Menyatakan Batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; -------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;---------------------4.

Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLKPenggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut : OBYEK GUGATANBahwa adapun Obyek Gugatan Tata Usaha Negara,yang dijadikan masalahdalam perkara Gugatan ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN Bahwa diajukan Gugatan ini

Raya Nomor635/200.3/62.71/X1/2016 tanggal 7 September 2016 perihal PermohonanPenerbitan Peta Bidang Tanah, berakibat hukum Sangat merugikanPenggugat (Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubahdengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986);ALASAN PENGAJUAN GUGATAN = ==Bahwa untuk lebih jelasnya akan Penggugat jelaskan alasanalasan sehinggadiajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :1.

Pkr No. 35/G/2016/PTUN.PLKdan Pemetaan dengan Nomor 635/200.3/62.71/XV2016 tanggal 7September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah(obyek sengketa) yang menerangkan bahwa permohonan tersebut tidakdapat dipenuhi, karena setelah diadakan pengukuran dan pemetaanternyata tanah yang saudara mohon peta bidangnya berada di atasSertipikat Hak Milik No. 8624 dan 8625 An. Nani Wati dan No. 8626 An.RAI jnnnn nanan naan ene cece nee ene nc ne ce nee cena nee none.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan tersebut, pihakTergugat tidak menerbitkan surat Peta Bidang milik Penggugat akan tetapiterbit surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor635/200.3/62.71/X1/2016 tanggal 7 September 2016 perihalPermohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah Obyek sengketa ; .

Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/X 1/2016 tanggal 7 September2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;4.

dengan suratGugatannya tertanggal 13 Januari 2016, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Januari 2016,Nomor 02/G/2016/PTUNPLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 16 Februari 2016 dengan mengemukakan alasanalasansebagai berikut : 222222 nn nnn nnn nn nnBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR :599/200.3

Pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat menerima Surat dari BPN Banyuasin Nomor: 599/200.3/16.07/XII/2015 yang menyatakan bahwa tanah Penggugat tumpang tindihdengan tanah Sdr. Riskan Husin, $.Pd dan pada tanggal 30 Desember 2015 punPenggugat mengajukan Sanggahan terhadap pembuatan Sertipikat tanah atas namaRiskan Husin, S.Pd ; .

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BanyuasinNomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal : PermohonanPengukuran ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XH/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal :Permohonan Pengukuran ; 4.

Menyatakan SAH surat Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran ;Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUNPG3.

T6Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin Nomor599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Hal : PermohonanPengukuran (foto copy sesuai aslinya) ; Foto copy Surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan BatasBidang Tanah No.285/200.3/16.07/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014(foto copy sesuai aslinya) ; Foto copy Surat Tugas Pengukuran tanggal No.1180/St.04.14/X/2014tanggal 27 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ;Foto copy Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik (foto copysesuai

tanggal 17 November 2016;Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1,2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya Nomor 635/200.3

/62.71/XI/2016 tanggal 7 September2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala KantorPertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/X1/2016tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta BidangTanah ;4.

Oktober2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi :Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidaksalah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya Nomor 635/200.3

,MH dengan Nomor Surat429/200.3/17/X1/2010 yang isinya untuk sementara waktu Kantor PertanahanKota Bengkulu belum dapat melaksanakan pengukuran pengembalian batasdimaksud sebelum pemohon mendapat Rekomendasi dari pemerintah ProvinsiBengkulu.

Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Gubernur PropinsiBengkulu dan Kakanwil BPN Propinsi Bengkulu (Sebagai laporan); Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menyuratiGubernur Bengkulu dengan nomor surat 200.3/240/VI/2011 yang isinya untuksementara waktu Kantor Pertanahan Kota Bengkulu belum dapat melaksanakanpengukuran pengembalian batas yang dimohonkan oleh Henny Anggraini, SH.

