• HARTOYO SETIAWAN.M.Si NIP. 19660924 199202 1 002;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR : 880/2201/212.5 TAHUN 2011, TERTANGGAL 17 OKTOBER 2011,TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGATPEGAWAI NEGERI SIPIL Atas nama : Ir.

  HARTOYO SETIAWAN.M.Si NIP.19660924 199202 1 002; Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor: 97/G/2012/PTTUN.SBY4 Mewajibkan Tergugat menerbitkan SURAT KEPUTUSAN YANG BARUuntuk merehabilitasi Penggugat dalam keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2012

• Hartoyo Setiawan, M.Si., NIP. 19660924 199202 1 002, Pembina (IV/a), stafDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo ;Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Juli 2011 Nomor :712/1084/201/2011 perihal saran dan pertimbangan penetapan statuskepegawaian PNS a.n. Sdr. Ir.

  ., NIP. 19660924 199202 ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkannya berupa SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor880/2201/212.5 Tahun 2011, Tertanggal 17 Oktober 2011,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama : Ir.

  NIP. 19660924 199202 1002 Pembina (IV/a) Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda danOlahraga Kabupaten Situbondo ;Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Juli 2011 Nomor712/1084/201/2010 perihal Saran dan Pertimbangan Penetapan StatusKepegawaian PNS a.n. Sdr. Ir.

  ,NIP. 19660924 199202 1002 Pembina (IV/a) StafDinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga KabupatenSitubondo, terhitung mulaiakhir Oktober 2011,(fotokopi sesuai denganaslinya) ; Dey BuktiT2 : Surat Bupati Situbondo,Nomor :X.800/0203/431.304/2011tanggal 15 Maret 2011 Halaman 51 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUN.SBY perihal Laporan PerbuatanTindak Pidana PegawaiNegeri Sipil an. Ir. HartoyoSetiawan, M.Si.

  NIP.19660924 199202 1 002,(fotokopi sesuai denganaslinya) ; Bukti T 3Surat Bupati Situbondo,Nomor :X.800/0427/431.304/2011tanggal 10 Mei 2011 perihalPermasalahan PerbuatanTindak Pidana PNS an. Ir.Agus Wahyu Priyanto,M.M. dan Ir. HartoyoSetiawan, M.Si, (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Bukti T 4Surat Plt. Inspektur ProvinsiJawa Timur Nomor :712/1084/201/2011 tanggal25 Juli 2011, perihal Sarandan PertimbanganPenetapan StatusKepegawaian PNS a.n. Ir.Agus Wahyu Priyanto,M.M. dan Ir.

• ., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19September 2016, sampai adanya Putusan Pengadilan yangberkekutan hukum tetap;B. Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 1852/KPTS/BKD.1I/2016, tentang PemberhentianTidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. AmirFauzie, MM., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19 September2016;3.

  Amir Fauzie, M.M., NIP 19700512 199202 1 002,tertanggal 19 September 2016;4. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sepertisemula sebagai Pegawai Negeri Sipil:5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;1. Bahwa PTUN Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara a quo;2.

• OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalahSurat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4266 tentang Pemberhentian danPangangkatan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV di LingkunganPemerintan Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, sesuaidaftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas namaANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina,Golongan IVa, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202 1 001, JabatanLama/Eselon: Camat Bontocani

  Ill dan IV Di Lingkungan Pemerintah KabupatenBone, tertanggal 30 Juli 2013, sesuai daftar lampiran surat keputusantersebut nomor urut 76, atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYATPANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IVa, Nomor IndukKepegawaian 19711128 199202 1. 001., Jabatan Lama / Eselon :Camat Bontocani Kabupaten Bone / Illa, dan Jabatan Baru / Eselon :Pengevaluasi Program Kependudukan Pada Dinas Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Bone / Tidak ada eselon.

  Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bone Nomor :821.4266 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat StrukturalEselon Il, Ill dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tanggal 30Juli 2013, sesuai lampiran Surat Keputusan tersebut dengan Nomor 76 atasnama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, PangkatPembina, Golongan IVa, Nomor Induk Kepegawaian 19711128 199202 1001, Jabatan Lama/ Eselon : Camat Bontocani Kabupaten Bone/Illa, danJabatan Baru/Eselon : Pengevaluasi Program

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBone Nomor : 821.4266 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV di Lingkungan Pemerintah KabupatenBone, tanggal 30 Juli 2013, sesuai lampiran Surat Keputusan tersebutdengan Nomor 76 atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI,S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IVa, Nomor Induk Kepegawaian19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/ Eselon : Camat BontocaniKabupaten Bone/Illa, dan Jabatan Baru/Eselon : Pengevaluasi

• ., NIP. 19700512 199202 1 002, tertanggal 19September 201 65 222 2= noe nnn nnn nnn noe nee nnn nnn nnn neeTenggang Waktu Gugatan1. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.V/2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil, atas nama Drs. Amir Fauzie, MM., NIP. 19700512 199202 1 002diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 September 2016;2.

  Amir Fauzie, MM., NIP.19700512 199202 1 002 dikembalikan berdasarkan Surat GubernurSumatera Selatan Nomor: 823.368/BKD.IIV2015 tanggal 26 Febuari 2015yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, denganalasan masih dalam proses hukum. lronisnya lagi mantan terpidana yangsudah bebas Sdr. H.

  Amir Fauzie,MM., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19 September 2016,sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekutan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.V/2016, tentang Pemberhentian TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Amir Fauzie,MM., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19 September 2016;3.

  Amir Fauzie, MM., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19VP PET IMGT 2 IG yp nm nnn nn nn nnn cnn mene4. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sepertiserrula sebagai Pegawai Negeri Sipiil

• ., NIP. 19700512 199202 1 002, tertanggal19 September 2016;Tenggang Waktu Gugatan:1.Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.1I/2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Drs.

  Putusan Nomor 419 K/TUN/201720.21.19700512 199202 1 002 dikembalikan berdasarkan Surat GubernurSumatera Selatan Nomor: 823.368/BKD.III/2015 tanggal 26 Febuari2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi SumateraSelatan, dengan alasan masih dalam proses hukum. Ironisnya lagimantan terpidana yang sudah bebas saudara H. Basman, S.T., M.Si.

  Amir Fauzie,M.M., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19 September 2016,sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekutan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:ds2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

  ., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19 September 2016;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.1I/2016 tentangPemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. Amir Fauzie, M.M., NIP 19700512 199202 1 002, tertanggal 19September 2016;Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/20174. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

  Amir Fauzie, M.M., NIP. 19700512 199202 1 002;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.1I/2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,tertanggal 19 September 2016, atas nama Drs. Amir Fauzie, M.M., NIP.19700512 199202 1 002;4. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

• /PA TALUdengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang 19671019 199202 1 001lamanya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yangakan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Pemohon,Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alatbukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu danmerupakan fotokopi sah dari suatu akta

  Saksisaksi mendengardan melihat langsung perselisihnan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempattinggal selama lebih kurang 19671019 199202 1 001, keluarga sudah berusahamerukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

• MSi, NIP: 19680816 199202 2 001, tanggal 27 Desember 2018;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4244/BKD-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. NURHAYATI KHAM, SP.

  MSi, NIP: 19680816 199202 2 001, tanggal 27 Desember 2018;

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.

  NURHAYATI KHAM, M.Si, NIP: 19680816 199202 2 001 dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan objek sengketa yaitu tanggal 27 Desember 2018;

• Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

NURHAYATI KHAM, S.P,M.Si,NIP : 19680816 199202 2 001 tanggal 27 Desember 2018.ll. TENGGANG WAKTU GUGATANBahwa Objek GugatanKEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARATNomor: 862/4244/BKD2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAKPIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atasnama Ir.

NURHAYATI KHAM,S.P, M.Si, NIP : 19680816 199202 2 001 tanggal 27 Desember 2018 dandiberlakukan surut mulai tanggal 1 Juni 2016 (Objek Gugatan) telahmerugikan Penggugat.Vil. ALASAN GUGATANBahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:iLBahwa objek gugatan bertentang dengan peraturan perundangundang,yaitu:Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 28 UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MSi,NIP: 19680816 199202 2 001, tanggal 27 Desember 2018.

