Surat Keputusan Nomor: 180/488/KepDesa/421.012/2004 tanggal 14 Juni2004 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Sukonolo, KecamatanBululawang, Kabupaten Malang;2. Surat Keputusan Nomor: 180/860/KepDesa/421.012/2004 tanggal 10November 2004 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Sukonolo,Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;3.

Surat Keputusan Nomor: 180/488/KepDesa/421.012/2004 tanggal 14 Juni2004 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Sukonolo, KecamatanBululawang, Kabupaten Malang;2. Surat Keputusan Nomor: 180/860/KepDesa/421.012/2004 tanggal 10November 2004 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Sukonolo,Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;Akibat perbuatan Terdakwa, Korban H.

Surat Keputusan Nomor: 180/6/KepDesa/421.012/2007 tanggal 24 Januari2007 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Sukonolo, KecamatanBululawang, Kabupaten Malang;Akibat perbuatan Terdakwa, Korban H. Anwar Riyadi bin Muntarimengalami kerugian sekira Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal372 KUHP;ATAUKETIGA:Bahwa ia Terdakwa H. Mohamad Zaini bin H. M.

Merdeka Timur Nomor 3 Malang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 April 2005 No. 180/972/421.012/2005, danBupati Malang juga memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :e E. SHAH PUTRA, S.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen KabupatenMalang, berkedudukan di Jl.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusanTERGUGAT No. 180/783/KEP/421.012/2005tertanggal 6 Mei 2005 Tentang penghentian kegiatanpondok Iktikaf Jamaah Ngaji Lelaku di KecamatanLawang Kab.

Yusman Roy.Sesuai permohonan Penggugat maka dilakukan penyidikan oleh Polres Malang dan melakukan penahanan sejak tanggal 07 Mei 2005 ; Berdasarkan...........Berdasarkan uraian tersebut diatas, adanya akibat hukum didasarkan kepadakehendak dari Penggugat sendiri dan bukan karena terbitnya Surat KeputusanBupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 dengan demikian Surat KeputusanBupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 sudah benar dan tepat sesuaikewenangan yang ada pada Bupati Malang.

Alat bukti surat yang terdiri dari P1 sampai dengan P4, yaitu17Bukti P.1Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/783/KEP/421.012/2005 tanggal 6Mei 2005 tentang penghentian kegiatan Pondok Itikaf Jamah Ngaji Lelaku diKecamatan Lawang, Kabupaten Malang ; Bukti P.2.A Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang No. Kep.02/SKF/MUI/KAB/I/2004 tentang Penyiaran Ajaran Sesat di Jl. SumberwarasTimur No. 136 Kel. Kalirejo, Kec.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadilinya ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya : 1 Bahwa Surat Keputusan a quo No. 180/983/KEP/421.012/2005 tanggal 6 Mei2005 diterbitkan oleh Tergugat Bupati Malang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada KH.

Surat Keputusan Nomor : 180/488/KepDesa/421.012/2004tanggal 14 Juni 2004 tentang Penunjukan Penjabat KepalaDesa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;2. Surat Keputusan Nomor : 180/860/KepDesa/421.012/2004tanggal 10 Nopember 2004 tentang Penunjukan PenjabatKepala Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, KabupatenMalang ;3.

Surat Keputusan Nomor : 180/488/KepDesa/421.012/2004tanggal 14 Juni 2004 tentang Penunjukan Penjabat KepalaDesa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;2. Surat Keputusan Nomor : 180/860/KepDesa/421.012/2004tanggal 10 Nopember 2004 tentang Penunjukan PenjabatKepala Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten ;Akibat perbuatan terdakwa, korban korban H.

Surat Keputusan Nomor : 180/488/KepDesa/421.012/2004 tanggal14 Juni 2004 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sukonolo,Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;2. Surat Keputusan Nomor : 180/860/KepDesa/421.012/2004 tanggal10 Nopember 2004 tentang Penunjukan Penjabat Kepala DesaSukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;3.

