Berdasarkan hal tersebut jelasterbitnya Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011, tertanggal13 Desember 2011 yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat yang telah memiliki dan menguasai secara fisik tanah tersebutsecara turun temurun, oleh karena itu sudah selayaknya jika Surat PenolakanTergugat Nomor : 575/300.7/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011dibatalkan;Telah mengabaikan Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Yang dimaksuddimaksud Asas Tertib Penyelenggara adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan kesimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara, akan tetap kemudian Tergugat telah merusakketeraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkanSurat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/ XII/2011, tertanggal 13Desember 2011.

Dalam perkara iniTergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenangwenangandalam menerbitkan Surat Penolakan Tergugat Nomor : 575/300.7/ XII/2011,tertanggal 13 Desember 2011 dan hal tersebut semakin menunjukan adanyabentuk tindakan kesewenangwenangan yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat.

Selaku kuasa Hukum R.Yuli Yuliah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat); Pada tanggal 23 Pebruari 2011, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang(Tergugat) dengan Surat No.99/300.7/II/2011 telah mengirim SuratKepada Sdr. Ajang Sukmara, S.H. Selaku Kuasa Hukum R.

(Fotocopy dari fotocopy)Surat dari kantor pertanahan kabupaten Serang No.99/300.7./II/2011 ,tertanggal 23 pebruari 2011, ditujukankepada Sdr. Ajang Sukmara, SH.Advokat / pengacara &Konsultan Hukum, Perihal Permohonan Pemblokiran /Penundaan Penerbitan sertipikat atas nama Agus FatahYasin, SH. pada perkara No.53 / Pdt.G/ 2005/ PN. Srg.(Fotocopy dari fotocopy) ; Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten SerangNo.296/300.7.

berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012,tanggal 24 Oktober 2012, baru diketahui setelah menerima SuratPermintaan Penjelasan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:4336 dengan Nomor Surat: 15/300.7/12.72/l/2016, tanggal 12 Januari2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Bahwa a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2016;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (8) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jangka

waktu pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan olehkarenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hariterhitung sejak Penggugat menerima Surat Nomor:15/300.7/12.72/1/2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan olehTergugat;Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:Bahwa keputusan a guo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objeksengketa

Bahwa untuk memastikan kebenaran, Penggugat segera mencariinformasi dan kebenaran dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 4336tersebut, bahkan Penggugat telah mempertanyakan secara tertuliskepada Badan Pertanahan Nasional Pematangsiantar pada tanggal 5Januari 2016, dan diatas surat tersebut pihak Kantor Badan PertanahanNasional Kota Pematangsiantar Tergugat melalui suratnya Nomor:15/300.7/1272/1/2016, tanggal 12 Januari 2016 telah memberikanpenjelasan sebagai berikut;a.

Aek Nauli P.Siantar;Bahwa itikad baik Penggugat juga perlu dipertanyakan dari manafotokopi Sertipikat Hak Milik tersebut diperoleh dan dengan cara apadiperoleh serta kapan diperoleh;Apabila diperoleh dari pemegang hak yaitu Gereja Batak KaroProtestan, adalah wajar apabila dibuktikan dengan surat permintaanfotokopi surat tersebut karena pemegang hak merupakan badan hukumkeagamaan;Kejujuran Penggugat juga perlu dipertanyakan karena dalam 2 gugatandinyatakan 15/300.7/1272/1/2016 tanggal 12 Januari 2016

/1272/l/2016 tanggal 12 Januari 2016; Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat menerima surat dariBERNANDO SINAGA tanggal 5 Januari 2016 perihal PermintaanPenjelasan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik 4336; Bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat dari Penggugat, dansurat No. 15/300.7/1272/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 ditujukankepada BERNANDO SINAGA, dan yang menerima surat tersebut dariHalaman 12 dari 28 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Surat Keputusan Surat Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra;----------------------3.

Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor: 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, hal : Permintaan menyerahkan Sertipikat yang ditujukan kepada Ny. Margaretha Tjandra;------------------------------------------- 4. Menolak Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi selebihnya;------5.

berdasarkan Surat Ukur No. 27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober2012, baru diketahui setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan ataspenerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 43836 dengan Nomor Surat :15/300.7/12.72//2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh(0) 6 laBahwa a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2016 ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Jo Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

jangka waktu pengajuan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Medan oleh karenanya gugatan a quo diajukanmasih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat menerimaSurat Nomor : 15/300.7/12.72/V2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkanoleh Tergugat ; 2722 nnn on ne nee ne nnn ee nee nnnKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuanPasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan

dariinformasi yang kami dapat bahwatanah tersebut telah dibeli olen Gereja BatakKaro Protestan dari Ridwansyah Sinaga ; Bahwa untuk memastikan kebenaran, Penggugat segera mencari informasi dankebenaran dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4336 tersebut, bahkanPenggugat telah mempertanyakan secara tertulis kepada Badan PertanahanNasional Pematangsiantar pada tanggal 5 Januari 2016, dan diatas surattersebut pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota PematangsiantarTergugat melalui suratnya Nomor : 15/300.7

Penggugat, dan dalam poin 6 dinyatakan Bahwa setelahmelihat secara kasat mata, Penggugat berusaha untuk mendapatkan perihalpenguasaan tanah tersebut dan ternyata dari informasi yang kami dapat bahwatanah tersebut telah dibeli oleh Gereja Batak Karo Protestan dari RidwansyahSIDA Q Emma mn nn IBahwa dalam halaman 5 dinyatakan Penggugat mempertanyakan kebenarandari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4336 kepada Tergugat tanggal 5 Januari2016 dan Tergugat telah memberi penjelasan dengan surat No. 15/300.7

Putusan Nomor 250 K/TUN/2016sengketa) merupakan satu kesatuan yang tak dipisahkan dariSurat Tergugat tertanggal 10 Desember 2014 No.504/300.7/XII/2014.

Bahwa dilihat dari gugatan a quo diajukan telah melewati batasatau tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 yaitu lebih dari92 hari terhitung dari surat Tergugat tertanggal 10 Desember2014 No. 504/300.7/X1I/2014, Perinal Somasi yang ditujukankepada sdr. Harjono Ratmono, SH dan Heru Gutomo,SH sebagaikuasa hukum dari Penggugat Sayu Made Putri, surat TergugatHalaman 35 dari 48 halaman.

Harjono Ratmono,SHdan Heru Gutomo,SH tertanggal O8 Desember 2014No.35/S/LO/XII/2014 Perihal Somasi, sehingga secara yuridisyang layak dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tergugattertanggal 10 Desember 2014 No.504/300.7/XII/2014, bukan notatanda terima penolakan tertanggal 23 Januari 2015 yangditandatangani Billy WANDA petugas loket ;Bahwa oleh karena surat Tergugat tertanggal 10 Desember 2014,No.504/300.7/XII/2014 ditujukan secara langsung kepadaPenggugat dalam hal ini melalui kuasa hukumnya

Bahwa untuk mendapatkan kepastian mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM)No.23/Nonongan/Tahun 1982, Para Penggugat mengajukan permohonanSurat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas data Sertipikat Hak MilikNo. 23/Nonongan/Tahun 1982 Kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTana Toraja dan kemudian diterbitkan SKPT Nomor36/300.7/73.18/VIIV2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yang mencatumkandata atas Sertipikat Hak Milik (GHM) No.23/Nonongan/Tahun 1982 sebagaiIGPIKUL 3 ~ ann nnn nr ISebelah Utara: berbatasan

Seru ; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, Tahun1993, NOP. 118041300105/00105 atas nama Hana Seru(sesuai dengan aslinya) ; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, Tahun1992, NOP. 1.18041300105/00105, atas nama Hana Seru(sesuai dengan aslinya) ; 200 nen nne nee ree nnenFoto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, TandaPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1990 No.Kohir :105 atas nama Hana Seru (sesuai dengan aslinya) : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 36/300.7

Putusan Perkara Nomor 05/G/201 7/PTUN.SMDyang diketahui dari Surat Perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikatdengan Nomor : 1315/300.7/64.71/XII/2015 tertanggal 02 Desember2015 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang padaintinya menyebutkan :tidak dapat melakukan pemblokiran karena sertipikat tidakberlaku lagiBahwa, Objek Sengketa dan Objek Sengketa II diterbitkan denganmenggunakansuratsurat/ keteranganketerangan yang didugapalsu sebagaimana diketahui oleh Penggugat melalui laporannya diPolda

Putusan Perkara Nomor 05/G/2017/PTUN.SMD9.10.11.12,Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28Mei2015 dan Objek Sengketa Il diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 21 Agustus 2015;Bahwa, Penggugat mengetahui Objek Sengketa Asal tidak berlakulagi sejak adanya Surat Jawaban dari tergugat dengan Nomor :1315/300.7/64.71/XI1/2015 tertanggal 02 Desember 2015, Perihal :Permohonan Pemblokiran Sertipikat atas Surat PermohonanPemblokiran Sertifikat dengan Nomor : 895/Perm.ESA/XI/2015tertanggal