MSi,NIP: 19680816 199202 2 001, tanggal 27 Desember 2018;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor: 862/4244/BKD2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. NURHAYATI KHAM, SP.

MSi,NIP: 19680816 199202 2 001, tanggal 27 Desember 2018;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Ir. NURHAYATI KHAM, M.Si, NIP:19680816 199202 2 001 dengan keberlakuan keputusan terhitung sejaktanggal ditetapkan keputusan objek sengketa yaitu tanggal 27 Desember2018;. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;.

• ., NIP 19710108 199202 1 001,Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan JabatanBaru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yangtercatat dalam Lampiran dengan nomor urut 156;Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412 1 001, JabatanLama Camat Tamalate, Kota Makassar dan Jabatan BaruHalaman 2 dari 9 halaman.

  Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.2712019 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalamLingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli 2019, khususatas nama:1)Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1 001,Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar dan JabatanBaru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dalamLampiran dengan nomor urut 156;Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412

  Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.22.2712019 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan PimpinanTinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 24 Juli2019, khusus atas nama:1) Ibrahim Chaidar Said, S.I.P., M.Si., NIP 19710108 199202 1001, Jabatan Lama Camat Ujung Tanah Kota Makassar danJabatan Baru Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah KotaMakassar dalam Lampiran dengan nomor urut 156;2) Fahyuddin, A.P., M.H., NIP 19750425 199412

• Risman Laupe, NIP. 19590305 199202 1 001, Pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b, Jabatan Lama : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Pinrang (Eselon II-b) Jabatan Baru : Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pinrang sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 1. Digantikan oleh Drg.

  Risman Laupe, NIP. 19590305 199202 1 001, Pangkat PembinaTk.I, Golongan Ruang IV/b, Jabatan Lama : Staf Ahli Bupati BidangKemasyarakatan dan SDM Kabupaten Pinrang (Eselon IIb) JabatanBaru : Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SetdaKabupaten Pinrang sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 1.Digantikan oleh Drg.

  Risman Laupe, NIP. 19590305 199202 1 001, Pangkat Pembina Tk.I,Golongan Ruang IV/b, Jabatan Lama : Staf Ahli Bupati BidangKemasyarakatan dan SDM Kabupaten Pinrang (Eselon IIb) Jabatan Baru :Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KabupatenPinrang sesuai daftar lampiran dengan nomor urut 1.

  Risman Laupe, NIP. 19590305 199202 1 001, Pangkat Pembina Tk.I,Golongan Ruang IV/b, Jabatan Lama : Staf Ahli Bupati BidangKemasyarakatan dan SDM Kabupaten Pinrang (Eselon IIb) Jabatan Baru :Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KabupatenPinrang sesuai daftar lampiran dengan nomor urut .

• SUMANTI MAKU, M.Si, NIP. 19700815 199202 1 009.

Terlampir dalam Berkas Perkara

1. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
2. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

SUMANTI MAKU, M.Si, NIP.19700815 199202 1 009.Terlampir dalam Berkas Perkara;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor207/Pid.Sus/2017/PNLboSetelahn mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan hanya memohon keringanan hukuman;Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum

SUMANTIMAKU, M.Si, NIP. 19700815 199202 1 009;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa.

SUMANTI MAKU,M.Si, NIP. 19700815 199202 1 009;Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telahmembacakan Surat Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah GorontaloBidang Kedokteran dan Kesehatan pada tanggal 02 Oktober 2017 an. WinangMonuwa yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. DianaBuntang dan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.

SUMANTIMAKU, M.Si, NIP. 19700815 199202 1 009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa maka unsur Anak terbukti dan terpenuhi secarasah menurut hukum;Ad.5.

SUMANTIMAKU, M.Si, NIP. 19700815 199202 1 009.Terlampir dalam Berkas Perkara6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;7.

• Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4-266 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013, sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/Eselon: Camat Bontocani Kabupaten Bone/III.a

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4-266 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Pejabat Struktutral Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/Eselon: Camat Bontocani

  OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah SuratKeputusan Bupati Bone Nomor: 821.4266 tentang Pemberhentian danPangangkatan Pejabat Struktural Eselon I, HI dan IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, sesuai daftar lampiran suratkeputusan tersebut pada nomor urut 76 atas nama ANDI MUHAMMADHIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IVa, NomorInduk Pegawai 19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/Eselon: Camat BontocaniKabupaten

  Bahwa atas dasar dan alasan hukum PENGGUGAT tersebut diatas, menilaibahwa Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4266 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.Ill dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli2013, sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebut nomor urut 76, atasnama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, PangkatPembina, Golongan IVa, Nomor Induk Kepegawaian 19711128 199202 1.001., Jabatan Lama / Eselon : Camat

  Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4266 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, IIIdan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tanggal 30 Juli 2013,sesuai lampiran Surat Keputusan tersebut dengan Nomor 76 atas nama ANDIMUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGIT, S.IP, Pangkat Pembina, GolonganIVa, Nomor Induk Kepegawaian 19711128 199202 1 001, Jabatan Lama/Eselon : Camat Bontocani Kabupaten Bone/IIIa, dan Jabatan Baru/Eselon :Pengevaluasi Program

  Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBone Nomor : 821.4266 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PejabatStruktural Eselon I, If dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone,tanggal 30 Juli 2013, sesuai lampiran Surat Keputusan tersebut dengan Nomor76 atas nama ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGIT, S.IP, PangkatPembina, Golongan IVa, Nomor Induk Kepegawaian 19711128 199202 1 001,Jabatan Lama/ Eselon : Camat Bontocani Kabupaten Bone/IIa, dan JabatanBaru/Eselon : Pengevaluasi

  pokoksengketanya; 222 292 22 2222222 222222 ===DALAM POKOK SENGKETA;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang berisi pada pokoknya adalah,Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4266 tentang Pemberhentian danPangangkatan Pejabat Struktural Eselon I, HI dan IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, ANDI MUHAMMADHIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, Nomor IndukPegawai 19711128 199202

• Ngadi, M.H19680809 199202 1 001

• ., NIP. 19660101 199202 2 001;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.144/743/Wk-Pyk/2017 tanggal 4 Desember 2017 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama drh.

  ., NIP. 19660101 199202 2 001;

• Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.500,- (Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hari Yeni.R,NIP : 19660101 199202 2 001, Pangkat/Gol Ruang Pembina Tk I/IV.b, UnitKerja BKPSDM Kota Payakumbuh, T.M.T : 31 Oktober 2012;BAGIAN IIKEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARAA.

Hari Yeni.R.NIP : 19660101 199202 2 001.Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk I/ IV.b.Unit Kerja : BKPSDM Kota Payakumbuh.T.M.T : 31 Oktober 2012.B. Bahwa dengan pemberhentian tidak dengan hormat Pengugat sebagaiPegawai Negeri Sipil sudah terhitung mulai akhir 31 Oktober 2012,sementara Keputusan Tergugat untuk itu ditetapkan tanggal 4 Desember2017, dapat diartikan bahwa pemberhentian tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai negeri Sipil adalah Mulai berlaku tanggal 31Oktober 2012 Berlaku Surut;C.

Hari Yeni.R., NIP:19660101 199202 2 001, Pangkat/GolRuang Pembina Tk I/ IV.b, Unit Kerja BKPSDM Kota Payakumbuh, T.M.T:31 Oktober 2012;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaPayakumbuh No. 888.144/743/WkPyk/2017 tanggal 4 desember2017tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawainegeri sipil drh. Hari Yeni.R., NIP:19660101 199202 2 001, Pangkat/GolRuang Pembina Tk I/ IV.b, Unit Kerja BKPSDM Kota Payakumbuh, T.M.T:31 Oktober 2012;4.

HARI YENI, R., NIP. 19660101 199202 2 001(vide Bukti P1 danBukti T17),selanjutnya disebut objek sengketa;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya tidakmengajukan eksepsi, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untukmemberikan pertimbangan terhadap 4 (empat) isu hukum dalam aspek formalgugatan, yaitu:1. Apakah sengketa dalam Perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDG.harusdiselesaikan melalui upaya administrasisebelum diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara?

HARI YENI, R., NIP. 19660101 199202 2 001;Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDG3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaPayakumbuh Nomor: 888.144/743/WkPyk/2017 tanggal 4 Desember2017 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama drh. HARI YENI, R., NIP. 19660101 199202 2 001;4.

