710, senilai Rp. 19.200.000, an.