OBJEK GUGATAN: 2 202222 2 ono nnn nnn nnn nner nnn nnn nn nnnSurat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/672/KEP/35.07.013/2019,tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara YadionoSebagai Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading KabupatenMalang Masa Jabatan Tahun 20192025; Il. TENGGANG WAKTU GUGATAN:. 2 20022 202 220002222221.

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/672/KEP/35.07.013/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan

Tata UsahaNegara Surabaya, karena Tergugat berdomisili Nukum = atauberkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara telah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan objekSengketa; 22 nnonane nnn nn nnn nnn nen nn nnn nnn nnnBahwa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/672/KEP/35.07.013/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 merupakan KeputusanTata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN: 1.Bahwa saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/672/KEP/35.07.013/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, padawaktu) mengeluarkan Keputusan tersebut telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangterSebut; 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa saat diterbitkannya Surat Keputusan Surat Keputusan BupatiMalang Nomor: 188.45/672/KEP/35.07.013/2019, tertanggal 26Agustus 2019, pada waktu mengeluarkan keputusan seharusnyasetelah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputusan itu; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati MalangNomor: 188.45/672/KEP/35.07.013/2019, tertanggal 26 Agustus2019, maka otomatis hilang kesempatan Penggugat untuk ditetapkansebagai Kepala Desa, yang mempunyai harapan mengabdikan diribagi kepentingan serta kemajuan bagi masyarakat Desa SonowangiKecamatan Ampelgading Kabupaten Malang; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, maka Penggugat

Jabatan Staf padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMalang ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kantor Sekretariat Daerah KabupatenMalang Jalan Panji No. 158 Kepanjen KabupatenMalang 65163, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/8817/35.07.013/2019, tanggal 31Oktober 2019 ; Selanjutnya disebut sebagal ................

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor188.45/1663/KEP/35.07.013/2019, Tentang Pengangkatan SaudaraAhmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman KecamatanAmpelgading Kabupaten Malang, tertanggal 26 Agustus 2019 adalahsurat keputusan tertulis yang berisi tentang penetapan dan langsungberlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ; 4.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang Nomor188.45/1663/KEP/35.07.013/2019, Tentang Pengangkatan SaudaraAhmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman KecamatanAmpelgading Kabupaten Malang, Tertanggal 26 Agustus 2019 adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangditerbitkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; 5.

Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBYdengan Pilkades Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading secaralangsung ; Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malang Nomor188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara AhmadSholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan AmpelgadingKabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 20192025 tanggal 26 Agustus2019 didasarkan atas perintah UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo.

Bupati Malang ;Fotokopi Surat dari Bupati Malang Nomor180/8407/35.07.013/2019, Hal : Jawaban Atas KeberatanPilkades Wirotaman Tahun 2019, ditujukan kepada SdrSugeng Calon Kepala Nomor Urut 2 Desa Wirotaman ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataantertanggal 03112019, dibuat oleh Temu Janah / Mujanah ;Halaman38dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY18.

., Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Malang Dkk dengan surat perintahnomor 180/8830/35.07.013/2019 tertanggal 31 Oktober 2019serta Surat Kuasa Nomor 180/9959/35.07.013/2019 tertanggal26 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKabupaten Malang dibawah nonor : 367/BH/XI/2019 padatanggal 27 November 2019 ~ selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II /Tergugat II ;3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang c/q.

Jabatan Staf pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorSekretariat Daerah Kabupaten Malang Jalan Panji No. 158Kepanjen Kabupaten Malang 65163, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/8817/35.07.013/2019, tanggal 31 Oktober 2019.