Kepala Desa Sukonolosejak tahun 2004 s/d 2007 berdasarkan :Surat Keputusan Nomor : 180/488/KepDesa/421.012/2004tanggal 14 Juni 2004 tentang Penunjukan Penjabat KepalaDesa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;Surat Keputusan Nomor : 180/860/KepDesa/421.012/2004tanggal 10 Nopember 2004 tentang Penunjukan PenjabatKepala Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, KabupatenMalang ;Surat Keputusan Nomor : 180/6/KepDesa/421.012/2007tanggal 24 Januari 2007 tentang Penunjukan Penjabat KepalaDesa Sukonolo

Jktd)Bahwa Pemerintah Kabupaten Malang in casu Badan Pelayanan IzinTerpadu Pemerintah Kabupaten Malang sudah pernah menerbitkanSurat lin Pengusahaan Air Tanah (IUAT) kepada Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) Kota Malang sebagaimana ternyata dalam :e Surat Keputusan Bupati Malang Nomor180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan AirBawah Tanah Atas Nama Drs.

JktPengusahaan Air Tanah (IUAT) kepada Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Malang sebagaimana ternyata dalam :e Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan Air BawahTanah Atas Nama Drs.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Malang tanggal 16 September 2004 Nomor180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin PengambilanAir Bawah Tanah atas nama Drs. Heryadi Santoso. M.Si.,untuk atas dan atas nama Pusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Malang di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Malang tanggal 16 September 2004 Nomor180/801/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin PengambilanAir Bawah Tanah atas nama Drs. Heryadi Santoso. M.Si.

(Fotokopi Sesuai dengan asli):Surat Addendum Perjanjian Kerjasama AntaraPemerintah Kabupaten Malang Dengan Pemerintah KotaMalang Nomor: 180/6/PKS/421.012/2005 dan Nomor:050/21/420.112/2005, tanggal 21 Nopember 2005,Tentang Pemanfaatan Mata Air Sumber WenditKabupaten Malang.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang IzinPengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs. HeryadiSantoso, M.Si Untuk Dan Atas Nama PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kota Malang di DesaMangliawan Kecamatan Pakis. (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:180/801/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang IzinPengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs. HeryadiSantoso, M.Si. Untuk Dan atas Nama PerusahaanHal. 101 dari 161 hal.

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten MalangNomor: 451/108/421.012/V/2007 tanggal 30 Mei 2007;Menimbang, bahwa atas buktibukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I:, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di a Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan

JKT.19.20.21.e Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004tentang !zin Pengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs.

JKT.d)e Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah AtasNama Drs.

(Fotokopisesuai dengan asili);Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004, tanggal 16 September 2004, Tentang IzinPengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs. HeryadiSantoso, M.Si., Untuk dan Atas Nama Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kota Malang Di Desa Mangliawan KecamatanPakis. (Fotokopi Sesuai dengan asili);Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/801/IPA.B/KEP/421.012/2004, tanggal 16 September 2004, Tentang IzinPengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan Air BawahTanah Atas Nama Drs. Heryadi Santoso, M.Si Untuk DanAtas Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) KotaMalang di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. (Fotokopidari fotokopi);Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/801/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan Air BawahTanah Atas Nama Drs. Heryadi Santoso, M.Si.

(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan Air BawahTanah Atas Nama Drs. Heryadi Santoso, M.Si UntukDan Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kota Malang di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis.(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/801/IPA.B/KEP/421.012/2004 tentang Izin Pengambilan Air BawahTanah Atas Nama Drs.

Putusan No. 243 K/PID.SUS/2015berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/442/KEP/421.012/2003tentang Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Pelaksana Kegiatan padaBadan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten MalangTahun Anggaran 2003, dengan tugastugas sebagai berikut:1.

SUYITNO EFFENDI, M.M., telahbertentangan dan melanggar Peraturan Bupati Malang Nomor 180/442/KEP/421.012/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Pengendali Pelaksana Kegiatan(PPK) dan Pelaksana Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dengantidak melaksanakan pembangunan 10 (sepuluh) unit pos kamling diKecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading;Hal. 3 dari 30 hal.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telahmenjabat sebagai pejabat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan BupatiMalang Nomor 821.1/010/429.207/2003, tanggal 18 Pebruari 2003 danmerangkap sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Anggaranberdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 108/442/KEP/421.012