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.Bahwa, Penerbitan Objek Sengketa atas dasar PenggabunganSertifikat dari Objek Sengketa Asal dan Objek Sengketa II atasdasar Pemisahan Sertifikat dari Objek Sengketa oleh Tergugatadalah Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersumberpada ketentuan Hukum Pertanahan (Agraria) sehinggamengakibatkan tidak berlakunya Objek Sengketa Asalsebagaimana diperkuat dengan adanya Surat Perihal PermohonanPemblokiran Sertifikat dengan Nomor : 1315/300.7/64.71/XII/2015tertanggal 02

Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta yang tergugatintervensi dapatkan bahwa ; Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) yangmenerbitkan Putusan tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa olehpenggugat dalam gugatannya ini telah di umumkan di media masa Tahun 2015serta telah pula diberitahukan kepada penggugat melalui suratnyaNO.1315/300.7/64.71/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal permohonansertifikat, yang menjawab surat dari penggugat No.895//XI/2015 tanggal 23November 2015 (gugatan penggugat

/64.71/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015tentang Permohonan Pemblokiran Sertipikat yang menyatakan bahwa sesuaihasil penelitian yang dilakukan Tergugat ternadap ketiga sertipikat, yaitu : SHMNo. 1153, SHM No. 2582 dan SHM No. 2610 semua atas nama OENIKDJUNANI ASIEM (Tergugat Il Intervensi) (bukti P10) tidak dapat dilakukanpemblokiran karena sertipikat tersebut tidak berlaku lagi menurut Pengadilanbahwa surat Tergugat Nomor 1315/300.7/64.71/XII/2015 (bukti P10) hanyamenyatakan ketiga sertipikat awal

Maka pada sekitar tanggal 20 Desember 2014 Penggugatmenghadap ke Kantor Pertanahan Kota Palu bermohon untukpenerbitan Sertipikat pengganti berdasarkan prosedur menurutketentuan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana terteradalam pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: 00933/Lasoani/2002tanggal 21 Mei 2015 pada kolom huruf i PENUNJUK, yakni denganketerangan sebagai berikut:Halaman 44.Penggantian blanko Sertipikat Hilang berdasarkan pengumumantentang Sertipikat hilang tgl. 19 Januari 2015 No.01/300.7

Nomor 87 K/Pdt/2019Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dan kontramemori kasasi tanggal 6 September 2018 dihubungkan denganpertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKetapang Nomor 966/300.7/61.04/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 yangmenyatakan bahwa berdasarkan data

KlatenTengah) tanoa sepengetahuan Para Penggugat.Bahwa Para Penggugat pada tahun 2012 mendapatkankabar/informasi Turut Tergugat telah menerbitkan SHM No.00290/Jimbung menjadi atas nama Sudimin Mantosudiharjo(Tergugat) dengan dasar Penerbitan Sertipikat PenggantiHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1724/Pdt.G/2016/PA.KIt12.13.berdasarkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan SertipikatPengganti tanggal 10 April 2012 No.300.7/591/IV/2012.Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengkonversi C No.193sebagaimana

Kemudian berdasarkan surat tersebut sudahdijawab dengan surat tertanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 645/300.7/X/2014 terhadap tanah atas nama WAHYU HIDAYAT. sebelumnyapernah ada surat dari Kejaksaan Negeri Batang (saksi lupa tanggalnya)mengenai Akta Tanah dan Informasi Batas Tanah atas nama WAHYUHIDAYAT.

Kemudian berdasarkan surat tersebut sudah dijawab dengansurat tertanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 645/300.7/X/2014 terhadaptanah atas nama WAHYU HIDAYAT.Bahwa saksi tidak dapat menaksir harga karena bukan kewenangan kami(BPN) dan yang saksi tahu hanya Sertifikat No.00098 atas nama WahyuHidayat.Bahwa Setahu saksi Sertifikat tersebut masih atas nama WAHYUHIDAYAT (belum ada perubahan).2 Saksi ARI SULISTIJANTO,SH ;Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Negeri Batang ;Bahwa posisi saksi sebagai Sejak tahun