• I, NIP. 19690411 199202 1 O01selaku Lurah Kalirejo dan dikuatkan dalam Nomor Register 590/ 68/ 424/202/ 2019 oleh Rahmad Syarifudin, S.Sos., Pembina, NIP. 19720103199201 1 002, selaku Camat Kecamatan Bangil, diberi tanda P7;Foto copy Surat Salinan Akta Notaris Nomor: 49 tanggal 22 September1989 atas nama Perseroan Komanditer C.V.

  I., NIP. 19690411 199202 1001 selaku Lurah Kalirejo dan dikuatkan dalam Nomor Register 590/ 68/ 424/202/ 2019 oleh Rahmad Syarifudin, S.Sos., Pembina, NIP. 19720103 199201 1002, selaku Camat Kecamatan Bangil, diberi tanda P7;Menimbang, bahwa orang tua pemohon yaitu: Ny.

• Nov 20ie Adunercone, Boe Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenarmya ataskekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bengkulu padatanggal hari, bulan dan tahun seperti tersbut diatas Nip: 9660520 199202 1 001 bp ie ek i Ni gal en 2

• Mufidah, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 199202. Mufirah, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 199503. Afdan, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 199904. Fagim, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 2008Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohontetap beragama Islam.5.

  Mufidah, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 199202. Mufirah, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 199503. Afdan, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 199904. Fagim, tempat tanggal lahir Pandere, tahun 2008Halaman 3 dari 12Put.

• diterima ;DALAM POKOK SENGKETA ;1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanBupati Bone Nomor: 821.4266 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan Pejabat StrukturalEselon UH, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juli 2013,sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebut pada nomor urut 76 atas nama ANDIMUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, Golongan IV.a, NomorInduk Pegawai 19711128 199202

  Baru/Eselon: CamatBontocani Kabupaten Bone/III.a ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Bupati Bone Nomor: 821.4266 tentang Pemberhentian dan PangangkatanPejabat Struktutral Eselon Il, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone,tertanggal 30 Juli 2013 atas nama, sesuai daftar lampiran surat keputusan tersebutpada nomor urut 76 atas namaANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP, Pangkat Pembina, GolonganIV.a, Nomor Induk Pegawai 19711128 199202

• .; Penata Muda Tk.I (Il/o) ; Kepala Sub Bagian Bantuan danPenyuluhan Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Gresik ; 19680710 199202 1 002 ; ROCHM, S.H. ; Penata Muda Tk.I (Ilo) ; Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Gresik ; 19670325 200604 1 005 3 =: ADINUGROHO, S.H. 3 Penata Muda Tk.I (IIo); Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Gresik ; 19600914 200701 1 006 ; : TRI JOKO EFENDI, S.H. ; Penata Muda (Ila) ; Staf Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Gresik ; 19851227 200901 1 008

• ., merupakan Pegawai NegeriSipil dengan Nomor Induk Pegawai 19620621 199202 1 001, lahirtanggal 21061962, dan merupakan salah satu peserta yangdiumumkan untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kota Malang, dan ;2.

  (NIP. 19620621 199202 1001) jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Malang dan ; b. Drs.

  Ir, Drs., Jarot Edy Sulistyono, M.Si., selaku Penggugat(19620621 199202 1 001) jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dan Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.18.19.b. Drs. Mulyono, M.Si., (19650627 198602 1 004) jabatan Staf AhiBidang Hukum, Pemerintah dan Politik Kota Malang ;c. Drs. Wasto, S.H., M.H., (19610212 198303 1 025) jabatan KepalaBadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang ;d. Drs.

  Jarot Edy Sulistyono, M.Si., selaku Penggugat(19620621 199202 1 001) jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ;c. Drs. Mulyono, M.Si., (19650627198602 1 004) jabatan Staf AhiBidang Hukum, Pemerintah dan Politik Kota Malang ;d. dr. Supranoto, M.Kes., (19591219 198802 1 002) jabatan AsistenAdministrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang ;e. Dra.

  Jarot Edy Sulistyono, M.Si., selaku Penggugat(NIP.19620621 199202 1 001) jabatan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dan ;Halaman 18 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.24.25.c. Drs. Wasto, S.H., M.H.