/17/X1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 perihal Permohonan Pengukuran Ulang/Pengembalian batas pada kawasan Lapangan golf; T3 Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor:200.3/240/VI/2011tanggal 17 Juni 2011 perihal Permohonan Pengukuran Pengembalian batas padakawasan Lapangan golf;T4 Buku tanah An.

/240/V1I/2011 tanggal 17 Juni2011 perihal Permohonan Pengukuran Pengembalian batas padakawasan Lapangan golf; T.IL.Invt3 Surat dari Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang ditujukankepada Henny Anggraini,SH.MH Nomor:429/200.3/17/XI/2010 tanggal 5Nopember 2010 perihal Permohonan Pengukuran Ulang/Pengembalian batas pada kawasan Lapangan golf; T.ll.Invt 4 Buku tanah An.

Berkaitan dengan gugatan yang menyatakan perbuatan fiktif negatifPejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) menurut hemat kami adalah tidakbenar terbukti dengan dikeluarkannya surat Nomor 429/200.3/17/XI/2010dari (Tergugat) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulutertanggal 5 November 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Henny Anggraini,SH.

, AtasNama : BALIAN (PENGGUGAT), sebagaimana hasilnya yangdisampaikan dalam Surat dari Kantor Pertanahan Kabupatenhalaman 9 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/2019/PTUNPLGBanyuasin No : 600/200.3/16.07/XIV/2015 Tanggal 30 Desember2015 tentang Penyampaian Hasil Pelaksanaan Rekontruksi Batasyang termuat dalam Berita Acara, Nomor : 32/200.3/16.07/XIV/2015Tanggal 28 Desember 2015 ; 10.Bahwa terhadap bidang tanah milik PENGGUGAT yang terletak di JalanLingkar Selatan Desa Sungai Pinang, Kecamatan

Pada tanggal 26Oktober 2015 telah dilakukan pengukuran ulang (rekonstruksi batas)adalah salah, yang Tergugat ketahui bahwa Penggugat mengajukanpengukuran pengembalian batas pada tanggal 8 Juli 2015 dandilaksanakan rekontruksi batas pada hari senin 28 Desember 2015dengan Berita Acara No. 32/200.3/16.07/XII/2015 yang hasilnya penujukan batas oleh Pemohon tidak sesuai dengan data yang adaTindakan ini menunjukan bahwa Penggugat tidak tahu penempatantandatanda batas yang wajib dilakukan sebagai pemegang

Bukti P3 : Surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No.600/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015perihal : Penyampaian hasil pelaksanaan RekonstruksiBatas (sesuai dengan asli) ; Bukti P 3.a : Fotokopi Berita Acara, Nomor 32/200.3/16.07/ XII/2015tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengukuran batasbidang tanah yang dimohonkan Sadr. Balian dan AkhmadDani, S.H., M.H, atas Sertipikat Hak Milik Nomorhalaman 26 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor 8/G/2019/PTUNPLGBukti P3.b4. Bukti P45.

Bukti P910.Bukti P1011.Bukti P1112.Bukti P1213.Bukti P13416/1998 dan 700/2000 yang terletak di Desa SungaiPinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin(sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan KabupatenBanyuasin kepada Kakanwil BPN Sumsel, Nomor549/200.3/16.07/VII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, hal :Permohonan pengembalian batas pengukuran ulangbatas tanah Sertipikat Hak Milik, Nomor 416/1998 atasnama Sri Suryati (sesuai dengan aslinya) 5Sertipikat Hak Milik No. 856 tanggal 25

Gil/789/X/2016/Reskrim., Tanggal 4 Oktober2016 (sesuai dengan aslinya) ; Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasinkepada kakanwil BPN Sumsel Nomor (kosong)/200.3/16.07/VIII/2015., Tanggal 20 Agustus 2015 hal :Permohonan pengembalian batas pengukuran ulangbatras tanah SHM Nomor 416/1998 (sesuai denganFOtOKODpi) ; 222 nn nnn nnn nn nen nn nnn nn ne ne nnSurat dari kantor pertanahan Kabupaten Banyuasinkepada Sdr. Balian, Nomor 600/200.3/16.07/XII/2015.