Surat Pengantar dari RT.2, RW.3, Kelurahan Kepatihan Kulon, KecamatanJebres, Kota Surakarta atas nama NGO IM MING keperluan minta suratpengurusan kehilangan sertipikat rumahnya tertanggal 23 April 2012 ditandatangani Kus Harjanto; Kartu Keluarga atas nama NGO IM MING; Kwitansi pembayaran PNBP; Foto copy KTP atas nama NGO IM MING; Berita Acara Pengumuman dan penerbitan Sertipikat Pengganti; Pengumuman Sertipikat Hilang Jawa Post radar Solo; Pengumuman No.300.7/119112012; Surat Kakan Kota Surakarta

masingmasing dikembalikan kepada saksi JENNY KANG.Surat Pengantar dari Rt.2, RW.3, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,Kota Surakarta atas nama NGO IM MING keperluan minta surat pengurusankehilangan sertipikat rumahnya tertanggal 23 April 2012 ditanda tangani KusHarjanto;Kartu Keluarga atas nama NGO IM MING;Kwitansi pembayaran PNBP;Foto copy KTP atas nama NGO IM MING;Berita Acara Pengumuman dan penerbitan Sertipikat Pengganti;Pengumuman Sertipikat Hilang Jawa Post radar Solo;Pengumuman No.300.7

RW.3, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,Kota Surakarta atas nama NGO IM MING keperluan minta surat pengurusankehilangan sertipikat rumahnya tertanggal 23 April 2012 ditanda tangani KusHarjanto;Kartu Keluarga atas nama NGO IM MING;Kwitansi pembayaran PNBP;Foto copy KTP atas nama NGO IM MING;Berita Acara Pengumuman dan penerbitan Sertipikat Pengganti;Pengumuman Sertipikat Hilang Jawa Post radar Solo;Pengumuman NO.300.7/1191/2012;Surat Kakan Kota Surakarta Pengantar Pengumuman sertipikat hilang

masingmasing dikembalikan kepada saksi JENNY KANG;Surat Pengantar dari Rt.2, RW.3, Kelurahan Kepatihan Kulon, KecamatanJebres, Kota Surakarta atas nama NGO IM MING keperluan minta suratpengurusan kehilangan sertipikat rumahnya tertanggal 23 April 2012 ditandatangani Kus Harjanto;Kartu Keluarga atas nama NGO IM MING;Kwitansi pembayaran PNBP;Foto copy KTP atas nama NGO IM MING;Benta Acara Pengumuman dan penerbitan Sertipikat Pengganti;Pengumurnan Sertipikat Hilang Jawa Post radar Solo;Pengumuman No.300.7

dalil surat gugatan untuk tolak ukur dalam tenggang waktu tidakmelebihi tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, Penggugat menguraikan/ menerangkan alasannya padahalaman 6 sampai dengan halaman 8, yang pada intinya menerangkanPenggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan Surat Kepala Kantor KantorPertanahan Kabupaten Serang Nomor 300.7

Surat dari kantor Agus Surahmat & Partners Nomor0058/ASP/PPN/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Perihal Keberatanatas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No:96/HGB/BPN.36. 04/2020 (Pemberitahuan Final);Bahwa selanjutnya atas surat dari Agus Surahmat & Partners tersebuttelah terdapat balasan / jawaban surat dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Serang Nomor 300.7/161236.04/XI/2020 tanggal 11November 2020, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten

Bahwa selanjutnya atas suratdari Agus Surahmat & Partners tersebut telah terdapat balasan/jawaban surat dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 300.7/161236.04/X1/2020tanggal 11 November 2020, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Serang No : 96/HGB/BPN.36.04/2020.Dengan demikian, secara fakta maupun secara hukum telah dapat dipastikansemenjak tanggal 30 November 2020 atau setidaktidaknya dengan adanya suratyang dikeluarkan dari Kantor Agus Surahmat

langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara dan pembatasan karena lahirnya peraturanperundangundangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan telahmengajukan upaya keberatan administratif berupa Somasi dan Keberatan padatanggal 7 Januari 2021.Kemudian atas Somasi dan Keberatan tersebut pada tanggal20 Januari 2021 Tergugat telan memberikan jawaban dalam Surat Nomor: 300.7

Oktober 2020 dengan Surat Nomor: 300/14513604/X/2020 Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Serang No:96/HGB/BPN.36.04/2020 (in casu Objek Sengketa 1);Bahwa, selanjutnya pada tanggal 30 September 2020 Para Penggugat kembalimengajukan upaya keberatan administratif secara tertulis terhadap Objek Sengketa 1kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 0055/ASP/PPN/IX/2020, tanggal 10September 2020 yang mana juga telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana dalamSurat Nomor: 300.7