Propinsi Jawa Timur Nomor: 8742/KANWIL/SK/TU-1/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 1991

/2018 tentang Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018

Kepala Kantor WilayahDepartemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor:8742/KANWIL/SK/TU1/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 19911 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran Keputusan Kepala KantorWilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor:8742/KANWIL/SK/TU1/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 19911 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:800/286/421.401/2006 tanggal 4 September 20064 (empat lembar) fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati MalangNomor:188.45/303/KEP/35.07.013

No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby49,50,51.52.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Lampiran Surat Keputusan BupatiMalang Nomor:188.45/303/KEP/35.07.013/2018 tentang Bendahara danRekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada PuskesmasKabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.1 (Satu) Buah HP Merk OPPO warna Putih dengan Sim Card TelkomselNomor:0852343712911 (Satu) Buah Handphone Merk Phone warna Putih dengan Sim CardTelkomsel Nomor:081233959261 (satu) Buah Handphoner Merk MI dengan Sim Card TelkomselNomor

MLG/06/2019tanggal 01 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut :KESATUBahwa terdakwa KHOLIFAH selaku Bendahara Operasional Puskesmas KarangplosoKabupaten Malang pada tahun 2017 dan selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kab Malang Nomor : 188.45/303/KEP/35.07.013/2018tanggal 04 Mei 2018 tentang Bendahara dan rekening dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional pada Puskesmas Kab

tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi sebagaimana telah diuban dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP ATAUKEDUABahwa terdakwa KHOLIFAH selaku Bendahara Operasional Puskesmas KarangplosoKabupaten Malang pada tahun 2017 dan selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kab Malang Nomor : 188.45/303/KEP/35.07.013

No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.SbyJenis Masa Rani kap Tanggung Jawabeee Ketenagaan rem Ad ess , Program yangKehadiran x + + ministrasi +/ GinegangJumlah Danax J PelTotal Jumlah Seluruh Point Keterangan:Persentase Kehadiran : jurmlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulanDasar Kholifah mengalokasikan ke Jasa Pelayanan 70% dan Jasa Sarana30% adalah Peraturan Bupati Nomor : 188.45/153/Kep/35.07.013/2018tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada PusatKesehatan Masyarakat Kab.

olen Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :Kesatu :wonnne Bahwa terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN selaku Kepala Desa jedongKecamatan Wagir Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati MalangNomor : 188.45/1811/KEP/35.07.013

bulan. danTunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus riburupiah) / bulan.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidanadan diatur pada Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupsiATAUKedua :wonnens Bahwa terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN selaku Kepala Desa jedongKecamatan Wagir Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati MalangNomor : 188.45/1811/KEP/35.07.013

Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang188.45/1811/KEP/35.07.013/2019, tanggal 26 Agustus 2019 tentangPengangkatan TEKAT WAHYUDI sebagai Kepala Desa Jedong KecamatanWagir Kabupaten Malang dan terdakwa selaku Kepala Desa Jedong Kec. WagirKab. Malang mendapat gaji atau upah dari Tanah kas Desa dimana tanah kasDesa tersebut merupakan asset dari Pemerintah atau Negara dan selain ituterdakwa mendapat tunjangan insetif yang diperoleh secara kedinasan daripemerintah Kab.

Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang188.45/1811/KEP/35.07.013/2019, tanggal 26 Agustus 2019 tentang PengangkatanTEKAT WAHYUDI sebagai Kepala Desa Jedong Kecamatan Wagir KabupatenMalang dan terdakwa selaku Kepala Desa Jedong Kec. Wagir Kab. Malangmendapat gaji atau upah dari Tanah kas Desa dimana tanah kas Desa tersebutmerupakan asset dari Pemerintah atau Negara dan selain itu terdakwa mendapattunjangan insentif yang diperoleh secara kedinasan dari pemerintah Kab.

Propinsi Jawa Timur Nomor: 8742/KANWIL/SK/TU-1/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 1991

/2018 tentang Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018

Kepala Kantor WilayahDepartemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor:8742/KANWIL/SK/TU1/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 19911 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran Keputusan Kepala KantorWilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor:8742/KANWIL/SK/TU1/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 19911 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor:800/286/421.401/2006 tanggal 4 September 20064 (empat lembar) fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati MalangNomor:188.45/303/KEP/35.07.013

No. 73/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby49,Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada PuskesmasKabupaten Malang Tahun Anggaran 20182 (dua) lembar fotocopy legalisir Lampiran Surat Keputusan BupatiMalang Nomor:188.45/303/KEP/35.07.013/2018 tentang Bendahara danRekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada PuskesmasKabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.Dikembalikan kepada Puskesmas Karangploso Kabupaten Malangmelalui bendahara Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang50.51.52,1 (satu) Buah HP

