Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014tentang Organisasi Tata Laksana Kerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Pajak diterbitkan untuk melaksanakan ketentuanketentuan Pasal 43A ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) UndangUndang KUP. Oleh karenanyamenurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, PMK tersebutberada di bawah UndangUndang KUP;6.

Putusan Nomor 70 P/HUM/201915,1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat JenderalPajak (PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014) ..dst (Bukti P6)Bahwa Pemohon telah dirugikan pemenuhan haknya untukmenaati dan mendapatkan penerapan hukum berupa WewenangDirektur Jenderal Pajak sebagaimana dipositifkan di dalam Pasal43A ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UndangUndang KUP, karena:Termohon Praperadilan menerbitkan

Bahwa posisi hukum Pemohon sebagai WNI yang dirugikan denganberlakunya PMK 206.2/2014, yang menyebabkan Pemohon tidakmendapatkan penggunaan wewenang Direktur Jenderal Pajak dalamhal tindakan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidangperpajakan sehingga Pemohon dijadikan statusnya sebagaiTersangka dalam hal melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;2.

/2014;Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibatberlakunya PMK 206.2/2014;Halaman 9 dari 17 halaman.

Pasal 91 PMK 210/2017 dengan tegas dan jelas menyebutkanbahwa:Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Bahwa alasan dicabutnya PMK 206.2/2014 dan telah diubah denganPMK 210/2017 adalah untuk meningkatkan tertib administrasi,pelayanan, pengawasan dan penerimaan negara dari sektor

Hal ini juga tercermin dalam:1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Pajak (PMK No. 206.2/PMK.01/2014)Pasal 26Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakWayjib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakanfungsi:a...f. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan danpenagihan,

Terkait Laporan Kejadian Nomor: LK.DIK01/WPJ.21/BD.04/2017 tanggal 16 Agustus 2017, dalilPEMOHON pada halaman 6 angka 12 yang pada intinyamenyatakan bahwa Laporan Kejadian seharusnya dibuatoleh Direktur Jenderal Pajak, adalah dalil yang sesatkarena berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai PER165/PJ/2005 dan PMK No. = 206.2/PMK.01/2014khususnya Pasal 40, sebagaimana telah TERMOHONuraikan sebelumnya, maka Kepala Bidang Pemeriksaan,Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan berwenangmelakukan pelaksanaan dan

BUKTI P1, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep297/PJ./2002Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal PajakKepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajakdan Lampiran VI.BUKTI P2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per165/PJ./2005Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Direktur JendralPajak Nomor 297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan WewenangDirektur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di LingkunganDirektorat Jendral Pajak dan Lampiran II.BUKTI P3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2

Pasal 39Ahuruf a Jo, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44Bukti T23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Pajak (Pasal 26)Bukti T24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentangTata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak PidanaDibidang Perpajakan (Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18 danPasal 15)Bukti T25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentangLarangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Pasal 2ayat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 21 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 613/127/IV/2006 tanggal 21 April 206.2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di Bogor.3.

Keramba/KJA dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomor : 523.3/PPD/XII/ 805.3/2007 tanggal 27 Desember 2007;

Provinsi Riau Nomor :523.3/PPD/XII/805.3/2007 tanggal 27 Desember 2007;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor523.3/PPD/V/102.4/2008 tanggal 26 Mei 2008 mengenai LokasiKeramba;Hal 46 dari 57 hal.Put.29/PID.SUS/2012/PTR19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)1 (Satu) eksemplar Surat Nomor : 800 / KANTU / 690 tanggal 30Mei 2008 perihal Penyampaian Data Lokasi Kegiatan Kerambatahun 2008 dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 /KRMB/ PPD /206.2

Copy Data Potensi Keramba / KJA dariKepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomor :523.3/PPD/XII/805.3/2007 tanggal 27 Desember 2007;18) 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/V/102.4/2008 tanggal 26 Mei 2008 mengenai Lokasi Keramba;19) 1 (Satu) eksemplar Surat Nomor : 800 / KANTU / 690 tanggal 30Mei 2008 perihal Penyampaian Data Lokasi Kegiatan Kerambatahun 2008 dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;20) 1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / KRMB / PPD /206.2

dariKepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomor :523.3/PPD/XIl/ 805.3/2007 tanggal 27 Desember 2007;18.1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/V/102.4/2008 tanggal 26 Mei 2008 mengenai Lokasi Keramba;Hal 56 dari 57 hal.Put.29/PID.SUS/2012/PTR19.1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 800/KANTU/690 tanggal 30Mei 2008 perihal Penyampaian Data Lokasi Kegiatan Kerambatahun 2008 dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;20.1 (Satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/KRMB/PPD/206.2

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.26) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal19 Mei 2016.26) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal19 Mei 2016.Putusan No. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.Hlm.287/32313) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);14) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10Desember 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Pajak. (foto copy). Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.Disita dari Saksi RAHMI KARIM berupa:26) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.25)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19Mei 2016.26)2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27)1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

Bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di Persidangan, Bukti Surat,Keterangan Saksi dan Pemeriksaan Setempat diperoleh Fakta Hukumsebagai berikut :6.1 Bahwa benar obyek yang disengketakan berasal dariPembelian bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal ;20 11 2009 di depan PPAT Sri Ismuniyati dengan Akta Jual BeliNomor ; 173 / 2009 dan akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor ;1052 ;Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2018/PA.Ngj Halaman 14 dari 206.2 Bahwa benar saat Pemeriksaan Setempat Majelis

Pasal 26 huruf f Peraturan MenteriKeuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 (PMk) yang berbunyi:Pasal 2Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbinganteknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan sertapelaksnaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan.Pasal 26Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Wayib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat

mengaburkancacat formil karena tidak diperkenankan untuk memperkarakankembali suatu perkara yang telah diputus dalam putusan yangberkekuatan hukum tetap (nebis in idem).Bahwa faktanya bisa dilihat dalam Posita maupun Petitum permohonanperkara a quo, PEMOHON sama sekali tidak jelas membedakan peranatau tindakan apa yang dilakukan oleh TERMOHON atau TERMOHONIl.Bahwa perlu PEMOHON ketahui bahwa TERMOHON merupakan KantorPelayanan Pajak Pratama (KPP) yang berdasarkan Pasal 58 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206.2

OPE.01/WPJ.24/2018, tanggal 4Desember 2018, diberi tanda P16;Bahwa bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P16 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,kecuali bukti P6 s/d P13 tanpa aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa print out sebagai berikut:Halaman 45 dari 55 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN SDA.1.Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016. Yang disita dari Saksi RAHMI KARIM berupa:26. 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27. 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10Desember 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Pajak. (foto copy).

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal19 Mei 2016.13) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);14) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10 Desember2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPajak. (foto copy). Berdasarkan STP. BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19Mei 2016.26) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);27) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.(25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10Desember 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Pajak. (foto copy). Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.v Disita dari Saksi RAHMI KARIM berupa:(26) 2 (dua) lembar register pengiriman pos tanggal 22 April 2016 (asli);(27) 1 (satu) rangkap asli kertas kerja pemeriksaan wajib pajak pajak an.

BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, tanggal 10Desember 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Pajak. (foto copy). Berdasarkan STP.BB/21.b/IV/2016/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2016.

tanggal 27 Desember 2007 ;-----------------------------------------------18. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/V/102.4/2008 tanggal 26 Mei 2008 mengenai Lokasi Keramba ;-----------------------------------19. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 800/KAN-TU/690 tanggal 30 Mei 2008 perihal Penyampaian Data Lokasi Kegiatan Keramba tahun 2008 dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ;----------------------------------------20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/KRMB/PPD/206.2

dari Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomor : 523.3/PPD/XII/805.3/2007 tanggal27 Desember 2007 5 222 on nnn nn nnn nen nn nen nn nnn n nee18.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/V/102.4/2008 tanggal 26Mei 2008 mengenai Lokasi Keramba ;19.1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 800/KANTU/690 tanggal 30 Mei 2008 perihalPenyampaian Data Lokasi Kegiatan Keramba tahun 2008 dari Kepala DinasPerikanan Kabupaten Kampar ;20.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/KRMB/PPD/206.2

Ir Juniar, tanggal 7 September 2015;

Ir Juniar, tanggal 7 September 2015;1 (satu) berkas foto copy CP/CL Kegiatan Pembangunan PerkebunanTahun Anggaran 2015 di Kabupaten Sambas nomor925/599/Hunbun/2015, tanggal 12 Maret 2015;5 (lima) lembar fotocopy Kegiatan Pembangunan Perkebunan TahunAnggaran 2015 nomor : 525/206.2/PTP/II/2015;2 (dua) lembar fotokopy Sosialisasi Kegiatan Tahun 2015 nomor :525/686. 1/PTP/IV/2015, tanggal 13 April 2015;3 (tiga) lembar Undangan nomor : 525/900/Hutbun/2015, tanggal 17April 2015;2 (dua) lembar fotokopy

Selanjutnya dalamproses pemilihan CP/CL berdasarkan surat Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Barat kepada dinas yang membidangi perkebunan ditingkat kabupaten/kota nomor : 525/206.2/PTP/II/2015 tanggal 2 Februari2015 perihal penyiapan kelompok tani penerima benih lada, DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas diminta untuk menyiapkankelompok tani penerima benih lada dengan luas lahan 200 hektar.Halaman 25 dari 182 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.PtkKemudian saksi Ir.