Surat Nomor 36/300.7/61.71/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 PerihalKronologis Riwayat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengahyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak; Bahwa Judex Facti keliru menerapkan hukum materiil dalam perkara iniatau dipaksakan menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, di mana Pemohon PeninjauanKembali

negara, selain itu Debitur berhutang kepada BankBukopin dengan hak tanggungan dengan jaminan barang tetap berupasebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah,Surat Ukur Nomor 167/Tengah/2001 tanggal 18 Agustus 2001 sebagaijaminan hutang, oleh karena terjadi kredit macet di mana Debitur tidakmembayar/melunasi hutang sebagaimana diperjanjikan sehinggabarang jaminan tersebut dijual dan uang hasil penjualan tersebutdipergunakan untuk melunasi hutang uang di Bank berdasarkan SuratNomor 36/300.7

mencerminkan rasakeadilan menurut hukum, mohon dipertimbangkan Majelis HakimAgung pada tingkat peninjauan kembali;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad. 1tentang adanya novum tidak dapat dibenarkan karena buktibukti surat yakniFotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 18 Februari 2003 (P.PK1),Fotokopi Surat Nomor 36/300.7

posita gugatan Penggugat/ Pembandingpoin 10 menyebutkan agar sebidang tanah atas nama Wahyu Hidayat terletak didesaPurbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang terdaftar dengan hak milikNo.00098 luas 2.659 m2 surat ukur tanggal 28 April 2013, batasbatas :Utara : Sungai Purbo ;Timur : Musrowi ;Selatan : Saluran ;Barat : Haji Kardi ;diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 (fotocopy tanpa asli) berupasurat informasi dari BPN Kabupaten Batang No.645/300.7

CENSULRAYA CORPORATION yang dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, baru diketahui oleh Para Penggugat pada Tanggal 12 November 2012setelah menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu in casuTergugat tertanggal 09 November 2012 Nomor : 800/300.7/72.71/XI/2012Perihal : Mohon Keterangan dan Penjelasan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 158/Desa Birobuli tanggal 26 Juni 1993 Pemisahan dari HGB.

CENSUL RAYACORPORATION di ToliToli, dan Surat Para Penggugat tertanggal 05November 2012 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, yangMengeluarkan Surat tertanggal 09 November 2012 Nomor800/300.7/72.71/X1/2012, dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalamAngka 5 huruf a, b, c yang Diterima Tanggal 12 November 2012 tersebutdi atas foto copy terlampir;Bahwa dibuat/diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41/Birobuli Utara, Surat Ukur No. 1448/Birobuli Utara/2007 Tanggal 22 Agustus 2007 Seluas

membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maka Para Penggugattelah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2013, dan atas Replik ParaPenggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17April 2013; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Para Penggugat1,telah mengajukan suratsurat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 18 yang perinciannya sebagai berikut :P1P2P3P4P5P6P7Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor800/300.7

Undangan Kepala Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu Nomor : 005/21/245/DPRP/09perihal Pemberhentian Kegiatan Pembuatan Pagartanggal 10 Maret 2009 (foto copy tidak dengan asli); Surat Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor : 650/27/337/DPRP/2009perihalPenyampaian Berita Acara Rapat tanggal 30 Maret2009 (foto copy tidak dengan asli);Berita Acara Rapat Nomor : 650/22/253DPRP/09tanggal 12 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Kepala Pertanahan Kota Palu Nomor800/300.7

bukan ditujukan kepada Para Penggugat melainkanditujukan kepada Tergugat II Intervensi, oleh karena itu penghitungantenggang waktu mengajukan gugatan harus dihitung 90 (sembilan puluh)hari sejak Para Penggugat mengetahui atau merasa dirugikan oleh adanyakeputusan objek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini mendalilkan barumengetahui adanya objek sengketa pada bulan November 2012 ketikaKepala Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat mengeluarkan SuratNomor: 800/300.7

dengan nomor surat1684/ket.300.7/V/2010 tertanggal 26 mei 2010 jo Berita acara PerbaikanRevisi No 1544/BA/X/SPP/2012 yang dikeluarkan oleh turut Tergugat yangintinya Sertifikat hak pakai No 7/ Cileungsi Kidul tertulis sebidang tanahdiatasnya berdiri bangungan SMP Negeri 1, seharusnya sebidang tanah diatasnya berdin bangunan SMP Negeri 2.