Malang bersamasama dengan KHOLIFAH selaku selakuBendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun2017 dan selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diPuskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan BupatiKab Malang Nomor : 188.45/303/KEP/35.07.013/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentangBendahara dan rekening dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaPuskesmas Kab Malang TA 2018 (diajukan penuntutannya dalam berkas perkaraterpisah), pada bulan

Malang Bersamasama dengan KHOLIFAH, selaku StafPuskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Malang Nomor : 841/073/421.401/2006 tanggal 30 Agustus2006, dan selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diPuskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan BupatiKab Malang Nomor : 188.45/303/KEP/35.07.013/2018 tanggal O04 Mei 2018tentang Bendahara dan rekening dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaPuskesmas Kab Malang TA

Barang Bukti keputusan bupati malang nomor188.45/801/KEP/35.07.013/2015 tentang unit layanan pengadaanbarang/jasa pemerintah kabupaten malang tahun 2016 yangditandatangani Bupati Malang H RENDRA KRESNAc. 1 (satu) bundel daftar paket pengadaan barang/jasa melalui ULPtri Wulan IV tahun 2016 224. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) bundel dokumen keputusan bupati malang nomor :188.45/111/KEP/35.07.013/2017 tentang penetapan pegawainegeri sipil pada unit layanan pengadaan barang/jasa

pemerintahkabupaten malang tahun 2017 yang ditandatangani BupatiMalang H RENDRA KRESNAb. 1 (satu) bundel dokumen keputusan bupati malang nomor :188.45/603/KEP/35.07.013/2017 tentang perubahan = ataskeputusan bupati malang nomor188.45/111/KEP/35.07.013/2017 tentang penetapan pegawainegeri sipil pada unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahkabupaten malang tahun 2017 yang ditandatangani BupatiMalang H RENDRA KRESNAc. 1 (satu) bundel daftar paket pengadaan barang/jasa melalui ULPtahun anggaran

1 (Satu) bundel dokumen keputusan bupati malang nomor :188.45/322/KEP/35.07.013/2016 tentang perubahan ataskeputusan bupati malang nomor : 188.45/801/KEP/35.07.013/2015tentang unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahkabupaten malang tahun 2016 yang ditandatangani Bupati MalangH RENDRA KRESNAc. 1 (Satu) bundel daftar paket pengadaan barang/jasa melalui ULPtri Wulan IV tahun 2016 224.1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari :d. 1 (satu) bundel dokumen keputusan bupati malang nomor :188.45/111

/KEP/35.07.013/2017 tentang penetapan pegawainegeri sipil pada unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahkabupaten malang tahun 2017 yang ditandatangani Bupati MalangH RENDRA KRESNAe. 1 (Satu) bundel dokumen keputusan bupati malang nomor :188.45/603/KEP/35.07.013/2017 tentang perubahan ataskeputusan bupati malang nomor : 188.45/111/KEP/35.07.013/2017tentang penetapan pegawai negeri sipil pada unit layananpengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten malang tahun 2017yang ditandatangani Bupati Malang

kabupatenmalang tahun 2017 yang ditandatangani Bupati Malang H RENDRAKRESNAb. 1 (satu) bundel dokumen keputusan bupati malang nomor188.45/603/KEP/35.07.013/2017 tentang perubahan atas keputusanbupati malang nomor : 188.45/111/KEP/35.07.013/2017 tentangpenetapan pegawai negeri sipil pada unit layanan pengadaanbarang/jasa pemerintah kabupaten malang tahun 2017 yangditandatangani Bupati Malang H RENDRA KRESNAc. 1 (satu) bundel daftar paket pengadaan barang/jasa melalui ULP tahunanggaran 2017225. 1

Sedangkan Alokasi Dana Desa ( ADD )berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/2010/KEP/35.07.013/2016, yang menyebutkan bahwa Desa Klepu menerima Alokasi Dana Desa( ADD ) sebesar Rp. 506.120.000, ( lima ratus enam juta seratus dua luluh riburupiah ) yang diberikan secara bertahap yakni tahap diberikan pada bulan Maret2016 sebesar 40 % dan tahap II pada bulan Juli sebesar 60 % ;Bahwa tentang alur pencairan Dana Desa ( DD ) pada pemerintah desa Klepu,diatur dalam pasal 4 ayat ( 1 ) Peraturan