Bahwa terhadap surat dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat memberi balasandengan Nomor : 688/200.3/1272/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang intipokok suratnya menyatakan : Bahwa Kami (ic.Tergugat) telah berupaya untuk mencari dokumen yangberkaitan dengan Hak Milik No.222/Bantan, tetapi sampai saat ini baru lembarBuku Tanah No.222/Bantan yang berhasil ditemukan; Bahwa tehadap bidang tanah yang Saudara hunjuk yaitu M.1018/Bantan danM.1019/Bantan menurut data yang ada pada kami masingmasing terbittanggal

sampai saat ini data tersebut belum kamitemukan, sedangkan sertfikat asli juga tidak bisa saudara tunjukkan dalam halsurat ukur tersebut dapat dijadikan suatu rujukan;10.Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak dapatmelakukan pengukuran ulang serta pengembalian batas dan penerbitan sertifikatpengganti dari SHM No.222/Bantan, sehingga tidak ada kepastian hukum bagitanah milik Penggugat serta sertifikat hak miliknya;11.Bahwa sikap Tergugat terutama dalam suratnya No: 688/200.3

/1272/X/2016tertanggal 04 Oktober 2016 sangat mengecewakan Penggugat, dimana Tergugatselaku perpanjangan tangan pemerintah, Tergugat tidak memberikan pelayananyang baik dan bahkan telah merugikan hak Penggugat;12.Bahwa Tergugat sangat tidak konsisten dengan penjelasannya, dimana dalamsurat 688/200.3/1272/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016, Tergugat menyatakanterhadap bidang tanah yaitu M.1018/Bantan dan M.1019/Bantan masingmasingterbit tanggal 08082000 atas nama R.

Yulistia, sedangkan dalam Surat Keterangan PendaftaranTanah No.44/KPT/2014 tertanggal 14 Agustus 2014, Tergugat menyatakanbahwa sebidang tanah seluas 403 M2 (empat ratus tiga meter persegi) yangterletak di Jalan Seram, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, KotaPematangsiantar telah terbit sertifikat atas nama Sutrisno (ic.Penggugat), HakMilik No.222/Banten, luas 403 M2 (empat ratus tiga meter persegji);13.Bahwa selanjutnya dalam Suratnya 688/200.3/1272/X/2016 tertanggal 04Oktober 2016 Tergugat

;Konkret: Obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),Obyek Gugatan adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaituSurat KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banggai Nomor 478/200.3/X/2018, Tanggal 8Oktober 2018.

Bahwa Obyek Gugatan a quo adalah yang dikeluarkan oleh TERGUGATselaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banggai Nomor 478/200.3/X/2018, Tanggal 8 Oktober 2018.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banggai Nomor 478/200.3/X/2018, Tanggal 8 Oktober 2018.Perihal Permohonan Penjelasan;3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banggai Nomor 478/200.3/X/2018, Tanggal 8Oktober 2018. Prihal Permohonan Penjelasan;4.

Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;2, Menyatakan sah dan berlaku Surat Nomor : 478/200.3/X/2018Perihal Permohonan Penjelasan;3.

) ;Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 477/200.3/X/2018, tanggal08 Oktober 2018 dan Surat Nomor : 478/200.3/X/2018, tanggal 08Oktober 2018 Perihal : Permohonan Penjelasan yang diterimatanggal 11 Oktober 2018 ( Sesuai dengan aslinya )Fotokopi Laporan Hasil Peninjauan Lokasi Objek BPHTB di DesaPandanwangi Kecamatan Toili Barat Atas Nama Abdullah Jibrantanah seluas 20.000.m2 Sesuai SPT Nomor : 593/013/Kec.