HERMAN SOESMONO,diberi tanda P1;Foto copy sesuai asli Surat dari SEKRETARIAT DAERAH perihalTanggapan Atas Rencana Penggembokan SMPN 1 Cileungsi Nomor425.11/358, tertanggal 19 Nopember 2012 diberi tanda P2;Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor685/HM/KWBPN/1991 tanggal 8 Oktober 1991, diberi tanda P3;: Foto copy sesuai asli Surat yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Bogor Nomor: 1648/Ket.300.7/V/2010 tanggal 26 Mei 2016(

ralat 1684/Ket.300.7/V/2010 : diberi tanda P4;Foto copy tanpaasli tanggal 11 Juni 2012 perihal PenyelesaianLahan SMP Negeri 1 Cileungsi di atas SHM No.54/Cileungsi Kidul,dari Ir.

Foto copy tanpa asli Salinan Putusan Nomor : 234/Pdt.G/ 2015/PT.BDG, diberi tanda T.I.II8;: Foto copy tanpa asli Putusan Nomor 1831/Pdt/2016, diberi tanda T.I.II9;: Foto copy tanpa asli SURAT PERINTAH KERJANo.02/P/VIII/ASET/2002 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerahtanggal Agustus 2002, diberi tanda T.I.II10;Foto copy tanpa asli Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor:6001853 tanggal 14 Agustus 2002, diberi tanda T.I.Il11;Foto copy tanpa asli Kanor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor :1684/Ket.300.7

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas dataSertipikat Hak Milik Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 Kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan kemudian diterbitkanSKPT Nomor 36/300.7/73.18/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yangmencatumkan data atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 sebagai berikut:Sebelah Utara : Berbatasan tanah/rumah milik NeBaka;Sebelah Timur : Berbatasan Jalan raya Nonongan;Sebelah Selatan : Berbatasan

maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikanoleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahuiadanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya halaman2 angka Il pada pokoknya menyatakan :Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 6Februari 2013 berdasarkan Surat Tergugat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor No. 401 / Ket 300.7

Tenggang waktu pengajuan gugatan;1.Penggugat mendalilkan pada gugatannya angka Romawi Il halaman 2,bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Obyeksengketa pada tanggal 6 Februari 2013, berdasarkan Surat TergugatKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 401/Ket 300.7/I/2013tanggal 5 Februari 2013;Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9Tahun 2004 menyatakan antara lain bahwa:"gugatan harus diajukan dalamtenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau sejak diterimanya

Masingmasing dikembalikan kepada saksi JENNY KANG;Surat Pengantar dari RT.2, RW.3, Kelurahan Kepatihnan Kulon,Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama NGO IM MING keperluanminta Surat Pengurusan Kehilangan Sertifikat rumahnya tertanggal 23April 2012 ditandatangani Kus Harjanto;Kartu Keluarga atas nama NGO IM MING;Kwitansi pembayaran PNBP;Fotokopi KTP atas nama NGO IM MING;Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti;Pengumuman Sertifikat Hilang Jawa Post Radar Solo;Pengumuman No.300.7

Masingmasing dikembalikan kepada saksi JENNY KANG; Surat Pengantar dari RT.2, RW.3, Kelurahan Kepatihan Kulon,Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama NGO IM MING keperluanminta Surat Pengurusan Kehilangan Sertifikat Rumahnya tertanggal 23April 2012 ditandatangani Kus Harjanto; Kartu Keluarga atas nama NGO IM MING; Kwitansi pembayaran PNBP; Fotokopi KTP atas nama NGO IM MING; Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti; Pengumuman Sertifikat Hilang Jawa Post Radar Solo; Pengumuman No.300.7

Pengumuman No.300.7/1191/2012;17. Surat Kakan Kota Surakarta Pengantar Pengumuman Sertifikat Hilang;18. Surat Pernyataan Sdr. NGO IM MING;19. Peta bidang;20. Resume tanah HM 947. Kelurahan Sriwedari;21. Surat Keterangan Panitera PN.Ska;22. Surat Keterangan dari KPKNL Surakarta;23. Penetapan Ketua PN;24. Fotokopi Turunan Putusan PN.Ska No.164/Pdt.G/2008/PN.Ska;25. Kartu Kendaili;26. Lembar Permohonan;27. Kwitansi PNBP;28. Surat Perintah Stor;29. Fotokopi KTP atas nama LAW HWAN JONG;30.