Bahwa mekanisme untuk proses pencairan Dana Desa tidak melaluihalaman 8 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBYBagian Tata Pemerintahan Desa karena dari kecamatan langsung DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) ;Bahwa alur pencairan Alokasi Dana Desa ( ADD ) mengacu pada Surat KeputusanBupati Malang Nomor : 188.45/2010/KEP/35.07.013/2016 yakni tentang BesaranAlokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Malang TA. 2016, pada diktum,ketiga menyebutkan Panyaluran Alokasi Dana Desa

Sedangkan Alokasi Dana Desa ( ADD )berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/2010/KEP/35.07.013/2016, yang menyebutkan bahwa Desa Klepu menerima Alokasi Dana Desa( ADD ) sebesar Rp. 506.120.000, ( lima ratus enam juta seratus dua luluh ribuhalaman 15 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBYrupiah ) yang diberikan secara bertahap yakni tahap diberikan pada bulan Maret2016 sebesar 40 % dan tahap II pada bulan Juli sebesar 60 % ;Bahwa tentang alur pencairan Dana Desa (DD ) pada pemerintah

Bahwa mekanisme untuk proses pencairan Dana Desa tidak melaluiBagian Tata Pemerintahan Desa karena dari kecamatan langsung DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) ;Bahwa alur pencairan Alokasi Dana Desa ( ADD ) mengacu pada Surat KeputusanBupati Malang Nomor : 188.45/2010/KEP/35.07.013/2016 yakni tentang BesaranAlokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Malang TA. 2016, pada diktum,ketiga menyebutkan Panyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud padaDiktum Kedua dilakukan dengan

berdasarkanLampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang PerubahanPeraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Besaran dan Prioritas PenggunaanDana Desa TA 2016, Dana Desa ( DD ) sebesar Rp. 674.837.000, ( enam ratustujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) secara bertahapyakni tahap pada bulan Maret 2016 sebesar 60 % dan tahap II pada bulanAgustus sebesar 40 % ;Bahwa Alokasi Dana Desa ( ADD ) berdasarkan Surat Keputusan Bupati MalangNomor 188.45/2010/KEP/35.07.013

Penyampaian usulan oleh Bupati Malang kepada TERGUGAT, melalui surattanggal 20 Agustus 2018 Nomor 171.3/5592/35.07.013/2018 perihal UsulanPemberhentian dan Penggantian Antar Waktu 2 (dua) Anggota DPRD KabupatenMalang dari Partai Golongan Karya ; . Bahwa, yang menjadi latar belakang usulan pemberhentian terhadap PENGGUGATadalah : a. Surat pengunduran diri Sdr. H.

T2 : Surat dari Bupati Malang kepada Gubernur Jawa Timur Nomor :171.3/5592/35.07.013/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Perihal UsulanPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu 2 (dua0 Anggota DPRDKabupaten Malang dari Partai Golongan Karya, (fotocopy sesuai denganaslinya);3.

Nama : TOMY HERNANTO, S.H.Jabatan : Staf Hukum Setda Kabupaten Malang.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegelSipil pada Pemerintah Kabupaten Malang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/3668/35.07.013/2019 tanggal 9 Mei2019, OTMAN RALIBI, S.H., dan Muchammad JAFARSHODIQ, S.H., M.H., keduanya berkewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum Otman Ralibi &Partners, beralamat di Jalan Jalan Tunjungan No.74Halaman 6 dari 24 halaman.

tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaPandesari, telah mengajukan surat kepada Bupati Malang melalui CamatPujon Nomor: 04/BPD/PDS/VII/2019, Perihal: Permohonan Pengesahandan Pelantikan Kepala Desa, yakni atas nama Mudawam sebagai CalonKepala Desa Terpilin berdasarkan penetapan dari Panitia Pilkades DesaPandesari.Bahwa Bupati Malang telah mengangkat dan melantik CalonKepala Desa Terpilih Desa Pandesari Kecamatan Pujon atas namaMUDAWAM, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/1846/KEP/35.07.013