Bahwa Terdakwa tetap meminta pembayaran sebesar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) kepada Nurul Yakin dan Nurul Yakin menyerahkandalam bentuk cek Bank Jatim Cabang Malang sebesar Rp23.000.000,00 (duapuluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa memerintahkan membangun 2 (dua)unt pos kamling di Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgadingdengan sisa anggaran yang ada sehingga perbuatan Terdakwa Drs.SUYITNO EFFENDI, M.M., telah bertentangan dan melanggar PeraturanBupati Malang Nomor 180/442/KEP/421.012

Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atasnama PG.KEBONAGUNG (diberi tanda T.I3) ;e Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang No.546.2/09.P/429.021/1997 tertanggal 6 Juni 1997 tentangPemakaian Air Bawah Tanah dari SUMBER PANG I (diberitanda T.1I4) ;e Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TimurNo. 546.2/46/MA/022/1993 tertanggal 16 Desember 199318tentang Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dari MataAir (diberi tanda T.I5) ;Keputusan Bupati Malang No.180/524/IPA.P/KEP/421.012

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa TimurNo.11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung diPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (diberi tandaT.III2) ;Tergugat IV, V dan VIIIUndangUndang Dasar 1945 dan perubahannya pasal 33(diberi tanda T.4/1 T.5.8/1) ;UndangUndang Republik Indonesia No.7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air (diberi tanda T.4/2 T.5.8/2) ;UndangUndang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (diberi tanda T.4/3 T.5.8/3) ;Keputusan Bupati Malang No.180/526/IPA.P/KEP/421.012

/2003 tertanggal 19 Agustus 2003 tentang Izin 19 Pengambilan Air Bawah Tanah atas nama Ir.Sudibyo untukdan atas nama Pabrik Gula Kebon Agung di Desa SumbersukoKec.Wagir (diberi tanda T.4/4 T.5.8/4) ;Keputusan Bupati Malang No.180/524/IPA.P/KEP/421.012/2003 tertanggal 15 Agustus 2003 tentang Izin PengambilanAir Bawah Tanah atas nama Ir.

dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menjabat sebagai pejabatSekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang berdasarkanKeputusan Bupati Malang Nomor 821.2/010/429.207/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan merangkapsebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/442/KEP/421.012

SUYITNO EFFENDI, MM telah bertentangan dan melanggarPeraturan Bupati Malang Nomor : 180/442/KEP/421.012/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang PengendaliPelaksana Kegiatan (PPK) dan Pelaksana Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dengan tidak melaksanakan pembangunan 10(sepuluh) unit pos kamling di kecamatan Tirtoyudo dan kecamatan Ampelgading;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 23.000.000,00 (duapuluh

kedudukan dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menjabat sebagai pejabatSekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang berdasarkanKeputusan Bupati Malang Nomor 821.1/010/429.207/2003, tanggal 18 Pebruari 2003 dan merangkapsebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor108/442/KEP/421.012

SUYITNO EFFENDI, MM telah bertentangan danmelanggar Peraturan Bupati Malang Nomor 180/442/KEP/421.012/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentangPengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Pelaksana Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2003 dengan tidak melaksanakanpembangunan 10 (sepuluh) unit pos kamling di Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 23.000.000,00 (duapuluh

terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti menunjuk angka sampai dengan angka 30 serta bukti petunjukdalam persidangan dapat ditarik / diperoleh faktafakta sebagai berikut :Bahwa, sejak tanggal 18 Februari 2003, terdakwa oberdasarkan keputusan Bupati MalangNo.821.2/010/429.207/2003 telah diangkat dan dilantik untuk menduduki jabatan sebagai : Pj.Sekretaris BadanKesbang Linmas yang telah melaksanakan tugas sejak tanggal 19 Pebruari 2003 ;Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Malang No.: 180/442/Kep/421.012

(Sesuai dengan asl) ;Surat Keputusan Bupati Malang Nomor180/800/IPA.B/KEP/421.012/2004 Tanggal 16September 2004 Tentang Izin Pengambilan Air BawahTanah Atas Nama Drs. Heryadi Santoso, M.Si., UntukDan Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Malang Di Desa Mangliawan KecamatanPakis. (Sesuai dengan asli) ;Halaman 130 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKT15. BuktiP1516. Bukti P 1617. Bukti P 1718. Bukti P 1819.

(Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Addendum Perjanjian Kerjasama AntaraPemerintah Kabupaten Malang Dengan PemerintahKota Malang Tentang Pemanfaatan Mata Air SumberWendit Kabupaten Malang Nomor:180/6/PKS/421.012/2005 dan Nomor: 050/21/420.112/2005 tanggal 21 Nopember 2005.

(Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Addendum Perjanjian Kerjasama AntaraPemerintah Kabupaten Malang Dengan PemerintahKota Malang Tentang Pemanfaatan Mata Air SumberHalaman 146 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKT20.21.22.23.24.25.Bukti T.Il.Int.1l20Bukti T.ll.Int.t21Bukti T.ll.Int.122Bukti T.ll.Int.1l23Bukti T.Il.Int.1l24Bukti T.ll.Int.125Wendit Kabupaten Malang Nomor:180/6/PKS/421.012/2005 dan Nomor: 050/21/420.112/2005 tanggal 21 Nopember 2005.

(Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:180/800/IPA.B/ KEP/421.012/2004 tentang IzinPengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs.Heryadi Santoso, M.Si Untuk Dan Atas NamaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malangdi Desa Mangliawan Kecamatan Pakis.

Pakis Tertanggal 16September 2004 (Bukti P14, Bukti T.ll.Int..26, Bukti T.ll.Int.11.169),Keputusan Bupati Malang No. 180/801/IPA.B/KEP/421.012/2004 TentangIzin Pengambilan Air Bawah Tanah Atas Nama Drs. Heryadi Santoso,M.Si, Untuk dan Atas Nama PDAM Kota Malang Di Desa Mangliawan,Kec. Pakis Tertanggal 16 September 2004 (Bukti P15, Bukti T.II.Int.1.27,Bukti T.Il.Int.ll.170), keputusan Bupati Malang tersebut berlaku 3 (tiga)tahun sejak tanggal ditetapkan.

., tanggal 19Nopember 2008, (fotocopy sesual dengan salinanPES) po cme sees see = ae = eee ee ee 8 ee ee eeBukti P4 : Berita Malang Raya tanggal 10 Maret 2009, NasibKades Brongkal Tunggu Kasasi, (Download dari websitetanggal 30 September 2009) ; Bukti P5 : Surat dari Setda Kabupaten Malang dengan SuratPengantar Nomor : 141/329/421.012/2009, tanggal 24Juli 2009 tentang Keputusan Bupati Malang Nomor180/217/KEP/421.013/2009 tentang Pemberhentian Sementara .....BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP6 :P7 :P8

Ali Topan bin Subawi selaku KepalaDesa Brongkal Kecamatan Pagelaran, (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Surat dari Sekretaris Daerah Nomor141/346/421.012/2009, tanggal 18 Agustus 2009, perihalPenjelasan tentang Pemberhentian Sementara Sdr.

Bahwa Termohon PKPU adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkanHukum Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Malang, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/ 774/KOP/KEP/421.012/2005tanggal 20 September 2005; (Bukti P1)2. Bahwa PEMOHON PKPU merupakan nasabah yang memiliki SimpananBerjangka di KOPERASI TUREN ARTHA PRIMA;3.

Foto copy Akta Pendirian Koperasi Turen Artha PrimaNo, 180/774/KOP/KEP.421.012/2005, tertanggal 20 September 2005,diberi tanda T1;2. Foto copy Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 018/TAP/III/2019, TentangPengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tutup Buku Tahun2018, diberi tanda T2 ;3. Foto copy Surat Keterangan Pengurus Koperasi No. 518/1296/35.07112/2020,diberi tanda T3 ;4.

Menyatakan barang bukti berupa :Foto copy Surat Bupati Malang Nomor : 141/785/421.012/2008, perihalPeringatan keras yang ditujukan kepada Kepala Desa Belung,Kecamatan Poncokusumo.Foto copy Surat Badan Pengawasan Nomor : X.710/103/421.201/2008,perihal Hasil pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenangyang dilakukan Kepala Desa Belung, Kec. Poncokusumo, Kab.

Menetapkan Barang Bukti berupa : Foto Copy Surat Bupati Malang Nomor : 141/785/421.012/2008, perihalPeringatan Keras yang ditujukan kepada Kepala Desa Belung, KecamatanPoncokusumo. Foto Copy Surat Badan Pengawasan Nomor : X.710/103/421.201/2008,perihal Hasil Pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenangyang dilakukan Kepala Desa Belung, Kec. Poncokusumo, Kab. Malangyang ditujukan kepada Bapak Bupati Malang.