Bahwa berdasarkan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa olehPenggugat, Tergugat IV menerbitkan surat Nomor 538/53.15/200.3/2011tanggal 27 Oktober 2011 dan melakukan pengukuran terhadap tanah obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Surat Nomor132/53.15/200.3/2012 tanggal 16 Februari 201 2:;.

: PEM593.2/930/X/2011, antara Lati Ibrahim selaku penjual tanah dengan AbuBakar Musa selaku pembeli, tertanggal 04 Oktober 2011, yang telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P 35Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Panjar Biaya Proses Sertifikat,tertanggal 19 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P 4)2 nnn nnn non nnn nnn crn nnn nee nen nme nee cen nnn nae con nnn ee cones ansFoto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ManggaraiBarat, Nomor : 538/53.15/200.3

Abu Bakar Musa yang terletak di Desa Macan Tanggar,Kecamtan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 Oktober2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P5;Foto copy Surat Pernyataan sari Uwi Ismail, tanggal 05 Desember 2011,yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P 6;Foto copy Surat sari Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenManggarai Barat, Nomor : 132/53.15/200.3/2012, perihal PemberitahuanPengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah an.

semen eee eeeFoto copy Surat Pernyataan Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga Nae,tertanggal 22 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberiSo EeFoto copy Surat Pernyataan dan Penegasan Mengenai Pembagian danPenyerahan Tanah Adat Dusun Nanga Nae, tertanggal 15 Oktober 1983,berdasarkan surat Rekonsiliasi Adat Dusun Nanga Nae, tertanggal 07Januari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P 9;Foto copy Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat,Nomor : 512/53.15/200.3

Menyatakan Batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka RayaNomor 635/200.3/62.71/XI/2016 tanggal 7 September 2016 perihalPermohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala KantorPertanahan Kota Palangka Raya Nomor 635/200.3/62.71/XI/2016tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Peta Bidang Tanah ; 4.

dahulumempertimbangkan eksepsi Te sat dan Tergugat Il Intervensi/Pembandingtentang : Gugatan Penggugat isla Kadaluwarsa atau telah lewat waktu, sebelummempertimbangkan orig sens lainnya serta materi pokok sengketa dalamperkara a quo ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi tersebutdi atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti yangtermusp dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo adalahsurat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya No.635/200.3

Asahan Nomor 1322/200.3/IX/2014 tanggal 11 September 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Asahan Nomor 1322/200.3/IX/2014 tanggal 11September 2014.Ttetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).2. Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum yang padapokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh karena memohon kepada MajelisHakim agar :a. Membatalkan dakwaan Oditur Militer.b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.c.

Musmin.c. 5 (lima) lembar surat BPN RI Kantor Pertanahan Kab.Asahan Nomor 1322/200.3/IX/2014 tanggal 11 September 2014.: Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong bagian kelapa sawit yangtelah ditumbangkan Terdakwa, telah diperlinatkan kepada Terdakwamaupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti sisa pohonsawit yang ditumbang, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barangbukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapatmemperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana

Asahan Nomor 1322/200.3/IX/2014 tanggal 11September 2014, telah diperlinatkan kepada Terdakwa maupun Saksidan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Saksi Musminmenanam pohon kelapa sawit diatas tanah miliknya, menurut penilaianMajelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alatbukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidanasebagaimana yang didakwakan.: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa suratsurat

Musmin.c. 5 (lima) lembar surat BPN RI Kantor Pertanahan Kab.Asahan Nomor 1322/200.3/IX/2014 tanggal 11 September 2014.Perlu ditentukan statusnya.: Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong bagian kelapasawit yang telah ditumbang tersebut, oleh karena pemeriksaandipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut adalah sisapotongan bagian kelapa sawit milik Saksi Musmin yang sudah tidakterpakai, maka ditentukan statusnya untuk dirampas gunadimusnahkan.: Bahwa terhadap barang bukti berupa

Asahan Nomor1322/200.3/IX/2014 tanggal 11 September 2014.16Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di dalam musyawarahMajelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 33690, sebagaiHakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468dan Mahmud Hidayat, S.H.