., Jabatan Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Malang;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Malang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/3668/35.07.013/2019, tanggal 9 Mei 2019,dan Otman Ralibi, S.H., dan Muchammad Jafar Shodiq,Hal. 1 dari 161 hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN. JktS.H.

tidakmempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pemilik lahan,antara lain:a. untuk Taman Wisata Wendit, yakni berupa kolam pemandian;b. untuk pengairan sawahsawah di Desa Mangliawan Kecamatan PakisKabupaten Malang dan wilayah sekitarnya;c. untuk Sumber air bersih masyarakat di Desa Mangliawan KecamatanPakis Kabupaten Malang dan wilayah sekitarnya.Bahwa atas penerbitan objek sengketa a quo, Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tanggal 14Maret 2019 Nomor: 180/2126/35.07.013

Bukti P11 :Surat Wakil Bupati Malang Nomor: 180/2126/35.07.013/2019,tanggal 14 Maret 2019, perihal Evaluasi Izin PengusahaanSumber Daya Air di Mata Air Sumber Wendit KabupatenMalang Provinsi Jawa Timur. (Fotokopi sesuai dengan asili);Bukti Pengiriman TIKI Nomor: 030124005119, tanggal 14Maret 2019. (Fotokopi print out);Tangkapan Layar Cek Layanan Resi TIKI Sumberhttps:/www..tiki.id/id/tracking diakses tanggal 25 Juni 2019,jam 11.51 WIB.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Wakil Bupati Malang Nomor: 180/2126/35.07.013/2019perihal Evaluasi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di MataAir Sumber Wendit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur,tanggal 14 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);Hal. 97 dari 161 hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.

., Jabatan Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Malang;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Malang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/3667/35.07.013/2019, tanggal 9 Mei 2019,dan juga memberikan Kuasa kepada :1. OTMAN RALIBI., S.H.;2. MUCHAMMAD JAFAR SHODIQ, S.H., M.H.

tidakmempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pemilik lahan,antara lain:a. untuk Taman Wisata Wendit, yakni berupa kolam pemandian;b. untuk pengairan sawahsawah di Desa Mangliawan Kecamatan PakisKabupaten Malang dan wilayah sekitarnya;c. untuk sumber air bersin masyarakat di Desa Mangliawan KecamatanPakis Kabupaten Malang dan wilayah sekitarnya.Bahwa atas penerbitan objek sengketa a quo, Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tanggal 14Maret 2019 Nomor: 180/2126/35.07.013

BuktiP1 : Surat Wakil Bupati Malang Kepada Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNomor : 180/2126/35.07.013/2019 Tanggal 14 Maret2019 Perihal Evaluasi Izin Pengusahaan Sumber DayaAir di Mata Air Sumber Wendit Kabupaten MalangProvinsi Jawa Timur. (Sesuai dengan asli) ;2. BuktiP2 : Bukti Pengiriman TIKI Nomor 030124005119 Tanggal14 Maret 2019.

(Fotokopi);Surat Wakil Bupati Malang Nomor: 180/2126/35.07.013/2019perihal Evaluasi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diMata Air Sumber Wendit Kabupaten Malang ProvinsiJawa Timur, tanggal 14 Maret 2019. (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR atas namaMenteri PUPR No SA.02.03Mn/907.1 tanggal 3 Mei 2019Hal Izin Pengusahaan SDA di Mata Air Sumber WenditKabupaten Malang. (Fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, perusahaan PDAMAir Minum tidak melakukan identifikasi, inventarisasi dan pencatatannama serta jumlah sumber limbah B3 yang dihasilkan (Bukti P24)Bahwa berdasarkan permohonan PDAM Kota Malang sebagaimanadimaksud Bukti T10a, Bukti T.ll.Int.11.L66 pada tanggal 24 September2018, Tergugat menerbitkan 3 (tiga) izin pengusahaan SDA kepada PDAMKota Malang (Bukti P6, Bukti T.ll.Int.1.22, Bukti T.Il.Int.11.165);Bahwa Bupati Malang melalui surat No. 180/2126/35.07.013

maka Pemda kabMalang menganggarkan kepada masing masing desa dengan jumlahanggaran berdasarkan kriteria : Luas wilayah, jumlan penduduk,kesulitas geografis dan jumlah kemiskinan di desa tersebut.Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 37Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun Anggaran 2017, untuk Desa Tlogosari Kecamatan TirtoyudoKabupaten Malang terdapat Dana Desa Rp. 770.037.000, (dari APBN)dan berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor57188.45/173/KEP/35.07.013

Berdasakan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor188.45/173/KEP/35.07.013/2017, tanggal 9 Februari 2017, tentangBesaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kab.