Malang sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati MalangNo. 180/247/Kep/421.012/2006 tanggal 05 April 2006 tentang Alokasi DanaDesa/Kelurahan Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 109.000.000,(seratus sembilan juta rupiah), di mana pencairan dana tersebut dilakukandalam 2 (dua) tahap masingmasing Tahap sebesar Rp. 65.400.000.

Malang sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati MalangNo. 180/247/Kep/421.012/2006 tanggal 05 April 2006 tentang Alokasi DanaDesa/Kelurahan Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 109.000.000,(seratus sembilan juta rupiah), di mana pencairan dana tersebut dilakukandalam 2 (dua) tahap masingmasing tahap sebesar Rp. 65.400.000, (enampuluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan tahap Il sebesar Rp.43.600.000, (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa kemudian pencairan Tahap sebesar Rp. 65.400.000

Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 180/2262/IMB/KEP/421.012/2004 tanggal 31 Desember 2004 tertulis lokasi bangunandi Perumahan Graha Dewata Blok CC Kav.26 RT.01 RW.01 DesaLandungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, yang dikeluarkan olehBupati Malang, diberi tanda bukti P9 ;10.

diberi tanda P 1 ;Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Kpn10.11.12.13.14.15.16.Foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1460, Surat Ukur tanggal 25 April2005 No. 00005/2005, yang kemudian diberi tanda P 2 ;Foto copy Akta Jual Beli No. 256/Lawang/2008 tanggal 11 September 2008,yang kemudian diberi tanda P 3 ;Foto copy Akta Jual Beli No. 257/Lawang/2008 tanggal 11 September 2008,yang kemudian diberi tanda P 4 ;Foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) No.180/1053/IMB/KEP/421.012

Hasanudin, yang kemudiandiberi tandaP 5;Foto copy Izin Gangguan (HO) No. 180/131/HO/KEP/421.012/2006 atasnama lr. Hasanudin, yang kemudian diberi tanda P 6 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2011 atas nama Sahlan, yang kemudian diberi tanda P 7 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2011 atas nama Ir.

Hasanudin, yang kemudian diberitandaT 18;Foto copy surat penjelasan dari Benediktus Bosu, SH., Notaris / PPAT No.02/NOTBB/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang kemudian diberi tanda T 19;Foto copy Keputusan Bupati Malang No. 180/1053/IMB/KEP/421.012/2006tanggal 28 Juli 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Ir.Hasanudin, yang kemudian diberi tanda T 20 ;Foto copy Keputusan Bupati Malang No. 180/13/HO/KEP/421.012/2006tanggal 12 Juli 2006 tentang Ijin Gangguan (HO) atas nama Ir.

Proseslelang yang dilaksanakan Panitia Lelang tersebut adalah pekerjaan bersifattehnis sehingga bertentangan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor180/200/EP/421.012/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang pembentukanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk satuan kerja Non Tehnis tahunanggaran 2004 dan bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (3) huruf cKepres Nomor 80 tahun 2003;Halaman 8 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT SBYBahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2004 Panitia Lelang mengirim suratkepada

Soewignyo selaku Ketua Panitia Lelang di bagian Pembangunan.Proses lelang yang dilaksanakan Panitia Lelang tersebut adalah pekerjaanbersifat tehnis sehingga bertentangan dengan Keputusan Bupati MalangNomor: 180/200/EP/421.012/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentangpembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk satuan kerja NonHalaman 19 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT SBYTehnis tahun anggaran 2004 dan bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (3)huruf c Kepres Nomor 80 tahun 2003;Bahwa

Proseslelang yang dilaksanakan Panitia Lelang tersebut adalah pekerjaan bersifattehnis sehingga bertentangan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:180/200/EP/421.012/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang pembentukanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk satuan kerja Non Tehnis tahunanggaran 2004 dan bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (3) huruf cKepres Nomor 80 tahun 2003;Halaman 50 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT SBY14.15.16.17.Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2004 Panitia Lelang

Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 180/8/KEP/421.012/2004, tanggal 5 Januari 2004 tentang susunan pengelolaan Anggaran pada bagian Ekonomi Kesra TA. 2004 ;5. Nota Persetujuan tentang usulan anggaran kegiatan umroh dari bagian Kesra tahun 20046. Nota Dinas Kabag Kesra tentang pengajuan pencairan anggaran pada pos Kegiatan Keagamaan pada Kabag Keuangan Kab.Malang ;7. LPJ kegiatan bagian Sekretariat Daerah Kab Malang TA. 2004 ;8. LPJ Bupati Malang kepada DPRD Kab. Malang periode tahun 2004 ;9.