Surat Undangan Nomor 915/200.3/XI/2017 tanggal 6 November 2017,perihal Pengukuran Pengembalian Batas Tanah SHM2538SU.99/Oepura/1999 atas nama Daniel Louk Fanggie, diberi tanda5.

Surat Undangan Nomor 538/200.3/VII/2017 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bUKti ................. cece eee PL34. Surat Undangan Nomor 915/200.3/IX/2017 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 6 November 2017, diberi tanda bukti.................... T14;5.

Surat Undangan Nomor 435/200.3/V/2018 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda DUKti .............. cece eee eae T15;Bukti Surat tersebut adalah fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokansesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan saksi, yang pada pokoknyasebagai berikut:1.

T25; Surat Undangan Nomor 425/200.3/V/2017 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda DUKti ........... 0.0... cece eee T26; Surat Undangan Nomor 538/200.3/VII/2017 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda buKti .................cce cee P27 Surat Undangan Nomor 915/200.3/IX/2017 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 6 November 2017, diberi tanda bukti ..................T28;Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN KpgBerita

acara Pengembalian batas tanggal 19 Desember 2017, diberi tandaSurat Undangan Nomor 435/200.3/V/2018 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda bukti .......................... 1210Berita acara pengembalian Batas/Penegasan obyek tanah tanggal 23 Mei2018, diberi tanda DUKtI ...... 00. cece cee ee cece cee eee eee eeeseeeeeeees POULTSurat Undangan Nomor 517/200.3/IX/2018 dari Badan Pertanahan KotaKupang tanggal 5 November 2018, diberi tanda bukti ..................08 T212;Berita

Sampun Singgih tahun 2012;2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/V1/2014 tanggal 2 Juni 2014tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT KapuasKanan Hulu;2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Kapuas KananHulu Nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang SuratKeterangan Tanah a.n. F. Julius dan Lampiran;Hal. 9 dari 33 hal.

Sampun Singgih tahun 2012;2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/V1/2014 tanggal 2 Juni 2014tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT KapuasKanan Hulu;2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Kapuas KananHulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang suratketerangan tanah a.n. F.

Putusan Nomor 199 K/MIL/2016140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuranpengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu (linat bukti suratpoin p: 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional) berbedadengan nomor sertifikat sebagaimana terdapat dalam fotokopi surat Danrem121/Abw nomor B/640/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang rencanapengukuran ulang tata batas tanah (lihat bukti surat di berkas perkara NomorBP.32/A32/DENPOM.XII/1.STG/XII/2014) ataupun nomor

Transaksi jual beli tersebut sebagaimana yangdiuraikan di dalam Akta Jual Beli Nomor AG.200.3/VI/SP/1984, tanggal 8Juni 1984 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Camat/PPAT Sungai Lilin atastanah Bapak M.

kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2014 dankontra) memori kasasi tanggal 29 Maret 2014 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palembangyang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, ternyata tidak salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terbukti objek sengketa dibeli oleh Penggugat dari pemiliknya,yaitu Tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor AG 200.3

Tanggal 29 Desember2006;1 (satu) lembar Surat Asli No.10/200.3/6.07/III/2016 tanggal 8 Maret2016 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

Tanggal 29 Desember2006; 1 (satu) lembar Surat Asli No.10/200.3/6.07/III/2016 tanggal 8 Maret2016 yang dibuat oleh Kantor Petnahan Kabupaten Banyuasin;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

. =: Fotocopy sesuai dengan aslinya UndanganKonfirmasi Terhadap Pemohon Pengukuran Ulang SHMNo.58, Desa Sungai Paring(sekarang Desa Stagen)Kecamatan Pulau Laut Utara, Nomor 254/200.3/X1/2013Pada Tanggal 14 Nopember 2013 Dari BPN Kotabaru.14. Bukti P14: Fotocopy sesuai dengan aslinyaUndangan Konfirmasi Terhadap Pemohon Pengukuran UlangSHM No.58, Desa Sungai Paring(sekarang Desa Stagen)Kecamatan Pulau Laut Utara, Nomor 260/200.3/XI/2013Pada Tanggal 20 Nopember 2013 Dari BPN Kotabaru.15.