Selanjutnya dalamproses pemilihan CP/CL berdasarkan surat Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Barat kepada dinas yang membidangi perkebunan ditingkat kabupaten/kota nomor : 525/206.2/PTP/II/2015 tanggal 2 Februari2015 perihal penyiapan kelompok tani penerima benih lada, DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas diminta untuk menyiapkankelompok tani penerima benih lada dengan luas lahan 200 hektar.Kemudian saksi Ir.

Ir Juniar, tanggal 7 September 2015;159. 1 (satu) berkas foto copy CP/CL Kegiatan Pembangunan PerkebunanTahun Anggaran 2015 di Kabupaten Sambas nomor525/599/Hunbun/2015, tanggal 12 Maret 2015;160. 5 (lima) lembar fotocopy Kegiatan Pembangunan Perkebunan TahunAnggaran 2015 nomor : 525/206.2/PTP/II/2015;161. 2 (dua) lembar fotokopy Sosialisasi Kegiatan Tahun 2015 nomor :525/686. 1/PTP/IV/2015, tanggal 13 April 2015;162. 3 (tiga) lembar Undangan nomor : 525/900/Hutbun/2015, tanggal 17April 2015;163.

HENING ISNAMURTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Ekstensifikasi danPenyulunan KPP Pratama Denpasar Timur;Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Dps Bahwa tugas dan berwewenang sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukanpengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subyek pajak,pembentukan dan pemutakhiran basis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPajak (selanjutnya disebut PMK206.2/PMK.01/201 4):Pasal 521) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam PeraturanMenteri Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikalDirektorat Jenderal Pajak yang berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.2) KPPdipimpin oleh seorang Kepala.Pasal 53Jenis KPP terdiri atas:a.

Turut Tergugat;Berdasarkan hal tersebut, Penggugat juga telah keliru dan tidak cermatkarena menyebutkan Kementerian Keuangan Republik Indonesiasebagai instansi atau unit atasan dari Turut Tergugat;Bahwa berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal PajakPasal 52 angka (1) berbunyi sebagai berikut:Halaman 28 dari 43 Hal. Put.

Yang selanjutnya disebutSODQQAl...... 000... ccceeeeeetttteettetteeeeeeseeeeeees TURUT TERGUGATBerdasarkan hal tersebut, Penggugat juga telah keliru dan tidak cermatkarena menyebutkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaiinstansi atau unit atasan dari Turut Tergugat.Bahwa berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 52 angka(1) berbunyi sebagai berikut:(1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan

Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.merupakan wewenang lembaga praperadilan untuk memeriksadan mengadilinya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat(2) Perma 4 Tahun 2016 kewenangan lembaga Praperadilandengan objek penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil,yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dantidak memasuki materi perkara.2) Bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BuktiPermulaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Balikarena:a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2

Foto Copy Perubahan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 206.2?PMK.01/2014 tentang Organisasi dan tata kerjainstansi Vertikal Direktorat Jenderal, selanjutnya di beri tanda bukti P 26;27. Foto Copy Peratauran Mentri keuangan Repubik IndonesiaNomor 239 ? PMK.03/2014 tentang tata cara Pemeriksaan buktipermulaan tidak pidana di bidang perpajakan , selanjutnya di beritanda bukti P 27;28.

13/Pdt.G/2009/PN.TB joNomor : 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Nomor 2081 K/Pdt/2011 jo Nomor : 406PK/Pdt/2014, Pelawan selaku Pengelola Barang Milik Negara tidak pernahdiikutsertakan dalam perkara perdata a quo.Bahwa atas tanah objek sengketa sejak tahun 19626sampai dengan saatini masih dipergunakan sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan danKonsultasi Perpajakan dan juga rumah dinas oleh Turut Terlawan gunamelaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2

Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonvensi untukmenyerahkan dua per enam gajinya kepada Penggugat Rekonvensi(sepertiga untuk Penggugat Rekonvensi dan sepertiga untuk anakanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);SUBSIDAIR:Atau apabila yang terhormat MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARAberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan surat izin dari atasan langsung dalam melakukan perceraiannomor 206.2/Kk.30.05

tanda TT.15;Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentangTataCara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan PemindahtangananBarang Milik Negara, telah di Nazegelen dan bermaterai, sesuai denganprint outnya, kKemudian diberi tanda TT.16;Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012tentangPengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, telah diNazegelen dan bermaterai, Sesuai dengan print outnya, kemudian diberitanda TT.17;Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2

tanda TT.15;Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentangTataCara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan PemindahtangananBarang Milik Negara, telah di Nazegelen dan bermaterai, sesuai denganprint outnya, kemudian diberi tanda TT.16;Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012tentangPengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, telah diNazegelen dan bermaterai, sesuai dengan print outnya, kemudian diberitanda TT.17;Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2

Fotocopy Kwitansi No.23/06/2016 telah terima dari ibu Melin Panjaitan,sejumlah Rp.363.000.000,(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), bukti T1.6;Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II guna menguatkandalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut: Fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2015 tentangPedoman Penerapan Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 206.2?