Malang ;Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 180/8/KEP/421.012/2004, tanggal 5Januari 2004 tentang susunan pengelolaan Anggaran pada bagian EkonomiKesra TA. 2004 ;Nota Persetujuan tentang usulan anggaran kegiatan umroh dari bagianKesra tahun 2004 ;Nota Dinas Kabag Kesra tentang pengajuan pencairan anggaran pada posKegiatan Keagamaan pada Kabag Keuangan Kab.Malang ;LPJ kegiatan bagian Sekretariat Daerah Kab Malang TA. 2004 ;LPJ Bupati Malang kepada DPRD Kab.

Malang;Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 180/8/KEP/421.012/2004, tanggtal 5Januari 2004 tentang susunan pengelolaan Anggaran pada bagian EkonomiKesra TA. 2004;Nota Persetujuan tentang usulan anggaran kegiatan umroh dari bagianKesra tahun 2004;Nota Dinas Kabag Kesra tentang pengajuan pencairan anggaran pada posKegiatan Keagamaan pada Kabag Keuangan Kab.Malang;LPJ kegiatan bagian Sekretariat Daerah Kab Malang TA. 2004;LPJ Bupati Malang kepada DPRD Kab.

Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 180/8/KEP/421.012/2004, tanggal 5Januari 2004 tentang susunan pengelolaan Anggaran pada bagian EkonomiKesra TA. 2004 ;5. Nota Persetujuan tentang usulan anggaran kegiatan umroh dari bagianKesra tahun 2004 ;848410.11.12.13.14.15.16.17.Nota Dinas Kabag Kesra tentang pengajuan pencairan anggaran pada posKegiatan Keagamaan pada Kabag Keuangan Kab.Malang ;LPJ kegiatan bagian Sekretariat Daerah Kab Malang TA. 2004 ;LPJ Bupati Malang kepada DPRD Kab.

Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 180/8/KEP/421.012/2004, tanggal 5Januari 2004 tentang susunan pengelolaan Anggaran pada bagian EkonomiKesra TA. 2004 ;. Nota Persetujuan tentang usulan anggaran kegiatan umroh dari bagianKesra tahun 2004. Nota Dinas Kabag Kesra tentang pengajuan pencairan anggaran pada posKegiatan Keagamaan pada Kabag Keuangan Kab.Malang ;. LPJ kegiatan bagian Sekretariat Daerah Kab Malang TA. 2004 ;8710.11.12.13.14.15.16.17.18.LPJ Bupati Malang kepada DPRD Kab.

Terhadap klausul tersebut telah pula dilaksanakan denganmembuat addendumaddendum yaitu:eAddendum Nomor 180/6/PKS/421.012/2005 dan Nomor 050/21/420.112/2005 tanggal 21 Nopember 2005 (vide Bukti T.II.Int.l19 =T.IL. Int.

Soewignyo selaku ketua panitia lelang di bagian pembangunan,proses lelang yang dilaksanakan panitia lelang tersebut adalah pekerjaanteknis sehingga bertentangan dengan Keputusan Bupati Malang No.180/200/KEP/421.012/2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk satuan kerja non teknis Tahun Anggaran 2004 dan bertentangan juga dengan Pasal 9 ayat 3 huruf bKeppres 80 Tahun 2003.Bahwa tanggal 19 Juli 2004 panitia lelang mengirim surat kepada KepalaDinas Pertanian

HendroSoesanto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenMalang kepada Bupati Malang berdasarkan surat No. 525.24/673/421.012/2004 tanggal 8 Oktober 2004.Bahwa dari proses tender/lelang yang dokumen kontraknya ditandatanganioleh saksi Samiadi selaku Direktur CV. Teknika Utama dan Terdakwaselaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malangmenunjukkan bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani Terdakwadengan saksi SAMIADI hanya bersifatformalitas saja.