/IX/2013, tertanggal 25September 2013 ;Bukti T.ll.Int.119 :Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari BadanPertanahan Nasional Kantor pertanahan KabupatenKotabaru, dengan perihal Undangan konfirmasiHalaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN.BJM.88terhadap permohonan pengukuran ulang SHM No.58, Desa Sungai paring Kecamatan Pulau Laut Utara,Nomor : 254/200.3/IX/2013, tertanggal 14Nopember 2013;20.

/IX/2013, tertanggal 25September 2013 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari BadanPertanahan Nasional Kantor Badan pertanahanKotabaru, dengan perihal Undangan konfirmasiterhadap permohonan pengukuran ulang SHM No.58, Desa Sungai paring Kecamatan Pulau Laut Utara,Nomor : 254/200.3/X1/2013, tertanggal 14Nopember 2013 ;Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor : 10/G/2014/PTUN.BJM.9010.

/IX/2013 Tanggal 25 september 2013, Perihal :Undangan Konfirmasi Terhadap Permohonan Pengukuran Ulang SHM No.58, Desa Sungai Paring Kecamatan Pulau Laut Utara, Nomor : 215/200.3/IX/2013, tertanggal 25 September 2013 yang ditujukan kepada HajiMalike, berdasarkan bukti P13 idem T Il Int 119 idem T Il Int 2 9, yaituSurat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor254/200.3/IX/2013, tertanggal 14 Nopember 2013, Perihal UndanganKonfirmasi Terhadap Permohonan Pengukuran Ulang SHM No. 58, DesaSungai

Bambang, berdasarkanbukti P14 idem T Il Interv 1 20 idem T Il Interv 2 10, yaitu Surat dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Nomor : 260/200.3/X1/2013, tertanggal 20 Nopember 2013, Perihal Undangan KonfirmasiTerhadap Permohonan Pengukuran Ulang SHM No. 58, Desa Sungai paringKecamatan Pulau Laut Utara, yang ditujukan kepada 1. Haji Kalla bin Saka,2.Haji Malik, 3. Noor lfansyah. 4.

TERGUGATIl mengcopykan dasar kepemilikan tanah TERGUGAT tersebut dandiberikan kepada PENGGUGAT; (Bukti P12) ;Berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 Februari 2013PENGGUGAT mengajukan surat ke TURUT TERGUGAT untukmendapatkan penjelasan Batas antara sertifikat hak milik nomor 3462 atasnamanya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 15344 atas namaYati Mulyati yang terbit 30 Oktober 2012, yang kemudian pada 18 Maret2013 TURUT TERGUGAT membalas permohonan tersebut dengan suratNomor 533/64.71/200.3

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada angka 15 yangmenyatakan bahwa Penggugat mengajukan surat ke Turut Tergugatuntuk mendapatkan penjelasan batas antara sertifikat Hak milik nomor3462 atas namanya dengan sertifikat HGB atas nama Yati Mulyati yangkemudian Turut Tergugat membalas permohonan tersebut dengan suratNomor 533/64.71/200.3/IIV2013 perihal Penjelasan Letak Sertifikat SHMdan HGB 15344 yang dalam suratnya menjelaskan bahwa kedua lokasitersebut BERBATASAN DAN TIDAK TUMPANG TINDIH.