.770.037.000,(Tujuh ratustujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desasebesar Rp.448.793.000,(empat ratus empat puluh delapan juta tujuhratus sembilan puluh tiga riobu rupiah) sudah diterima seluruhnya atau100%.Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 37Tahun 2017, bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan melaluipemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kerekening Kas Desa (RKD), sedangkan untuk ADD berdasakan SuratKeputusan Bupati Malang Nomor 188.45/173/KEP/35.07.013

JKT.Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Kabupaten Malang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/3666/35.07.013/2019,tanggal 9 Mei 2019;Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWAN:1.

tidakmempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pemilik lahan,antara lain:a. untuk Taman Wisata Wendit, yakni berupa kolam pemandian;b. untuk pengairan sawahsawah di Desa Mangliawan Kecamatan PakisKabupaten Malang dan wilayah sekitarnya;c. untuk sumber air bersih masyarakat di Desa Mangliawan KecamatanPakis Kabupaten Malang dan wilayah sekitarnya;Bahwa atas penerbitan objek sengketa a quo, Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tanggal 14Maret 2019 Nomor: 180/2126/35.07.013

BuktiP1 : Surat Wakil Bupati Malang Nomor: 180/2126/35.07.013/2019,tanggal 14 Maret 2019, perihal Evaluasi Izin PengusahaanSumber Daya Air di Mata Air Sumber Wendit Kabupaten MalangProvinsi Jawa Timur. (Fotokopi sesuai dengan aslli);2. BuktiP2 : Bukti Pengiriman TIKI Nomor: 030124005119, tanggal 14 Maret2019. (Fotokopi print out);3. BuktiP3 : Tangkapan Layar Cek Layanan Resi TIKI Sumberhttps:/www..tiki.id/id/tracking diakses tanggal 25 Juni 2019, jam11.51 WIB. (Fotokopi print out);4.

(Fotokopi);Surat Wakil Bupati Malang Nomor: 180/2126/35.07.013/2019perihal Evaluasi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Mata AirSumber Wendit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur,tanggal 14 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR atas namaMenteri PUPR No SA.02.03Mn/907.1 tanggal 3 Mei 2019 HalIzin Pengusahaan SDA di Mata Air Sumber Wendit KabupatenMalang. (Fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Bupati Malang melalui surat No. 180/2126/35.07.013/2019tertanggal 14 Maret 2019 (Bukti P1) mengirimkan surat kepadaTergugat yang pada pokoknya menyatakan perlunya evaluasi ataskeputusan objek sengketa karena diterbitkan tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan berlaku, yakni menyangkutpemenuhan prasyarat: (a) hasil konsultasi publik atas rencanapengusahaan sumber daya air; (b) bukti kepemilikan atau penguasaanlahan; (c) izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai AMDAL.Permintaan

Putusan Nomor 17 P/HUM/2016Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PemerintahKabupaten Malang, Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, KabupatenMalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/2922/35.07.013/2016 tanggal 29 April 2016, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;ll.

Kasemi, diberi tanda T2107;Photokopi Kartu Keluarga No. 3507241603040331, diberitanda T2108;Photokopi Surat Keputusan Bupati Malang No.188.45/273/KEP/35.07.013/2017 Tentang Izin Lokasi Untuk PerolehanTanah, Pengalihan Hak dan Penanaman Modal Atas Nama Bryan SuwantoBertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Bangun Jaya Indah Terletak Di DesaLangLang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur,diberi tanda T2109;Photokopi dari photo wajah An.

Malang (ADD) danPerbub 12 tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata carapembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa di Kab.Malang tahun anggaran 2015 (DD).Tahun 2016:e ADD sebesar Rp. 466.332.000,e DD sebesar Rp. 628.857.0000,sebagimana tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/210/KEP/35.07.013/2016, tanggal 29 April 2015 tentangBesaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kab.