SRIRAHAYU NINGSIH sebagai Pihak Kedua (fotokopi dari fotokopi), diberiTANG P19 nnrnmn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nr nnn minnie nnn nnnFotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No.533/64.71/200.3/IIV20134 perihal : Penjelasan letak sertipikat SHM 3462dan HGB 15344, tertanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada BapakHari Dermanto, SH d/a Kampus Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl.Pupuk Raya di Balikpapan (sesuai dengan aslinya), diberitanda P 14 ;Fotokopi Gambar Ukur Nomor 4691

Danbatasbatas: Utara berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahare Selatan berbatasan dengan : Pengaringan (Parit Besar)e Timur berbatasan dengan : Dewi Agusfina dan Darmawanoor,Spde Barat berbatasan dengan : Hj.NormawatiBahwa berdasarkan fakta di lapangan objek gugatan yang didalilkan olehPenggugat tersebut memiliki ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter denganbatasbatas sebagai mana yang tertuang dalam surat Badan Pertanahan NasionalKota Palangka Raya Nomor : 271/200.3/62.71/111/2014 yaitu sebagai

oleh Penggugat untukmenentukan luas tanah tersebut.Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan mempunyai tanah yang memilikibatas sepadan sebagai berikut :Utara berbatasan dengan : Jalan Mahir MaharSelatan berbatasan dengan : Pengaringan (Parit Besar)Timur berbatasan dengan : Dewi Agusfina dan Darmawanoor,SpdBarat berbatasan dengan : Hj.NormawatiBahwa sepadan tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat tersebut tidaksama dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya Nomor :271/200.3

tidak mengenal HHNANDAE I MAHIN yang merupakan orang tuaPenggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Tergugattelah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1Fotocopy Surat Penyerahan atau Ganti Rugi Sebidang Tanah atas namaYUSNADI tertanggal 12 Maret 2009, diberi tanda bukti T.1;Fotocopy Surat Penyerahan atau Ganti Rugi Sebidang Tanah atas namaRAHAYU tertanggal 12 Maret 2009, diberi tanda bukti T.2;Fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor271/200.3

Bahwa dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarikPenggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yakni saudara HENUHAHAD tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat3 Tidak jelas objek gugatan penggugat ;e Bahwa sangat jelas objek gugatan tidak jelas dan kabur, karenaberdasarkan fakta dilapangan objek gugatan tersebut memiliki ukuranpanjang 250 meter dan lebar 40 meter dengan batasbatas sebagai manayang tertuang dalam surat Badan Pertanahan Nasional Kota PalangkaRaya Nomor : 271/200.3

Bahwa berdasarkan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa olehPenggugat, Tergugat IV menerbitkan surat Nomor 538/53.15/200.3/2011tanggal 27 Oktober 2011 dan melakukan pengukuran terhadap tanah obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Surat Nomor132/53.15/200.3/2012 tanggal 16 Februari 201 2;.

AKHMAD RIPAI ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pejabat danPegawai Staf pada Kantor Pertanahan KotaAdminitrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan62.Yos Sudarso Nomor 27 29, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/ST31.72 200.3/I11/2010, tertanggal 22 Maret 2010,selanjutnya disebutsebagai ......... ce eeeMARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT, Yang Diwakili OlehKEPALA STAF ANGKATAN LAUT, beralamat di Markas Besar TNIAngkatan Laut, Jalan Raya Hankam, Cilangkap,Jakarta Timur, dalam perkara

Suratsurat:1) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 601 atas namaMusmin;2) 1 (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunanatas nama Musmin;3) 5 (lima) lembar surat BPN Republik Indonesia Kantor PertanahanKabupaten Asahan Nomor 1322/200.3/IX/2014 tanggal 11 September2014;4) 3 (tiga) lembar surat dari BPN Republik Indonesia Kantor PertanahanKabupaten Asahan Nomor 639/200.30710/XI/2014 tanggal 24 November2015;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini;b.

Suratsurat:a. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 601 atas namaMusmin;b. 1 (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunanatas nama Musmin;c. 5 (lima) lembar surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten AsahanNomor 1322/200.3/1X/2014 tanggal 11 September 2014;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4.